Rabu, 03 September 2008

Investor Politik

PEMILIHAN kepala daerah (pilkada) di negara kita benar-benar tidak bisa lepas dari yang namanya uang. Bahkan, perputaran uang yang terjadi sangat besar. Nilai uang yang keluar dari kantong para calon maupun pihak yang ’’mensponsori’’ untuk merebut kursi kekuasaan, kalau ditotal jendral bisa mencapai triliunan rupiah. Mulai sang calon memburu kendaraan pengusung hingga detik-detik menjelang pelaksanaan pilkada digelar. Ditambah biaya penyelenggaraan pilkada yang dikelola oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Para calon yang memilih lewat jalur partai sudah harus keluar duit mulai proses konvensi, rakercabsus, muskit, dan sejenisnya. Apalagi, bila calon itu bukan dari kader partai yang bersangkutan, biasanya kontribusi yang harus dikeluarkan jauh lebih besar. Termasuk untuk ngopeni (memelihara) para pengurus partai di tingkat ranting hingga pusat yang bisa membantu mengegolkan harapan dan kepentingan sang calon dalam menuju kursi kekuasaan.
Demikian pula dengan calon yang memilih kendaraan lewat jalur independen. Dia harus bekerja keras mengumpulkan dukungan dari warga melalui tanda tangan dan fotokopi KTP. Isu yang merebak, untuk memperoleh surat dukungan dan fotokopi KTP warga, biaya yang harus dikeluarkan calon antara Rp 50 ribu hingga Rp 100 ribu per warga. Jumlah itu tinggal mengalikan dengan 3 persen sampai 6,5 persen jumlah penduduk di tingkat provinsi untuk calon gubernur atau di kota/kabupaten untuk calon wali kota/bupati.
Untuk calon yang memilih lewat jalur partai, biaya yang harus keluar selanjutnya adalah, memburu tiket atau surat rekomendasi dari pengurus partai di tingkat pusat. Meskipun kontribusi yang diminta setiap partai tidak sama, konon ada partai yang menarik ’’kontribusi’’ dengan nilai miliaran untuk calon kepala daerah. Kontribusi itu belum termasuk uang yang diberikan kepada partai di tingkat cabang dan provinsi dengan alasan untuk biaya administrasi, rapat, penggalangan, koordinasi, dan lain sebagainya.
Uang yang mengalir dari kantong si calon masih belum berhenti sampai di situ. Sebab, dia juga harus menggalang pencitraan dirinya agar dikenal masyarakat secara luas. Karena itu, dia harus pesan alat peraga seperti banner, spanduk, baliho, umbul-umbul, kaos, stiker, topi, rompi, tas, bendera, dan lain sebagainya. Dia juga harus pasang iklan di media cetak dan elektronik, menggelar beberapa even untuk memikat warga, hingga memberi bantuan yang dikemas dalam agenda bakti sosial. Selain itu, masih banyak agenda lain yang menguras harta sang calon.
Saat masa kampanye, dia juga harus habis-habisan mengeluarkan uang dengan harapan bisa mendapatkan dukungan signifikan. Ada yang mendatangkan grup musik, kiai, tokoh masyarakat, pejabat dan artis. Termasuk bagi-bagi hadiah dan duit kepada sejumlah warga, kelompok pengajian, panti asuhan, pondok pesantren, tempat ibadah, kelompok tani, pedagang, dan lain sebagainya. Bahkan, detik-detik terakhir menjelang pemilihan, ada pula yang melakukan ’’serangan fajar’’ dengan cara bagi-bagi uang dan beras disertai imbauan agar di Tempat Pemungutan Suara (TPS) nanti mencoblos gambar dirinya.
Besarnya anggaran yang harus dikeluarkan oleh seseorang yang ingin tampil menjadi kepala daerah mencerminkan sistem demokrasi di negeri ini masih berjalan timpang. Yakni, tidak murni dan tidak tulus seperti jargon demokrasi yang berbunyi dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Dengan kata lain, proses demokrasi baru jalan manakala disokong dengan uang.
Melihat kenyataan ini, berarti untuk menjadi seorang kepala daerah syaratnya harus kaya, agar bisa mencukupi berbagai ’’kebutuhan politik’’ seperti yang saya paparkan di atas. Logikanya memang harus seperti itu. Meskipun demikian, para calon yang finansialnya pas-pasan, masih bisa mencari investor. Ya, sejak Reformasi bergulir di negeri ini banyak ’’investor politik’’ yang berkeliaran ’’mencari mangsa’’. Dan, banyak pula calon kepala daerah yang begitu bersemangat mencari ’’investor politik’’ untuk mengegolkan ambisinya. Semakin besar peluang sang calon menang, maka tidak terlalu sulit untuk mendapatkan kucuran dana dari investor.
Memang, tidak semua calon yang kuat mau memanfaatkan jasa ’’investor politik’’. Lebih-lebih bagi calon yang memiliki integritas, kapabilitas dan moralitas tinggi. Dan, tidak semua ’’investor politik’’ juga mau begitu saja menyerahkan uangnya kepada setiap orang yang akan macung sebagai kepala daerah. Semuanya pasti sudah dihitung untung-ruginya secara politis dan ekonomis. Jadi, antara anggaran yang dikeluarkan dengan kompensasi yang nantinya akan didapat investor sudah dipertimbangkan, termasuk dampaknya kalau calon yang didukung kalah.
Para ’’investor politik’’ itu ada yang dari kalangan penjudi kelas kakap, konglomerat hitam, mantan pejabat tinggi, pengusaha yang memiliki kedekatan dengan sang calon, politisi yang memiliki ambisi merebut kekuasaan di tingkat nasional, LSM dari luar negeri hingga perwakilan negara asing. Besarnya anggaran yang digelontor investor politik juga bervariasi. Konon, ada cagub yang ditawari bantuan anggaran hingga Rp 300 miliar. Sedangkan untuk calon bupati/wali kota ditawari Rp 50 miliar. Ada pula yang ditawari hanya Rp 7 miliar agar mau mencalonkan diri sebagai wali kota.
Orang awam pasti geleng-geleng kepala dan tidak terlalu percaya dengan ’’permainan’’ seperti itu. Apalagi melihat nilai uangnya yang begitu besar. Memang, masalah nilai uang yang dikucurkan investor bisa jadi nilainya berkurang tidak sebesar angka di atas. Bisa pula rumor yang berkembang tidak sesuai kenyataan. Tapi, praktik kotor yang dimainkan para ’’investor politik’’ dalam pilkada jelas ada. Sebab, itu tak beda jauh dengan praktik yang terjadi dalam pemilihan kepala desa (pilkades). Yakni, ’’investor politik’’-nya lebih dikenal dengan sebutan botoh.
Kenapa begitu mudahnya ’’investor politik’’ itu melepas uangnya? Semuanya pasti ada kompensasinya. Kompensasi itu bisa berupa proyek-proyek besar dengan model tender yang sudah diatur. Ada pula yang terkait dengan pemilihan presiden, agar mendapat back-up dari daerah. Ada juga yang minta kompensasi agar aset-asetnya di daerah tidak dipersoalkan. Dan, masih banyak lagi.
Melihat peran uang dalam kekuasaan sangat besar, sikap sebagian besar rakyat juga berubah menjadi materialis. Siapa yang bisa membantu uang atau natura, tentu akan didukung. Model demokrasi seperti ini tidak bisa menghasilkan pemimpin yang kapabel. Siapa yang memiliki uang banyak atau didukung oleh investor politik, dialah yang bakal berkuasa. Kalau yang berkuasa ini tidak memiliki keterampilan memimpin, tidak menguasai persoalan daerah dan tidak bisa memberikan solusi yang tepat, maka rusaklah tatanan daerah itu.
Karena itu, paradigma politik masyarakat yang sudah telanjur ’’dikotori’’ jiwa materialis ini harus segera diubah. Yang memiliki peran besar untuk bisa mengubah adalah parpol. Di antaranya, dengan melakukan rekrutman calon kepala daerah yang lebih transparan, baik mekanisme maupun kriterianya. Selain itu, parpol, pemerintah, LSM, ormas, media massa dan elemen masyarakat yang lain hendaknya tidak lelah memberikan pendidikan politik yang benar kepada masyarakat luas. (cho@jawapos.co.id)

Derita Akibat Kebijakan

RAKYAT Indonesia terus-menerus dibuat ’’menderita’’ oleh kebijakan pemerintah pusat soal bahan bakar. Pekan lalu misalnya, pemerintah menaikkan lagi harga bahan bakar gas atau elpiji untuk masyarakat kelas menengah atas (pengguna tabung gas isi 12 kg ke atas). Elpiji 12 kg yang semula harganya Rp 63.000 per tabung, kini naik menjadi Rp 69.000. Elpiji 50 kg juga naik dari Rp 343.900 menjadi Rp 362.750 per tabung. Tapi, harga di pasaran bisa melambung melebihi harga di atas. Terkadang di beberapa daerah masih disertai dengan tidak tersedianya stok, hingga membuat konsumen kelimpungan.
Kenaikan ini memicu beberapa pemakai tabung gas isi 12 kg beralih ke tabung gas isi 3 kg yang tidak mengalami kenaikan. Sebab, harga elpiji 3 kg disubsidi pemerintah dan diperuntukkan bagi kalangan warga tidak mampu. Karena tidak adanya pengawasan distribusi tabung elpiji 3 kg yang ketat, jatah elpiji untuk masyarakat tak mampu itu pun banyak yang diambil alih masyarakat kelas menengah. Sampai-sampai masyarakat kecil juga ikut menanggung susahnya mendapatkan elpiji 3 kg.
Sebelumnya, rakyat sudah beberapa kali diombang-ambingkan kebijakan pemerintah seputar BBM. Mulai kenaikan harga minyak tanah (mitan), langkanya mitan di pasaran, melambungnya harga mitan, amburadulnya program konversi mitan ke gas elpiji, BBM langka dan harganya melonjak tinggi menjelang adanya kenaikan harga. Ditambah lagi krisis energi listrik yang membuat lampu di rumah kita byar pet. Belum lagi pemakai listrik dari kalangan industri yang merasa dirugikan akibat PLN tak bisa memenuhi kebutuhan pelanggannya.
Itulah sebagian rentetan masalah bahan bakar yang cukup meresahkan dan membuat rakyat ’’menderita’’. Pemerintah melalui Pertamina selaku pemegang otoritas monopoli bahan bakar di negeri ini bisa menaikkan harga kapan saja. Alasannya pun macam-macam. Mulai naiknya harga minyak mentah dunia yang tidak bisa dibendung, hingga kerugian Pertamina yang tahun 2008 ini mencapai Rp 6 triliun lebih. Dan, langkah termudah untuk menanggulangi kerugian adalah, menaikkan harga jual ke konsumen.
Namun, yang agak aneh dan membuat kita prihatin adalah, adanya kebijakan pemerintah yang menjual gas ke luar negeri dengan harga lebih murah daripada dijual ke rakyatnya sendiri. Bahkan, dibandingkan harga pasaran dunia gas yang dijual Indonesia ke China itu harganya hanya 1/6 nya saja. Dalam kontrak Liqud Natural Gas (LNG) Tangguh, Papua yang diteken pemerintah era Presiden Megawati, harga LNG yang dijual ke China hanya USD 3,8 per MMBTU. Padahal, harga pasaran dunia saat ini USD 25 MMBTU. Akibatnya, negera kita rugi triliunan rupiah. Kini, pemerintah berencana menegosiasi ulang kontrak penjualan LNG ke China.
Sejatinya, sejak 30 tahun lalu, sebenarnya negara kita sudah punya formula dalam menjual LNG. Yaitu, harga ekuivalen dengan tingkat persentase harga minyak. Dan, formula kontrak LNG di Tangguh, Papua adalah yang terjelek dan terparah dalam sejarah perminyakan. Sebab, kalau Arun (Aceh) 30 tahun yang lalu saja bisa 7,5 persen, Bontang (Kaltim) 25 tahun yang lalu bisa 15 persen, Tangguh (Papua) hanya 5 persen terhadap harga minyak.
Kita semua sangat menyayangkan lemahnya pemerintah kita dalam berdiplomasi, bernegosiasi maupun membuat kesepakatan dengan pihak asing. Sepertinya kita tak punya kekuatan, kemampuan ataupun daya tawar yang tinggi. Kesepakatan yang dihasilkan sering kali tidak imbang, kita selalu diposisi yang lemah. Lihat saja hampir semua pertambangan besar yang dimiliki negara kita dikelola pihak asing. Mulai tambang minyak, gas, batu bara, emas, dan lain sebagainya banyak dikuasai perusahaan asing. Padahal, hasilnya cukup besar.
Nama-nama perusahaan tambang dari luar negeri seperti Freepot, Newmont, Exxon Mobil, China Petro Oil, dan lain sebagainya cukup dominan menjadi pengeruk sumber alam negeri kita. Beberapa pakar, praktisi dan politisi sering mengkritisi pemerintah agar meninjau ulang kontraknya khususnya menyangkut profit sharing dengan perusahaan tambang asing, tapi tetap tak dihiraukan. Sehingga, deal-deal kesepakatan yang tidak menghasilkan keuntungan yang seimbang bagi kemakmuran rakyat Indonesia harus dicurigai.
Sebab, banyak kesepakatan-kesepakatan atau MoU yang dibuat oleh para pejabat kita yang duduk di pemerintahan, di kemudian hari ternyata bermasalah. Tak sedikit pula yang akhirnya ditemukan adanya penyimpangan ataupun kepentingan tertentu yang menguntungkan segelintir orang atau pihak tertentu dengan mengorbankan kepentingan rakyat dan negara.
Sekarang, rakyat Indonesia sedang dirundung sedih oleh kebijakan bahan bakar yang merupakan kebutuhan vital. Mereka tidak hanya merasa diombang-ambingkan oleh kenaikan harga mitan, premium, solar, pertamax dan elpiji, tetapi juga disulitkan dengan kurangnya ketersediaan bahan bakar. Bahkan, untuk mendapatkan bahan bakar itu, rakyat harus antri berjam-jam. Janji manis program konversi mitan ke elpiji, ternyata malah banyak menyengsarakan karena kurang ketatnya pengawasan distribusi.
Memasuki Bulan Ramadan yang jatuh tepat pada hari ini, persoalan kebutuhan ekonomi yang dihadapi rakyat kecil kian berat. Selain direpotkan oleh susahnya mendapatkan elpiji 3 kg, harga kebutuhan bahan pokok sejak seminggu lalu juga mengalami kenaikan signifikan.
Kondisi yang menyusahkan ini membuat sebagian rakyat kecil memanfaatkan kayu bekas, ranting pohon kering atau apa pun yang bisa dijadikan bahan bakar. Back to natural, kembali ke zaman purba. Kenapa tidak? Daripada terus dibikin pusing oleh kebijakan pemerintah, lebih baik rakyat kecil yang mengalah. Tinggal pembalasannya di pemilu nanti, tidak akan memilih alias golput.
Semoga kehadiran Ramadan kali ini bisa membuka mata hati para pejabat kita untuk lebih peduli pada rakyatnya. Terutama dalam membuat kebijakan yang berimbas pada kepentingan rakyat. Dan, ’’penderitaan’’ yang sedang dialami rakyat Indonesia, khususnya masyarakat kelas bawah saat ini bisa diterima dengan sabar dan lapang dada. Semoga pula instansi dan rakyat yang mampu tak lupa menebar sedekah atau zakatnya kepada saudara-saudaranya yang tak mampu supaya bisa mengurangi beban penderitaan yang dipikul. Amin. (cho@jawapos.co.id)

Politisi Koruptor

SEMAKIN hari jumlah politisi kita yang terjerat kasus hukum dengan sangkaan korupsi terus bertambah. Terutama setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) semakin getol menunjukkan taringnya dalam memberantas korupsi di negeri ini. Satu persatu pejabat negara ditangkap. Tak ketinggalan para wakil rakyat yang ada di Senayan juga diseret ke kursi panas untuk diadili. Bak bola salju, sangkaan korupsi itu terus menggelinding ke politisi lain, baik yang masih menjabat sebagai wakil rakyat, purna tugas maupun yang sudah menjadi pejabat sekelas menteri atau duta besar.
Secara beruntun beberapa kasus korupsi yang melibatkan politisi berhasil dibongkar KPK. Mulai dari kasus Al-Amin Nasution, Bulyan Royan, Yusuf Feisal hingga Hamka Yandhu yang kini diamankan aparat hukum untuk diproses lebih lanjut. Dari beberapa kasus korupsi dengan tersangka beberapa politisi Senayan, yang paling memprihatinkan adalah kasus korupsi penggunaan dana Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI). Selain nilai uang yang diduga korupsi cukup besar, jumlah politisi yang diduga terlibat juga cukup besar.
Menurut pengakuan anggota DPR Hamka Yandhu dalam sidang dugaan korupsi penggunaan dana YPPI, kucuran uang yang mengalir (baca dikorupsi) dari Bank Indonesia ke anggota DPR RI sebesar Rp 21,6 miliar. Anggaran sebesar itu dinikmati oleh 52 orang anggota Komisi Keuangan DPR periode 1999-2004. Setiap orang mendapat Rp 250 juta hingga Rp 1 miliar. Pemberian uang itu dalam rangka diseminasi dan sosialisasi Undang-Undang Bank Indonesia.
Kita semua jadi prihatin dengan track record para politisi kita yang terlihat semakin buruk dan busuk. Tatanan politik pasca runtuhnya kekuasaan Orde Baru yang kita harapkan bisa membawa perubahan, ternyata kondisinya semakin carut marut. Rakyat tiap hari disodori oleh berita kasus-kasus pelanggaran hukum yang dilakukan para politisi. Termasuk para pejabat eksekutif dan yudikatif. Berita kasus korupsi seolah tak pernah sepi menghiasi halaman media. Membuat rakyat semakin sinis melihat sepak terjang para politisi di negeri ini.
Apalagi, selain memiliki ‘’hobi’’ korupsi berjamaah, sebagian dari mereka juga ‘’hobi’’ main perempuan. Ada yang aksinya terbongkar setelah WIL (wanita idaman lain) alias gundiknya membeber video syur yang mereka perankan sendiri. Ada juga yang melakukan pelecehan seksual dan berfoto mesra dengan sekretarisnya sendiri. Ada pula politisi yang sudah memiliki istri seorang artis, tetapi di luar rumah dia masih suka bermain dengan perempuan nakal. Dan masih banyak kasus amoral lain yang cukup memprihatinkan dan menjijikkan.
Perilaku korupsi dan suka main perempuan yang ditunjukkan para politisi kita tidak hanya terjadi di tingkat pusat, di daerah kondisinya juga sami mawon. Hanya, karena KPK tidak terjun secara intens ke daerah, sehingga aksi busuk mereka tidak sampai terbongkar seperti para politisi di pusat. Yang jelas, kalau mau disisir secara mendalam, pasti juga akan ditemukan kasus-kasus korupsi dan pelanggaran moral yang dilakukan para politisi di daerah.
Salah satunya, kasus pemekaran Kota Mojokerto yang melibatkan para anggota dewan di wilayah Kota dan Kabupaten Mojokerto periode 1999-2004. Anehnya, yang diproses hingga ke pengadilan hanya mantan ketua dewan, mantan walikota, dan mantan kabag keuangan Pemkot Mojokerto saja. Anggota dewan kabupaten dan kota yang juga kebagian uang haram tidak diproses lebih lanjut. Inilah yang membuat rakyat kehilangan kepercayaan terhadap aparat penegak hukum kita. Ada apa dibalik mandegnya ini semua? Benarkah karena buktinya kurang mendukung? Atau ada faktor lain?
Sejatinya, upaya pemberantasan korupsi yang kini semakin getol dilakukan KPK harus didukung oleh semua pihak. Sebab, meski pengawasan sudah diperketat dan KPK makin aktif bergerak, ternyata tak mengurangi ’’semangat’’ para politisi, birokrat dan aparat penegak hukum untuk tetap berani mengembat uang negara. Terbukti, kasus-kasus korupsi yang melibatkan mereka terus bertambah banyak. Padahal, salah satu agenda reformasi yang dicanangkan sejak runtuhnya era Orde Baru tahun 1999 adalah pemberantasan KKN. Ternyata para politisi yang kita harapkan bisa memberantas praktik KKN itu justru malah terlibat.
Karena itu, dibutuhkan ’’semangat’’ baru untuk memberantas para koruptor, khususnya terhadap politisi busuk. Sebab, secara politis, mereka memiliki kewenangan kuat untuk mengatur, memutuskan dan menyetujui kebijakan-kebijakan makro yang sangat penting bagi kelangsungan perkembangan negara ini ke depan. Apalagi, akhir-akhir ini sudah berkembang kabar kalau para politisi yang ada di Senayan akan membuat aturan yang akan mengurangi atau membatasi wewenang dan tugas-tugas KPK. Sehingga, hal ini bisa mengurangi gerak KPK yang kini mulai menampakkan hasilnya.
Upaya lain untuk ’’memproteksi’’ adanya slintutan yang mengarah pada praktik korupsi di kalangan politisi adalah, ikut sertanya orang KPK dalam setiap sidang membahas anggaran di lembaga dewan. Dengan pengawasan seperti itu, paling tidak bisa mengurangi adanya upaya main mata antaranggota dewan maupun dengan pihak eksekutif dalam membuat kebijakan anggaran.
Selain itu, untuk menimbulkan efek jera pada pelaku maupun yang akan coba-coba korupsi, juga harus ada langkah konkret. Mulai dari memperberat hukuman koruptor hingga cara memperlakukan tahanan koruptor seperti pelaku tindakan pidana lain. Misalnya ruang tempat penahanan tidak diperlakukan secara khusus, model pemeriksaan atau penyidikan juga disamakan dengan tersangka tindak pidana lain, tangan tetap diborgol dan juga menggunakan seragam tahanan. Bahkan, seragam bisa dibuat khusus seperti yang pernah diusulkan KPK.
Karena mereka mencuri uang negara yang nilainya rata-rata sangat besar, jauh lebih besar dari yang didapat pencuri ayam, sangatlah tidak adil kalau tahanan koruptor diperlakukan istimewa. Seharusnya mereka mendapatkan layanan yang lebih buruk dari pencuri kelas teri. Tidak justru sebaliknya seperti yang terjadi saat ini. Ruang tahanannya ber-AC, masih bisa berkomunikasi menggunakan ponsel, pakaiannya saat datang ke ruang sidang necis, penampilannya juga perlente, dan masih banyak lagi. Terkadang, vonis yang dijatuhkan hakim tak jauh berbeda, bahkan terkadang lebih ringan dari pencuri ayam. Maklum, sering ’’ada sesuatunya’’.
Langkah lain untuk memberi efek jera koruptor, menayangkan kasus dan gambarnya di media massa, baik cetak maupun elektronik. Termasuk untuk koruptor kelas kakap yang melarikan diri atau jadi buronan, gambarnya dicetak sebagai poster dan dipajang di tempat-tempat umum. Persis seperti poster buronan teroris Azhari dan Nordin M Top sebagaimana dilakukan aparat kepolisian. (choliqbaya@gmail.com)

Rangsangan Hotel

MENGGELAR rapat di hotel, rupanya sudah menjadi ketergantungan bagi anggota DPRD Kabupaten Mojokerto. Bahkan, para wakil rakyat periode 2004–2009 ini boleh dibilang telah menciptakan sejarah baru sebagai legislator yang paling sering menyelesaikan tugas-tugasnya di hotel. Nyatanya, sudah berkali-kali mereka menggelar rapat di hotel. Umumnya di Malang, Batu, Pandaan dan Tretes yang udaranya cukup sejuk dan ’’menyegarkan’’.
Meskipun sudah berkali-kali rapat di hotel itu disorot oleh beberapa pihak, tapi mereka sama sekali tak peduli. Bahkan, terus mengulang dan mengulang lagi. Yang terakhir, lembaga penampung dan penyalur aspirasi rakyat itu kembali menggelar rapat di Hotel Regent Malang pada Juli 2008 kemarin. Tidak tanggung-tanggung, tiga panitia khusus (pansus) diboyong untuk menyelesaikan tugasnya di hotel. Masing-masing Pansus KUPA-PPAP (19–20 Juli), Pansus Raperda (29–30 Juli) dan Pansus Panlih Wabup (30–31 Juli). Biaya yang dikeluarkan untuk rapat tiga pansus di hotel Regent itu mencapai Rp 790 juta.
Rupanya, mereka telanjur keasyikan dengan fasilitas hotel, sehingga gedung DPRD sudah tidak menarik dan dianggap tidak representatif lagi untuk dipakai tempat rapat. Apalagi, selain bisa menikmati fasilitas dari hotel, para anggota dewan juga dapat uang perjalanan dinas dan uang representasi. Mungkin itu yang juga membuat mereka lebih bersemangat untuk memilih rapat di hotel. Yang kita belum tahu, apakah dalam membahas materi yang dirapatkan di hotel, mereka juga lebih bersemangat dibandingkan rapat itu digelar di gedung dewan?
Jangan-jangan karena di hotel udaranya lebih sejuk, fasilitasnya nyaman dan banyak ’’pemandangan’’ baru, konsentrasi mereka ke materi rapat malah terganggu. Kalau ini yang terjadi, berarti tujuan mendasar dari rapat sudah gagal dan takkan menghasilkan keputusan atau kebijakan yang optimal. Selain itu, rakyat merasa dirugikan, karena uangnya dipakai untuk membiayai rapat di hotel hingga ratusan juta rupiah. Padahal, bila rapat itu digelar di gedung dewan, paling banyak biayanya hanya berkisar belasan juta.
Saya tak habis mengerti dengan motivasi para wakil rakyat Kabupaten Mojokerto yang hobi rapat di hotel. Apakah hati mereka masih belum terbuka, meskipun ada rekannya yang tidak setuju rapat itu digelar di hotel? Padahal, mereka mengakui kalau rapat di hotel itu tidak efektif dan tidak efisien. Lebih banyak muspro-nya daripada manfaatnya. Besarnya anggaran yang dikeluarkan juga tidak sebanding dengan hasil yang dirasakan publik.
Sejatinya, masih banyak pertanyaan minor yang lain dari kebiasaan buruk rapat di hotel. Apakah mereka tidak memiliki kepekaan sosial dalam situasi ekonomi yang serba sulit ini? Apakah mereka juga tidak peduli dengan efisiensi dalam menggunakan uang rakyat? Apakah mereka tidak punya malu disorot beberapa kali di media? Atau, jangan-jangan mereka memang sudah kebal, karena hati nuraninya sudah tertutup oleh kepentingan lain.
Seandainya rapat di hotel itu digelar karena gedung dewannya sedang direnovasi atau sedang dipakai kegiatan lain yang lebih penting atau mendesak, mungkin rakyat masih bisa mengerti dan memahami. Tapi, kalau rapat itu terlalu sering diselenggarakan di hotel berarti yo kebangeten. Benar-benar keterlaluan. Apalagi, tidak sekali dua kali saja agenda itu dikritisi oleh internal anggota dewan sendiri, kalangan LSM maupun media massa, tetapi tetap saja mereka tutup kuping rapat-rapat alias tidak peduli.
Ingin tahu alasan mendasar rapat dewan digelar di hotel? Menurut Sekretaris DPRD Kabupaten Mojokerto Nurhayati Maulidiyah, untuk merangsang kehadiran anggota dewan. Sebab, kalau tidak ada rangsangan jalannya rapat tidak maksimal karena kehadiran anggota sangat minim. Alasan inilah yang beberapa kali dijadikan tameng agar rapat tetap bisa digelar di hotel.
Ini sungguh teramat memalukan. Sebab, ini sama saja dengan membuka kebobrokan kinerja anggota dewan. Ternyata, wakil rakyat yang kita harapkan bisa membawa kemaslahatan daerah ini banyak yang pemalas. Untuk menghadiri rapat saja mereka harus diberi tambahan ’’rangsangan’’. Padahal, itu sudah menjadi bagian tugasnya, dan juga mereka sudah digaji oleh negara cukup tinggi. Tapi, mengapa tugas-tugas yang menjadi kewenangannya tidak dijalankan secara optimal?
Kenyataan ini akan menjadi catatan merah bagi rakyat yang menjadi konstituen mereka. Rakyat pasti tidak akan tinggal diam bila tahu kalau para wakilnya ternyata pemalas. Kalau sekarang mereka tidak memiliki daya untuk menghujat, apalagi menurunkan dari kursi dewan, tapi dalam pemilu nanti pasti tak akan tertarik lagi untuk memilihnya.
Rakyat yang sudah tahu track record dan sepak terjang anggota dewan yang kini berkuasa pasti sudah bisa memilah dan memilih yang lebih baik. Rakyat yang belum melek politik, menjadi kewajiban kita semua untuk membantu memberi tuntunan yang baik. Khususnya dalam mengarahkan pilihannya saat pemilu legislatif, agar tidak jatuh ke politisi busuk ataupun ke politisi pemalas yang orientasinya hanya mau kerja kalau ada duit.
Kita harapkan parpol yang mewadahi mereka juga mengevaluasi kader-kadernya yang duduk di legislatif bila masih ingin mendapat dukungan rakyat. Terlebih di saat masa rekrutmen caleg seperti sekarang ini. Hendaknya secara transparan diumumkan sejak dini kepada publik untuk mendapatkan respons dan masukan. Jangan sampai salah memilih orang.
Bagi anggota dewan yang merasa masuk dalam kategori pemalas –hanya mau mendatangi rapat kalau ada rangsangan– hendaknya mulai menyadari perilaku buruknya. Entah disadari atau tidak, anggota dewan adalah pejabat publik yang perilaku dan sepak terjangnya selalu dalam pantauan dan jadi suri tauladan. Kalau apa yang dilakukan selama menjadi wakil rakyat bisa membawa kemaslahatan dan memenuhi harapan konstituennya, maka ia akan menuai buah dari kebaikan yang telah diperbuatnya. Begitu pula sebaliknya. (cho@jawapos.co.id)

Legawa Kalah

PESTA demokrasi pemilihan kepala daerah Kabupaten Jombang dan Provinsi Jawa Timur baru saja berlalu. Meskipun hasilnya belum ditetapkan secara resmi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), tapi pemenangnya sudah bisa ditebak. Untuk Pilbup Jombang, sudah hampir bisa dipastikan pasangan incumbent Suyanto – Widjono tampil sebagai pemenang mengalahkan pasangan Nyono – Halim dan pasangan Soeharto – Mudjib. Sedangkan untuk Pilgub Jatim kemungkinan besar akan terjadi dua putaran. Sebab, tidak ada pasangan cagub yang suaranya mencapai 30 persen.
Sesuai aturan, dua pasangan cagub yang memperoleh suara tertinggi berhak maju mengikuti pilgub putaran kedua. Sementara, dua pasangan cagub yang diperkirakan akan bertarung kembali dalam putara kedua adalah Soekarwo – Saifullah Yusuf (KarSa) dan Khofifah – Mudjiono (Kaji). Sedangkan yang tidak lolos adalah, pasangan Sutjipto – Ridwan (SR), pasangan Soenarjo – Ali Maschan (Salam) dan pasangan Achmady – Suhartono (Achsan).
Ada yang patut kita syukuri bersama dari pesta demokrasi Pilbub Jombang dan Pilgub Jatim kali ini. Mengingat, pilkada yang dipilih rakyat secara langsung ini merupakan kali pertama digelar. Dan, Alhamdulillah berlangsung dengan aman dan tertib. Meskipun masih ada pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang mencoba menodai proses demokrasi dengan melakukan ’’serangan fajar’’ dalam bentuk bagi-bagi uang dan beras. Tapi, secara umum berlangsung sukses.
Kita semua berharap hingga masa penetapan suara dan penetapan calon terpilih oleh KPU nanti, suhu politik tetap terkendali, aman dan tertib. Kita juga berharap, pasangan calon yang kalah juga bisa legawa menerima keunggulan calon lain tanpa harus menghasut atau memanas-manasi pendukungnya untuk melakukan perlawanan. Kalau ditemukan adanya pelanggaran, sebaiknya diselesaikan secara hukum. Aparat penegak hukum dan aparat terkait seperti panwas kita harapkan bisa bertindak tegas, cepat dan adil. Kalau tidak, hal ini bisa memicu kerusuhan atau memancing tindakan anarkhis.
Untuk meminimalisasi munculnya kericuhan, bahkan tindakan anarkis yang dilakukan oleh salah satu pendukung calon, diperlukan adanya beberapa upaya dan antisipasi. Terutama kedewasaan berpolitik dari para calon untuk bisa menerima kekalahan. Alangkah indah dan damainya manakala pasangan yang kalah mau bersikap ksatria dengan cara memberi ucapan selamat kepada pasangan yang menang. Saya kira rakyat pasti akan angkat topi bila para calon bisa menunjukkan sikap legawa seperti di atas. Ucapan selamat seperti itu pernah ditunjukkan beberapa calon kepala daerah yang kalah seperti saat Pilgub DKI Jakarta dan Pilbub Nganjuk. Semoga dalam Pilgub Jatim dan Pilbup Jombang kali ini juga bisa seperti itu.
Kalau sikap gantleman seperti itu bisa dibudayakan dan dilestarikan, betapa harmonisnya proses demokrasi di negeri kita. Dan, kedewasaan dalam berdemokrasi ini pasti akan diapresiasi positif oleh semua pihak. Sebab, kalah dan menang dalam sebuah pertarungan adalah sesuatu yang wajar. Yang tidak wajar adalah, yang kalah tapi ngotot ingin menang dengan berbagai dalih pembenar. Apalagi sampai mengerahkan massa pendukungnya untuk melakukan tekanan terhadap pihak-pihak terkait. Kalau sudah terjadi seperti ini aparat keamanan harus berani bersikap tegas. Jangan sampai mereka diberi ruang gerak untuk bertindak anarkhis.
Kita semua tentu tidak ingin daerah ini porak poranda akibat ketidakpuasan hasil pilkada seperti yang pernah terjadi di Tuban, Maluku Utara dan beberapa daerah lain. Rumah dinas bupati, hotel, mobil, rumah pribadi cagub dan rumah tim suksesnya dibakar oleh pihak yang diduga sebagai kelompok lawan politiknya. Jelas, aksi premanisme seperti ini bisa menodai proses demokrasi yang sedang kita bangun saat ini.
Semua pihak juga harus menyadari, biaya yang dikeluarkan oleh negara untuk membiayai pilkada langsung ini cukup besar. Untuk pilgub 23 Juli lalu, anggaran yang harus dikeluarkan negara mencapai Rp 425 miliar. Kalau pilgub berjalan dua putaran, anggaran yang mengucur dari APBD Jatim terpaksa harus ditambah lagi. DPRD Jatim telah menetapkan anggaran pilgub putaran kedua sebesar Rp 225 miliar. Sehingga, total uang APBD yang dikeluarkan untuk Pilgub Jatim mencapai Rp 650 miliar.
Belum lagi uang yang mengalir dari kantong para calon kepala daerah maupun para ’’sponsor’’ pendukungnya, jumlah yang dikeluarkan bisa mencapai puluhan hingga ratusan miliar rupiah per calon. Bahkan, ada pihak yang pernah menghitung biaya pencitraan dan kampanye yang dikeluarkan cagub nilainya melebihi biaya serupa yang dikeluarkan calon presiden AS. Kalau analisis itu benar, betapa mahalnya harga sebuah jabatan gubernur di Indonesia yang dipilih rakyat secara langsung. Sungguh luar biasa!
Pertanyaannya, apakah pemimpin terpilih seperti ini bisa amanah? Sebab, muncul kekhawatiran, karena saat proses pencalonan hingga masa kampanye dana yang dikeluarkan calon cukup besar, maka dia akan mencari balen alias segala upaya untuk bisa mengembalikan uang yang telah dikeluarkan saat dia menjabat sebagai kepala darah. Diantaranya langkah pintas yang bisa dilakukan adalah korupsi. Dan, janji-janji yang pernah dilontarkan saat kampanye tak ubahnya hanya bualan atau pepesan kosong. Tapi, semoga saja kehawatiran itu tidak menjadi kenyataan.
Harapan kita semua, janji dan program yang pernah disampaikan kepada khalayak saat kampanye benar-benar bisa direalisasikan secara konsekuen. Yang pada akhirnya bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat dan membawa daerah yang dipimpin menjadi lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Akhirnya, saya mengucapkan selamat kepada calon bupati dan wakil bupati Jombang terpilih. Semoga Anda bisa menjadi pemimpin amanah yang bisa mengayomi seluruh rakyatnya tanpa pandang golongan. Kepada pasangan cagub yang berhasil maju dalam pilgub putaran kedua juga saya sampaikan selamat berkompetisi kembali untuk meraih dukungan dari rakyat. Mari kita junjung tinggi etika politik yang santun dan fair dalam koridor yang telah disepakati bersama. (cho@jawapos.co.id)

Polling Pilbup

DUA hari setelah munculnya polling Pasangan Favorit Cabup – Cawabup Jombang Pilihan Pembaca Radar Mojokerto, saya ditelepon seorang teman yang juga anggota KPU Jombang. Kepada saya dia menyampaikan adanya keberatan dari beberapa pihak lewat KPU mengenai polling itu. Sehari kemudian, juga muncul keberatan via SMS di rubrik Kotak Suara Radar Mojokerto. Isinya sama, keberatan dengan adanya polling. Alasannya, polling di Radar Mojokerto itu bisa memengaruhi opini warga.
Saya merasa bersyukur bila program yang diluncurkan Radar Mojokerto mendapat perhatian dari khalayak. Apalagi, program ini juga dinilai bisa memengaruhi warga (pembaca) dalam menentukan pilihan dalam Pilbub Jombang 23 Juli mendatang hingga membuat beberapa pihak merasa cemas dan khawatir. Meski, mereka tidak menyampaikan lebih detail korelasi pengaruh polling dengan pilihan warga terhadap cabup – cawabup yang bertarung dalam pesta demokrasi memperebutkan kursi kekuasaan eksekutif.
Respon kekhawatiran yang dinilai bisa memengaruhi opini pembaca menurut hemat saya cukup bagus. Dengan begitu, para calon pemilih akan berlomba-lomba memberikan dukungan terhadap pasangan yang nanti akan dipilih. Dengan kata lain, polling ini bisa menumbuhkan partisipasi politik warga Jombang dalam menentukan pimpinannya, sehingga bisa meminimalisir jumlah golput (orang yang tidak menyalurkan hak pilihnya). Tetapi, kalau yang mengkhawatirkan polling ini takut calonnya kalah dan berharap polling segera dihentikan, saya menganggap yang bersangkutan tengah berupaya memasung proses demokrasi yang sedang dibangun dan ditumbuhkembangkan di kota santri ini.
Terlebih lagi, permintaan untuk tidak menayangkan polling ini terjadi di saat masa kampanye. Tentu ini sangat kontradiktif dengan sifat dan tujuan dari pada kampanye itu sendiri. Sebab, sifat dari kampanye adalah memengaruhi khalayak agar mengikuti ajakannya (memilih salah satu pasangan). Kalau merasa polling itu dianggap cukup efektif bisa memengaruhi opini warga, kenapa tidak dimanfaatkan? Anggap saja itu sebagai iklan gratis bagi pasangan cabup - cawabup. Kenapa justru meminta program yang memiliki tujuan bisa menumbuhkan partisipasi politik serta menyemarakkan pesta demokrasi ini dihentikan?
Apalagi, sosialisasi Pilbub Jombang kepada masyarakat sangat jauh dari harapan. Termasuk sosialisasi pasangan cabup – cawabup Jombang beserta program-programnya banyak masyarakat yang tidak tahu. Sebab, hingga kini saya belum melihat ada visi, misi dan program cabup – cawabup yang terpampang secara gamblang di media cetak ataupun di baliho, brosur atau alat peraga lain yang bisa diketahui hampir sebagian besar warga masyarakat. Yang ada hanya disampaikan cabup – cawabup di hadapan anggota dewan yang jumlahnya sangat tebatas. Termasuk kontrak-kontrak politik dengan elemen masyarakat juga ’’nyaris tak terdengar’’.
Kondisi ini sebelumnya juga telah diperparah oleh keluarnya surat dari Panwas Pilkada Jombang perihal iklan kampanye. Isinya, mengimbau media cetak dan elektronik di Jombang untuk tidak menayangkan iklan kampanye pasangan calon sebelum masa kampanye. Praktis masyarakat Jombang ’’buta’’ dengan program cabup – cawabup ke depan. Padahal, KPU Jatim tidak pernah mempermasalahkan iklan cagub – cawagub yang tayang sebelum kampanye. Akankah untuk Pilbup Jombang ini masyarakat diminta memilih pemimpin seperti memilih kucing dalam karung?
Bila sekarang para calon itu mendapat kesempatan untuk kampanye, tentu waktunya sangat terbatas. Apalagi, isi kampanye banyak yang kurang menyentuh visi, misi dan program kerja yang konkret atau bahkan itu tidak menyinggungnya sama sekali. Sebab, ada calon yang isi kampanye tak beda jauh dengan orang ’’beronani’’. Yakni memuaskan diri dengan melontarkan keberhasilan-keberhasilan yang telah dicapai atau memuaskan diri dengan mblejeti kejelekan dan kekurangan rival politiknya. Dan, tak jarang pula kampanye di lapangan terbuka yang isinya hanya hiburan atau bagi-bagi stiker dan brosur berisi gambar pasangan calon.
Kondisi ini sangat berbeda jauh dengan sosialisasi dan dinamisasi yang dilakukan oleh pasangan cagub – cawagub Jatim. Mulai dari maraknya pemasangan baliho, iklan di media, penggalangan massa dan variasi agenda sosialisasi yang digelar. Ditambah lagi dengan agenda pemaparan visi, misi, program dan debat terbuka antarcalon yang bisa disaksikan secara luas melalui televisi. Sehingga, kita semua tahu visi, misi, program, kapabilitas, dan ketangkasan calon dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di daerahnya.
Karena itu, tidak salah kalau rekan saya M Nur Kholis dua minggu lalu di kolom ini menulis Pilbup Jombang kurang sosialisasi, adem-ayem dan tidak dinamis. Kalau kondisi ini terus berlangsung hingga selesainya masa kampanye, kita semua khawatir angka golput dalam pilbup Jombang akan besar seperti yang terjadi dalam Pilgub di Sumatera Utara, Jawa Barat dan Jawa Tengah. Kalau ini terjadi, berarti akan mengurangi tingkat kepercayaan dan legitimasi masyarakat terhadap figur pimpinan hasil pilkada kali ini.
Akhirnya, kita beharap agar seluruh elemen masyarakat tahu akan tugas dan perannya masing-masing. Kita juga ingin Pilbup Jombang maupun Pilgub Jatim berlangsung sukses dengan tingkat partsipasi masyarakat yang benar-benar total sebagai bentuk konkret dari pengejawantahan demokrasi. Selain itu, pesta demokrasi kali ini juga bisa memberi inspirasi dan nilai tambah pendidikan politik bagi warga masyarakat agar tidak ’’dikadali’’ oleh calon maupun pihak-pihak yang terkait langsung dengan agenda pilbup. Semoga. (choliqbaya@gmail.com)

Abdi Negara

KEBERADAAN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang semakin proaktif dalam menjalankan tugasnya, ternyata tak menyurutkan para abdi negara menghentikan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Terbukti, tak sedikit abdi negara dari kalangan aparat penegak hukum, birokrat, hingga wakil rakyat yang sudah tertangkap basah KPK karena menerima uang hasil korupsi ataupun suap. Anehnya, masih ada saja abdi negara yang menyusul ditangkap KPK dengan kasus dan modus operandi yang hampir sama.
Apakah ini suatu indikasi kalau para abdi negara kita tidak takut alias cuek bebek dengan gerakan proaktif yang dilakukan KPK? Logikanya, setelah beberapa pejabat –apakah itu dari kalangan eksekutif, legislatif maupun yudikatif– tertangkap basah KPK, seharusnya kasus KKN semakin menurun karena abdi negara lebih berhati-hati dalam bertindak. Tapi anehnya, KPK justru terus mendapatkan mangsa baru. Padahal, di luar kasus yang tidak terdeteksi atau tercium KPK, pasti jumlahnya jauh lebih banyak. Sungguh ini sangat memprihatinkan.
Ternyata, para abdi negara yang diserahi memegang amanat, masih banyak yang suka bermain-main api dengan memanfaatkan kekuasaan yang dimiliki demi mendapatkan keuntungan pribadi. Di kalangan pejabat yudikatif misalnya, jaksa Urip Tri Gunawan yang diberi amanat menangani penyidikan kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) ternyata menyalahgunakan wewenangnya. Ia justru menjalin KKN dengan menerima uang suap sebesar USD 660 ribu atau sekitar Rp 6,1 miliar dari Artalyta Suryani, salah satu kerabat dekat obligor Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) milik konglomerat Syamsul Nur Salim.
Pelaku KKN para abdi negara yang duduk di eksekutif dan legisatif justru lebih banyak lagi yang jadi mangsa KPK. Sebab, mereka sering ’’bersinergi’’ dalam urusan membangun kebersamaan ’’melanggengkan’’ KKN. Ya, mereka seringkali harus saling ’’tahu diri’’ untuk mengamankan dan menyukseskan segala sesuatu yang bisa mendatangkan keuntungan kedua belah pihak, meskipun harus mengorbankan kepentingan umum dan menggadaikan idealisme.
Di tahun 2008 ini saja tak kurang dari enam anggota DPR RI yang ditangkap KPK karena korupsi dan menerima uang suap dari pejabat eksekutif. Mereka adalah Saleh Djasit (Partai Golkar) kasus pengadaan mobil PMK Pemprov Riau senilai Rp 15,2 miliar; Al Amin Nasution (PPP) kasus terima suap Rp 3 miliar untuk alih fungsi hutan lindung di Kabupaten Bintan Kepulauan Riau; Hamka Yandhu (Partai Golkar) kasus aliran dana Bank Indonesia (BI) ke DPRD sebesar Rp 31 miliar; Sarjan Taher (Partai Demokrat) kasus korupsi alih fungsi hutan mangrove menjadi Pelabuhan Tanjung Api-Api Banyuasin, Sumatera Selatan; Bulyan Royan (Partai Bintang Reformasi) kasus terima suap USD 66 ribu dan EUR 5.500 dalam pengadaan kapal patroli Departemen Perhubungan.
Kasus KKN dan suap menyuap yang saya paparkan di atas memang lebih banyak melibatkan para abdi negara di tingat pusat, bagaimana di daerah? Kondisinya tak jauh berbeda alias sami mawon. Hanya saja, banyak yang tak terungkap ke permukaan karena aparat penegak hukum di daerah tidak seagresif KPK. Terutama dalam menangani kasus-kasus korupsi.
Karena itu, diperlukan lembaga khusus seperti KPK atau jadi kepanjangan tangan KPK yang bisa menangani kasus-kasus korupsi, suap ataupun gratifikasi. Sebab, dengan jumlah personel yang sangat terbatas, rasanya sangat kedodoran bila KPK harus menjangkau semua wilayah di Indonesia. Itupun yang terpantau KPK paling tidak hanya kasus-kasus besar. Bagaimana dengan kasus-kasus kecil yang jumlahnya cukup banyak? Tentu juga harus ditindaklanjuti. Sebab, hukum yang berlaku di negara kita tidak mengenal nilai yang dikorupsi itu besar atau kecil. Yang dimasalahkan adalah pelanggaran hukumnya, yaitu perbuatan korupsi ataupun tindakan menyuap atau menerima suap.
Banyak kasus-kasus KKN atau suap yang melibatkan aparat yudikatif, eksekutif dan legislatif di daerah. Misalnya seorang pemilik warung langganan saya makan saat masih menjadi mahasiswa di kawasan Jemur Wonosari Surabaya menceritakan keluarganya diperas oknum polisi. Anaknya yang masih remaja ditahan polisi karena terlibat perkelahian. Untuk bisa membebaskan anaknya ia dimintai uang sejumlah Rp 4 juta. Uang sudah diberikan, tapi anaknya tak kunjung dilepas. Bahkan, oknum polisi itu minta tambahan lagi, kalau tidak diberi, pasal dakwaan yang akan dikenakan kepada anaknya bisa lebih berat.
Pemilik warung itupun mengeluarkan sumpah serapahnya kepada para aparat penegak hukum yang merupakan abdi negara. Semoga, anak turunannya yang lain tidak lagi berurusan dengan aparat penegak hukum. Sebab, katanya, keadilan di negeri ini hanya milik orang-orang berduit. Jual beli perkara seperti ini juga seringkali ditemui di kejaksaan dan pengadilan yang melibatkan oknum jaksa dan hakim.
Moralitas para abdi negara dari kalangan eksekutif maupun legislatif di daerah juga tak kalah brengsek dengan yang ada di pusat. Khususnya dalam menumbuhkembangkan praktik KKN. Misalnya, seorang kepala dinas di Kabupaten Mojokerto mengaku pusing karena terus menerus ditelepon dan dicari anggota dewan untuk dimintai proyek fisik. Bahkan, yang lebih mencengangkan, anggota dewan itu bilang, kalau proyek sudah telanjur dibagi, jangan lupa memberi ’’mentahan’’ kepadanya.
Masih banyak kasus-kasus lain terkait dengan gratifikasi, suap, penyalahgunaan pos anggaran, pemerasan atau KKN yang kejadiannya hampir senada dengan di pusat. Baik yang terjadi di jajaran eksekutif maupun di legislatif. Tapi, masih banyak yang belum tersentuh hukum. Kasus pemekaran Kota Mojokerto misalnya, ada fakta aliran dana dari Pemkot Mojokerto yang masuk ke kantong para anggota dewan kota maupun kabupaten. Tetapi, hingga kini tak ada anggota dewan yang diproses hukum.
Semua kasus yang menyangkut sepak terjang abdi negara di atas terkait erat dengan mentalitas. Kalau dulu abdi negara melakukan KKN dengan alasan gajinya kecil. Tapi, ketika gajinya dinaikkan cukup signifikan saat Gus Dur jadi presiden, termasuk gajinya aparat hukum juga naik berlipat-lipat, ternyata praktik KKN, suap, gratifikasi, dan lain-lain masih tumbuh subur. Termasuk di lembaga legislatif yang untuk urusan gaji juga tak pernah mau kalah dengan PNS, moralitasnya juga tak kunjung berubah. Justru makin parah dengan tambah banyaknya anggota dewan yang ditangkap KPK karena terlibat korupsi dan suap.
Mengingat saat ini sudah ada beberapa parpol yang sudah membuka pendaftaran calon legislatif, hendaknya faktor moralitas dijadikan parameter utama. Jangan hanya dilihat faktor duitnya saja. Percuma berduit kalau moralitasnya bobrok, pasti nantinya akan menurunkan citra partai kalau dia sudah menjadi legislator. Kalau lembaga legislatif isinya orang-orang bermoral bejat, di eksekutif dan yudikatif juga sama saja, maka negara ini juga ikut rusak.
Karena itu, kita semua juga harus ikut menjaga negara ini agar tidak digerogoti oleh oknum-oknum abdi negara yang tidak bertanggung jawab dan tidak bisa menjaga amanah yang diberikan kepadanya. Salah satu partisipasi yang bisa kita berikan adalah memilih orang-orang bermoral, punya integritas dan komitmen yang jelas pada saat pemilu legislatif, pilbup, pilwali, pilgub dan pilpres. Dari penguasa terpilih itulah kita harapkan bisa menempatkan orang-orang terbaiknya di jajaran eksekutif maupun yudikatif. Semoga. (choliqbaya@gmail.com)

Menggali Potensi Wisata

DI usianya yang genap 90 tahun pada 20 Juni 2008 kemarin, Kota Mojokerto di bawah kepemimpinan Abdul Gani Suhartono bertekad akan terus berbenah diri. Salah satu potensi yang sedang digali adalah mengembangkan pariwisata. Sedang program yang terkait dengan kinerja aparat pemerintah adalah meningkatkan pelayanan publik. Hal ini sejalan dengan tema hari jadi ke-90, yaitu meningkatkan kebersamaan dan pelayanan publik untuk kesejahteraan masyarakat.
Ada beberapa tempat wisata yang sudah dibangun oleh pemkot, diantaranya tempat bermain anak-anak di alun-alun, pusat jajan dan olah raga di Jogging Track Mojokerto (JTM) di tepi sungai Brantas, hutan kota di Jl Raya Ijen dekat stadion dan kawasan olah raga sekaligus wisata keluarga di Jl Benteng Pancasila. Tempat lain yang dibangun dan dipersiapkan untuk obyek wisata adalah pembangunan kolam renang di Magersari dan rencana membangun wisata air di Kedungsari.
Apa yang sudah ataupun sedang dalam persiapan pengembangan potensi wisata yang dilakukan Pemkot Mojokerto, menurut hemat saya nilai plusnya sangat kecil. Ini bila dilihat dari daya tarik dan pemasukan untuk menambah PAD (penghasilan asli daerah) Kota Mojokerto. Misalnya, seberapa besar dari hasil menyewakan lahan alun-alun untuk sarana bermain anak-anak? Berapa besar retribusi yang didapat dari penjual makanan dan minuman di JTM? Adakah pemasukan dari pembukaan hutan kota dan jalan kembar Benteng Pancasila?
Untuk investasi yang manfaatnya cukup signifikan seperti pelestarian hutan kota sebagai paru-paru kota dan jalan kembar Benteng Pancasila sebagai akses untuk kepentingan umum, memang tidak ada masalah. Dan, semestinya akses seperti ini harus diperbanyak. Meski begitu, eksekutif dan legislatif juga harus bisa menentukan kawasan yang lebih tepat agar segenap potensi yang ada di kota kecil ini bisa terangkat secara terarah. Karena itu, konsep dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) juga harus dijadikan acuan. Jangan sampai arah pembangunan mengikuti kemauan penguasa semata.
Bagaimana dengan alun-alun dan JTM? Untuk pengembangan alun-alun sebagai alternatif empat wisata keluarga, rasanya masih jauh dari harapan. Kondisinya sekarang boleh dikatakan amburadul. Mulai dari kondisi fisiknya yang kumuh, kotor dan jorok, penataan PKL yang smrawut, hingga arena bermain anak-anak yang kumuh. Meski sudah digembar-gemborkan berulangkali akan dibenahi, tapi hingga kini belum dimulai juga. Bahkan, untuk memberikan support kepada pemkot dan masyarakat luas, Radar Mojokerto pernah menggelar dialog publik membahas penataan alun-alun. Dengan harapan, pemkot segera membenahi alun-alun dan masyarakat ikut berpartisipasi memberikan masukan dan dukungan.
Saat itu, pemkot sudah membuatkan konsep penataan terpadu. Bahkan, ada sebuah LSM yang juga sudah menyiapkan konsep serupa dalam bentuk gambar detail. Ini berarti, ada kepedulian yang begitu tinggi dari masyarakat terhadap kondisi alun-alun Kota Mojokerto yang memang sangat memprihatinkan. Padahal, kalau wajah alun-alun kita cantik dan asri, tentu ini menjadi tempat jujugan wisata keluarga yang cukup mengesankan. Apalagi bila para PKL yang ada di situ tertata rapi, tertib dan teratur. Pasti semua pihak menjadi nyaman, senang dan aman. Sayangnya, hingga kini harapan itu belum diketahui kapan bisa diwujudkan pemerintah. Padahal, sebagian masyarakat sudah berpartisipasi memberikan masukan dan support yang tidak bisa dianggap remeh.
Sementara untuk pengembangan JTM juga kurang maksimal. Bahkan, pusat makanan dan jajanan di JTM yang dimodel ala Kya Kya seperti di Kembang Jepun Surabaya (kini sudah dipindah ke Pasar Tambakrejo), juga tidak berjalan mulus alias mandeg. Begitu juga dengan olah raga jetsky yang pernah dijajaki investor dari Surabaya dengan cara mencoba Sungai Brantas depan dermaga JTM, juga tidak ada kelanjutannya. Konon kabarnya pemkot kurang sreg. Padahal, itu juga bisa dijadikan andalan wisata dengan melihat keterbatasan SDA yang ada di Kota Mojokerto.
Selain itu, pemkot juga masih bisa memanfaatkan Sungai Brantas sebagai lokasi wisata air dengan cara menyediakan perahu wisata yang bisa mengangkut orang-orang ataupun anak-anak yang ingin menyusuri Brantas. Misalnya menyebrang dari JTM ke SOR yang ada di utara sungai, yang dulunya juga dipakai Pemkab Mojokerto untuk mengembangkan tempat wisata serupa. Sayangnya, penggarapan terhadap potensi yang ada ini saja kedua pemerintah (kota dan kabupaten) kurang melakukannya secara maksimal.
Di sisi lain, saya melihat, arah pengembangan potensi wisata seperti yang digembar-gemborkan pemkot masih belum sinkron dengan kondisi yang ada. Termasuk dalam penentuan prioritas terhadap proyek-proyek pembangunan berskala besar. Di antaranya rencana pemkot membangun tempat wisata air di Kedungsari. Ini sangat ironis dan bertolak belakang dengan kenyataan yang ada. Dimana Pemkot saat ini sudah memiliki kawasan wisata Tirta Suam di Sekar Putih hasil kerjasama dengan investor dari Jombang. Tapi, anehnya, tempat wisata itu sama sekali tidak berkembang. Saya tak tahu mengapa bisa seperti itu. Ini sama saja dengan menyia-nyiakan potensi sekaligus membuang-buang uang negara.
Melihat kenyataan ini, muncul keraguan di benak saya, mungkin juga di benak masyarakat Kota Mojokerto, apa kalau sudah bisa membangun kawasan wisata air Kedungsari yang kabarnya minimal membutuhkan dana Rp 5 miliar, pemkot mampu mengelolanya? Apa nasibnya tidak lebih buruk dari Tirta Suam? Sebab, ada kebiasaan buruk yang melekat di negara kita, biasanya segala usaha yang langsung dikelola sendiri oleh aparat pemerintah justru tidak menghasilkan pendapatan, alias pas-pasan, atau bisa jadi justru malah tekor. Artinya, agar tempat wisata itu tetap eksis, harus ada suplai dana APBD setiap tahunnya. Dan, ini sangat tidak lazim dalam kamus dunia usaha. Sebab, ini menunjukkan lemahnya manajemen pengelolaan.
Kenyataan lain yang tidak sejalan dengan semangat efisiensi anggaran dan prioritas program pembangunan, banyaknya proyek-proyek pembangunan besar yang mangkrak. Salah satu faktor penyebabnya adalah arah kebijakan program pembangunan yang tidak fokus. Mungkin juga tidak sesuai dengan konsep rencana strategis (renstra) atau RPJMD Kota Mojokerto. Itu bisa dilihat dengan mangkrak-nya pembangunan sport center di Surodinawan yang lahannya sudah diuruk sejak beberapa tahun lalu. Juga proyek Pusat Industri Kecil (PIK) di kawasan Bypass Mojokerto. padahal, sudah miliaran uang APBD digelontorkan untuk kedua proyek itu, tapi mana kelanjutannya? Padahal, kedua proyek besar itu juga bisa dikembangkan untuk tempat wisata.
Sekali lagi, kalau pemkot ingin mewujudkan proyek baru wisata air Kedungsari, ada kekhawatiran manakala pembangunannya juga akan mangkrak seperti dua proyek di atas. Yang jadi pertanyaan, kenapa pemerintah tidak fokus pada satu proyek yang lebih diprioritaskan lebih dulu untuk diselesaikan sampai tuntas? Misalnya, tahun ini menuntaskan pembangunan RSUD dr Wahidin Sudirohusodo di Surodinawan dan membenahi alun-alun. Selanjutnya fokus membangun wisata air kedungsari dan ruang pameran atau PIK. Tahun berikutnya membangun sport center, dan seterusnya. Tentu itu semua harus mengacu atau menyesuaikan dengan konsep RPJMD Kota Mojokerto. Termasuk proyek-proyek kecil yang manfaatnya sangat ditunggu oleh masyarakat luas juga tetap dijalankan sesuai dengan kemampuan anggaran yang dimiliki kota ini.
Melihat potensi sumber daya alam (SDA) yang dimiliki Kota Mojokerto, saya sangat setuju dengan upaya pemkot dalam memprioritaskan pembangunan sumber daya manusia (SDM). Sebab, dengan meningkatkan kualitas SDM yang ada di kota ini, tentu akan banyak muncul ide-ide kreatif dan inovatif yang bisa dijadikan bahan untuk membangun kota ini. Termasuk, bagaimana memanfaatkan lahan tidur yang dulu pernah diinventarisir oleh pemkot. Juga, bagaimana upaya pemkot bisa memikat investor untuk tertarik mengembangkan wisata belanja.
Begitu pula dalam pengembangan sentra industri kerajinan yang menjadi ciri khas Kota Mojokerto untuk lebih diarahkan menjadi daerah tujuan wisata. Misalnya memoles sentra kerajinan sepatu, perahu phinisi, jajanan khas onde-onde dan keciput, batik tulis, cetakan kue dan pengrajin gips. Tempat-tempat itu bisa dijadikan jujugan wisatawan bila dipoles secara khusus. Apalagi, beberapa sentra kerajinan seperti perahu phinisi dan sepatu juga sudah beberapa kali didatangi wisatawan asing maupun para buyer dari luar negeri. Seharusnya pemkot bisa menangkap peluang ini untuk dikembangkan menjadi jujukan wisata. Jangan justru memprioritaskan membangun tempat wisata baru yang membutuhkan biaya besar dan belum jelas kontribusi pemasukannya bagi PAD.
Semoga, masukan ini bisa bermanfaat bagi pengembangan wisata dan program-program pembangunan lain di Kota Mojokerto. (cho@jawapos.co.id)

Selasa, 10 Juni 2008

Syahwat Kekuasaan

MUSIM pemilihan kepala daerah (pilkada) seperti sekarang, banyak pihak yang ingin memanfaatkan moment ’’bersejarah’’ ini. Apakah itu dari kalangan partai politik yang memang sudah menjadi bidang garapannya, atau orang-orang yang memiliki libido tinggi terhadap kekuasaan. Juga para broker yang sudah gatal ingin tampil menjadi penghubung, pendukung, pengabdi ataupun tim sukses. Termasuk yang hanya sekedar menjadi penggembira dengan harapan dapat cipratan uang recehan. Semuanya sibuk mencari sasaran untuk mengegolkan keinginan dan kepentingannya.
Di antara pihak yang paling bernafsu ingin mewarnai pesta demokrasi pilkada ini adalah parpol dan orang-orang yang memiliki syahwat kekuasaan tinggi. Sesuai dengan tujuannya, parpol harus bisa mengegolkan orang-orangnya untuk merebut kursi kekuasaan di eksekutif maupun legislatif. Dengan begitu, parpol akan bisa mewarnai arah dan kebijakan pembangunan daerah atau negara. Jadi sangatlah wajar manakala parpol harus mencari figur yang pas untuk diusung menjadi orang nomor satu atau nomor dua untuk memimpin daerah atau negara.
Di sisi lain, ada beberapa pihak yang sudah tidak bisa menahan syahwatnya untuk menjadi calon penguasa ataupun ingin tanduk (tambah lagi) untuk berkuasa kembali. Apakah itu menjadi bupati, walikota, gubernur, presiden ataupun menjadi wakilnya. Apakah upaya itu dilakukan dengan serius, sekedar coba-coba, ingin namanya tenar atau memang ada yang menyekenario sebagai ’’boneka’’ alias ada yang menyuruh dan mendanai dengan tujuan tertentu.
Umumnya, para pihak yang ingin macung menjadi penguasa nomor satu atau nomor dua, rata-rata memiliki syahwat kekuasaan yang tinggi. Sebab, mereka merasa memiliki modal yang bisa diandalkan. Apakah itu sebagai kepala atau wakil kepala daerah (incumbent), pimpinan partai, pimpinan ormas, pimpinan dewan, pengusaha, artis, akademisi, kalangan profesional, dan lain sebagainya. Tapi, ada juga yang hanya bondo nekat ataupun bermodal dengkul saja, tapi nafsunya untuk merebut kekuasaan cukup menggebu-gebu.
Tingginya syahwat kekuasaan itu sebenarnya sudah bisa dibaca dari beberapa upaya yang telah mereka lakukan, jauh hari sebelum tahapan pilkada dimulai. Khususnya menyangkut upaya pencitraan diri agar kiprah, nama dan tampangnya bisa lebih dikenal masyarakat luas. Cara memperkenalkannyapun bermacam-macam. Ada yang memasang baliho, banner, spanduk, stiker, dan lain sebagainya di sudut-sudut jalan hingga ke pelosok desa. Ada pula yang memasang iklan di koran, radio dan televisi. Pendek kata, segala upaya menyangkut promosi diri yang berdampak pada pencitraan positif terus dilakukan.
Biasanya, yang paling mencolok dan mendominasi dari promosi pencitraan itu berasal dari incumbent. Sebab, mereka bisa membungkus promosi pencitraannya melalui slogan-slogan verbal, normatif, program-program pembangunan ataupun klaim keberhasilan-keberhasilan yang telah diraih pada masa kepemimpinannya. Untuk memasang baliho atau alat peraga lain yang berisi gambar dan kalimat bernada promo diri, incumbent tidak perlu merogoh kocek pribadi. Aparatnya sudah cukup tahu dan memahami dengan semua itu.
Sementara pihak lain yang punya syahwat besar ingin maju dalam pilkada, harus mengeluarkan banyak duit sebelum tahapan pilkada dimulai. Baik untuk mencetak dan memasang baliho, pasang iklan di media ataupun melakukan sosialisasi dengan elemen-elemen masyarakat. Belum lagi pengeluaran untuk bantuan sosial, ’’upeti’’ untuk mengurus surat rekomendasi dari partai, dan lain sebagainya. Bahkan, ada juga calon yang asalnya berduit, harus kehabisan ’’amunisi’’ sebelum memasuki masa kampanye. Terpaksa dia harus utang ke sana kemari karena sudah telanjur basah demi mewujudkan ambisinya.
Ambisi dan syahwat kekuasaan inilah yang seringkali mengalahkan akal sehat atau logika. Karena merasa punya modal uang atau jabatan, ia sepertinya sudah merasa mampu bertarung merebut kekuasaan tanpa mengkajinya lebih dalam. Khususnya menyangkut kelebihan dan kelemahan yang dimiliki. Sebab, mereka sudah terprovokasi oleh rayuan setan yang menjanjikan kekuasaan adalah segalanya.
Sejatinya, setiap warga negara memiliki hak politik untuk mencalonkan atau dicalonkan. Siapapun dari anak bangsa yang memiliki kemampuan, berhak menjadi kepala daerah atau wakil kepala daerah. Hanya saja, seorang pribadi yang jujur pasti memiliki parameter tersendiri untuk mengukur pantas tidaknya dia bersaing dalam panggung pilkada dengan tujuan akhir menjadi penguasa.
Saya jadi teringat beberapa metode analisa diri saat masih aktif di organisasi ekstra kampus. Metode yang kerapkali diterapkan dalam agenda pengkaderan calon pengurus atau pemimpin organisasi itu rupanya cukup cocok bila dijadikan parameter untuk mengukur kapabilitas diri. Khususnya bagi mereka yang ingin menjadi kepala daerah atau wakil kepala daerah agar tidak terlalu overconfidence. Metode analisa diri yang saya kira sudah tidak asing lagi itu adalah SWOT (Strength/kekuatan, Weaknesses/kelemahan, Opportunities/peluang, Threats/ancaman).
Analisis terhadap faktor-faktor kekuatan (S) dan kelemahan (W) adalah kajian yang bersifat introspektif. Yaitu, melakukan penilaian pada diri sendiri secara jujur. Sedang kajian terhadap faktor peluang (O) dan ancaman (T) merupakan kajian lingkungan yang berada di luar diri, sehingga di luar pengaruh dan kendali diri pribadi.
Menurut hemat saya, analisa SWOT bisa dianggap sebagai variabel substansial yang harus dikaji sebelum menetapkan strategi menuju kemenangan. Jika analisa SWOT dilakukan sebelum penetapan calon, dan hasilnya lebih besar variabel negatif dari pada positif, sebaiknya para calon berpikir kembali untuk maju dalam persaingan. Jangan memaksakan diri menuruti syahwat ingin bertarung merebut kekuasaan bila tidak ingin buang duit secara sia-sia.
Selain menggunakan parameter SWOT, sebaiknya setiap orang juga melakukan instrospeksi diri, apakah dirinya telah memenuhi persyaratan normatif yang bersifat formal. Juga persyaratan spesifik dari sisi empirik maupun berdasarkan literatur akademis. Sebab, dari pengalaman, kemampuan menganalisa secara akademis dan diperkuat dengan prilaku yang baik, pasti akan membuah hasil yang baik. Semoga. (cho@jawapos.co.id)

Selamat Datang Bupati Baru

KABUPATEN Jombang dan Mojokerto kini memiliki bupati baru. Ali Fikri yang sebelumnya menjadi wakil bupati Jombang, sejak beberapa minggu lalu telah naik status sebagai plt bupati. Sebab, Bupati Suyanto yang kini macung kembali untuk merebut jabatan bupati periode kedua, sesuai aturan harus mengundurkan diri. Ali Fikri bakal menikmati jabatan bupati sekitar lima bulan, sesuai dengan berakhirnya masa jabatan pemerintahan Suyanto-Ali Fikri hasil Pilkada Jombang 2003.
Secara berkelakar Ali Fikri pernah menyatakan kepada wartawan, kalau statusnya kali ini tidak hanya sebagai bupati, tapi juga sebagai ’’penguasa tunggal’’ Jombang. Sebab, tidak hanya Bupati Suyanto yang telah mengundurkan diri, dua pejabat yang memiliki peran strategis dalam menggerakkan roda pemerintahan Jombang juga harus meletakkan jabatannya. Mereka adalah Ketua DPRD Halim Iskandar dan Sekretaris Daerah Widjono Soeparno. Kedua pejabat itu juga macung berebut jabatan wakil bupati dalam Pilkada Jombang yang bakal dihelat bersamaan dengan Pilgub Jatim 23 Juli mendatang. Widjono berpasangan dengan Suyanto, sedangkan Halim Iskandar digandeng Nyono Suherli.
Kondisi yang sama juga terjadi di Kabupaten Mojokerto. Wakil Bupati Suwandi juga naik kasta menjadi bupati menggantikan Achmady yang kini macung sebagai calon gubernur Jatim periode 2008–2013. Bedanya dengan di Jombang, masa jabatan yang bakal dipegang Suwandi masih cukup lama, sekitar 2,5 tahun lagi. Selain itu, untuk menggantikan posisi wakil bupati yang ditinggalkan, harus diisi dengan orang baru yang nantinya akan dipilih oleh anggota DPRD.
Sesuai dengan UU No 12/2008 sebagai perubahan kedua atas UU No 32/2004 tentang pemerintahan daerah, wakil bupati yang akan dipilih anggota DPRD itu harus dicalonkan oleh partai pengusung cabup dan cawabup terpilih (Achmady– Suwandi). Beberapa nama calon yang diusulkan partai itu diajukan kepada Bupati Suwandi untuk mendapatkan rekomendasi. Hasilnya, diajukan sebagai calon wakil bupati yang akan dipilih oleh anggota dewan. Siapa yang mendapatkan suara terbanyak dari hasil pemilihan, dialah yang akan menempati posisi wakil bupati Mojokerto.
Bagaimana kiprah kedua wakil bupati yang kini sudah naik kasta sebagai bupati dalam menjalankan roda pemerintahan ke depan? Karena masih baru beberapa hari menjabat, apalagi Suwandi masih berstatus plt (pelaksana tugas), masih belum penuh, alias masih menunggu turunnya surat pemberhentian Achmady sebagai bupati dari Mendagri, tentu kita agak kesulitan menilainya. Namun, dari performance dan perjalanan kinerja di birokrasi selama ini, sedikitnya kita bisa memperoleh gambaran tipologi kepemimpinan, peran, tugas, wewenang, kiat-kiat ataupun inovasi dari masing-masing wabup.
Secara umum, bila mengacu pada tupoksi, peran wabup di Jombang terlihat lebih ’’berdaya’’ dan dinamis dibandingkan peran wabup Mojokerto yang lebih banyak berfungsi sebagai ’’ban serep’’. Termasuk peran wakil Wali Kota Mojokerto juga tak beda jauh dengan wabup Mojokerto. Sebagian masyarakat umum ada yang berpandangan, kalau realita sebagai ’’ban serep’’ itu memang sengaja ’’diciptakan’’. Dengan kata lain, perannya memang dikebiri agar tak bisa leluasa bergerak.
Di sisi lain, ada juga yang berpandangan, kalau yang bersangkutan memang kurang bisa memanfaatkan peran sesuai dengan tupoksinya. Termasuk kalau perannya dikebiri, seharusnya yang bersangkutan juga harus punya kiat, inovasi maupun strategi untuk melepaskan diri dari pengondisian yang tidak sehat. Bahkan, kalau bisa, bagaimana melawan pengebirian itu dengan strategi jitu hingga tak sampai terlihat ada konflik di tingkat elite birokrasi. Selanjutnya, yang bersangkutan bisa menjalankan tupoksinya secara optimal hingga mendatangkan manfaat dan kesejahteraan bagi rakyatnya.
Melihat dari perjalanan dan latar belakang seperti di atas, bupati baru Jombang tampaknya lebih dinamis dan menjanjikan dalam meneruskan tonggak kepemimpinan bupati sebelumnya. Bahkan, beberapa langkah berani juga sudah ditampakkan. Misalnya, setelah upacara memperingati Hari Kebangkitan Nasional, yang bersangkutan mengumpulkan jajaran SKPD (satuan kerja pemerintah daerah) yang terdiri atas kepala dinas, bagian, unit dan camat agar bersikap netral dalam menghadapi pilkada. Termasuk meminta jajarannya supaya mencopoti banner atau spanduk terkait dengan pencalonan bupati dan wakil bupati yang ada logo pemkabnya, meskipun sekarang pencopotan itu belum terealisasi seluruhnya.
Sementara bupati baru Mojokerto, saya belum bisa memberi penilaian. Termasuk arah kebijakan yang akan dikembangkan dalam membawa Kabupaten Mojokerto hingga tahun 2010. Mengingat, sejak menjadi wakil bupati hingga menjabat plt bupati yang baru berjalan beberapa hari ini, saya belum melihat ada gebrakan atau langkah konkret yang bisa dirasakan, baik langsung maupun tidak langsung. Termasuk, pernyataan-pernyataan yang terkait dengan pengembangan strategis Kabupaten Mojokerto ke depan. Mungkin masih malu-malu dan masih ada rasa ewuh pakewuh. Wallahu a’lam.
Harapan kita, itu semua masih dalam tahap proses. Artinya, masih tahap penyesuaian untuk menuju kepemimpinan yang lebih berdaya, bermartabat, disegani, demokratis dan dicintai oleh rakyatnya. Termasuk, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan juga membawa ke arah perbaikan, kemajuan bagi daerah dan kesejahteraan bagi rakyatnya. Sehingga, kehadiran bupati baru ini benar-benar bisa dirasakan keberadaan dan sumbangsihnya. Tidak malah surut ke belakang alias semakin mengalami kemunduran atau jalan di tempat.
Untuk mewujudkan ke arah yang lebih baik, tentu beban itu tidak semuanya bisa diserahkan kepada bupati. Jajaran terkait di birokrasi juga harus ikut mendukung, bila ditunjuk menjadi leading sector. Termasuk, partisipasi dari warga masyarakat juga sangat diharapkan agar program pembangunan yang dicanangkan bisa secepatnya terealisasi. Kecuali, bila programnya merugikan masyarakat luas, maka harus dilawan dan diluruskan.
Semoga, di bawah kepemimpinan bupati baru, Jombang dan Mojokerto bisa berkembang lebih baik lagi. (cho@jawapos.co.id)

BLT

Oleh: Choliq Baya
BANTUAN tunai langsung (BLT) dari pemerintah kepada keluarga miskin (gakin) atau rumah tangga miskin (RTM) sebagai kompensasi kenaikan bahan bakar minyak (BBM) kembali diberikan. Meskipun program serupa pernah diluncurkan pada tahun 2005 dan pembagiannya sempat kacau dan memakan korban, karena yang tua-tua banyak tergencet hingga pingsan bahkan tewas, ternyata pemerintah pusat tetap nekat. Mereka menilai, program bagi-bagi uang tunai sebesar Rp 100.000 per bulan ini dianggap sebagai win-win solution.
Tahun ini, dana yang dianggarkan pemerintah pusat untuk program BLT mencapai Rp 14 triliun. Anggaran sebesar itu akan dibagi-bagikan kepada 19,1 juta RTM di Indonesia melalui Kantor Pos. Pada tahap awal ini, masing-masing RTM akan menerima rapelan tiga bulan di muka, yakni Rp 300 ribu. Tahap kedua dibagikan Rp 400 ribu untuk empat bulan sisanya. Rencananya, tahun depan, program BLT ini masih akan terus dilanjutkan.
Anehnya, ada pemerintah daerah yang menolak. Ini menunjukkan tidak kompaknya pemerintah. Komando dari atas, ternyata belum tentu bisa diterima aparat yang ada di bawah. Terlepas ada kepentingan politik berbeda antara yang di pusat dengan di daerah, kenyataan ini justru semakin memperburuk wibawa pemerintah yang dinilai rakyatnya plin- plan.
Selain itu, banyak pula anggota dewan, kepala desa, hingga ketua RW yang dengan tegas menolak program BLT. Selain alasannya tidak mendidik dan tidak menyelesaikan masalah kemiskinan, pemberian BLT rawan konflik dan bisa menimbulkan aksi anarkis warga. Sebab, data RTM yang dipakai acuan saat ini adalah hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2005. Padahal, data tersebut sudah banyak terjadi perubahan. Misalnya, bertambahnya RTM, ada yang statusnya sudah tidak masuk kategori RTM, ada yang sudah pindah alamat, ada pula kepala RTM yang sudah meninggal. Kalau data itu tidak sesuai dengan kenyataan sekarang, pasti bisa menimbulkan masalah.
Mengapa BBM harus naik? Mengapa pula harus ada kompensasi BLT kepada RTM? Tidak adakah solusi lain yang lebih mengarah kepada pemberdayaan masyarakat yang cerdas dan dinamis?
Salah satu faktor naiknya harga BBM dipicu oleh melambungnya harga minyak mentah dunia yang mencapai USD 130 lebih per barel. Kondisi ini mempengaruhi APBN kita karena subsidi BBM yang harus ditanggung terus membengkak. Sebab, dalam APBN Perubahan Kedua 2008 harga minyak mentah sudah dipatok USD 110 per barel. Ternyata, laju harga minyak mentah terus meroket. Pemerintah pun akhirnya memutuskan menaikkan harga BBM sebesar 28,7 persen. Harga premium yang semula Rp 4.500 per liter naik menjadi Rp 6.000. Solar yang semula harganya Rp 4.300 menjadi Rp 5.500. Dan minyak tanah yang semula Rp 2.000, naik menjadi Rp 2.500 per liter.
Ketika pemerintah masih membahas rencana menaikkan harga BBM, masyarakat sudah panik. Dampaknya, harga-harga kebutuhan bahan pokok sudah mendahului naik. Bahkan, kenaikannya banyak yang melebihi persentase kenaikan BBM. Tak hanya itu, suplai BBM ke SPBU juga tersendat. Akibatnya, terjadi kelangkaan BBM di sejumlah SPBU. Warga masyarakat menjadi panik, khususnya kelas menengah ke bawah. Selanjutnya, masyarakat kelas menengah pasti akan merasakan dampak yang sama.
Pasca kenaikan BBM, sejumlah masalah masih terus menghadang. Di antaranya kenaikan harga barang dan jasa yang diikuti kenaikan angka inflasi. Lonjakan inflasi sangat berbahaya bagi perekonomian negara kita karena akan menurunkan nilai uang yang ada di masyarakat. Akibatnya, kualitas hidup masyarakat menjadi merosot karena turunnya daya beli.
Sebagai ’’penghibur lara’’, pemerintah kembali meluncurkan program BLT untuk RTM. Sayangnya, tidak semua pihak bisa menerima bantuan dari pemerintah. Sebab, bantuan itu tidak menyelesaikan masalah orang miskin yang sebenarnya. Karena pemerintah tidak memberi lapangan kerja atau memberi kail yang bisa memacu warga miskin untuk berusaha dan meningkatkan penghasilannya.
Saat BLT kali pertama diluncurkan pada tahun 2005, Menko Perekonomian Abu Rizal Bakrie (kini Menko Kesra) pernah mengatakan, setelah satu tahun, program BLT akan distop dan akan dialihkan pada program lain yang bisa meningkatkan lapangan kerja. Tapi, pengalihan program seperti yang dijanjikan itu hingga kini belum diketahui realisasinya. Sebab, jumlah pengangguran maupun keluarga miskin justru semakin bertambah. Terbukti, banyak warga yang mengklaim dirinya miskin supaya sering dapat bantuan. Dan kini, program BLT itu muncul kembali.
Sejatinya, masih ada jalan yang bisa dilakukan oleh pemerintah kita untuk menanggulangi beban anggaran yang terus merosot akibat kenaikan harga BBM. Di antaranya pemerintah harus membiasakan diri melakukan penghematan menyangkut anggaran yang tidak diperlukan. Anggaran itu seharusnya dimasukkan dalam subsidi BBM, sehingga kenaikan BBM bisa ditekan menjadi tidak terlalu tinggi.
Selain itu, pemerintah harus bisa mengelola sendiri sumber daya alam yang cukup berlimpah, tidak menyerahkan kepada pihak asing. Khususnya tehadap tambang-tambang minyak, emas, batu-bara, dan lain sebagainya. Seharusnya, negara kita mendapatkan keuntungan yang cukup dari kenaikan harga minyak dunia. Tetapi, karena pengelolaan yang tidak optimal terhadap sumber-sumber minyak yang ada dan kebanyakan dikelola pihak asing, hasilnya pun tidak bisa dirasakan maksimal.
Kondisi ini secara otomatis juga menyeret rakyat ikut mengalami penderitaan. Coba seandainya tambang-tambang minyak kita bisa dikelola secara maksimal dengan tenaga ahli yang kita miliki, pasti kita akan merasakan limpahan kemakmuran seperti yang sekarang dinikmati rakyat di negara Timur Tengah selaku penghasil minyak. Termasuk sebagian negara di perbatasan Asia dan Eropa seperti Rusia. Wallahua’lam bis shawab. (choliqbaya@gmail.com)

Minggu, 04 Mei 2008

Demokrasi Uang

PENDAFTARAN calon kepala daerah dan wakil kepala daerah Provinsi Jatim maupun Kabupaten Jombang saat ini sedang berlangsung (1-5 Mei 2008). Meski baru memasuki tahap awal jadwal proses pilkada yang dirancang secara resmi oleh KPU, tapi sudah hampir bisa dipastikan para kandidat yang akan macung, sebagian besar sudah menghabiskan banyak duit. Bahkan, nilai uang yang dikeluarkan sudah ada yang mencapai puluhan miliar. Padahal, mereka belum memasuki arena kampanye resmi yang biasanya membutuhkan banyak anggaran.
‘’Amunisi’’ para calon yang keluar sebelum tahapan resmi pilkada dimulai, umumnya banyak terserap saat proses sosialisasi dan untuk mendapatkan surat rekomendasi dari partai. Sosialisasi atau pengenalan ke masyarakat atau internal pengurus dan anggota partai, biasa dilakukan sebelum dan sesudah surat rekomendasi dari partai turun. Biasanya, calon harus membiayai agenda sosialisasi yang isinya pengenalan, pemaparan visi dan misi. Tak jarang, ada partai yang memanfaatkan untuk mengeruk uang sang calon dengan berbagai dalih kebutuhan.
Belum lagi sosialisasi yang digelar di luar partai. Apakah itu dilakukan secara personal, bersama-sama maupun mendompleng agenda kegiatan yang digelar oleh elemen masyarakat. Selain ikut membantu membiayai acara, seorang kandidat biasanya juga bagi-bagi duit atau souvenir kepada undangan yang hadir. Salah seorang tim sukses calon, pernah bercerita kepada saya, untuk sosialisasi ke tokoh-tokoh masyarakat selama sepuluh hari saja ‘’bosnya’’ pernah menghabiskan Rp 1,5 miliar.
Khusus calon dari incumbent, biasanya kegiatan seperti ini, yang bersangkutan tidak banyak mengeluarkan uang. Sebab, anggarannya bisa disiasati dengan memakai APBD. Termasuk saat memberikan sumbangan kepada pihak yang mengundangnya. Realita inilah yang sering dikritisi calon lain maupun masyarakat luas.
Demikian pula saat sang kandidat berupaya mendapatkan surat rekomendasi dari partai, pasti akan keluar uang. Mulai dari saat penggodokan calon --apakah itu lewat konvensi, muskit, rakercabsus, rakerdasus, maupun ditentukan oleh segelintir elit partai-- di tingkat anak cabang, cabang, daerah, wilayah hingga ke tingkat pusat, semuanya harus digelontor dengan fulus. Bahkan, kalau usulan nama calon itu sudah masuk ke pusat, sebagian besar partai ada yang berani mematok harga hingga puluhan miliar rupiah untuk sebuah surat rekomendasi calon yang bakal diusung dalam pilkada.
Besar kecilnya dana yang dipatok partai atau oknum elit partai untuk meloloskan surat rekomendasi sang calon tentu tidak sama. Tergantung dari pendekatan sang calon ke elit partai. Termasuk juga dilihat, apakah calon itu kader sendiri atau bukan, popularitasnya, peluangnya untuk menang, maupun parameter politis lainnya. Isunya yang beredar, konon ada calon gubernur yang sampai mengeluarkan dana belasan miliar, tapi gagal dapat rekomendasi. Ada pula yang sudah mengantongi rekomendasi dengan mengeluarkan dan Rp 10 miliar, dan masih banyak isu minor yang lain.
Dana yang harus dikeluarkan oleh sang calon tidak cukup berhenti sampai di sini. Masih ada beberapa tahapan lagi yang harus dilalui dengan suplai logistik cukup besar. Misalnya pembentukan tim sukses mulai dari tingkat provinsi hingga kecamatan. Bahkan, bisa jadi hingga ke tingkat wilayah RT (rukun tetangga) untuk membantu sosialisasi atau kampanye sang calon ke masyarakat. Belum lagi, merekrut para saksi untuk di tempatkan di TPS (tempat pemungutan suara). Itu semua juga membutuhkan biaya yang cukup besar.
Karena begitu besarnya dana yang harus ditanggung oleh sang calon, sampai-sampai beberapa calon --meskipun uangnya sudah cukup berlimpah— masih banyak yang harus cari ‘’investor’’. Ada yang disokong pengusaha, penjudi atau NGO. Bila calon yang disokong itu menang, pasti ada kompensasi yang harus dikembalikan. Biasanya dalam bentuk pemberian proyek. Ada pula yang disokong dari uang slintutan APBD, iuran dari anggota dewan asal partai yang mengusung calon itu, serta sokongan dari hasil penggalangan dana yang dilakukan pengurus pusat maupun daerah.
Misalnya, untuk memuluskan calon gubernur Jatim, Partai Golkar menyiapkan anggaran senilai Rp 100 miliar. Baik dalam bentuk barang maupun uang segar. Dana itu iakui sebagai sumbangan dari para kader. Sedangkan PDIP menyiapkan Rp 40 miliar. Dana itu diperoleh dari kader PDIP di DPR RI per anggota setor Rp 50 juta dan bantuan sejumlah pengusaha.
Apakah memang seperti ini konsekuensi dari pesta demokrasi pemilihan langsung oleh rakyat? Sedemikian mahalkah harga sebuah jabatan kepala daerah? Apakah hanya orang berduit saja yang bisa macung menjadi kepala daerah? Apakah proses demokrasi pemilihan kepala daerah dengan model penggelontoran uang seperti di atas bisa menghasilkan pemimpin yang amanah? Bagaimana nasib orang-orang yang memiliki skill, pengalaman, kemampuan leadership, bersih dan memiliki moralitas yang baik tapi miskin materi?
Melihat konstelasi perpolitikan di negeri kita, rupanya hanya orang berduit atau yang disokong dengan duit yang bisa macung menduduki kursi kekuasaan. Yang tidak berduit atau disokong pihak berduit, jangan pernah berani coba-coba. Sebab, elit partai di negeri ini, elemen masyarakat, maupun rakyat jelata semuanya masih butuh duit. Mereka semua tak akan memberi restu atau dukungan secara cuma-cuma. Yang memberikan dukungan secara tulus ikhlas atau mengedepankan hati nurani masih sangat minim. Sebab, kondisi dan budaya di negeri kita memang sudah terpola seperti itu. Dan, kondisi seperti ini rupanya masih akan terus ‘’dinikmati’’ oleh para praktisi politik dan kader penerusnya.
Karena itu, esensi demokrasi dalam pemilihan langsung kepala daerah yang seharusnya dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat telah bergeser menjadi dari uang, oleh uang dan untuk uang. Artinya seseorang yang memiliki banyak uang bisa memanfatkan uangnya untuk ‘’membeli’’ kekuasaan. Dan, setelah berkuasa, tentu dia berharap bisa mendapatkan uang yang telah dikeluarkan. Bahkan, kalau bisa hasil yang diperoleh harus lebih besar dari yang telah dikeluarkan.
Buktinya, hampir tidak ada orang yang tambah miskin setelah menduduki puncak kekuasaan. Meski, saat ‘’berjuang’’ untuk meraih kursi kekuasaan dia harus mengeluarkan banyak duitnya. Mungkin, ini merupakan ‘’berkah’’ dari ‘’demokrasi uang’’. Wallahu a’lam bissawab. (choliqbaya@gmail.com)

Rabu, 23 April 2008

Gosip Jalanan

Mau tau gak mafia di Senayan
Kerjanya tukang buat peraturan
Bikin UUD ujung-ujungnya duit

UNTAIAN kalimat di atas merupakan penggalan dari syair lagu Gosip Jalanan yang biasa dinyanyikan grup band Slank. Lagu yang pernah dinyanyikan Slank saat kampanye antikorupsi di Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini, awal pekan kemarin dipermasalahkan oleh beberapa anggota DPR. Bahkan, beberapa wakil rakyat dari komisi IV meminta Badan Kehormatan (BK) DPR supaya menggugat personel Slank ke pengadilan.
Sebab, lagu itu dianggap telah melecehkan sekaligus merendahkan martabat dan eksistensi mereka. Wakil rakyat yang terhormat itu tidak terima bila tugas dan wewenang yang dilakukan selama ini seringkali disoroti dan dikait-kaitkan dengan duit, terutama dalam menggodok undang-undang. Artinya, kelancaran pembahasan peraturan atau undang-undang yang akan digolkan ataupun disahkan tak bisa lepas dari duit. Dengan kata lain, ada money (uang) apa yang dipesan bisa jadi honey (madu). Ada arta, pesanan bisa ditata. Ada fulus pembahasan kebijakan bisa berjalan mulus.
Itulah ‘’gosip jalanan’’ yang sering muncul ke telinga kita. Dan, gosip itu tidak hanya menyorot kepada anggota dewan yang ada di pusat saja, tapi juga di daerah. Apakah itu terkait dengan pembahasan peraturan daerah (Perda), proyek-proyek mercusuar, pembahsan dan persetujuan APBD, perubahan APBD dan lain sebagainya. Termasuk diantaranya kasus pemekaran Kota Mojokerto yang melibatkan anggota DPRD Kota dan Kabupaten Mojokerto.
Sehingga, beberapa anggota dewan ingin menepis gosip jalanan yang mungkin dianggap murahan. Mereka ingin menunjukkan bahwa salah satu tugas dan wewenang anggota dewan adalah menggodok peraturan. Karena itu sudah merupakan kewajiban dari tugasnya, maka etikanya tidak boleh mengharapkan sesuatu dari pihak manapun. Apalagi sampai meminta sesuatu kepada pihak lain, terutama pihak-pihak yang terkait dengan peraturan yang sedang digodok di parlemen. Baginya, yang namanya tali asih, bingkisan, uang lelah, uang hadir, uang kopi, uang dok, dan aneka macam ‘’santunan’’ dari pihak terkait, apalagi uang suap, haram hukumnya.
Kalau memang komitmen seperti itu yang ingin dikedepankan oleh para anggota dewan, ya baguslah. Rakyat pasti akan angkat jempol. Tidak hanya satu jempol, tapi bisa jadi empat jempol yang ada di tangan dan kaki akan diangkat semua sebagai bentuk apresiasi dan rasa hormat yang begitu dalam. Sayangnya, ‘’komitmen suci’’ itu banyak dinodai oleh anggota dewan sendiri. Dan, secara otomatis juga mencoreng anggota dewan lainnya yang memang benar-benar tetap bisa memegang ‘’komitmen suci’’ itu.
Sudah sering kali kita mendengar gosip jalanan tentang merosotnya kredibilitas dewan karena terkait UUD (ujung ujungnya duit). Seperti yang sudah saya utarakan di atas, mulai dari uang kopi dan lain-lain, yang menurut agama bersifat subhat, abu-abu atau remang-remang, sampai yang jelas-jelas dalam bentuk uang suap yang haram. Misalnya, dugaan adanya suap senilai Rp 31,5 miliar kepada anggota DPR RI agar mengamandemen UU Bank Indonesia dan menyelesaikan BLBI.
Ada pula uang dari pejabat Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) sebesar Rp 1,52 miliar yang diduga mengalir ke saku para anggota dewan sebagai kompensasi persetujuan kenaikan anggaran pembangunan gedung Bapeten. Masih banyak lagi yang pernah mencuat ke media, seperti dana untuk anggota dewan dari dana non bujeter Kementerian Kelautan dan Perikanan ketika masih dijabat Rokhmin Dahuri yang kini masuk bui. Ada pula dugaan pemberian uang pelicin dari pengusaha catering jemaah haji dan pemondokan haji kepada anggota dewan untuk bantuan negosiasi ke Depag agar perusahaannya mendapat job kontrak.
Yang paling baru, terungkap empat hari lalu. Seorang anggota DPR menerima uang suap dari Sekdakab Bintan Kepulauan Riau agar menyetujui perombakan fungsi hutan lindung menjadi kawasan kota dan industri. Tragisnya lagi, praktik penyuapan itu terendus dan tertangkap langsung KPK di Hotel Ritz Carlton Jakarta. Kini penyuap maupun yang disuap sedang dalam pemeriksaan lebih lanjut. Kabar terakhir, ada dugaan yang terindikasi suap tidak hanya satu anggota DPR saja, ada lagi dua orang dari fraksi yang berbeda. Bahkan, ada pengakuan terbaru, kalau beberapa anggota Komisi IV DPR RI saat melakukan kunjungan ke Bintan pada Januari 2008 lalu telah menerima gratifikasi dari pemkab setempat masing-masing Rp 30 juta.
Kenyataan seperti di atas, kerap kali terjadi. Saat melakukan kunjungan ke daerah, seringkali pemda memberi tali asih dalam bentuk barang atau uang dalam amplop kepada anggota dewan. Apalagi kalau akan ada proyek atau bantuan dana dari pusat yang akan dikucurkan ke daerah, biasanya amplop yang diberikan isinya lebih tebal. Dengan harapan, anggota dewan itu mau membantu mengegolkan atau melancarkan turunnya proyek atau bantuan itu.
Tengara maupun kenyataan yang bisa merusak reputasi dewan seperti beberapa kasus di atas itulah yang mungkin mengilhami Slank menciptakan lagu Gosip Jalanan. Anehnya, ada anggota dewan yang merah telinganya, tidak terima dengan sindiran lagu itu. Bahkan, mereka berniat menggugat Slank ke pengadilan. Namun, begitu besoknya ada anggota DPR yang tertangkap basah KPK karena menerima suap dari Sekdakab Bintan, akhirnya DPR mengurungkan rencana gugatannya. Sebab, kebenaran dari lagu Gosip Jalanan itu sudah dijawab sendiri oleh perbuatan tidak terpuji yang dilakukan oknum anggota DPR.
Beberapa kasus yang terungkap seperti di atas, bisa jadi hanyalah fenomena puncak gunung es. Artinya, masih banyak kasus serupa yang tidak terungkap. Atau sudah sedikit terkuak, tapi penyidikannya kurang serius atau ada yang dipetieskan karena adanya suap. Lain waktu, kasus itu bisa dibuka lagi kalau pimpinan atau aparat hukumnya ganti orang baru.
Ini jadi keprihatinan sekaligus jadi evaluasi untuk kali kesekian bagi para anggota dewan, para eksekutif, sekaligus aparat penegak keadilan. Meski KPK sekarang semakin runcing taringnya, anehnya tak membuat wakil rakyat kita atau para birokrat di eksekutif keder dalam menyiasati pelanggaran yang dilakukan. Sebab, beberapa diantara mereka masih ada yang serakah ingin menguasai uang negara. Caranya dengan mencari peluang atau cara lain untuk mengindar dari jeratan hukum.
Sekedar mengingatkan, kalau saat ini pelanggaran yang dilakukan tidak atau belum terendus oleh proses hukum, bukan berarti sudah aman. Apalagi, hukum yang ada sekarang banyak yang berlaku surut. Mungkin besok, lusa atau ketika para anggota dewan itu sudah pensiun, tidak tertutup kemungkinan akan dibuka lagi kasusnya. Itu berarti akan mengganggu masa tuanya, lebih-lebih bila harus dihabiskan di penjara sampai akhir hayat. Naudzubillahi min dzalik. (choliqbaya@gmail.com)

Program Kemiskinan

WARGA kelas bawah maupun kelas menengah ke atas, sudah sejak beberapa minggu ini dicekam kepanikan. Pasalnya, sumber energi utama untuk kompor di dapur supaya bisa ngebul, yaitu minyak tanah (mitan) atau elpiji, tiba-tiba menjadi langka di pasaran. Akibatnya, banyak ibu-ibu rumah tangga yang panik karena tidak bisa menyiapkan masakan untuk keluarganya. Sementara bila menggunakan energi listrik untuk memasak, diperlukan peralatan khusus yang harganya kebanyakan hanya bisa dijangkau warga masyarakat kelas menengah ke atas. Di samping itu, biaya yang dikeluarkan jauh lebih mahal dari pada memakai mitan atau elpiji.
Demi asap dapur agar tetap bisa ngebul, warga harus rela antri berjam-jam di pangkalan minyak tanah. Itupun, kalau barangnya ada. Terkadang, untuk menunggu pasokan mitan dari Pertamina, selaku penguasa tunggal monopoli BBM di negeri ini, jerigen kosong milik warga harus sudah antri sampai berhari-hari. Begitu pasokan datang, hanya dalam beberapa jam mitan sudah langsung ludes.
Kondisi hampir serupa juga menimpa para konsumen elpiji. Para ibu rumah tangga banyak yang kelimpungan untuk mendapatkan elpiji. Beberapa warga di Surabaya terpaksa harus antri panjang untuk bisa mendapatkan elpiji meski dengan harga yang cukup tinggi. Yakni Rp 70 ribu hingga Rp 80 ribu. Bahkan, di Jombang harga elpiji tembus sampai Rp 85 ribu. Padahal, harga yang direkomendasi Pertamina kepada agen ataupun SPBU cuma Rp 51 ribu. Anehnya elpiji masih tetap langka di pasaran.
Kemana larinya mitan dan elpiji yang katanya Pertamina sudah dipasok melebihi kapasitas biasanya? Langkah konkret dari pemerintah maupun wakil rakyat kita juga tidak terlihat. Akankah kepanikan dan penderitaan rakyat ini terus dibiarkan? Di sisi lain, rakyat juga menderita oleh naiknya harga kebutuhan pokok. Para ibu rumah tangga, mahasiswa, dan beberapa elemen masyarakat sudah tak tahan dengan penderitaan ini. Di beberapa daerah mereka ramai-ramai menggelar aksi demo minta pemerintah menurunkan harga kebutuhan pokok.
Sampai-sampai ada elemen mahasiswa di Jakarta yang membagi-bagikan beras kepada warga tak mampu sebagai bentuk sindiran kepada pemerintah yang tak berhasil menyejahterakan rakyatnya. Meski beras yang dibagi hanya satu kg untuk satu kepala keluarga (KK), warga rela antri dan berpanas ria di tengah sengatan terik matahari. Mereka berharap beras pemberian mahasiswa itu bisa mendatangkan berkah tersendiri. Sebab prosedurnya tidak berbelit-belit dan tidak ada penyunatan jatah seperti yang sering terjadi saat pembagian raskin.
Secara tidak langsung, fenomena langkanya mitan, elpiji, dan naiknya harga bahan kebutuhan pokok, telah menambah jumlah rakyat miskin di negeri kita. Aneka program untuk mengurangi penderitaan rakyat kecil maupun mengurangi jumlah penduduk miskin telah banyak dilakukan oleh pemerintah, tapi hasilnya belum signifikan. Padahal, dana yang digelontor cukup besar.
Misalnya, program konversi minyak tanah ke elpiji yang nantinya diharapkan bisa mengurangi subsidi BBM ke rakyat hingga kini belum tuntas. Untuk wilayah Jatim misalnya, programnya baru berlangsung di beberapa kota besar. Untuk Mojokerto dan Jombang masih belum tersentuh. Anehnya, program konversi belum berjalan, tapi pasokan mitan maupun elpiji sangat kurang hingga menyebabkan langka di pasaran.
Bagaimana bila mitan distop pemerintah dan seluruh warga sudah beralih memakai elpiji, tentu akan kacau balau kalau terjadi kelangkaan seperti sekarang. Padahal, program konversi mitan ke elpiji saat ini baru terjadi hanya di sebagian kecil daerah. Ini berarti strategi yang diterapkan pemerintah untuk menyukseskan program konversi ini sangat jauh dari harapan. Termasuk teknis pelaksanaannya di lapangan.
Terlebih lagi pemberian kompor gas dan tabung gas 3 kg secara gratis ke warga tak mampu itu, ternyata juga tidak sukses. Terbukti, beberapa warga di Surabaya ada yang menjual bantuan itu ke pihak lain. Alasannya, tak biasa memakai kompor gas sehingga takut meledak. Ini berarti sosialisasi yang dilakukan oleh petugas juga masih banyak yang belum mengena. Ditambah lagi juga tidak ada pengawasan ataupun sanksi kepada warga penerima bantuan bila sampai menjual barang bantuan itu.
Akankah program konversi mitan ke gas yang menelan dana triliunan rupiah ini akan amburadul? Harapan kita semua, tentu tidak. Hanya saja, pelaksanaan dari program itu harus benar-benar ditangani secara serius, teratur dan terarah dengan kesiapan dan perhitungan yang benar-benar matang. Termasuk petugas yang menyosialisasikan program ini dan pihak rekanan yang menyuplai kompor maupun tabung gasnya.
Kita tak ingin kasus program pengentasan kemiskinan dalam bentuk bantuan tunai langsung (BLT) seperti yang terjadi dua tahun lalu kembali terulang. Selain semakin banyak meningkatkan angka kemiskinan --karena banyak warga yang mengaku masuk kategori miskin agar dapat bantuan-- penyerahan BLT juga menelan beberapa korban. Banyak orang tua yang pingsan, bahkan tewas karena berdesak-desakan atau terinjak-injak saat menerima BLT. Sungguh mengenaskan.
Karena itu, penanganan program pengentasan kemiskinan dengan beraneka macam program, jangan sampai justru menyengsarakan mereka yang sudah miskin. Sebab, mereka sudah terlalu lama menderita, jangan tambah lagi penderitaannya. Tugas pemerintah beserta komponennya, harus bisa menyejahterakan kehidupan rakyatnya. Para pemimpin eksekutif maupun mereka yang ada di legislatif harus sering turun ke bawah, melihat langsung kondisi rakyatnya.
Ada hikmah yang bisa dicontoh dari kepemimpinan Umar bin Khattab saat menjadi kepala pemerintahan. Ketika sidak ke lapangan ia menemukan seorang ibu dengan tiga anaknya sedangkan kelaparan karena tidak ada bahan makanan yang bisa dimasak. Sampai-sampai si ibu berbohong kepada anaknya kalau sedang memasak makanan dalam kuali. Tapi, ketiga anaknya itu dipesan supaya tidak membuka kuali. Ditunggu cukup lama ternyata si ibu tidak kunjung membuka kuali yang ada di atas tungku. Sebab, isi kuali itu hanya air, tidak ada isi yang lain. Karena lelah menunggu, ketiga anaknya yang kelaparan itu akhirnya tertidur.
Mengetahui kondisi ini, hati Umar menjadi teriris. Ia merasa berdosa telah menelantarkan rakyatnya. Seketika itu juga, Umar bergegas menuju gudang makanan milik pemerintah. Diambilnya sekarung gandum dan dipikulnya sendiri untuk dibawa ke rumah seorang ibu dan tiga anaknya yang sedang kelaparan itu. Bahkan, Umar membantu memasakkan gandum. Setelah masak, ketiga anak yang tertidur itu dibangunkan untuk menikmati masakan. Si ibu itu tidak tahu kalau Umar itu seorang gubernur. Dia hanya berdoa semoga apa yang dilakukan Umar mendapat balasan berlipat ganda dari Yang Maha Kuasa. (choliqbaya@gmail.com)

Nilai Kepatutan

RAPAT di hotel sepertinya menjadi kebiasaan yang mengasyikkan bagi anggota dewan. Sudah beberapa kali anggota dewan kita, khususnya dari Kabupaten dan Kota Mojokerto menggelar rapat di hotel. Hotel yang dipilih pun kebanyakan berada di kawasan yang bernuansa sejuk seperti di Batu, Malang, Trawas dan Pandaan. Mereka rupanya ingin meneruskan ’’tradisi’’ lama yang sekarang sudah mulai ’’membudaya’’ atau mulai menjadi ’’tren’’. Sebab, tahun 2007 lalu, para wakil rakyat itu sudah beberapa kali menikmati nyamannya rapat di hotel. Selain sejuk dan banyak ’’pemandangan’’, mereka juga akan mendapatkan tambahan uang saku.
Tahun lalu, lewat rubrik ini, saya sudah mengkritisi ’’tradisi’’ yang tidak populis dan cenderung melukai perasaan rakyat. Khususnya rakyat yang sedang terhimpit ekonomi karena semakin mahalnya harga kebutuhan pokok. Ditambah lagi, perjuangan tak kenal lelah untuk antre mendapatkan minyak tanah ataupun elpiji. Namun, problematika dan jeritan rakyat kecil itu seolah hanya dianggap angin lalu.
Kepekaan dan kepedulian para anggota dewan terhadap nasib rakyatnya ini sepertinya sudah tak ada lagi. Terbukti, mereka tetap saja nekat menggelar rapat di hotel. Seharusnya, dewan bisa menghemat anggaran. Kalau perlu, anggaran untuk rapat di hotel itu bisa dialihkan untuk membantu meringankan beban rakyat dari himpitan ekonomi yang semakin mencekik.
Dewan jangan hanya bisa berteriak seolah-olah membela nasib rakyat kecil yang kesulitan mendapatkan minyak tanah, elpiji atau kebutuhan pokok yang harganya terus melambung. Namun, dia sendiri tidak bisa memberi contoh efisiensi dalam penggunaan anggaran yang bersumber dari uang rakyat. Justru, apa yang dilakukan dengan menggelar rapat di hotel, bisa jadi malah menyakiti perasaan rakyatnya.
Bahkan, ketika tradisi buruk rapat di hotel itu dikritik oleh salah satu aktivis LSM, wakil rakyat kita itu justru kebakaran jenggot. Mereka malah balik mempertanyakan komitmen yang mengritik. Anggota dewan itu mengaku tidak yakin kalau pengritik tidak akan melakukan rapat di hotel bila duduk menjadi anggota dewan.
Beberapa alasan pembenar kemudian dikemukakan oleh beberapa anggota dewan tentang digelarnya rapat membahas Laporan Keterangan dan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Mojokerto di Hotel Regent Park Malang. Di antaranya agar pembahasan LKPj itu bisa lebih maksimal. Sebab, udara di hotel itu cukup sejuk dan segar. Terlebih bila dilihat dari materi LKPj yang dibahas, diperlukan pencermatan serius. Apalagi, agenda rapat itu memang sudah dianggarkan dan itu juga tidak melanggar aturan.
Masih kata anggota dewan, kalau rapat itu digelar di kantor dewan, waktunya sangat terbatas. Misalnya pukul 09.00 sampai 14.00, selebihnya sudah tidak kuat lagi dilanjutkan. Dan, kebanyakan setelah lewat jam itu anggota dewan banyak yang pulang. Tapi, kalau rapat di hotel, bila tidak kuat, anggota dewan bisa masuk kamar untuk istirahat.
Menurut hemat saya, adalah kepongahan bila dewan mempersoalkan kritik konstruktif yang dilontarkan kepadanya. Apalagi peran LSM, termasuk media massa, memang salah satunya sebagai alat kontrol sosial. Wajar bila peran ataupun fungsi kontrol sosial itu dijalankan sepanjang sesuai dengan fakta. Jangan sampai ketidakterimaan kritik itu nantinya berimbas pada ketidaksimpatian rakyat yang lebih besar terhadap lembaga dewan. Ingat kasus lagu Gosip Jalanan dari Slank yang akan digugat DPR tapi dibatalkan sendiri.
Selain itu, yang juga harus disadari oleh dewan, tidak semuanya yang menurut aturan tidak dilarang bisa dengan seenaknya dilakukan. Ada hal-hal lain yang perlu juga dijadikan pertimbangan. Salah satunya adalah nilai kepatutan. Misalnya, apakah patut bila kondisi ekonomi rakyat terombang-ambing oleh persoalan melonjaknya harga kebutuhan bahan pokok, kesulitan mendapatkan minyak tanah dan elpiji, kemudian dewan rapat di hotel? Apalagi, rapat di hotel itu tidak digelar kali ini saja, tapi sudah beberapa kali. Bahkan, ada kesan hal itu akan menjadi tradisi.
Di satu sisi, masih ada tempat yang representatif untuk rapat. Apalagi, gedung dewan itu memang dirancang untuk tempat rapat anggota dewan. Kalau ada alasan rapat tidak bisa maksimal karena seringkali anggota dewan pulang sebelum pembahasan selesai, maka hal itu jangan salahkan tempatnya. Konsekuensi dari tugas sebagai pemegang amanat rakyat harus dikedepankan. Jangan hanya mau bayarannya tapi tugasnya tidak dijalankan dengan sepenuh hati.
Apalagi, kesejukan ruangan di gedung dewan juga tak kalah dengan di hotel. Yang agak beda mungkin hanya ’’pemandangannya’’. Tidak hanya pemandangan alam, tapi juga ’’pemandangan’’ yang lain. Kalau memang itu yang dicari, silakan pembaca sendiri yang menilai. Jangan sampai tempat atau suasana di gedung dewan dijadikan kambing hitam.
Termasuk komitmen sebagai anggota dewan yang peduli terhadap nasib rakyatnya juga perlu diperkuat lagi. Apalagi, bila pada pemilu mendatang masih ingin dipilih lagi sebagai anggota dewan oleh rakyat. Maka, kepedulian, komitmen dan sumbangsihnya kepada rakyat harus ditunjukkan, jangan sampai justru dipertanyakan. (choliqbaya@gmail.com)

Minggu, 23 Maret 2008

Gizi Buruk

MARAKNYA kasus gizi buruk yang menimpa balita dan anak-anak, sungguh sangat memprihatinkan. Apalagi, beberapa kasus yang muncul tidak hanya membawa anak-anak yang kekurangan gizi itu masuk ke rumah sakit, tapi juga membawanya masuk ke liang kubur. Ya, mereka meregang nyawa. Bahkan, ada kasus yang sangat tragis, tidak hanya si anak yang meninggal, tapi sang ibu juga ikut mati secara mengenaskan karena kelaparan. Bukan karena makanan di negeri kita tidak ada, melainkan karena keluarga itu tak mampu membeli makanan karena tak memiliki cukup uang.
Kejadian tragis itu menimpa Ny Basse, seorang ibu yang sedang hamil tujuh bulan dan anaknya Bahir, 5 tahun, warga Jl Daeng Tata, Talamate, Makasar, Sulawesi Selatan. Istri tukang becak itu meninggal setelah tiga hari tidak makan, karena di rumah memang tidak ada yang bisa dimakan. Sedangkan Bahir, menyusul ke alam baka lima menit setelah ibu bersama janin yang dikandungnya menghembuskan nafas terakhir. Beruntung, tiga saudara Bahir, masing-masing Salma (9), Baha (7) dan Aco (3), nyawanya masih tertolong.
Potret buram masyarakat miskin di negara kita begitu mengenaskan. Dan, kejadian tragis yang menimpa Basse dan anaknya, mungkin hanya salah satu yang muncul ke permukaan karena tercium oleh media massa. Saya yakin masih banyak saudara-saudara kita yang kondisinya tak jauh berbeda dengan keluarga Basse. Apalagi di tengah himpitan ekonomi seperti sekarang ini, dimana harga barang-barang kebutuhan pokok meningkat cukup dratis.
Belum lagi, saudara-saudara kita yang menderita gizi buruk, jumlahnya di Indonesia mencapai ratusan ribu, bahkan bisa jadi tembus angka jutaan. Di Kabupaten Mojokerto saja, menurut catatan resmi di Dinas Kesehatan setempat, ada 290 balita dengan gizi buruk. Itu yang terdeteksi, yang tidak? Tentu juga ada. Di belahan daerah lain seperti di provinsi NTT, NTB, Papua, Maluku, Lampung, Banten, dan lain-lain, jumlah penderita gizi buruk jauh lebih banyak.
Kasus gizi buruk ini kembali mencuat seperti yang terjadi pada tahun 2005 lalu. Hampir setiap hari, pemberitaan media massa tak pernah lepas mengungkap kasus yang cukup memalukan di beberapa daerah. Umumnya, korban kasus gizi buruk itu ditemukan sudah dalam kondisi parah dan terbaring di rumah sakit atau puskesmas. Sebagian korban, kurang mendapat perhatian yang memadai dari petugas di rumah sakit atau puskesmas. Bahkan, ada pula pejabat di tingkat kecamatan dan desa yang mengintimidasi warganya agar tidak memaparkan kasus gizi buruk ke media massa.
Rasanya agak aneh. Indonesia yang katanya negeri subur makmur, ternyata tak bisa menghidupi penghuninya dengan layak. Apakah ini yang salah rakyatnya karena kurang bisa memanfaatkan potensi yang ada di negeri ini secara maksimal? Atau kesalahan eksekutif dan legislatif yang tidak mampu merencanakan, mengatur dan mengolah segala potensi alam dan sumber daya manusianya? Sehingga, potensi yang ada di negeri ini tidak bisa dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat.
Memang, kasus gizi buruk ini umumnya terjadi pada keluarga miskin dan berpendidikan rendah. Selain itu, biasanya mereka jarang bersosialisasi dengan warga dan kadang terisolir dari suatu komunitas. Sehingga, mereka sering tidak tersentuh dengan berbagai program kesejahteraan keluarga yang diterapkan di tengah-tengah masyarakat. Apakah itu digerakkan oleh masyarakat setempat atau yang dikoordinasi pemerintah.
Sejatinya, gizi buruk yang menimpa keluarga miskin tidak terjadi begitu saja. Kondisi gizi buruk pada keluarga miskin umumnya sudah terjadi sejak anak berada dalam kandungan ibunya. Seorang ibu dari keluarga miskin yang mengonsumsi makanan kurang, akan cenderung melahirkan anak di bawah berat badan normal. Apalagi bila setelah lahir si bayi tidak memperoleh ASI yang cukup karena ibunya kurang mengonsumsi makanan bergizi (karena kemiskinan atau ketidaktahuan). Sehingga, kuantitas dan kualitas ASI yang diisap oleh bayinya tidak memadai.
Demikian pula, saat anak harus memperoleh makanan pendamping ASI, yang umumnya sangat rendah dari apa yang seharusnya. Sehingga, si anak akan mengalami kekurangan asupan energi dan zat gizi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Kondisi anak dengan status gizi yang sangat rendah akan mudah mengalami penyakit infeksi seperti diare atau infeksi saluran napas bagian atas. Pada kondisi seperti ini anak bisa meninggal secara tiba-tiba. Itulah sebabnya kematian anak balita di negeri kita hingga kini masih sangat tinggi.
Karena itu, pemerintah pusat maupun daerah harus memperlihatkan komitmennya yang tinggi dalam memperbaiki kondisi ini. Termasuk komitmen para kandidat kepala daerah yang kini tengah macung untuk merebut kursi kekuasaan. Apakah kursi gubernur, bupati, wali kota ataupun wakilnya. Jangan hanya jargon kesehatan dan pendidikan gratis yang terus digembar-gemborkan, tapi kenyataannya masih banyak rakyat yang menderita gizi buruk atau orang tua yang kelabakan membayar keperluan sekolah anaknya.
Program kesehatan gratis yang telah dijalankan selama ini, khususnya untuk keluarga miskin, ternyata tidak signifikan dengan peningkatan pola hidup sehat, peningkatan kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Terbukti, masih tingginya kasus gizi buruk dan demam berdarah yang menimpa warga masyarakat. Ini dikarenakan, pemerintah kurang serius memperhatikan persoalan ini secara mendasar. Di daerah yang memberi perhatian besar dengan didukung program sistematis, jumlah kasus penderita gizi buruk maupun DBD, terbukti sangat kecil.
Selain itu, pemerintah juga harus mendorong keterlibatan masyarakat di tingkat bawah untuk membantu menyosialisasikan program-program kesehatan yang sangat berguna bagi rakyat kecil. Misalnya, menyosialisasikan melalui dasa wisma, RT/RW, Tim Penggerak PKK, kelompok arisan, posyandu dan lain sebagainya. Tanpa dukungan dan bantuan masyarakat di tingkat bawah, rasanya sulit program-program kesehatan mendasar itu bisa sampai dan jadi acuan masyarakat.
Oleh karena itu, pemerintah harus rajin melakukan pemantauan ke lapangan. Terutama memberi perhatian khusus kepada ibu hamil dari keluarga tak mampu supaya kebutuhan gizi ibu dan janinnya bisa terpenuhi. Sehingga, kelak anak yang lahir itu bisa menjadi generasi penerus yang sehat dan cerdas. Dan, pada akhirnya nanti, mampu memajukan bangsa ini untuk berkompetisi di segala bidang dengan bangsa lain.
Sebab, dengan memberi makanan bergizi serta pelayanan kesehatan yang optimal pada ibu hamil dari keluarga miskin, akan menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan organ-organ janin menjadi optimal. Termasuk organ otak yang merupakan komponen utama dalam pembentukan kualitas SDM. Apabila anak dari keluarga miskin itu lahir normal, tumbuh dan berkembang dengan baik serta sekolah dengan baik pula, besar kemungkinannya kelak mereka tidak akan miskin lagi seperti kedua orangtuanya. Semoga. (cho@jawapos.co.id)