Kamis, 16 April 2009

Menanti Kursi

DAG dig dug ser. Demikianlah bunyi irama yang berdetak di jantung para caleg yang sedang menunggu hasil akhir penghitungan suara hasil pemilu 2009. Ada yang cemas menunggu ketidakpastian, apakah ia bakal lolos menjadi anggota legislatif atau tidak. Ada pula yang mencak-mencak kegirangan, karena dari hasil penghitungan sementara yang dihimpun sendiri suara yang diperoleh untuk sementara sudah hampir memastikan ia bakal menyandang predikat wakil rakyat. Dan, tidak sedikit pula caleg yang mengangkat bendera putih karena realitas suara yang didapat tidak cukup signifikan bisa mengantarkannya meraih kursi parlemen.

Memang, ‘’perjuangan’’ untuk merebut kursi idaman masih belum berakhir. Sebab, rekapan hasil penghitungan resmi dari KPU masih belum ditetapkan. Segala kemungkinan masih bisa terjadi. Termasuk caleg yang sekarang sudah optimis lolos, bisa jadi berubah menjadi sebaliknya. Apalagi, ada banyak aturan baru atau aturan tambahan terkait pemilu yang belum banyak tersosialisasikan ke masyarakat luas, termasuk caleg.

Salah satu aturan yang bisa bikin caleg stres dan bisa masuk RSJ, khususnya untuk caleg DPR RI, manakala dia berhasil merebut kursi parlemen tapi dibatalkan KPU. Sebab, partai yang mengusungnya tak memenuhi parliamentary threshold (PT) atau ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 2,5 persen (dari suara nasional). Berdasarkan pasal 202 dan 203 UU No. 10/2008, partai yang tidak berhasil memperoleh 2,5 persen suara secara nasional, tidak disertakan pada penghitungan perolehan kursi DPR di masing-masing daerah pemilihan.

Bagaimana stresnya para caleg bila fenomena seperti itu nantinya benar-benar menimpa dirinya? Coba bayangkan, sudah mengeluarkan begitu banyak duit, buang waktu dan tenaga untuk sosialisasi dan kampanye sampai bibirnya dower, tapi setelah jerih payahnya membuahkan hasil tiba-tiba digugurkan. Duh… betapa nelangsa-nya. Bisa gila sungguhan kalau tak bisa mengendalikan diri.

Karena itu, segala kemungkinan terburuk yang bakal terjadi harus diantisipasi dan bisa diterima dengan lapang dada. Siap menerima kekalahan dan tidak terbawa euforia kemenangan berlebihan yang bisa membuat lupa daratan. Kalah menang harus disyukuri dan diambil hikmahnya. Yang kalah, lima tahun mendatang kalau Tuhan memberi kesempatan masih bisa bertarung lagi merebut kursi parlmen.

Seorang caleg adalah penegak dan pengawal demokrasi. Karena itu ia harus bisa memberi contoh dan memberi pembelajaran politik yang baik bagi rakyat. Jangan justru menunjukan sikap ambigu dan sewenang-wenang. Suara atau pilihan rakyat harus dihormati dan dijunjung tinggi meski tidak sejalan dengan pilihan politiknya. Itu baru namanya politikus ksatria.

Selain itu, sejak awal terjun ke dunia politik seorang politisi sudah seharusnya menyiapkan mental dan segala risiko yang bisa mengancam jiwanya. Sebab gesekan-gesekan di internal partai maupun dengan lawan politik dari partai lain intensitasnya cukup tinggi. Bagi politisi kawakan atau senior, gesekan-gesekan yang terjadi adalah sesuatu yang biasa. Bahkan, bisa jadi gesekan itu menjadi penyedap suasana yang cukup enak dinikmati karena bisa mengangkat pamornya sebagai politisi sekaligus sebagai promosi gratis di media massa.

Tapi, bagi politisi muda atau anyaran, termasuk mereka yang baru aktif di partai dan langsung masuk dalam bursa caleg, mungkin banyak yang kaget. Apalagi bila gesekan atau perseteruan itu sampai menghalalkan segala cara. Tidak sekedar adu argumentasi, saling sikut posisi empuk di partai, ataupun tebar fitnah, tapi sudah mengarah ke ancaman kekerasan fisik hingga hilangnya nyawa. Kalau secara mental mereka tidak siap dengan intrik, teror, ancaman ataupun risiko yang lain, bisa jadi dia akan shok, bahkan tak menutup kemungkinan bakal masuk rumah sakit jiwa.

Dalam minggu ini kita lihat saja fenomena para caleg dan para pengurus parpol menyikapi hasil pemilu yang masih dalam proses penghitungan. Sebagian dari mereka ada yang menyoal tidak validnya data daftar pemilih tetap (DPT) dan bersiap melakukan gugatan hukum. Memang, banyak ditemui DPT bermasalah. Ada yang namanya tidak masuk, ada yang anak di bawah umur dan orang yang sudah meninggal masuk DPT, dan ada pula yang masuk DPT ganda sebagaimana yang saya alami dengan panggilan nyontreng di TPS berbeda.

Tetapi ruwetnya persoalan DPT itu tak lepas dari andil para politisi yang duduk di kursi DPR RI. Merekalah yang melahirkan UU No. 10/2008 tentang Pemilu. Selain penyelesaiannya sangat terlambat hingga tidak bisa tersosialisasi secara maksimal ke masyarakat luas, isi dari UU itu sendiri juga ikut menyumbang terjadinya keruwetan. Diantaranya soal sumber data pemilih harus menggunakan data kependudukan daerah setempat.

Ini berarti berbeda dengan aturan pemilu sebelumnya. Dimana yang melakukan pendataan adalah petugas KPU. Kenyataannya banyak pemda yang menyerahkan data pemilih itu terlambat hingga mepet dengan waktu pelaksanaan pemilu. Pemutakhiran datapun akhirnya tidak bisa dilakukan secara maksimal. Bahkan, saat waktunya pemutakhiran data berjalan, banyak aparatnya yang belum ada alias belum dibentuk.

Anehnya, saat DPS diumumkan secara luas, termasuk dikirim ke partai-partai, tidak ada yang komplain. Tapi, setelah DPT itu ditetapkan, bahkan pelaksanaan pemilu sudah berlangsung, komplain banyak bermunculan. Padahal, yang ikut andil membuat ruwet DPT maupun kurang waspadanya terhadap carut marutnya DPT tak lepas dari andil para politisi itu sendiri yang nota bene adalah orang-orang parpol. Ini berarti mereka memrotes hasil kerjanya sendiri.

Fenomena lain, sudah ada caleg yang menjadi korban pemilu akibat suaranya tak sesuai dengan yang diharapkan. Ya, seorang caleg Partai Hanura Dapil Buleleng 5 Bali mendadak kena serangan jantung hingga meninggal begitu dilapori suara yang diperolehnya jeblok. Di Lampung juga ada caleg yang mengusir satu keluarga yang menempati tanah pekarangannya karena tidak menyontreng namanya.

Adakah caleg yang sudah mulai menunjukkan gejala tidak waras akibat tidak berhasil merebut kursi legislatif dan harus menanggung utang cukup banyak? Seiring perjalanan waktu menuju ke pemutakhiran hasil penghitungan suara pemilu, kemungkinan besar akan ada meski hal itu sangat tidak kita inginkan bersama. Bahkan, seorang rekan saya yang juga ketua KPU sempat berkelakar kalau kantornya tak lama lagi akan dipenuhi para caleg yang gagal dapat kursi. Mereka tidak datang untuk demo, tapi datang untuk memberi tanda hormat ke bendera partainya alias mulai menunjukkan gejala tidak waras.

Semoga para caleg bisa berfikir jernih dan bisa menyikapi apapun hasil pemilu kali ini dengan lapang dada. Termasuk bisa menerima kenyataan pahit sekalipun yang tidak diinginkan. Sebab, yang namanya hasil demokrasi harus dijunjung tinggi.
(cho@jawapos.co.id)

Money Politics

PERJUANGAN para caleg untuk bisa merebut kursi wakil rakyat pada pemilu 2009 ini sungguh teramat berat dibanding pemilu-pemilu tahun sebelumnya. Selain harus menyiapkan modal yang lebih besar untuk membiayai sosialisasi dan kampanye, juga harus siap menghadapi aneka sanksi yang akan menjerat dirinya manakala melanggar aturan. Belum lagi persiapan menata mental untuk siap menerima kekalahan dan menghapus harapan berlebihan menjadi wakil rakyat. Kalau tidak, bisa-bisa ia malah menjadi penghuni rumah sakit jiwa (RSJ).

Apalagi, amanah dan tanggngung jawab yang diemban sebagai seorang legislator di tahun mendatang rupanya semakin ketat dan berat. Mereka yang suka mempermainkan amanah, suka dengan uang abu-abu atau uang berbau subhat (tak jelas asal usulnya), termasuk suka menerima gratifikasi, akan semakin terbatasi geraknya. Pun yang akan menjadikan kursi legislatif sebagai mesin pengeruk uang alias sebagai tempat mncri nafkah. Sebab, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) semakin semangat bergerilya mencari ‘’perampok’’ uang rakyat. Anehnya, para caleg yang konon jumlahnya se-Indonesia mencapai sebelas ribu orang lebih itu begitu bersemangat memburu kursi legislatif.

Sejak Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan perubahan perolehan kursi legislatif berdasarkan hasil suara terbanyak, para caleg yang semula banyak mengandalkan berkah dari nomor urut, terpaksa harus kerja ekstra keras. Dia yang semula tidak terlalu dikenal oleh konstituennya, terpaksa harus turun menyapa, memaparkan visi misi, dan memberi bantuan. Dengan kata lain, para caleg harus lebih rajin turun ke daerah pemilihannya untuk bertemu sekaligus ngopeni (mengurus) konstituennya.

Sebagian caleg ada yang melakukan sosialisasi jauh hari sebelum masa kampanye dimulai. Banyak pula yang baru melakukannya saat masa kampanye pileg dimulai pada 16 Maret 2009 lalu. Mereka yang telah melakukan penggalangan lebih awal, tentu harus mengeluarkan biaya besar. Sebab, mereka harus membiayai pertemuan dengan konstituen. Mulai dari sewa tempat, konsumsi, alat peraga hingga memberi uang hadir, uang transportasi ditambah souvenir. Apalagi, pertemuan seperti itu harus dilakukan beberapa kali dan di beberapa tempat.

Tanpa ada uang hadir, transport, uang lelah, hadiah atau souvenir, jangan harap calon pemilih mau datang. Padahal, meski sudah mendapat bantuan dari caleg, belum tentu mereka akan memilihnya. Sebab, di antara mereka juga ada yang menerima bantuan serupa dari caleg lain. Prilaku pragmatis para pemilih ini sebagian menganggap sebagai sesuatu yang wajar dalam memanfaatkan moment akbar pesta demokrasi. Dalam benak para konstituen mungkin berkata, ‘’Kapan lagi kita bisa mempermainkan politisi, masa kita terus yang dipolitisasi oleh dia.’’

Padahal, model pemberian uang atau barang dari caleg maupun dari tim sukses caleg itu sangat tidak mendidik. Selain mencederai sistem demokrasi yang sedang berkembang di negeri kita, pada pemilu-pemilu selanjutnya rakyat dan caleg akan terbiasa melakukan pola seperti itu lagi.

Pada masa kampanye seperti sekarang ini, para caleg yang paham aturan main, akan lebih hati-hati mengumbar pemberian uang atau barang ke konstituen. Sebab, sanksinya cukup berat. Karena itu, beberapa caleg harus memutar strategi untuk menyiasati larangan money politics itu. Tapi, caleg yang kurang paham aturan main, bisa jadi akan terjerat.

Beberapa kasus dugaan money politics banyak ditemukan oleh Panwas dan sempat mewarnai berita di media massa. Beberapa diantaranya ada yang menyangkut ketua umum partai, salah satu ketua DPP partai besar, caleg dari kalangan artis, dan masih banyak lagi.

Jadi, meski para caleg ada yang berlimpah uang untuk membiayai kampanyenya, ternyata ia tidak bisa memanfaatkan seenaknya. Terutama bila ingin uangnya diberikan kepada konstituen dengan harapan saat pemilu nanti akan memilh dirinya. Kalau sampai itu terjadi, ia akan terjerat kasus money politics yang sanksinya bisa membatalkan dirinya jadi anggota parlemen. Itupun masih ditambah dengan hukuman penjara dan denda. Dan, sepertinya masalah ini kurang disadari para caleg.

Padahal, pelanggaran dalam bentuk money politics itu telah diatur dalam UU Pemilu Legislatif No. 10/2008 pasal 274. Isinya, pelaksana kampanye yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye secara langsung ataupun tidak langsung agar tidak menggunakan haknya untuk memilih, atau memilih peserta pemilu tertentu, atau menggunakan haknya untuk memilih dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dipidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. Selain itu, juga masih dikenai denda paling sedikit Rp 6.000.000 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah).

Pelaksana yang dimaksud di atas, bisa dari caleg, tim sukses caleg atau jurkam yang ditunjuk parpol. Sanksi lain yang harus diterima caleg apabila pengadilan telah mengeluarkan keputusan berkekuatan hukum tetap, maka keberhasilannya mendapatkan kursi anggota dewan atau DPD akan dibatalkan KPU.

Coba bayangkan kalau caleg itu tertangkap Panwas melakukan money politics. Sudah mengeluarkan uang banyak untuk biaya promosi diri dan sosialisasi, masih harus menerima hukuman penjara plus denda lagi. Usahanya menjadi anggota dewan, meski dari kalkulasi suara ia sudah berhasil mendapat kursi, akhirnya tetap tak bisa diduduki. Maka buyarlah semua impian yang didambakan untuk bisa menjadi wakil rakyat. Yang didapat justru hotel prodeo.

Dari sisi mental spiritual, kalau tidak dilandasi dengan iman yang kuat dan tidak siap menerima kekalahan, maka bisa jadi ia mudah stres, atau bahkan ingatannya terganggu alias gila. Kasus seperti ini tidak hanya menimpa caleg yang terlibat money politics kemudian dihukum, tapi juga berpotensi menimpa seluruh caleg. Khususnya caleg yang sudah banyak mengeluarkan uang. Baik uang dari hasil jual tanah, rumah, mobil, uang pensiun ataupun dari jualan aset lain. Apalagi bila uang itu dari hasil utang, bisa tambah parah stresnya.

Karena itu, sebaiknya para caleg tidak menghabiskan seluruh uangnya untuk kampanye. Sisakan sedikit untuk menghadapi ‘’masa depan’’. Yakni, siap-siap masuk RSJ, biar tidak terlalu membebani keluarga yang merawatnya. Apalagi, beberapa RSJ di Indonesia sudah banyak yang siap menampung pasien baru dari kalangan politisi yang gagal meraih kursi legislatif. Meski, data terakhir yang pernah dilansir di media, dari 83 RSJ yang ada di Indonesia, konon jumlah pasiennya sudah overload.

Nah…. lho? Sudahkah para caleg mengantisipasi berbagai fenomena di atas? Semoga tulisan ini menjadikan caleg lebih waspada dan dewasa. (cho@jawapos.co.id)

Potret Caleg 2009

SENIN hari ini kampanye pemilihan umum legislatif (pileg) dimulai. Tiga minggu lagi, tepatnya 9 April 2009 pesta demokrasi memilih wakil rakyat bakal digelar. Para calon legislatif (caleg) telah mempersiapkan diri lebih intens untuk meraih dukungan dari rakyat. Mulai dari memasang poster di pinggir jalan, memasang iklan di media massa, sampai menggalang dukungan dengan rakyat yang menjadi konstituennya. Baik dengan cara bagi-bagi uang secara sembunyi-sembunyi, memberi bantuan modal, sembako, peralatan, aneka souvenir, hingga hanya memberi janji-janji manis.

Meski demikian, banyak juga caleg yang diam. Tidak pasang gambar, tidak beriklan, tidak kampanye terbuka, apalagi memberi bantuan ke calon pemilih. Lha wong (mohon maaf) banyak di antara mereka yang juga masih layak dibantu. Sebab, motivasi mereka menjadi caleg, yang terbanyak karena faktor kebutuhan perut, alias kursi dewan dianggap sebagai lahan penghasil uang. Karena itu, jangan kaget kalau status caleg kita masih banyak dari kalangan pengangguran seperti hasil survei yang diungkap media massa ibu kota beberapa hari lalu.

Fenomena lainnya, banyak caleg yang asal comot. Umumnya dilakukan partai baru yang kurang mendapat sambutan hangat dari masyarakat. Termasuk, kurang mendapat kucuran dana dari pengurus pusat. Apalagi saat partai ini ‘’dijual’’ ke masyarakat, kurang ada yang meliriknya. Akhirnya pengurus di tingkat bawah harus pontang panting membiayai sendiri.

Karena partainya kurang laku ‘’dijual’’, maka pengurus mencari orang sekenanya yang mau dijadikan caleg. Aji mumpung terpaksa dilakukan dari pada partainya tidak memiliki caleg, sehingga akan terlihat kosong melompong di beberapa daerah pemilihan (dapil). Dan, kalau hal itu dibiarkan tentu semakin menjadikan partainya tidak dikenal masyarakat. Ada yang dicomot dari keluarganya sendiri, teman-teman dekat atau orang-orang yang dikenalnya.

Namun, begitu nama-nama caleg dari partai kurang dikenal itu muncul dalam daftar calon sementara (DCS) atau daftar calon tetap (DCT) yang dikeluarkan KPU, para tetangga atau orang-orang yang tahu latar belakang si caleg pada menggunjing. Sebab, mereka merasa tahu betul kualitas dan kapabilitasnya. Selain banyak dari kalangan pengangguran, juga ada dari mereka yang sehari-harinya sebagai tukang tambal ban, tukang parkir, satpam, penjual tahu di pasar, tukang bengkel motor dan profesi lainnya.

Tentu pandangan sebagian pihak tentang figur caleg dengan latar belakang seperti di atas bukan bermaksud merendahkan statusnya. Tapi, saya menangkap munculnya keluh kesah itu dari sisi rasa pesimis terhadap kemampuan mereka seandainyabenar-benar terpilih sebagai wakil rakyat. Apa sudah tidak ditemukan lagi caleg yang kualitasnya di atas mereka? Apakah nantinya mereka mampu mewakili kepentingan konstituennya di parlemen? Kalau tidak, bagaimana jadinya negara ini?

Selain direkrut secara asal-asalan, ada juga yang jadi caleg dengan cara membeli ke partai. Artinya, untuk bisa masuk menjadi caleg, dia harus menyetor sejumlah uang kepada pengurus partai agar namany didaftarkan ke KPU. Harganya cukup bervariasi. Tergantung eksistensi dan pengaruh partai. Juga tergantung penempatan dapil dan nomor urut (sebelum MK memutus suara terbanyak). Bila yang menawari dari partai besar dan punya pengaruh kuat, tentu harganya lebih mahal dibandingkan partai baru.

Seorang teman di Mojokerto ada yang mengaku harus membayar Rp 50 juta untuk bisa menjadi caleg DPRD tingkat II dari partai baru yang pada pemilu 2004 lalu belum masuk sebagai kontestan. Bagaimana dengan partai besar yang sudah teruji reputasinya? Pasti harga jualnya lebih tinggi. Permainan bisnis politik seperti inilah yang banyak merusak tatanan politik di negeri kita. Sampai-sampai antarpengurus partai sendiri terjadi perpecahan gara-gara uang dari hasil jualan caleg pembagiannya tidak rata.

Kondisi semacam ini tentu sangat memprihatinkan kita semua. Apalagi kenyataan itu terjadi di tengah krisis moral para wakil rakyat kita yang semakin hari semakin banyak yang terlibat korupsi. Sepertinya mereka tidak pernah kapok dan tidak mengaca dari kesalahan terdahulu yang dilakukan rekan-rekannya saat merampok uang negara atau menerima suap dari pengusaha kemudian ditangkap KPK. Justru, tindakan bodoh itu malah terulang lagi.

Fenomena lain yang saya jumpai, ada caleg yang tidak tahu nama ketua umum partai yang memberangkatkan dirinya maju sebagai wakil rakyat. Anehnya, dia bukan caleg untuk DPRD tingkat II atau tingkat I, melainkan caleg DPR RI dari Dapil Jatim VIII (Mojokerto, Jombang, Nganjuk, Madiun). Ini sungguh ironis. Padahal, setahu saya, ketua umum partai itu juga pernah datang ke daerahnya. Ini menunjukkan kalau banyak caleg instan --bukan dari kader partai atau dari hasil membeli-- yang memang dicomot asal-asalan.

Selain itu, ada juga caleg yang terlalu percaya diri. Meski diusung dari partai tidak dikenal dan tidak memiliki banyak jaringan atau akses yang bisa diharapkan sebagai modal suara, tapi dia begitu nekad. Termasuk nekad menjual tanah dan mobil innovanya untuk membiayai promosi dirinya maju sebagai caleg DPRD tingkat I. Uang penjualan tanah dan mobil lebih banyak dipakai untuk mencetak baliho dan banner yang dipasang di jalan-jalan. Sepertinya dia tidak bisa menggukur biaya yang dikeluarkan dengan hasil suara yang akan didapat. Baginya, dengan memasang banyak alat peraga yang ada fotonya sudah cukup mendatangkan suara dukungan. Padahal, nama dia tidak cukup dikenal masyarakat luas, aplagi di luar kota.

Yang tak kalah heboh dan terkadang agak memalukan, kita bisa melihat visi misi, jargon ataupun potret caleg yang dipampang di jalan-jalan. Baik dalam bentuk poster, spanduk, banner maupun selebaran. Banyak di antara caleg yang sama sekali tidak menunjukkan komitmen atau visinya kalau dia bakal menjadi wakil rakyat. Yang paling banyak hanya jual tampang. Sampai-sampai yang wajah aslinya bopeng bisa dipoles jadi cantik atau tampan. Dan, kebanyakan ’’modal’’ seperti itulah yang dijual ke calon pemilih.

Itulah beberp potret atau fenomena caleg yang kondisinya agak memprihtinkan kita. Meski, saya akui ada pula caleg yang secara koalitas sudah bagus dancukup teruji. Dengan memparkan beberapa fenomena seperti di atas, harapan saya bisa memoivasi para caleg untuk berkiprah lebih baik. Termasuk bisa menghapus suara-suara sumbang yang meremehkan kualitas dan kapabilitasnya. Ibarat peribahasa ‘’Anjing menggonggong kafilah tetap berlalu’’. Tapi, ‘’berlalu’’ di sini harus dengan disertai tekad kuat untuk berkiprah sesuai amanat rakyat mana kala nanti terpilih menjadi anggota dewan. Atau berbuat yang lebih baik dari anggota dewan periode sebelumnya.

Dan, yang lebih penting lagi, menjadi wakil rakyat adalah bagian dari pengabdian kepada rakyat dan negara, bukan mencari penghidupan untuk memperkaya diri, apalagi sampai merampok uang rakyat. Semoga caleg yang terpilih benar-benar amanah dan mampu membawa kehidupan bangsa ini menjadi lebih baik. (cho@jawapos.co.id)

Ponari

NAMA Ponari, bocah kelas 3 SD asal Dusun Kedungsari, Desa Balongsari, Kecamatan Megaluh, Jombang, tiba-tiba melesat bak meteor. Dalam waktu hanya beberapa hari, nama bocah ingusan itu langsung menyebar ke penjuru Nusantara. Sebab, dia bisa mengobati orang sakit berkat ‘’batu petir’’ yang ditemukan di dekat rumahnya saat hujan disertai petir terjadi pada 17 Januari 2009 lalu.

Melalui ‘’batu petir’’ itulah Ponari bisa melakukan pengobatan. Caranya, ‘’batu petir’’ itu dicelupkan Ponari ke dalam air yang dibawa oleh pasien. Air itu kemudian diminum sebagai obat. Berkat kuasa Tuhan, banyak pasien yang sakitnya sembuh. Berita ini akhirnya menyebar luas. Terlebih lagi setelah diberitakan oleh media massa. Banyak warga berdatangan mencari Ponari.

Bocah lugu itu kian terkenal jadi ‘’dukun cilik’’ yang cukup mujarab. Yang datang untuk mencari kesembuhan tidak hanya dari masyarakat sekitar, tapi juga dari luar provinsi hingga luar pulau. Jumlahnya bisa mencapai puluhan ribu orang. Untuk bisa mengikuti pengobatan ala Ponari, mereka harus antri dengan cara beli kupon yang telah disediakan panitia setempat.

Karena begitu banyaknya orang yang datang ke rumah Ponari, akhirnya beberapa pengunjung ada yang pingsan, bahkan meninggal dunia. Pengobatan sempat ditutup beberapa hari untuk memperbaiki sistem antrian dan perbaikan jalan menuju tempat praktik Ponari. Sayang, setelah ada perbaikan sistem dan pemavingan jalan, korban yang tewas terus bertambah akibat kelelahan karena antri dan berdesakan. Selama Ponari buka praktik pengobatan, sudah empat orang yang mati sia-sia.

Untuk mengantisipasi hal-hal yang lebih fatal, akhirnya praktik ‘’dukun cilik’’ ini ditutup oleh aparat berwenang sampai batas waktu yang belum ditentukan. Meski demikian, masih banyak orang yang berdatangan ke rumah Ponari. Mereka berharap, Ponari masih buka praktik pengobatan lagi. Beberapa di antara mereka sempat frustasi akibat Ponari dilarang buka praktik lagi. Sampai-sampai beberapa pengunjung ada yang nekad mengambil air kran yang biasa dipakai mandi Ponari untuk pengobatan.
Yang lebih keterlaluan lagi, ada warga yang mengambil air hujan di atas terop yang selama ini dipakai tempat berteduh. Air kotor itu ditampung dalam gelas plastik, kemudian diminum untuk obat penyembuh sakitnya. Gila! Ini sudah benar-benar keterlaluan bin ngawur.

***
Kemunculan Ponari dengan ‘’batu petir’’nya yang cukup fenomenal itu bak super hero. Apalagi kehadirannya bisa membantu banyak orang yang sedang kesusahan atau sakit. Khususnya rakyat jelata yang tidak memiliki banyak uang untuk berobat secara medis. Tentu, ini semua merupakan perbuatan mulia. Apalagi untuk menolong sesama, Ponari tidak memberlakukan tarif sebagaimana yang dilakukan rumah sakit atau dokter. Yang ada hanya kotak amal untuk diisi seikhlasnya.

Keajaiban yang dialami Ponari beserta ‘’batu petir’’-nya bak cerita fiksi manusia super hero seperti spiderman (manusia laba-laba), batman (manusia kalelawar) atau Gundala (manusia petir) yang keberadaannya membantu umat manusia memerangi kejahatan. Meski secara fisik Ponari mengalami kelelahan, bahkan badannya sempat panas, tapi ia tetap bersedia melayani orang-orang yang membutuhkan pertolongannya. Ya, dia bisa disebut manusia super hero karena mengemban tugas mulia membantu orang-orang yang sedang mengalami penderitaan akibat penyakit.

Sementara membludaknya massa yang ingin berobat ke Ponari, salah satu diantaranya menunjukkan potret masyarakat miskin yang umumnya tak mampu membayar pengobatan ke dokter atau rumah sakit. Meski, tidak dipungkiri, ada pula pasien Ponari dari kalangan orang berada yang sudah berobat secara medis tapi penyakitnya tak kunjung sembuh sehingga ia memilih berobat alternatif ke Ponari.

Kondisi ini menunjukkan kalau program kesehatan murah yang dicanangkan pemerintah masih belum merata menjangkau masyarakat kecil. Terlebih lagi bila berobat ke dokter yang praktik mandiri atau di rumah sakit swasta, wow biayanya terus meroket. Dan, sepertinya sangat sedikit sekali ada dokter yang memberikan keringanan biaya kepada pasiennya yang secara ekonomi pas-pasan. Ini berarti jiwa sosial para dokter di negeri ini patut dipertanyakan juga.

Memang, secara psikologis seseorang yang sedang menderita sakit --apalagi bila sudah beberapa kali berobat tapi tak sembuh-- pasti panik. Motivasi ingin sembuh tiba-tiba bangkit saat mendengar ada orang yang bisa mengobati berbagai penyakit. Merekapun tentu ingin mencoba pengobatan ala Ponari yang kabarnya sudah banyak menyembuhkan orang sakit.

Namun, kalau dengan kondisi badan sakit dipaksakan datang dan harus berdesak-desakan dengan puluhan ribu orang yang antre, tentu malah celaka. Meski, panitia setempat sudah melakukan perbaikan sistem antrian dengan cara diberi kupon yang berisi nomor urut, jelas tak akan menyelesaikan masalah kalau pengunjungnya begitu banyak. Orang yang kepanasan, berdesak-desakan, apalagi dalam kondisi lapar, pasti akan nekad. Misalnya nekad menerobos antrean dan ingin secepatnya mendapat penanganan. Di sinilah yang menimbulkan kekacauan.

Maka langkah penutupan praktik pengobatan Ponari merupakan antisipasi yang tepat agar jumlah korban tidak semakin banyak. Tentu penutupan ini mengecewakan banyak pihak. Antara lain para pasien yang jauh-jauh datang dalam kondisi sakit dan ingin mendapat pengobatan dari Ponari. Selain itu, ada juga pihak-pihak lain yang selama ini mereguk keuntungan dari praktik pengobatan Ponari. Pihak inilah yang salah satunya ditengarai telah melakukan teror dan ancaman kepada wartawan yang meliput praktik pengobatan Ponari.

Bagaimana untuk meminimalisir kekecewaan masyarakat, khususnya dari para pasien yang begitu menggebu ingin mendapatkan pengobatan dari Ponari. Sebenarnya ada langkah taktis yang bisa dicoba. Yaitu memproduksi ‘’air Ponari’’ atau ‘’air batu petir Ponari’’ dalam kemasan. Langkah awal ini misalnya dengan menentukan beberapa titik lokasi penjualan air yang sudah dicelupi batu petir milik Ponari. Selain di tempat yang sudah ditentukan, tidak akan dilayani dan dianggap palsu. Hal ini untuk menghindari adanya pihak-pihak yang akan memalsu.

Sedangkan langkah jangka panjang, sebaiknya keluarga Ponari merelakan batu petir itu untuk diteliti secara ilmiah. Kalau hasil penelitian menunjukkan ada kandungan-kandungan obat atau zat lainnya yang memang bisa untuk terapi pengobatan, tentu itu menjadi hak Ponari untuk memanfaatkannya. Misalnya dengan memproduksi ‘’air Ponari’’ secara massal untuk dijual kepada masyarakat luas.

Saya pikir solusi seperti di atas bisa mengurangi kekecewaan para pengunjung akibat penutupan praktik ‘’dukun cilik’’ yang cukup fenomenal itu. Yang lebih penting lagi adalah, memberi pengertian kepada khalayak bahwa yang bisa menyembuhkan penyakit bukanlah air yang dicelupi batu petirnya Ponari, melainkan Tuhan Yang Maha Kuasa. Batu dan air hanyalah perantara saja. Ini untuk menghindari agar kita semua tidak menjadi musyrik. Wallahu a’lam bissawab. (cho@jawapos.co.id)

Suara Terbanyak

PARA calon anggota legislatif (caleg) yang akan bertarung merebut kursi kekuasaan pada pemilu 9 April 2009 nanti, harus bekerja keras meraih suara terbanyak. Hal ini sebagai konsekuensi dari perubahan aturan main dalam sistem perolehan kursi, dari nomor urut menjadi suara terbanyak. Perubahan aturan main itu merupakan hasil keputusan uji materi Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan pasal 214 UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPR.

Keputusan itu sudah pasti disambut suka cita oleh para caleg yang merasa ‘’disia-siakan’’, ‘’dizalimi’’, dan ‘’dipinggirkan’’ oleh elit partainya karena ditempatkan di nomor urut sepatu (bawah). Terlebih lagi bagi mereka yang merasa berjasa karena telah ikut berjuang membesarkan partai dengan segenap daya dan upayanya, tapi dibalas dengan nomor sepatu. Itupun, terkadang masih ditambah dengan ditempatkan di daerah pemilihan (dapil) tandus alias bukan daerah basis massa partainya maupun daerah asal caleg itu sendiri.

Rasa kecewa itu terkadang masih diperparah dengan ulah beberapa elit partai dalam menyusun nomor urut. Selain menempatkan diri dan kroninya di nomor urut atas, beberapa elit partai juga banyak yang menjual nomor urut caleg ke orang luar (bukan kader partai) maupun ke simpatisannya sendiri. Alasannya, hasil penjualan nomor urut akan digunakan untuk operasional partai atau biaya persiapan kampanye. Meski juga tidak menutup kemungkinan hasil pejualan nomor urut ‘’dimakan’’ elit partai itu sendiri. Itulah fenomena buruk multi partai yang saat ini sedang terjadi di negeri kita.

Dengan adanya keputusan MK bahwa caleg terpilih harus ditentukan melalui mekanisme perolehan suara terbanyak, beberapa elit partai terpaksa ngaplo. Terutama elit partai yang tidak dikenal kiprahnya dan suka bermain-main dengan jual beli nomor urut. Sebab, bisa jadi caleg yang sudah ‘’membeli’’ nomor urut bakal meminta uangnya kembali. Selain itu, peluang untuk menjadi wakil rakyat tak lagi besar, tapi sama dengan kader partai yang lain, termasuk dengan kader yang ditempatkan di nomor urut buncit. Bahkan, bisa jadi banyak elit partai yang akan terpental alias kalah dengan kadernya sendiri dalam merebut kursi legislatif.

Karena itu, banyak elit partai di tingkat pusat yang sinis dan menganggap aneh keputusan MK itu. Sebab, kedudukan dan peluang mereka untuk duduk kembali di kursi legislatif menjadi terancam. Pasalnya, selama ini mereka lolos menjadi wakil rakyat karena diuntungkan oleh nomor urut. Dengan sistem suara terbanyak rupaya mereka tidak pede, khawatir tidak banyak rakyat yang mendukung untuk duduk di kursi legislatif.

Menurut saya, inilah pertaruhan riil dari seorang caleg. Apakah mereka benar-benar dikehendaki rakyat atau tidak. Kalau reputasi dan kiprah mereka di tengah-tengah konstituennya cukup baik, pasti banyak rakyat yang simpati untuk mendukungnya. Sebaliknya bila mereka terlalu pongah, tidak memiliki kepedulian, bahkan saat menjadi anggota dewan lebih banyak mementingkan perutnya sendiri, jangan harap rakyat mau memilihnya kembali.

Meski demikian, bukan berarti sistem suara terbanyak ini tidak ada celah buruknya. Salah satu yang cukup mengkhawatirkan adalah praktik money politic bakal semakin marak. Terutama dilakukan oleh para caleg berduit. Sebab, mereka bisa memanfaatkan uangnya untuk mengegolkan ambisinya menjadi wakil rakyat. Meski, pada pemilu lima tahun lalu praktik politik uang ini juga sudah marak. Hanya saja, pelakunya adalah partai politik.

Dengan uang berlimpah, para caleg bisa memberi bingkisan, bantuan modal, bantuan peralatan, sarana dan prasarana untuk masyarakat, hingga menebar uang kontan ke tiap-tiap individu. Dan, praktik money politics itu sudah mulai ditebar beberapa bulan sebelum pemilu digelar. Tentu semua itu dengan harapan saat pemilu nanti orang-orang yang dikucuri bantuan mau memilih dirinya.
Meski dalam UU Pemilu praktik money politic itu dilarang, tapi aturan detailnya mengenai klasifikasi politik uang kurang begitu jelas alias tidak gamblang. Terbukti, hampir tidak pernah ada politisi yang dihukum karena terlibat money politic. Mengigat, pembuktian praktik politik uang sangat sulit. Padahal, money politic itu tak ubahnya virus yang dapat merusak sistem demokrasi yang sedang kita bangun di negeri ini.

Tapi dari sisi ekonomi, praktik money politic ini sangat menguntungkan masyarakat kecil. Apalagi di tengah himpitan ekonomi yang serba sulit. Rakyat pasti akan senang manakala caleg yang melakukan politik uang jumlahnya lebih banyak. Itu berarti akan semakin memperpanjang asap dapur mereka bisa terus mengebul. Perkara siapa yang akan dipilih pada pemilu nanti, itu urusan belakang.

Mencermati keberadaan caleg yang ada sekarang, ternyata cukup banyak yang tidak kita kenal. Termasuk, banyak pula yang bukan berasal dari putra daerah dimana caleg itu ditempatkan. Bagaimana mereka bisa tahu kondisi daerah dan rakyat yang diwakili kalau tak paham dan tak mengenal kondisi dapilnya. Kalau mereka hanya turun dua atau tiga kali saja saat kampanye (itupun kalau ada), mana cukup bisa memahami latar belakang sosial, budaya dan karakter lain dari masyarakat yang diwakili?
Padahal, mereka seharusnya juga memahami masalah-masalah yang sedang berkembang atau dibutuhkan oleh warga yang ada di dapilnya. Seperti persoalan pendidikan, kesehatan, lingkungan, ekonomi, pemerintahan, dan lain sebagainya. Sehingga, saat menjadi anggota dewan benar-benar bisa memberikan pencerahan, solusi dan bantuan untuk mengatasi problematika yang dihadapi masyarakat di dapilnya.

Untuk mengatasi permasalahan yang ada di daerah, tentu tidak dengan cara pamer foto diri secara besar-besaran melalui poster, baliho atau iklan di media. Selain dengan menunjukkan perhatian dan kepedulian dengan turun langsung ke masyarakat, bisa juga dengan menjabarkan visi dan misi yang akan dibawa untuk menyejahterakan daerah yang diwakili. Cara itu bisa dilakukan misalnya melalui temu langsung dengan elemen masyarakat atau menjabarkan visi dan misinya di media massa.

Dengan langkah itu, eksistensi caleg bisa dikenal melalui visi, misi, kiprah, sekaligus tampangnya. Termasuk, upaya-upaya strategis yang dilakukan dalam menyelesaikan persoalan di daerah juga bisa mendatangkan simpati rakyat yang berimbas pada dukungan suara saat pemilu digelar. (cho@jawapos.co.id)