Jumat, 29 April 2011

Selamat Datang Fokker-50

Oleh A. Choliq Baya

KABAR gembira berembus dari Lapangan Terbang (Lapter) Blimbingsari, Rogojampi, Banyuwangi. Tak lama lagi landasan pacu lapter sepanjang 1400 meter itu bakal digunakan untuk penerbangan komersial dengan pesawat yang lebih besar, yaitu Fokker-50 berkapasitas 48 penumpang. Senin lalu (25/4), Fokker-50 milik maskapai penerbangan Sky Aviation itu telah mendarat di Lapter Blimbingsari dalam rangka uji kelayakan (provit flight). Uji coba kelayakan itu sekaligus sebagai persiapan menjelang dibukanya rute penerbangan komersial Solo–Surabaya–Banyuwangi–Denpasar, yang direncanakan mulai dibuka Rabu (4/5) pekan depan.

Selama ini, penerbangan komersial di Lapter Blimbingsari hanya dilayani pesawat Grand Caravan yang berkapasitas 9 penumpang. Tiga kali dalam seminggu (Senin, Rabu, dan Jumat), Grand Caravan melayani penumpang dari Banyuwangi–Surabaya dan Banyuwangi–Denpasar, dan juga sebaliknya. Meski tergolong sebagai transportasi baru yang beroperasi mulai akhir tahun 2010, tapi antusias penumpang lumayan tinggi. Sehingga, pemilik maskapai penerbangan berani menyediakan pesawat lagi dengan kapasitas penumpang yang lebih besar.

Dengan akan beroperasinya pesawat baru yang dilengkapi toilet dan dua pramugari itu, diharapkan bisa mendongkrak animo penumpang lebih banyak. Sebab, ada sebagian calon penumpang yang merasa takut naik pesawat kecil. Sebab, goncangannya dinilai terlalu keras saat pesawat tertiup angin, terutama saat take off dan landing. Sehingga, mereka yang nyalinya pas-pasan lebih memilih menggunakan jalur transportasi darat daripada memendam rasa ketakutan di atas pesawat.

Pertanyaan soal goncangan dalam pesawat kecil saat terbang juga sering dilontarkan beberapa kawan saya. Mereka banyak yang ragu mencoba transportasi udara dengan pesawat kecil berkapasitas 9 penumpang. Apalagi, setelah mereka tahu bahwa di pesawat itu tidak ada copilot, teknisi mesin, dan pramugari. Kalau dipaksakan naik, beban psikologis yang harus ditanggung orang-orang bernyali kecil tentu cukup berat. Bahkan, saat pesawat kecil itu uji coba dengan beberapa awak media pada akhir 2010, ada seorang reporter radio yang menangis saat pesawat terbang di udara.

Selain faktor keselamatan yang lebih terkait pada urusan nyali, pertanyaan lain yang banyak mengemuka dari kawan-kawan saya adalah soal mahalnya tiket. Beberapa catatan saya tentang beroperasinya Lapter Blimbingsari di harian ini pada akhir tahun lalu dan awal tahun ini, saya posting di Facebook dan di Blog http://www.choliqbaya.co.cc. Beberapa teman menanyakan harga tiket pesawat. Setelah saya beri tahu bahwa harga tiket pesawat Rp 700 ribu untuk rute Surabaya–Banyuwangi dan Rp 400 ribu untuk rute Banyuwangi–Denpasar atau sebaliknya, mereka sangat kaget. Bahkan, ketika saya beritahu ada program promo dengan harga tiket Rp 500 ribu untuk rute Surabaya–Banyuwangi dan Rp 300 ribu untuk rute Banyuwangi-Denpasar, masih dianggap terlalu mahal.

Sebagian besar dari mereka membandingkan tiket pesawat komersial dengan rute-rute gemuk antar kota besar, seperti Surabaya–Jakarta, Surabaya–Denpasar, Surabaya–Makasar, dan lain-lain. Meski jaraknya lebih jauh, tapi tiketnya lebih murah. Bahkan, ada maskapai penerbangan yang rutin mempromosikan tiket murahnya di media massa dengan harga jauh lebih murah. Sehingga, apa yang dia ketahui itu dijadikan tolok ukur perbandingan.

Padahal, tidak sesederhana itu parameternya. Dari sisi bisnis, untuk rute gemuk yang banyak penumpangnya dan dilayani banyak maskapai, tentu harga tiket lebih kompetitif alias lebih murah. Sementara itu, di Banyuwangi yang tergolong masih baru, masih merintis, dan penumpangnya belum banyak, jelas tiketnya lebih mahal. Apalagi, kalau dikaitkan biaya operasional dan perawatan pesawat yang melayani, pasti keuntungannya sangat tipis sekali, bahkan bisa jadi tekor. Sebab, maskapai yang buka jalur di daerah-daerah terpencil, pada awalnya rata-rata mengalami kerugian cukup besar. Tak jarang mereka harus membuat komitmen dengan pemda setempat agar ikut memikirkan risiko yang bakal terjadi. Termasuk, risiko sepinya penumpang yang menyebabkan perusahaan penerbangan rugi.

Untungnya di Banyuwangi tidak sampai mengalami kerugian seperti yang terjadi di beberapa daerah di luar Jawa. Sebab, jumlah penumpang stabil, sehingga Pemkab Banyuwangi tidak perlu menyubsidi anggaran untuk menutup biaya operasional maskapai penerbangan. Seandainya penumpang tidak memenuhi target sekalipun, Pemkab Banyuwangi juga tetap tidak perlu nomboki. Pasalnya, sudah ada investor yang menjamin, yaitu pihak yang diberi wewenang melayani penjualan tiket. Sinergi seperti inilah yang memang harus dikembangkan untuk meminimalisasi pengeluaran anggaran.

Sejatinya, dengan kehadiran pesawat yang lebih besar, harga tiket harus lebih murah. Pihak maskapai rencananya mematok Rp 400 ribu sampai Rp 700 ribu untuk tiket jurusan Surabaya–Banyuwangi atau sebaliknya. Untuk rute Banyuwangi–Denpasar atau sebaliknya harga tiketnya Rp 195 ribu sampai Rp 400 ribu. Untuk rute baru Surabaya–Solo atau sebaliknya tiketnya dipatok Rp 350 ribu sampai dengan Rp 600 ribu. Pemberlakuan harga tiket berdasarkan sub class beli lebih awal lebih murah.

Dengan kehadiran pesawat baru Fokker-50, penerbangan komersial dari Lapter Blimbingsari yang biasanya seminggu tiga kali ditambah menjadi empat kali, yaitu Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu. Dengan tambahan jam terbang, diharapkan semakin banyak para pelaku bisnis, wisatawan, dan para pejabat di luar daerah asal Banyuwangi maupun pejabat luar daerah yang bertugas di Bumi Blambangan memanfaatkannya. Harapan lain, bisa memacu investasi dan kunjungan wisatawan ke Banyuwangi.

Secara fisik, kondisi Lapter Blimbingsari yang dibangun sejak 2002 hingga 2010 dengan anggaran sebesar Rp 103,7 miliar itu cukup memenuhi syarat untuk penerbangan pesawat Fokker-50. Selain itu, lapter yang memiliki run way (landasan pacu) sepanjang 1400 meter ini juga bisa didarati pesawat DHC-6 Twin Otter, Casa-212, DASH-7, Skyvan dan CN-235. Tak hanya itu, keberadaan lapter yang berada di posisi 08°18’43” LS dan 114°20’16” BT itu sangat strategis karena terletak sekitar 20–30 meter di atas permukaan laut. Termasuk, jarak dengan pusat Kota Banyuwangi yang hanya terpaut sekitar 21 km dengan melewati jalan provinsi sepanjang 15 km dan jalan kabupaten 6 km.

Meski demikian, masih ada beberapa kekurangan yang belum terpenuhi terkait fasilitas lapter. Hal itu harus secepatnya dipenuhi pemerintah. Jangan sampai investor yang sudah nekat mengoperasikan armadanya di sini, bahkan mendatangkan pesawat yang lebih besar, tidak diimbangi prasarana yang baik. Beberapa kekurangan di Blimbingsari yang harus dipenuhi pemerintah, antara lain sarana navigasi dan light runway (lampu landasan pacu) untuk penerbangan malam hari. Selain itu, apron (tempat parkir pesawat) dan terminal penumpang kurang luas.

Semoga dengan adanya perbaikan sarana-prasarana, fasilitas, layanan prima, dan hadirnya pesawat Fokker-50, semakin banyak investor yang datang ke Banyuwangi untuk menanamkan modal. Beberapa waktu lalu sudah ada investor yang tertarik membangun hanggar perbaikan pesawat di Lapter Blimbingsari. Ada juga yang berniat membuka sekolah penerbangan untuk pembibitan calon pilot. Itu semua berkah yang patut disyukuri dan jangan sampai disia-siakan, apalagi dipersulit dengan urusan birokrasi, sudah bukan zamannya lagi. (cho@jawapos.co.id)

Sabtu, 16 April 2011

Gerakan Bersih-Bersih Pesisir Pantai


Oleh: A. Choliq Baya

SAAT masih tinggal dan bertugas di Kota Mojokerto, setiap Sabtu pagi saya selalu menyempatkan hunting dengan bersepeda gunung ke beberapa lokasi wisata, tempat kuliner, tempat produksi kerajinan, tempat-tempat bersejarah, dan tempat menarik lain. Biasanya saya bersepeda bersama para tetangga dalam satu kompleks perumahan. Sebagian besar dari komunitas bersepeda kami adalah mantan pensiunan PNS dan BUMN. Ada juga yang masih menjabat pimpinan sebuah perusahaan asuransi, bank, dan rektor perguruan tinggi. Tujuannya, selain untuk olah raga dan refreshing, juga ingin mengetahui lebih dekat tempat-tempat ‘’spesial’’ di daerah, termasuk kondisinya.

Ketika saya pindah tugas ke Banyuwangi sejak awal tahun 2010, baru akhir pekan kemarin saya berkesempatan bersepeda keliling ke beberapa tempat. Maklum, setiap akhir pekan, saya lebih banyak berada di luar Banyuwangi sehingga kesempatan ini saya anggap agak langka. Meski demikian, saya tidak bisa menempuh jarak terlalu jauh. Mengingat, tidak ada teman yang mendampingi, sehingga sedikit mengurangi semangat saya. Berangkat pukul 5.30 WIB, pukul 08.00 WIB sudah tiba kembali di rumah dengan total jarak tempuh tidak sampai 20 km. Padahal, saat di Mojokerto biasanya berangkat pukul 6.30 WIB kembali di rumah sekitar pukul 10.30 WIB, terkadang sampai lebih dengan jarak tempuh rata-rata 40 km.

Meski jarak tempuhnya tidak sejauh yang biasa kami lakukan seperti saat di Mojokerto, minimal agenda gowes sepeda ini bisa mengobati rasa kangen saya. Sebab, sudah lama keinginan kembali gowes sepeda ini saya idamkan dengan harapan ingin mengenal lebih dekat kondisi sosiokultur masyarakat Banyuwangi. Dan, alhamdulillah keinginan itu bisa terkabul minggu kemarin meski kondisi medan di sini lebih berat karena jalannya banyak naik-turun.

Pengalaman pertama bersepeda di Banyuwangi saya manfaatkan untuk blusukan ke beberapa pantai yang berada di pesisir timur Kota Banyuwangi dengan melewati perkampungan, mulai pantai Solong, Cacalan, Seranit, Ancol, Boom, hingga Pulau Santen. Selama ini saya juga sudah mengunjungi beberapa pantai yang lebih banyak digunakan untuk wisata, seperti pantai Brangsing, Watudodol, Blimbingsari, Trianggulasi, Pancur, Bedul, Plengkung, Pulau Merah, Grajagan, dan Muncar.

Hampir semua pesisir pantai di wilayah Banyuwangi kondisinya kotor dan banyak sampah berserakan. Bahkan, di pesisir yang dekat dengan perkampungan, selain kotor juga jorok dan kumuh. Sebuah pemandangan khas daerah pesisir yang sangat tidak sedap di pandang mata. Terkadang juga disertai dengan bau anyir alias tidak sedap. Kondisi seperti itu tak jauh berbeda dengan daerah tetangga, Situbondo.

Bahkan, persoalan sampah yang merusak keindahan pantai juga melanda kawasan wisata internasional Pantai Kuta, Bali. Itu karena pemerintah setempat kurang peduli terhadap keberadaan sampah di Pantai Kuta, hingga majalah Time edisi 1 April lalu memuat berita berjudul Holidays in Hell: Bali’s Ongoing Woes. Tentu itu sebuah pukulan telak bagi pengelola pariwisata di Bali. Sebab, bisa merusak citra dunia pariwisata di sana, termasuk bisa mengurangi minat para wisatawan berkunjung ke sana.

Banyaknya sampah di kawasan pesisir pantai ini juga menjadi problema sosial dan budaya bagi Banyuwangi yang memiliki garis pantai cukup panjang, yakni 175,8 km, dan Situbondo yang memiliki garis pantai sekitar 150 km. Akankah selamanya kondisi kawasan pesisir yang kotor dan kumuh itu dibiarkan? Tidak adakah upaya mengubah wajah kawasan pesisir yang kotor, jorok, dan baunya tak sedap, itu menjadi bersih dan berseri? Kapan ya angan-angan memiliki pantai atau lingkungan di kawasan pesisir yang indah dan bersih seperti di negara-negara benua Eropa, Amerika, atau Australia menjadi kenyataan di sini?

Sejatinya, segala sesuatu yang tidak baik itu bisa diubah menjadi baik senyampang ada niat dan upaya memperbaiki. Kita semua tentu punya angan-angan yang cukup muluk bisa melihat pesisir kita bersih, rapi, dan indah, di pandang mata. Lebih bersyukur lagi kalau permukiman di sekitar pesisir juga tertata rapi, indah, dan bersih. Termasuk, kondisi sungai-sungai yang mengalir ke laut juga terlihat bersih dan jernih.

Untuk membersihkan sampah di pantai dan mengubah wajah pesisir yang kumuh memang tidak bisa simsalabim seperti tukang sulap. Sebab, ini menyangkut budaya, kebiasaan, pola pikir, dan kepedulian masyarakat. Oleh karena itu, perlu dimulai dan dibiasakan.

Untuk memulai itu semua diperlukan gerakan massal yang melibatkan segenap elemen masyarakat, di antaranya melalui bersih-bersih pantai, kawasan pesisir, dan sungai. Yang dilibatkan tidak hanya warga masyarakat di sekitar pesisir, tapi semua elemen masyarakat diajak cancut tali wanda, mulai pelajar, guru, TNI/Polri, anggota ormas, parpol, LSM, PNS, pegawai swasta, pedagang, pegawai kantor, aktivis peduli lingkungan, dan lain sebagainya.

Selain menyumbang tenaga, diharapkan juga ada yang menyumbang konsumsi berupa air minum, snack, atau nasi bungkus. Termasuk, menyumbang peralatan kebersihan, kantong sampah, dan alat transportasi pengangkut massa dan pengangkut sampah. Yang terkait sumbangan non-tenaga, kita berharap perusahaan-perusahaan peduli lingkungan menyisihkan anggaran CSR-nya untuk gerakan mulia ini. Seperti perusahaan rokok, perbankan, telekomunikasi, semen, minyak, perkapalan, pelabuhan, perikanan, perkebunan, dan lain sebagainya.

Meski ini acara warga, pemerintah harus tetap ikut mengoordinasi dan bertindak selaku leading sector. Pemerintah melalui instansi terkait harus mengeluarkan peralatan berat yang dimiliki untuk mempercepat bersih-bersih. Termasuk, mengeruk endapan-endapan lumpur yang mengganggu aliran air dengan alat berat dan membuang sampah yang sudah terkumpul di pantai ke tempat pembuangan sampah (TPS). Tugas lain pemerintah adalah menerbitkan perda yang mengatur batasan dan sanksi terhadap warga yang tidak mau diajak hidup tertib dan bersih, termasuk yang membuang sampah sembarangan.

Ketika masih bertugas di Radar Mojokerto, institusi saya pernah mengadakan acara bersih-bersih Kali Brantas yang didukung Pemkab dan Pemkot Mojokerto serta Pemkab Jombang. Saat itu, tak kurang dari 10 ribu warga berpartisipasi, sebagian besar berasal dari kalangan pelajar. Mereka tidak hanya berasal dari Mojokerto dan Jombang, tapi juga dari Sidoarjo dan Surabaya. Termasuk, tiga kepala daerah juga hadir untuk menyemangati warganya yang ikut bersih-bersih.

Sebagian besar instansi antusias mengirimkan anggotanya untuk menunjukkan kepedulian. Apalagi, nama institusi mereka dipampangkan di media massa, baik yang menyumbang tenaga maupun kebutuhan terkait agenda itu. Prinsipnya, menjalin kerbersamaan dengan tujuan mulia.

Melalui gerakan bersih-bersih massal seperti ini, diharapkan bisa menumbuhkan kesadaran dan kepedulian terhadap kebersihan dan pelestarian lingkungan. Termasuk, juga meningkatkan partisipasi, solidaritas, dan kebersamaan warga dalam membangun daerah. Sebab, kalau upaya membersihkan sampah dan sosialisasi penataan lingkungan hanya dilakukan pemerintah, saya yakin akan membutuhkan waktu cukup lama dan anggaran yang besar.

Kalau memang agenda ini bisa dijadikan salah satu solusi untuk menata lingkungan pesisir menjadi lebih bersih dan sehat, tidak ada salahnya dicoba. (cho@jawapos.co.id)

Senin, 04 April 2011

Jalan Rusak, Generasi Rusak


Oleh A. Choliq Baya

SEJAK beberapa bulan lalu, banyak jalan poros kecamatan, kabupaten, provinsi, hingga jalan nasional yang rusak. Kerusakan itu semakin parah sejak memasuki musim hujan. Ada yang aspalnya mengelupas, berlubang, amblas, dan hancur berserakan. Bahkan, ada pula yang membentuk kubangan besar alias kolam mini. Isinya tak hanya air tapi juga lumpur.

Kerusakan jalan di beberapa lokasi itu tidak hanya terjadi belakangan ini, tapi ada yang sudah bertahun-tahun. Masyarakat pun juga sudah banyak yang tidak sabar dengan lambatnya upaya pemerintah dalam memperbaiki jalan rusak tersebut. Saking dongkol-nya, beberapa warga ada yang berinisiatif menanam pohon pisang dan padi di kubangan-kubangan jalan berlumpur itu. Tujuannya, agar pemerintah segera memperbaiki, di samping agar tidak dilewati kendaraan besar yang semakin memperparah kerusakan jalan.

Tak hanya itu, untuk menunjukkan kepedulian terhadap fasilitas umum dan untuk menyindir sikap pemerintah yang tidak kunjung turun tangan, ada warga yang bergotong royong memperbaiki jalan rusak itu. Lantaran beberapa aksi demo menuntut perbaikan jalan tidak digubris pemerintah, akhirnya warga ramai-ramai mengadakan kerja bakti memperbaiki jalan poros negara. Dananya selain dari iuran warga juga dimintakan kepada pengguna jalan yang melintas di jalan rusak tersebut. Kepedulian itu sebagaimana ditunjukkan warga daerah Jangkar, Situbondo, beberapa waktu lalu.

Keberadaan jalan yang rusak itu hampir merata di seluruh daerah. Tak terkecuali di daerah yang dapat julukan Sun Rise of Java; Banyuwangi. Sepanjang 360 kilometer dari 1.754 kilometer jalan di kabupaten terluas di Provinsi Jatim ini rusak berat. Kerusakan berat itu ditandai dengan aspal jalan yang amblas dan berlubang dengan kedalaman tertentu yang dapat membahayakan pengguna jalan. Terbanyak berada di lima kecamatan, yaitu Tegaldlimo, Bangorejo, Pesanggaran, Purwoharjo, dan Siliragung.

Parahnya, kerusakan jalan di wilayah Banyuwangi selatan itu juga memunculkan banyak kritikan dan kecaman. Selain beberapa kali gambar jalan-jalan yang rusak dan berlubang itu ditampilkan di media cetak Radar Banyuwangi, sebagian warga juga meng-upload-nya di internet. Termasuk, juga dipolemikkan di situs jejaring sosial Facebook. Berbagai kritikan pedas dan tajam ditujukan kepada penguasa Negeri Blambangan. Bahkan, ada yang mengait-ngaitkan dengan kampanye dan program 100 hari bupati terpilih. Mereka mempertanyakan janji saat kampanye dan realisasinya?

Tak urung, kritikan-kritikan pedas yang cukup memerahkan telinga itu membuat Bupati Banyuwangi tak tahan untuk tidak menanggapi. Sebab, kritikan itu juga sudah ada yang bergeser kepada kecaman yang lebih bernuansa politis. Bupati Abdullah Azwar Anas pun beradu argumentasi dengan rakyatnya melalui Facebook. Semakin ditanggapi, tentu semakin panjang ceritanya. Apalagi, bila masing-masing pihak punya argumen sendiri-sendiri, seolah tak mau kalah dan ingin argumennya diterima.

Meski situasinya panas dan saling mencari pembenar sendiri-sendiri, sesekali model ‘’dialogis’’ seperti itu memang harus ada. Sebab, belum tentu warga yang melakukan kritik itu bisa mengekspresikan langsung argumennya di hadapan bupati. Persoalannya, karena waktu dan kondisi kurang memungkinkan atau bisa juga karena yang bersangkutan kurang punya nyali bila melontarkan langsung di hadapan bupati. Terutama, karena berbagai faktor, seperti tekanan psikologis dan keterbatasan kemampuan beretorika.

Demikian pula dengan ‘’keberanian’’ bupati dalam menanggapi langsung kritikan pedas para warga juga patut diapresiasi. Sebab, tak banyak bupati yang punya nyali untuk menanggapi secara langsung kritikan yang dilontarkan kepadanya. Yang banyak terjadi, staf di bagian terkait yang diperintah menjawab kritikan atau persoalan yang dilontarkan warganya. Semoga dialog itu bisa menjadi ‘’sambung rasa’’ untuk membantu memecahkan segala persoalan di Bumi Blambangan secara proporsional tanpa mengedepankan ego ‘’siapa saya’’.

Kembali pada pokok masalah jalan rusak, pemerintah memang tidak boleh lepas tangan. Apalagi, akibat kerusakan jalan itu juga menimbulkan terjadinya kecelakaan dan menimbulkan jatuhnya korban jiwa. Selama ini, para pemakai jalan yang celaka akibat jalan berlubang hingga menyebabkan nyawa melayang hanya pasrah. Kejadian seperti itu lebih banyak dianggap sebagai suratan takdir. Padahal, para pemakai jalan seharusnya mendapat fasilitas jalan umum yang sangat memadai. Sebab, kendaraan yang digunakan juga dibebani pajak. Pajak tersebut di antaranya digunakan untuk memperbaiki jalan rusak. Logikanya, kalau masih ada jalan yang rusak dan menimbulkan celaka, maka yang bersangkutan bisa menuntut secara hukum kepada instansi yang bertugas mengelola jalan.

Di negara-negara maju, tuntutan hukum seperti itu sudah biasa. Bagaimana dengan nasib saudara-saudara kita yang terluka atau meninggal dunia karena kecelakaan tunggal akibat jalan rusak atau berlubang? Juga akibat kejatuhan pohon yang tumbang di pinggir jalan? Termasuk, akibat jalan gelap karena lampu penerangan jalan umum (PJU) padam? Padahal, setiap bulan semua pelanggan PLN kena tarikan tambahan untuk membayar rekening PJU yang dikelola pemerintah daerah.

Kecelakaan di jalan raya adalah pembunuh nomor satu. Selain akibat kelalaian dalam berkendara, kerusakan jalan juga punya andil besar. Jadi, kerusakan jalan juga merusak generasi bangsa. Sebab, banyak yang cedera, gegar otak, bahkan cacat permanen. Untung saja kalau tidak sampai meninggal dunia.

Banyak generasi bangsa yang akan hidup dengan ketidaknormalan, baik fisik maupun mental, akibat jalan rusak. Akankah pemerintah terus tutup mata terhadap para korban akibat buruknya pelayanan dan pemeliharaan fasilitas umum?

Saya yakin, jawaban pihak berwenang dari pertanyaan di atas pasti, ‘’Akan kami upayakan.’’ Ditambahi dengan beberapa dalil seperti, ‘’Anggaran kita sangat terbatas, sedang jalan yang harus dipelihara dan diperbaiki sangat panjang. Jadi, mohon dimaklumi.’’ Dan, masih banyak lagi argumen klasik yang disodorkan untuk membela diri. Saya yakin, tidak akan ada pejabat eksekutif yang secara kesatria menunjukkan rasa tanggung jawabnya terhadap para korban di atas. Kecuali kalau kecelakaannya menelan korban cukup banyak, biasanya muncul perhatian dengan memberi santunan ala kadarnya.

Meski demikian, saya yakin pemerintah tidak akan membiarkan jalan-jalan yang sangat menunjang pergerakan perekonomian itu terus dibiarkan. Tahun ini pasti ada anggaran pembangunan untuk jalan-jalan yang rusak. Saya yakin itu akan menjadi prioritas utama. Cuma berapa besarnya anggaran yang dialokasikan dan daerah mana saja yang mendapat prioritas, hingga kini saya belum tahu. Yang pasti, dari beberapa paparan bupati yang pernah saya dengar, sempat terlontar prioritas perbaikan jalan terfokus pada jalan poros kecamatan dan kabupaten.

Sekarang perbaikan jalan belum dimulai. Karena memang secara prosedur belum bisa dilakukan terkait dengan birokrasi lelang proyek, pencairan anggaran, dan tahapan-tahapan lain, yang harus dilalui. Kondisi seperti ini yang banyak belum diketahui kalangan grassroot. Apalagi, pengumuman lelang proyek perbaikan jalan terkadang tidak dilakukan secara transparan. Kalau seandainya segala bentuk proyek fisik dan nonfisik yang menjadi program pemerintah daerah bisa di-publish lewat media umum, pasti rakyat akan lebih termotivasi untuk membantu memberi masukan dan pengawasan. Termasuk, apresiasi positif terhadap kinerja eksekutif.

Selain itu, dalam melakukan perbaikan jalan rusak, pemerintah hendaknya tidak tebang pilih. Seperti, memprioritaskan memperbaiki jalan di basis pendukungnya. Itu hanya akan membuat rakyat yang bukan pendukung bupati terpilih menjadi apatis dan tidak simpatik. Perbaikan jalan hendaknya lebih banyak dilihat dari faktor urgensisitas yang paling banyak memberikan manfaat kepada rakyat banyak, yang paling ramai dilewati pengguna jalan, dan yang tingkat kerusakannya paling parah.

Dengan terbatasnya anggaran, sudah sepatutnya perbaikan jalan rusak dilakukan dengan model parameter skala prioritas seperti di atas. Tentu masalah ini juga jadi acuan para anggota dewan yang terhormat agar tidak hanya ngotot minta anggaran pembangunan difokuskan di dapilnya saja. Semoga! (cho@jawapos.co.id)