Rabu, 28 September 2011

BEC Mulai Menggeliat


Oleh: A. Choliq Baya

GAUNG persiapan agenda akbar Banyuwangi Ethno Carnival (BEC) yang bakal digelar pada 22 Oktober mendatang mulai terlihat dinamis. Selain persiapan teknis yang menyangkut persiapan acara dan penampilan peserta, panitia juga mulai kembali menggelar rapat koordinasi dengan beberapa pihak terkait. Selain itu, panitia juga sudah mulai melakukan promosi di beberapa media massa seperti surat kabar, radio dan internet. Termasuk promosi secara out door dengan memasang baliho di beberapa sudut jalan. Tak ketinggalan, kantor kecamatan juga diperintahkan untuk membantu membuat baliho dan memasangnya di tempat-tempat strategis untuk menyosialisasikan adanya even berkelas internasional ini. 

Adanya semangat dan peningkatan mobilitas kerja panitia yang cukup drastis ini, diantaranya tak lepas dari pengaruh catatan kritis saya di kolom ini minggu lalu. Termasuk juga setelah mendapat warning melalui telepon dari Bupati Abdullah Azwar Anas yang kini sedang menempuh studi singkat di negara Paman Sam selama sebulan. Hal ini diakui oleh beberapa pejabat tinggi di Pemkab Banyuwangi. Intinya, panitia harus menyosialisasikan rencana penyelenggaraan even BEC ini, termasuk persiapannya kepada masyarakat luas.

Dalam rapat koordinasi antara panitia dengan beberapa instansi terkait di kantor Pemkab Banyuwangi Rabu lalu, beberapa pihak ada yang terkesima dengan penanganan agenda yang harus dipersiapkan. Mengingat, agenda acaranya cukup besar dengan mengundang tamu dari beberapa daerah di luar Banyuwangi, termasuk dari ibu kota Jakarta. Termasuk pengamanan jalannya acara yang diperkirakan akan dihadiri puluhan ribu massa di sepanjang jalan yang akan dilalui untuk pawai, mulai dari Taman Blambangan hingga Gedung DPRD Banyuwangi.

Terutama pengamanan kepada peserta BEC yang menggunakan kostum dengan desain sangat atraktif. Untuk kostum yang dikenakan peserta agar tidak tersangkut penonton maupun benda lain saat naik ke atas panggung, paling tidak harus ada dua orang yang membantu mengamankan. Apalagi, bila kostumnya memiliki berat, panjang dan bentuk yang tidak lazim, tentu akan menyulitkan pesertanya sendiri kalau tidak dibantu pengamanannya. Belum lagi kalau ada penonton yang menerobos ke arena ingin foto bersama peserta BEC. 

Saat ditunjukkan foto-foto hasil work shop di Gedung Diklat, Desa Tamansari, Kecamatan Licin mengenai desain kostum yang akan dikenakan peserta nanti, sebagian undangan menilai kalau acara BEC nanti tak kalah semarak dengan even karnaval serupa di tempat lain. Meskipun agenda berkelas dunia ini baru pertama kali digelar di Banyuwangi, panitia harus benar-benar mempersiapkannya dengan all-out. Karena itu, yang namanya promosi, pengamanan dan jalannya acara harus dipersiapkan secara maksimal sejak dini agar hasilnya bisa optimal.

Bahkan, Komandan Pangkalan TNI-AL Banyuwangi Letkol Laut (P) E.V. Nurrokhman dengan tegas menyampaikan, bila anggaran promosi untuk kegiatan ini hanya setengah-setengah mending tidak perlu diadakan sekalian. Apalagi agenda BEC ini nantinya akan dijadikan kalender wisata tahunan yang bisa menarik para wisatawan untuk datang ke Bumi Blambangan. Di samping itu, multiplier effect-nya juga diharapkan bisa membawa manfaat di sektor lain, khususnya yang bisa meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.  

Memang, untuk agenda BEC yang pertama ini, sepertinya sangat sulit bisa mendatangkan banyak wisatawan, khususnya dari manca negara. Sebab, selain pelaksanaan agenda ini waktunya tidak bersamaan dengan peak season turis asing, para biro travel yang biasanya mengatur perjalanan wisata para turis asing di Indonesia masih belum membuat paket khusus nonton BEC. Mengingat, agenda ini baru pertama dan belum pernah dikenal. 

Meski demikian, kita masih bisa berharap ada luberan turis asing yang berlibur di Pulau Dewata untuk datang menyaksikan BEC. Karena itu, seperti yang saya usulkan dalam catatan di koran ini minggu lalu, panitia bisa berpromosi di Bali dengan memasang baliho atau menyebar brosur di tempat-tempat strategis. Termasuk, bekerja sama dengan biro travel untuk menginformasikan adanyan even BEC di bumi berjuluk The Sun Rise of Java

Selain sosialisasi dan promosi agenda BEC, para stake holder yang terkait dengan agenda BEC juga harus mendukung dan ikut melakukan promosi. Diantaranya yang juga bisa menarik minat para turis untuk datang ke Banyuwangi melihat BEC adalah adanya program diskon (potongan harga) untuk transportasi, akomodasi dan konsumsi. Panitia sudah bekerjasama dengan pemilik restoran dan hotel anggota PHRI agar memberi potongan harga kepada para tamu atau pelanggannya pada saat berlangsungnya even BEC.

Selain itu, pemilik usaha transportasi seperti travel antar kota, taksi, angkot, maskapai penerbangan dan PT Kereta Api, seharusnya juga diimbau memberikan potongan harga tiket kepada penumpang saat berlangsungnya BEC. Paling tidak, potongan harga untuk transportasi, akomodasi dan konsumsi itu diberikan pada H-2 hingga H+3 pelaksanaan BEC. Dan, akan lebih baik manakala pemilik usaha yang memberikan potongan harga itu juga ikut mempromosikan program itu kepada publik agar kepedulian dan partisipasi terhadap suksesnya penyelenggaran BEC benar-benar terlihat konkret.

Bahkan, kalau dari promosi  yang dilakukan sejak jauh hari itu ternyata berefek pada peningkatan arus kunjungan wisata ke Banyuwangi, maka para pemilik usaha transportasi bisa menambah lagi armadanya. Misalnya, arus penerbangan yang biasanya hanya dilayani sehari sekali, bisa ditambah lagi jadwal penerbangan maupun pesawatnya, itupun kalau memungkinkan. Begitu pula dengan kereta api maupun armada travel antar kota seperti dari Surabaya, Denpasar, Malang ataupun Jember menuju Banyuwangi, juga bisa menambah gerbong maupun armadanya. Kalau nantinya kenyataan ini terjadi, berarti akan banyak pihak yang diuntungkan dalam even BEC. 

Apalagi, dalam even yang diikuti 320 peserta lokal ini panitia telah menyiapkan undangan khusus sekitar 1500 orang dari berbagai kalangan dan daerah. Mulai dari para pejabat eksekutif dan legislatif dari Jakarta, Jawa Timur hingga Banyuwangi. Juga, pemilik biro perjalanan wisata, travel agen, hotel, restoran, pengelola obyek wisata, dan instansi terkait. Tak ketinggalan para budayawan, wartawan dan fotografer dari dalam dan luar negeri juga diundang dan disediakan tempat khusus untuk mengabadikan momen yang diharapkan bisa mendongkrak potensi wisata Banyuwangi ke level internasional.

Melihat undangan dari luar daerah yang begitu banyak, panitia atau Pemkab Banyuwangi, seharusnya juga bisa memanfaatkan peluang yang ada. Diantaranya mengeksplor segenap potensi yang dimiliki oleh Banyuwangi. Diantaranya, dengan menunjukkan berbagai tempat wisata, kuliner, kerajinan, seni budaya dan potensi yang lain kepada undangan. Kalau tidak bisa memperkenalkan secara langsung karena terbatasnya tempat dan waktu, masih ada cara lain, yaitu melalui brosur, buku ataupun rekaman DVD yang dikemas sebagai suvenir. Ini merupakan promosi yang efektif karena diberikan kepada para undangan yang kebanyakan pengamat, penikmat dan pengelola pariwisata.  

Semoga semangat panitia pelaksana yang mulai menggeliat dalam mengupayakan suksesnya penyelenggaraan BEC ini tidak kendur, melainkan terus dinamis. Termasuk, dalam menciptakan beberapa inovasi dan kreasi tambahan yang diharapkan bisa lebih meningkatkan kualitas even BEC serta tujuan utama yang ingin dicapai. (cho@jawapos.co.id)

Jumat, 23 September 2011

Kurang Promosi, BEC Tak Optimal


Oleh: A. Choliq Baya


RENCANA menggelar even akbar Banyuwangi Ethno Carnival (BEC) yang beberapa waktu lalu sering dilontarkan Bupati Abdullah Azwar Anas di dalam setiap kesempatan, hingga masih belum terasa gaungnya. Padahal, even yang diharapkan bisa mengangkat Banyuwangi go international itu waktu pelaksanaannya sudah bulan depan, tepatnya pada 22 Oktober 2011. Namun, untuk menghasilkan sebuah karya spektakuler yang diharapkan bisa menarik ratusan ribu wisatawan dalam dan luar negeri, rasanya masih sangat jauh. Gebrakan dan upaya signifikan dari panitia pelaksana ataupun instansi terkait yang bisa meyakinkan berbagai pihak hingga kini hampir tak terlihat wujudnya.


Persiapan secara teknis maupun non teknis, selain masih belum terlihat aktivitasnya secara mencolok, agendanya juga molor dari yang sudah diplot sebelumnya. Ini menunjukkan leading sector yang menjadi pengendali even ini yaitu Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Banyuwangi, bergerak sangat lamban. Beberapa gagasan dari hasil hearing dan sharing yang sudah disepakati dengan beberapa pihak terkait, tak kunjungi direalisasikan. Padahal, pertemuan membahas gawe akbar dengan instansi terkait itu sudah beberapa kali dilakukan, bahkan sudah dimulai sejak bulan Juni lalu. Anehnya, tak ada kemajuan yang cukup berarti. Alasan klasik yang sering dikemukakan oleh pihak Disparbud karena belum cairnya anggaran.


Untuk rekrutmen peserta dan workshop yang sebelumnya sudah diagendakan pada awal hingga pertengahan Agustus lalu, sudah dipastikan molor waktunya. Panitia baru akan menggelar workshop untuk peserta BEC yang sebagian besar direkrut dari 47 sekolah se-Kabupaten Banyuwangi itu pada 19-23 September mendatang bertempat di Gedung Diklat Desa Tamansari Kecamatan Licin. Dalam workshop itu peserta akan dilatih seputar dasar koreografi, tari, desain kostum dan ekspresi. Total peserta yang akan mengikuti diklat ada 383 orang, 60 orang dari masyarakat umum, sisanya pelajar. Itupun masih ada proses penyusutan peserta menjadi 300 orang. Sebab, saat BEC berlangsung masih ada tambahan 100 peserta lagi yang sudah siap tampil di bawah koordinasi manajemen Jember Festival Carnival (JFC).


Lambannya panitia tidak hanya pada persiapan teknis saja, tapi secara non teknis yang urusannya lebih mudah juga belum tersentuh sama sekali. Terutama terkait dengan promosi agar agenda ini benar-benar bisa mendatangkan pengunjung cukup banyak. Padahal, terkait dengan promosi dan pembuatan logo BEC, itu merupakan rekomendasi dari hasil rapat panitia dengan instansi terkait sebelum Ramadan atau pada Juli lalu. Anehnya, hingga kini logo dan promo BEC belum tersentuh atau digarap sama sekali.


Salah satu bentuk promosi yang paling mudah dan murah adalah melalui website. Panitia bisa menggunakan website milik Dinas Pariwisata dan Kebudayaan ataupun milik Pemkab Banyuwangi. Ini salah satu cara cukup efektif untuk bisa menarik wisatawan, terutama dari mancanegara. Bila agenda BEC itu diketahui jauh-jauh hari, lalu mereka berminat datang pasti akan mempertimbangkan sekaligus mempersiapkan diri untuk mengatur agenda wisatanya. Termasuk, para pemilik travel agent yang menangani bisnis pariwisata.


Sedang untuk menyemangati warga Banyuwagi sekaligus menginformasikan akan digelarnya agenda akbar berkelas internasional, paling tidak panitia juga memasang baliho, banner ataupun spanduk di berbagai sudut jalan di kota ini. Bahkan, kalau memungkinkan juga dipasang di beberapa daerah yang memiliki potensi wisata cukup strategis seperti Bali dan kota-kota besar di Indonesia. Termasuk, juga berpromosi di media lokal, baik cetak maupun elektronik.


Apalagi, banyak warga Banyuwangi yang belum tahu esensi yang sebenarnya dari agenda akbar BEC. Jangankan masyarakat umum, para seniman dan budayawan, termasuk para wartawan yang biasanya tahu lebih dulu, masih banyak yang belum paham. Visi dan misi dari BEC ini sebenarnya bagaimana dan seperti apa? Sebab, banyak suara-suara sumbang, pro kontra dan kritikan-kritikan pedas terhadap rencana digelarnya agenda ini. Ada yang khawatir BEC justru akan mengerdilkan ciri khas seni budaya asli Banyuwangi bila bentuk acaranya seperti JFC yang mengusung tema-tema budaya dari luar daerah. 


Sebenarnya seperti apa detailnya misi dan visi BEC, termasuk seni budaya asli Banyuwangi yang akan dikenalkan ke khalayak nanti melalui event akbar ini? Ada pula yang mempertanyakan, kenapa para budayawan dan seniman tidak banyak dilibatkan dalam kegiatan BEC? Apa pula bedanya dengan Festival Kuwung yang digelar pada saat hari jadi Banyuwangi (harjaba) pada bulan Desember yang berisi pawai seni budaya Banyuwangi? Hingga kini belum ada gambaran yang gamblang.


Disparbud seharusnya jauh hari sudah menyiapkan penjelasannya untuk mengeliminir terjadinya polemik. Agar lebih mudah dicerna para wartawan sekaligus bisa disosialisasikan ke masyarakat, paling tidak ada proposal yang didalamnya terdapat maksud, tujuan, maupun visi dan misi dari BEC. Anehnya, Disparbud tak pernah menyiapkan proposalnya. Padahal, proposal itu juga bisa digunakan untuk menggaet pihak sponsor supaya ikut membantu mendanai kegiatan ini. Apalagi even ini kelasnya internasional.


Dengan adem ayem-nya persiapan BEC, secara otomatis juga akan mempengaruhi nilai dan bobot dari acara ini. Apalagi bila nantinya agenda besar ini ternyata tak bisa mendatangkan para wisatawan untuk berbondong-bondong menuju ke bumi berjuluk The Sun Rise of Java. Rasanya ada sesuatu yang hilang manakala agenda dengan atraksi spektakuler yang disuguhkan tidak banyak ditonton oleh wisatawan dikarenakan kurang optimalnya promosi dan kerjasama dengan jajaran terkait. Terutama dengan kalangan biro perjalanan wisata dan perhotelan. 


Karena itu, pada sisa waktu yang cukup singkat ini, harus ada terobosan berani dari panitia pelaksana, khususnya dalam melakukan gebrakan promosi. Termasuk, bantuan dari instansi terkait dan instansi pendukung di lingkungan pemerintahan agar agenda ini gebyarnya bisa lebih terlihat dan didukung oleh masyarakat luas. Sebab, bila agenda BEC pertama ini sukses, pasti akan membawa pengaruh yang lebih kuat pada pelaksanaan BEC tahun berikutnya. Semoga. (cho@jawapos.co.id)

Kamis, 15 September 2011

Pahlawan atau Pecundang?


Oleh: A. Choliq Baya 

KABAR tak sedap menghantui proses pembangunan yang berlangsung di Bumi Blambangan Banyuwangi. Khususnya pembangunan yang dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja  negara perubahan (APBNP) 2011. Pasalnya, beberapa satuan kerja (satker) pelaksana di Pemprov Jawa Timur enggan merealisasikan anggaran pembangunan itu ke Banyuwangi karena situasinya dianggap tidak kondusif. Mereka agak trauma dengan pihak-pihak ‘’pengganggu’’ yang selalu mencari-cari kesalahan kemudian membuat pengaduan ke beberapa institusi yudikatif, legislatif maupun eksekutif di daerah maupun di pusat.
Info yang berkembang, tahun ini ada anggaran sekitar Rp 90 miliar dari pemerintah pusat untuk menunjang pembangunan di Banyuwangi. Sebagian besar anggaran itu untuk proyek pembangunan fisik, khususnya untuk sarana dan prasarana jalan poros desa. Kalau di rata-rata, setiap desa bisa mendapatkan bantuan anggaran pembangunan jalan sebesar Rp 150 juta. Tetapi, dengan alasan masyarakatnya kurang kondusif, anggaran itu akhirnya dialihkan ke daerah lain. Diantaranya ke Bondowoso dan Pacitan yang dianggap kondisinya lebih kondusif.
Istilah tidak kondusif ini sebenarnya tidak melibatkan masyarakat secara menyeluruh tapi hanya sebagian kecil anggota masyarakat. Diantaranya yang paling dominan adalah dari kalangan yang mengaku sebagai aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM). Mereka inilah yang dianggap sebagai ‘’pengganggu’’ jalannya proyek pembangunan di Banyuwangi yang didanai anggaran dari pusat. Pengalaman ini, menurut beberapa kalangan yang ada di eksekutif maupun di institusi yudikatif, sudah berlangsung beberapa dekade.
Salah satu bentuk ‘’gangguan’’ itu adalah mencari-cari kekurangan atau kesalahan dari proyek pembangunan itu kemudian melaporkannya secara tertulis ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Mahkamah Agung (MA), Presiden, institusi kejaksaan, kepolisian dan legislatif di seluruh tingkatan, serta institusi lain yang dianggap terkait. Jadi, laporan pengaduan itu juga dikirim ke banyak institusi sebagai tembusan. Sampai-sampai ada orang birokrat yang berseloroh, seandainya mereka mengetahui alamat malaikat, mungkin juga akan dikirimi tembusan surat pengaduan itu.
Kajari Banyuwangi Heri Jerman saat berkunjung ke kantor Radar Banyuwangi beberapa waktu lalu juga sempat mengatakan kalau orang Banyuwangi hobinya lapor. Terbukti, laporan yang masuk terkait dengan penyimpangan pelaksanaan proyek atau masalah lain cukup banyak di kantornya. Termasuk di Kejaksaan Tinggi Jatim maupun di Kejaksaan Agung, laporan pengaduan terbanyak datang dari Banyuwangi. Sehingga, tak salah kalau ia menyebut orang Banyuwangi, khususnya para aktivis, hobinya lapor alias mencari-cari kesalahan pihak lain.
Padahal, apa yang dilaporkan, sebagian besar kurang didukung data yang akurat, bahkan banyak yang tidak valid. Sehingga, banyak dari laporan itu yang tidak ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum karena datanya terlalu sumir. Ada kesan, laporan pengaduan itu juga mengusung kepentingan terselubung, baik politis maupun ekonomi. Baik itu dilakukan atas kemauan sendiri maupun atas pesanan dari pihak lain dengan tujuan-tujuan tertentu.
Jadi, ada motif-motif terselubung yang tidak didasari oleh ketulusan nurani dalam berpartisipasi memperbaiki proses pembangunan di Banyuwangi. Apalagi, setelah kepentingan-kepentingan mereka diakomodasi oleh rekanan, pemerintah maupun pihak lain yang ‘’diganggu’’, tidak lagi muncul pengaduan maupun suara-suara sumbang. Tapi, setelah ‘’kompensasi’’ itu habis atau mereka sudah merasa tidak ‘’diopeni’’ lagi, mereka pasti akan mencari-cari kesalahan kemudian meluncurkan pengaduan lagi, lapor sana, lapor sini. Inilah fenomena di Banyuwangi yang membuat daerah ini dinilai kurang kondusif.
Sebenarnya, para satker di Pemprov Jatim mengaku tidak alergi dengan laporan pengaduan yang dilakukan oleh beberapa pihak seputar proyek yang dikerjakan di Bumi Blambangan. Selama pengaduan itu tidak terlalu mengada-ada, mereka justru apresiatif terhadap para stake holder yang memang memiliki komitmen tinggi dalam mengawal proses pembangunan di Banyuwangi. Tapi, yang disayangkan, dengan pengaduan laporan yang demikian banyak, secara otomatis pasti akan ada yang dikroscek aparat penegak hukum ke pihaknya.
Untuk kroscek data, pasti satker pelaksana proyek itu dipanggil untuk datang ke kejari, kejati atau kejagung. Dan, itu tentu akan memakan waktu dan biaya. Padahal, di satkernya tidak ada biaya untuk transportasi dan akomodasi. Ini yang membuat mereka agak trauma. Padahal, di daerah lain mereka tidak menemui ‘’gangguan’’ yang demikian dahsyat sebagaimana di Banyuwangi. Karena itu, mereka lebih memilih menyalurkan anggaran dari pusat di daerah yang dianggapnya lebih kondusif.
Sejatinya, kontrol sosial terhadap setiap penyimpangan yang terjadi dalam proses pembangunan di daerah ini wajib dikritisi. Bahkan, kalau ditemukan adanya penyimpangan atau pelanggaran hukum, kita semua harus berani melaporkan temuan itu ke aparat penegak hukum dengan disertai data-data yang akurat. Tetapi, kita juga harus bersikap fair, jangan kalau tidak suka dengan pihak lain, ingin mendapat ‘’tetesan’’ proyek yang sedang dikerjakan oleh pihak lain, atau ada pesanan dari pihak lain untuk menyoal proyek yang sedang berjalan, lantas mencoba mencari-cari kesalahannya. ‘’Misi’’ buruk seperti ini harus dibuang jauh-jauh agar tidak mengganggu jalannya pembangunan yang bisa merugikan masyarakat secara luas.
Sekali lagi, kita berharap para aktivis LSM atau pihak-pihak yang memiliki kepedulian dan komitmen yang tinggi terhadap keberlangsungan pembangunan di daerah ini, tetap kritis dan bersemangat mengungkap aneka penyimpangan. Upaya itu juga harus dilandasi dengan niat tulus agar nantinya ada perbaikan sistem dan kinerja, serta hasil yang berkualitas. Kalau peran ini bisa dimainkan dengan baik dan konsisten, maka mereka layak mendapat gelar pahlawan.
Sebaliknya, mereka layak disebut sebagai pecundang manakala dibalik laporan pengaduan itu terselip niat busuk atau membawa kepentingan-kepentingan sesaat yang hanya menguntungkan diri sendiri dan mengorbankan kepentingan masyarakat secara luas. Apalagi, bila laporan pengaduan yang dikirim ke beberapa instansi itu terkesan mengada-ada alias dipaksakan tanpa didukung data dan fakta yang valid sehingga mengganggu proses pembangunan.
Semoga semua pihak bisa saling instrospeksi diri dan punya komitmen yang tinggi dalam memajukan daerah ini sesuai dengan bidangnya masing-masing. Sehingga, proses pembangunan di bumi berjuluk The Sun Rise of Java ini bisa berlangsung lancar dan cepat namun tetap berpedoman pada aturan hukum yang berlaku.  (cho@jawapos.co.id)