Selasa, 31 Januari 2012

Cantiknya Ruang Terbuka Hijau


Oleh A. Choliq Baya

SETELAH direnovasi dan dibuka kembali untuk publik, Taman Sri Tanjung, Taman Blambangan, dan Taman Makam Pahlawan (TMP) Banyuwangi, semakin dipadati pengunjung. Ruang terbuka hijau (RTH) yang selama ini dibatasi pagar keliling itu kini tak lagi berpagar. Sehingga, kesannya menjadi lebih terbuka, lebih luas, lebih rapi, lebih indah, dan lebih asri. Warga masyarakat yang datang untuk olah raga, refreshing, cuci mata atau sekadar jalan-jalan, pun menjadi lebih betah berlama-lama di sana.

Setiap pagi, misalnya, sering kali saya melihat para siswa, mulai PAUD, TK, hingga SD, melakukan aktivitas di Taman Blambangan dan Taman Sri Tanjung. Ada yang berbaris, senam, dan ada yang melakukan olah raga lain. Lahan yang mereka manfaatkan juga tidak hanya di lapangan berumput, tapi juga di trotoar yang kini sudah disulap menjadi lebih lebar. Kondisi itu menjadi berkah bagi sekolah-sekolah yang tidak memiliki halaman luas untuk menggelar aktivitas olah raga.

Demikian pula TMP yang selama ini tertutup pagar rapat dan terkesan angker, kini terlihat lebih indah, cantik, dan familiar. Warga yang ingin masuk ke TMP pun lebih bebas. Kalau sebelumnya yang datang berziarah hanya keluarga pahlawan yang dimakamkan di situ, kini masyarakat umum yang ingin berdoa secara langsung di hadapan pusara pahlawan atau sekadar melihat-lihat bisa bebas melakukannya. Bahkan, tak sedikit yang memanfaatkan bagian depan TMP yang sudah disulap menjadi taman itu sebagai tempat refreshing. Terutama Minggu pagi, trotoarnya sering dimanfaatkan untuk senam dan arena membaca bagi warga yang memanfaatkan mobil perpustakaan keliling yang biasa mangkal di depan TMP.

Di malam hari, jumlah pengunjung yang datang untuk memanfaatkan RTH ternyata jauh lebih banyak. Itu tidak terbatas pada malam minggu saja, hari-hari biasa juga ramai pengunjung. Terutama, di Taman Sri Tanjung. Apalagi, di tempat itu para pengunjung juga bisa berselancar ke dunia maya secara gratis karena sudah tersedia fasilitas wifi. Kebanyakan mereka yang datang tidak sekadar jalan-jalan tapi ada juga yang berwisata kuliner. Sebab, di sekitar Taman Sri Tanjung juga banyak pedagang kaki lima (PKL) yang menjajakan dagangannya.

Memang, mereka tidak lagi berjualan di trotoar Taman Sri Tanjung karena dilarang, tapi pindah ke seberang jalan double W yang ada di depan pendapa kabupaten. Akibatnya, pengendara yang lewat di Jl. Sri Tanjung depan pendapa agak terganggu oleh aktivitas PKL yang menggelar dagangannya di tepi jalan. Meski di sekitar Taman Sri Tanjung ada beberapa petugas satuan polisi pamong praja (satpol PP), tapi mereka sepertinya sengaja membiarkannya. Sebab, sebelum taman itu direnovasi, para PKL itu sehari-harinya memang mangkal di trotoar Taman Sri Tanjung.

Sejatinya, Pemkab Banyuwangi telah menyediakan tempat khusus untuk PKL yang terletak di sisi selatan Taman Sri Tanjung. Lokasinya sudah tertata rapi per stan, lengkap dengan perkakas pendukung seperti etalase tempat bahan dagangan, keran, wastafel beserta tempat kongkow pengunjung untuk menikmati makanan. Tapi, hingga kini tempat kuliner itu belum ada penghuninya alias belum termanfaatkan. Konon tempat itu bakal diprioritaskan untuk PKL yang tergusur dengan beban biaya sewa harian. Syaratnya, makanan yang dijual tidak dimasak di tempat itu agar kebersihan tetap terjaga.

Selain tiga tempat RTH di tengah kota yang sudah direnovasi, Pemkab Banyuwangi rencananya juga akan membuat tempat serupa di Kecamatan Genteng. Lokasi RTB yang rencananya dibangun di dekat lapangan Maron ini sekaligus akan dimanfaatkan sebagai alun-alun kota. Mengingat, RTH untuk tempat rekreasi maupun kongkow-kongkow warga masyarakat di daerah selatan masih sangat kurang. Sehingga, keberadaan RTH ini sangat diperlukan dan dinanti banyak orang. Apalagi, Jl. Wahid Hasyim yang ada stadion Maron setiap minggu juga sudah ditetapkan sebagai lokasi car free day yang bisa dimanfaatkan sebagai sarana olah raga maupun refreshing.

Antusias warga masyarakat untuk mendatangi sekaligus memanfaatkan RTH kian hari semakin besar. Terbukti di kota besar seperti Surabaya, jumlah RTH yang dibangun dan direnovasi terus bertambah, jumlah pengunjung pun semakin banyak. Saya yakin, di Banyuwangi juga akan seperti itu. Lihat saja, tiga RTH yang baru saja direnovasi di kota berjuluk sunrise of java, hampir tak pernah sepi dari pengunjung. Ini menunjukkan kalau warga masyarakat cukup menyukainya. Apalagi keberadaan RTH juga membuat wajah kota kita semakin cantik dan asri.

Oleh karena itu, setiap upaya yang dilakukan pemerintah untuk menciptakan RTH di beberapa kecamatan perlu kita dukung. Sebab, jumlah RTH di Banyuwangi masih jauh dari memadai. Apalagi, bila nanti setiap RTH juga dilengkapi dengan fasilitas jaringan internet berbasis wifi. Saya yakin warga masyarakat akan lebih antusias memanfaatkan ruang publik ini. Secara tidak langsung kondisi ini juga bisa menciptakan suasana ceria dan menyenangkan bagi masyarakat. Secara psikologis, juga bisa meningkatkan  umur harapan hidup warga Banyuwangi.

Sayangnya, beberapa lokasi RTH di kota Banyuwangi yang baru direnovasi itu sangat kurang perawatannya. Padahal, belum genap satu bulan tiga RTH; Taman Sri Tanjung, Taman Blambangan dan TMP itu diserahkan ke pemerintah dari kontraktor. Lihat saja keramiknya yang bergelombang kasar tampak kusam karena banyak endapan debu atau tanah yang melekat. Bahkan, di pagi hari pun yang seharusnya tampak bersih, sering kali terlihat kotor oleh dedaunan dan bunga tanaman yang rontok diterpa angin. Kondisi ini bukan sesaat, tapi kami perhatikan setiap minggu pagi misalnya, tetap tidak berubah. Artinya, belum dibersihkan.

Kondisi lebih parah bisa kita lihat di Taman Sri Tanjung. Meski terlihat lebih indah dan rapi dari luar, tapi perawatannya masih kurang memuaskan. Untuk ukuran taman yang masih baru saja selesai direnovasi, perawatannya perlu perhatian ekstra. Misalnya, air mancur yang ada di tengah taman, ada beberapa yang airnya tidak bisa keluar secara maksimal. Tak hanya itu, air kolamnya juga sudah berwarna hijau dan banyak lumut yang menggumpal terapung di permukaan. Kondisi ini jangan dianggap sebagai masalah kecil dan sepele. Sebab, kalau perawatan dan kebersihannya tidak dilakukan secara serius sejak dini, saya yakin taman yang direnovasi dengan biaya miliaran rupiah itu akan cepat berubah menjadi kumuh.

Komitmen dan kepedulian dari dinas pengelola untuk menjadikan RTH di Banyuwangi agar tetap terawat kebersihan dan kerapiannya harus ditunjukkan. Tidak boleh asal-asalan alias ala kadarnya. Sebab, untuk merenovasi taman ini biaya yang dikeluarkan tidak kecil. Selain itu, taman ini juga menjadi bahan penilaian untuk penghargaan Adipura agar kota Banyuwangi tidak lagi mendapat cap kota terkotor di Jatim. Oleh karena itu, bupati juga harus sering sidak langsung ke lapangan sebagaimana Wali Kota Surabaya Tri Risma Harini yang begitu peduli terhadap lingkungan. Beliau sering blusukan mengawasi langsung kondisi RTH, taman, sungai dan pembuatan gorong-gorong.

Sehingga, sangat wajar manakala RTH, taman, sungai dan selokan yang ada di kota Surabaya kini semakin elok dan cantik. Bila malam hari, RTH dan taman-taman yang semakin banyak bertebaran di kota terlihat makin indah karena disinari dengan aneka lampu warna warni. Pengunjungnya juga selalu penuh, terutama bila malam minggu atau pada hari-hari libur. Tak salah kalau kota terbesar di Indonesia ini berkali-kali mendapat penghargaan Adipura. Sampai akhirnya mendapatkan Adipura Kencana karena sudah 6 kali berturut-turut dan selalu punya inovasi baru dalam mengelola kebersihan dan keasrian lingkungan.

Pemkab Banyuwangi beserta warganya juga harus punya semangat seperti Surabaya. Jangan sampai timbul kesan, bisanya hanya menghabiskan anggaran miliaran rupiah untuk membangun atau merenovasi tapi tidak bisa merawat dengan baik. Karena itu, masalah perawatan juga tak kalah penting dengan membangun. Selamat berbenah Banyuwangiku, semoga semakin cantik, indah, dan asri. (cho@jawapos.co.id)

Jumat, 13 Januari 2012

Matinya Hati Nurani


Oleh A. Choliq Baya

MEMASUKI tahun 2012, drama kepongahan yang dipertontonkan anggota DPRD Kabupaten Situbondo tidak kunjung berakhir. Tingkah laku mereka semakin tidak terkendali alias semaunya sendiri. Tugas dan kewenangan yang seharusnya diperuntukkan kepentingan rakyat lebih banyak diabaikan. Justru, urusan hak yang lebih banyak menyangkut kepentingan pribadi dan golongan malah diutamakan. Anehnya, mereka tak merasa malu mempertontonkan drama menyebalkan itu.

Setelah drama tarik-ulur pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Program Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) membuat APBD 2012 hingga kini tak kunjung tuntas, sebagian anggota dewan membuat manuver baru. Sebanyak 27 anggota dewan dari empat fraksi yang selama ini berseberangan dengan penguasa menerima honor talangan dari pihak ketiga. Fraksi ‘’oposisi’’ penerima honor talangan itu adalah Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP); Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB); Fraksi Partai Demokrat (FPD); dan Fraksi Persatuan Pembangunan (FPP). Anggota fraksi pro-penguasa; Fraksi Kebangkitan Nasional Ulama (FKNU) dan Fraksi Karya Nurani (FKN), tidak kebagian alias sengaja ditinggal.

Belum cairnya hak bulanan anggota dewan itu karena hingga sekarang APBD Situbondo 2012 belum disahkan. Mereka rupanya iri dengan para pegawai negeri sipil (PNS) Pemkab Situbondo yang tetap terima gaji meski APBD 2012 belum digedok. Bahkan, salah seorang wakil ketua DPRD menuding pihak eksekutif telah melakukan diskriminasi terhadap mereka. Oleh karena itu, dengan alasan agar kinerjanya tidak terganggu, mereka menerima dana talangan atau pinjaman dari pihak ketiga untuk memenuhi hak bulanannya selaku anggota dewan.

Padahal, eksekutif tidak mau membayar honor atau tidak memberi dana talangan itu ada landasan hukumnya. Kalau anggota dewan menganggap apa yang dilakukan eksekutif itu diskriminatif, berarti mereka tidak paham aturan hukum yang berlaku. Apalagi, tersendatnya hak bulanan yang seharusnya didapat tepat waktu itu salah satu penyebabnya karena mereka tak segera menuntaskan pembahasan APBD dengan berbagai faktor dan alasan.

Pihak eksekutif memang tidak berani memberikan dana pinjaman untuk honor anggota DPRD. Sebab, hak bulanan anggota DPRD itu tidak termasuk komponen gaji, melainkan komponen penghasilan. Sehingga, pihak eksekutif sebagaimana disampaikan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Situbondo, Tri Cahya, tidak berani memrosesnya. Beda dengan PNS yang haknya sudah bisa dicairkan karena termasuk komponen gaji. Aturan hukumnya juga jelas meski APBD belum disahkan, yakni peraturan bupati (perbup) yang sudah disahkan gubernur.

Apa yang dilakukan sebagian anggota dewan dengan menerima honor talangan dari pihak ketiga itu sangat tidak patut alias melanggar tatanan moral. Di satu sisi, mereka belum tuntas melaksanakan kewajiban menyelesaikan pembahasan APBD, tapi di sisi lain mereka kemaruk (bernafsu dan tamak) menuntut haknya. Terlebih lagi, hak bulanan yang didapat itu berasal dari dana pinjaman pihak ketiga. Mereka juga tidak terbuka dan tidak mau menyebut pihak ketiga yang telah memberi dana pinjaman itu. Bahkan, dengan meyakinkan mereka mengatakan bahwa pihak ketiga yang meminjami dana untuk membayar 27 honor anggota legislatif itu tidak meminta syarat atau kompensasi apa pun.

Secara nalar, rasanya mustahil ada orang berbaik hati meminjamkan uang puluhan juta, bahkan bisa jadi di atas seratus juta, tanpa ada pamrih atau syarat apa pun. Apalagi, yang dipinjami adalah pihak-pihak yang selama ini bergelut dengan dunia politik. Oleh karena itu, banyak pihak yang tak percaya dengan pengakuan wakil rakyat yang telah mengupayakan dana talangan untuk honor teman-temannya itu. Sebab, dari segi etika, pinjaman pihak ketiga untuk honorarium sangat tidak patut.

Terbukti, banyak pihak menyorot langkah tidak populis yang dimainkan beberapa wakil rakyat itu. Apalagi sebelumnya, sepak terjang mereka sudah banyak dinilai minor oleh beberapa pihak karena lebih mengedepankan ego pribadi, golongan, atau kelompok. Sementara kepentingan rakyat yang lebih besar, yakni terealisasinya akselerasi pembangunan untuk kemakmuran rakyat Situbondo yang didanai APBD, justru tak kunjung dikonkretkan.

Adanya perbedaan pandangan, penilaian, dan kepentingan antaranggota legislatif dan eksekutif adalah sesuatu yang wajar. Tetapi, menjadi tidak wajar jika ada pemaksaan kehendak, mempermasalahkan hal-hal yang tidak penting, dan membungkus persoalan dengan kepentingan-kepentingan terselubung. Termasuk, hal-hal yang bermotif transaksional hingga membuat pembahasan APBD tidak segera tuntas. Itu sama saja menodai kepercayaan yang diberikan rakyat. Kalau masalah seperti ini terus bergulir dan tak kunjung ada perbaikan kinerja maupun kesamaan visi dalam memajukan Situbondo, maka tidak salah kalau kita menganggap hati nurani mereka telah mati.

Sebab, yang mereka perjuangkan bukan kepentingan rakyat secara menyeluruh tapi mengutamakan kepentingan pribadi dan golongan. Seperti menyoal ketidakhadiran sekda dalam rapat paripurna meski sudah diwakili wakil bupati, menyoal bantuan untuk rumah sakit NU yang nanti akan banyak dimanfaatkan untuk melayani kesehatan rakyat miskin, dan lain sebagainya. Namun, di balik itu semua, ternyata ada misi lain terkait hal-hal yang bersifat transaksional dengan eksekutif yang belum deal. Ini jelas sangat merugikan rakyat.

Coba bayangkan, akibat molornya pengesahan APBD 2012, selain pembangunan akan tersendat, Situbondo juga berpeluang kehilangan dana alokasi umum (DAU) Rp 125 miliar.

Ancaman itu sudah disampaikan langsung Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Provinsi Jawa Timur kepada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Situbondo. Jika sampai 15 Januari peraturan daerah (perda) tentang APBD 2012 belum dikirim ke provinsi, Pemkab Situbondo akan mendapat sanksi pengurangan dana perimbangan (DAU) sebesar 20 persen dari jatah Rp 616 miliar atau sebesar Rp 125 miliar.
Kalau ancaman itu sampai terbukti, berarti anggota legislatif dan eksekutif Situbondo benar-benar sudah keterlaluan. Mereka rupanya tidak mau berkaca alias mengevaluasi diri dari kesalahan dan kebiasaan buruk tahun sebelumnya. Kalau di tahun sebelumnya pembahasan dan pengesahan APBD sudah beberapa kali molor dan sekarang terulang lagi, berarti tak ada prestasi yang bisa dibanggakan. Seharusnya, wakil rakyat malu dong kepada rakyat. Kalau tidak punya malu berarti hati nurani mereka memang sudah buta alias mati.

Semoga kritik ini bisa menggugah legislatif dan eksekutif agar berbenah dan mengesampingkan ego pribadi, golongan, dan deal-deal transaksional yang bisa merugikan publik. Ayo bersama-sama memajukan dan menyejahterakan rakyat Situbondo, bukan rakyat golongan tertentu saja. (cho@jawapos.co.id)

Jumat, 06 Januari 2012

Gerakan Anti ‘’Sunat’’


Oleh A. Choliq Baya

URUSAN sunat-menyunat ternyata tidak hanya dijalankan calak atau dokter, para pegawai negeri dan pegawai swasta juga banyak yang lihai melakukannya. Bedanya, yang disunat bukan ‘’burung’’ anak lelaki seperti yang biasa dilakukan calak atau dokter, melainkan fulus alias duit. Yang lebih fatal lagi, mereka tidak peduli walau duit yang disunat itu bukan miliknya, juga bukan haknya. Dalihnya pun bermacam-macam. Ada yang beralasan untuk kas organisasi, biaya administrasi, operasional, pengurusan pencairan, uang parti-sipasi kegiatan X, sumbangan ‘’sukarela’’, bantuan tetek-bengek, dan lain sebagainya. Bahkan, tak sedikit yang terang-terangan mengatakan bahwa pemotongan anggaran itu untuk pimpinan di instansinya. Praktik seperti itu tampaknya sudah membudaya di negeri kita, termasuk di Banyuwangi.

Ketika di koran ini kemarin ada berita tunjangan guru madrasah swasta yang bernaung di bawah Kementerian Agama (Kemenag) disunat, saya tidak terlalu kaget. Meski dalam hati saya berguman, ‘’Lha yo kok cek mentolone,’’ alias teganya… teganya… teganya… Apalagi, uang yang disunat itu haknya para guru sekolah swasta yang setiap bulan ada yang hanya digaji Rp 100 ribu. Dari tunjangan sebesar Rp 250 ribu per bulan yang diterimakan secara rapel selama satu tahun, telah disunat Rp 150 ribu tanpa penjelasan Kemenag.

Tetapi, dalam berita hari ini ada klarifikasi tambahan bahwa uang potongan itu untuk pajak penghasilan. Sepengetahuan saya, penghasilan kena pajak dikenakan kepada wajib pajak bila penghasilan setahun mencapai Rp 15.840.000. Sementara itu, total uang tunjangan para guru setahun hanya Rp 3.000.000. Bila benar potongan itu untuk pajak, maka para guru bisa meminta tanda bukti setor pajak.

Tak hanya itu, dari sisi pengurusan pencairan tunjangan, sebagian guru menilai prosesnya agak berbelit. Kalau tahun sebelumnya guru bisa langsung mengambil uang di kantor pos, sekarang dikoordinasi oleh bank. Ribetnya lagi, pahlawan tanpa tanda jasa itu diharuskan mengambil buku rekening ke kantor Kemenag. Setelah itu, harus datang ke bank untuk mengecek saldo.

Anehnya, meski tunjangan sudah cair, pemilik rekening tak boleh mengambilnya. Ia masih diharuskan memfotokopi buku rekeningnya dan menyerahkan ke kantor Kemenag lagi. Tentu saja guru yang rumahnya jauh dari kantor Kemenag, terutama di wilayah Banyuwagi Selatan, merasa sangat direpotkan. Apalagi, bila hari itu urusannya tidak bisa tuntas dan harus kembali lagi besoknya.

Itu fakta yang terjadi di instansi yang ada embel-embelnya ‘’agama’’. Bagaimana dengan instansi yang lain? Sepertinya, melihat kenyataan dan pengalaman yang ada selama ini, tidak salah kalau saya katakan sama saja alias tidak ada bedanya. Tak hanya itu, praktik sunat-menyunat anggaran program yang baru cair sudah menjadi budaya. Bahkan, berkembang cukup subur dan ada kecenderungan terus dipertahankan generasi penerus dan rezim yang berkuasa.

Yang lebih parah lagi, kalau urusan ‘’sunat-menyunat’’ dikaitkan dengan kinerja atau pelayanan. Misalnya, kalau mereka tidak diperbolehkan ‘’menyunat’’ atau tidak mendapat uang kompensasi, fee, tips, pelicin atau apa pun namanya, mereka enggan memberi layanan cepat. Bahkan, tak sedikit abdi negara yang membiarkan pelayanan terbengkelai.

Padahal, mereka dibayar negara menggunakan uang rakyat untuk melayani keperluan masyarakat sebaik-baiknya. Anehnya, banyak di antara mereka yang tak menyadari fungsi, tugas, dan tanggung jawabnya. Atau, mungkin mereka sudah mengerti dan paham, tapi sengaja melanggar karena budaya yang berlaku di birokrasi sudah terpola seperti itu.

Yang lebih lucu lagi, pelayanan para birokrat dengan menyunat atau menggunakan uang pelican itu tidak hanya diterapkan kepada masyarakat umum, dengan sesama birokrat pun mereka juga tak punya rasa malu melakukannya. Misalnya, untuk mengurus anggaran agar cepat diproses dan cepat cair, dokumen yang disodorkan harus diselipi uang. Nilainya bisa Rp 50 ribu, Rp 100 ribu, bahkan lebih bila nilai angg`rannya besar. Selipan uang pelican itu tidak hanya di satu meja, tapi bisa di beberapa meja. Tergantung proses birokrasi yang harus dilalui.

Pertanyaannya, apakah harus seperti itu cara yang ditempuh demi mempercepat pelayanan publik? Apakah cara seperti itu yang harus dilakukan bila ada anggaran cair? Apakah itu merupakan program unggulan pemerintah karena hingga kini terus bertahan, bahkan bertambah semarak? Apakah itu yang dinamakan good governance dan clean government?
Padahal, uang hasil ‘’sunatan’’ maupun uang pelican itu tak ada bedanya dengan uang hasil korupsi. Sebab, dilakukan dengan cara ‘’merampok’’ meski caranya agak halus karena disertai alasan ‘’pembenar’’ seperti yang telah saya singgung di atas. Sayangnya, upaya dan tindakan tegas memberantas praktik ‘’sunat-menyunat’’, uang pelican, pungutan liar, dan sejenisnya, tak pernah terdengar gaungnya.

Kecuali, kalau ada kasus besar yang mencuat dan dimuat di media massa, baru akan dilakukan pembenahan. Itu pun upayanya lebih banyak terkesan klise. Misalnya, akan diselidiki dulu kebenaran kasusnya dengan menerjunkan tim ke lapangan, kemudian ditelaah, baru diambil tindakan. Terkadang, meski sudah diketahui secara jelas kesalahannya, tindakan atau punishment yang diberikan tak memuaskan publik.

Realita yang hampir sama juga terjadi di lembaga wakil rakyat. Seperti sikap kurang terpuji yang dilakukan 21 anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi yang mangkir mengikuti kunjungan kerja ke Kabupaten Batam, Bintan, Karimun dan Kota Tanjung Pinang, pada 19-23 Desember 2011 lalu. Selain mangkir dari tugas, mereka juga tak punya malu karena mengambil uang kunker yang bersumber dari APBD sebesar Rp 8 juta per orang. Dana sebesar itu seharusnya digunakan untuk biaya transportasi dan penginapan.

Memang, uang yang sudah telanjur diambil itu akhirnya dikembalikan oleh yang bersangkutan setelah kasusnya mencuat di media massa. Tapi, itu pun setelah partainya meminta agar dikembalikan ke kas daerah. Agar tidak terulang, seharusnya ada sanksi tegas dari partai atau fraksi. Bahkan, kalau aparat penegak hukum menganggap itu melanggar hukum, hendaknya juga tak segan-segan menindak.

Untuk memberantas budaya ‘’sunat-menyunat’’ anggaran di tingkat daerah, terutama di institusi pemerintah, diperlukan good will bupati. Rakyat pasti akan angkat topi dan mendukung kalau bupati punya tekad mencanangkan program gerakan anti ‘’sunat’’. Sebab, yang mengeluh dengan persoalan ini cukup banyak. Belum lagi yang tidak mengungkap secara terbuka dan hanya menggerutu dalam hati.


Selain itu, masyarakat atau para korban juga harus berani melapor bila menemui penyalahgunaan seperti ini. Kalau dilaporkan ke atasannya masih tidak mempan karena ada kemungkinan dilindungi, laporkan saja ke aparat penegak hukum, aktivis LSM, atau wartawan. Bisa pula mengadu lewat tulisan ke media cetak, elektronik, dan online, asal sesuai fakta dan tidak mengada-ada. Kalau setelah itu tetap tidak ada respons, berarti memang aparat pemerintahnya yang kupingnya tebal. Wallahu a’lam bissawab. (cho@jawapos.co.id)