Mas Cho

Oleh: A. Choliq Baya GAUNG persiapan agenda akbar Banyuwangi Ethno Carnival (BEC) yang bakal digelar pada 22 Oktober mendatang mulai terlihat dinamis. Selain persiapan teknis yang menyangkut persiapan acara dan penampilan peserta, panitia juga mulai kembali menggelar rapat koordinasi dengan beberapa pihak terkait. Selain itu, panitia juga sudah mulai melakukan promosi di beberapa media massa seperti surat kabar, radio dan internet. Termasuk promosi secara out door dengan memasang baliho di beberapa sudut jalan. Tak ketinggalan, kantor kecamatan juga diperintahkan untuk membantu membuat baliho dan memasangnya di tempat-tempat strategis untuk menyosialisasikan adanya even berkelas internasional ini.  Adanya semangat dan peningkatan mobilitas kerja panitia yang cukup drastis ini, diantaranya tak lepas dari pengaruh catatan kritis saya di kolom ini minggu lalu. Termasuk juga setelah mendapat warning melalui telepon dari Bupati Abdullah Azwar Anas yang kini sedang menempuh ...

Oleh: A. Choliq Baya RENCANA menggelar even akbar Banyuwangi Ethno Carnival (BEC) yang beberapa waktu lalu sering dilontarkan Bupati Abdullah Azwar Anas di dalam setiap kesempatan, hingga masih belum terasa gaungnya. Padahal, even yang diharapkan bisa mengangkat Banyuwangi go international itu waktu pelaksanaannya sudah bulan depan, tepatnya pada 22 Oktober 2011. Namun, untuk menghasilkan sebuah karya spektakuler yang diharapkan bisa menarik ratusan ribu wisatawan dalam dan luar negeri, rasanya masih sangat jauh. Gebrakan dan upaya signifikan dari panitia pelaksana ataupun instansi terkait yang bisa meyakinkan berbagai pihak hingga kini hampir tak terlihat wujudnya. Persiapan secara teknis maupun non teknis, selain masih belum terlihat aktivitasnya secara mencolok, agendanya juga molor dari yang sudah diplot sebelumnya. Ini menunjukkan leading sector yang menjadi pengendali even ini yaitu Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Banyuwangi, bergerak sangat lamb...

Oleh: A. Choliq Baya   KABAR tak sedap menghantui proses pembangunan yang berlangsung di Bumi Blambangan Banyuwangi. Khususnya pembangunan yang dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja  negara perubahan (APBNP) 2011. Pasalnya, beberapa satuan kerja (satker) pelaksana di Pemprov Jawa Timur enggan merealisasikan anggaran pembangunan itu ke Banyuwangi karena situasinya dianggap tidak kondusif. Mereka agak trauma dengan pihak-pihak ‘’pengganggu’’ yang selalu mencari-cari kesalahan kemudian membuat pengaduan ke beberapa institusi yudikatif, legislatif maupun eksekutif di daerah maupun di pusat. Info yang berkembang, tahun ini ada anggaran sekitar Rp 90 miliar dari pemerintah pusat untuk menunjang pembangunan di Banyuwangi. Sebagian besar anggaran itu untuk proyek pembangunan fisik, khususnya untuk sarana dan prasarana jalan poros desa. Kalau di rata-rata, setiap desa bisa mendapatkan bantuan anggaran pembangunan jalan sebesar Rp 150...