Mas Cho

Oleh A. Choliq Baya SETELAH direnovasi dan dibuka kembali untuk publik, Taman Sri Tanjung, Taman Blambangan, dan Taman Makam Pahlawan (TMP) Banyuwangi, semakin dipadati pengunjung. Ruang terbuka hijau (RTH) yang selama ini dibatasi pagar keliling itu kini tak lagi berpagar. Sehingga, kesannya menjadi lebih terbuka, lebih luas, lebih rapi, lebih indah, dan lebih asri. Warga masyarakat yang datang untuk olah raga, refreshing , cuci mata atau sekadar jalan-jalan, pun menjadi lebih betah berlama-lama di sana. Setiap pagi, misalnya, sering kali saya melihat para siswa, mulai PAUD, TK, hingga SD, melakukan aktivitas di Taman Blambangan dan Taman Sri Tanjung. Ada yang berbaris, senam, dan ada yang melakukan olah raga lain. Lahan yang mereka manfaatkan juga tidak hanya di lapangan berumput, tapi juga di trotoar yang kini sudah disulap menjadi lebih lebar. Kondisi itu menjadi berkah bagi sekolah-sekolah yang tidak memiliki halaman luas untuk menggelar aktivitas olah raga. Demik...

Oleh A. Choliq Baya MEMASUKI tahun 2012, drama kepongahan yang dipertontonkan anggota DPRD Kabupaten Situbondo tidak kunjung berakhir. Tingkah laku mereka semakin tidak terkendali alias semaunya sendiri. Tugas dan kewenangan yang seharusnya diperuntukkan kepentingan rakyat lebih banyak diabaikan. Justru, urusan hak yang lebih banyak menyangkut kepentingan pribadi dan golongan malah diutamakan. Anehnya, mereka tak merasa malu mempertontonkan drama menyebalkan itu. Setelah drama tarik-ulur pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Program Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) membuat APBD 2012 hingga kini tak kunjung tuntas, sebagian anggota dewan membuat manuver baru. Sebanyak 27 anggota dewan dari empat fraksi yang selama ini berseberangan dengan penguasa menerima honor talangan dari pihak ketiga. Fraksi ‘’oposisi’’ penerima honor talangan itu adalah Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP); Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB); Fraksi Partai Demokrat (FPD); dan Fraksi...

Oleh A. Choliq Baya URUSAN sunat-menyunat ternyata tidak hanya dijalankan calak atau dokter, para pegawai negeri dan pegawai swasta juga banyak yang lihai melakukan nya . Bedanya, yang disunat bukan ‘’burung’’ anak lelaki seperti yang biasa dilakukan calak atau dokter, melainkan fulus alias duit. Yang lebih fatal lagi, mereka tidak peduli walau duit yang disunat itu bukan miliknya, juga bukan haknya. Dalihnya pun bermacam-macam. Ada yang beralasan untuk kas organisasi, biaya administrasi, operasional, pengurusan pencairan, uang parti-sipasi kegiatan X, sumbangan ‘’sukarela’’, bantuan tetek-bengek , dan lain sebagainya. Bahkan, tak sedikit yang terang-terangan mengatakan bahwa pemotongan anggaran itu untuk pimpinan di instansinya. Praktik seperti itu tampaknya sudah membudaya di negeri kita, termasuk di Banyuwangi. Ketika di koran ini kemarin ada berita tunjangan guru madrasah swasta yang bernaung di bawah Kementerian Agama (Kemenag) disunat, saya tidak terlalu kaget. Me...