Postingan

Syahwat Kekuasaan

MUSIM pemilihan kepala daerah (pilkada) seperti sekarang, banyak pihak yang ingin memanfaatkan moment ’’bersejarah’’ ini. Apakah itu dari kalangan partai politik yang memang sudah menjadi bidang garapannya, atau orang-orang yang memiliki libido tinggi terhadap kekuasaan. Juga para broker yang sudah gatal ingin tampil menjadi penghubung, pendukung, pengabdi ataupun tim sukses. Termasuk yang hanya sekedar menjadi penggembira dengan harapan dapat cipratan uang recehan. Semuanya sibuk mencari sasaran untuk mengegolkan keinginan dan kepentingannya. Di antara pihak yang paling bernafsu ingin mewarnai pesta demokrasi pilkada ini adalah parpol dan orang-orang yang memiliki syahwat kekuasaan tinggi. Sesuai dengan tujuannya, parpol harus bisa mengegolkan orang-orangnya untuk merebut kursi kekuasaan di eksekutif maupun legislatif. Dengan begitu, parpol akan bisa mewarnai arah dan kebijakan pembangunan daerah atau negara. Jadi sangatlah wajar manakala parpol harus mencari figur yang pas untuk dius...

Selamat Datang Bupati Baru

KABUPATEN Jombang dan Mojokerto kini memiliki bupati baru. Ali Fikri yang sebelumnya menjadi wakil bupati Jombang, sejak beberapa minggu lalu telah naik status sebagai plt bupati. Sebab, Bupati Suyanto yang kini macung kembali untuk merebut jabatan bupati periode kedua, sesuai aturan harus mengundurkan diri. Ali Fikri bakal menikmati jabatan bupati sekitar lima bulan, sesuai dengan berakhirnya masa jabatan pemerintahan Suyanto-Ali Fikri hasil Pilkada Jombang 2003. Secara berkelakar Ali Fikri pernah menyatakan kepada wartawan, kalau statusnya kali ini tidak hanya sebagai bupati, tapi juga sebagai ’’penguasa tunggal’’ Jombang. Sebab, tidak hanya Bupati Suyanto yang telah mengundurkan diri, dua pejabat yang memiliki peran strategis dalam menggerakkan roda pemerintahan Jombang juga harus meletakkan jabatannya. Mereka adalah Ketua DPRD Halim Iskandar dan Sekretaris Daerah Widjono Soeparno. Kedua pejabat itu juga macung berebut jabatan wakil bupati dalam Pilkada Jombang yang bakal dihelat b...

BLT

Oleh: Choliq Baya BANTUAN tunai langsung (BLT) dari pemerintah kepada keluarga miskin (gakin) atau rumah tangga miskin (RTM) sebagai kompensasi kenaikan bahan bakar minyak (BBM) kembali diberikan. Meskipun program serupa pernah diluncurkan pada tahun 2005 dan pembagiannya sempat kacau dan memakan korban, karena yang tua-tua banyak tergencet hingga pingsan bahkan tewas, ternyata pemerintah pusat tetap nekat. Mereka menilai, program bagi-bagi uang tunai sebesar Rp 100.000 per bulan ini dianggap sebagai win-win solution. Tahun ini, dana yang dianggarkan pemerintah pusat untuk program BLT mencapai Rp 14 triliun. Anggaran sebesar itu akan dibagi-bagikan kepada 19,1 juta RTM di Indonesia melalui Kantor Pos. Pada tahap awal ini, masing-masing RTM akan menerima rapelan tiga bulan di muka, yakni Rp 300 ribu. Tahap kedua dibagikan Rp 400 ribu untuk empat bulan sisanya. Rencananya, tahun depan, program BLT ini masih akan terus dilanjutkan. Anehnya, ada pemerintah daerah yang menolak. Ini menunjuk...

Demokrasi Uang

PENDAFTARAN calon kepala daerah dan wakil kepala daerah Provinsi Jatim maupun Kabupaten Jombang saat ini sedang berlangsung (1-5 Mei 2008). Meski baru memasuki tahap awal jadwal proses pilkada yang dirancang secara resmi oleh KPU, tapi sudah hampir bisa dipastikan para kandidat yang akan macung, sebagian besar sudah menghabiskan banyak duit. Bahkan, nilai uang yang dikeluarkan sudah ada yang mencapai puluhan miliar. Padahal, mereka belum memasuki arena kampanye resmi yang biasanya membutuhkan banyak anggaran. ‘’Amunisi’’ para calon yang keluar sebelum tahapan resmi pilkada dimulai, umumnya banyak terserap saat proses sosialisasi dan untuk mendapatkan surat rekomendasi dari partai. Sosialisasi atau pengenalan ke masyarakat atau internal pengurus dan anggota partai, biasa dilakukan sebelum dan sesudah surat rekomendasi dari partai turun. Biasanya, calon harus membiayai agenda sosialisasi yang isinya pengenalan, pemaparan visi dan misi. Tak jarang, ada partai yang memanfaatkan untuk meng...

Gosip Jalanan

Mau tau gak mafia di Senayan Kerjanya tukang buat peraturan Bikin UUD ujung-ujungnya duit UNTAIAN kalimat di atas merupakan penggalan dari syair lagu Gosip Jalanan yang biasa dinyanyikan grup band Slank. Lagu yang pernah dinyanyikan Slank saat kampanye antikorupsi di Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini, awal pekan kemarin dipermasalahkan oleh beberapa anggota DPR. Bahkan, beberapa wakil rakyat dari komisi IV meminta Badan Kehormatan (BK) DPR supaya menggugat personel Slank ke pengadilan. Sebab, lagu itu dianggap telah melecehkan sekaligus merendahkan martabat dan eksistensi mereka. Wakil rakyat yang terhormat itu tidak terima bila tugas dan wewenang yang dilakukan selama ini seringkali disoroti dan dikait-kaitkan dengan duit, terutama dalam menggodok undang-undang. Artinya, kelancaran pembahasan peraturan atau undang-undang yang akan digolkan ataupun disahkan tak bisa lepas dari duit. Dengan kata lain, ada money (uang) apa yang dipesan bisa jadi honey (madu). Ada arta, pesan...

Program Kemiskinan

WARGA kelas bawah maupun kelas menengah ke atas, sudah sejak beberapa minggu ini dicekam kepanikan. Pasalnya, sumber energi utama untuk kompor di dapur supaya bisa ngebul, yaitu minyak tanah (mitan) atau elpiji, tiba-tiba menjadi langka di pasaran. Akibatnya, banyak ibu-ibu rumah tangga yang panik karena tidak bisa menyiapkan masakan untuk keluarganya. Sementara bila menggunakan energi listrik untuk memasak, diperlukan peralatan khusus yang harganya kebanyakan hanya bisa dijangkau warga masyarakat kelas menengah ke atas. Di samping itu, biaya yang dikeluarkan jauh lebih mahal dari pada memakai mitan atau elpiji. Demi asap dapur agar tetap bisa ngebul, warga harus rela antri berjam-jam di pangkalan minyak tanah. Itupun, kalau barangnya ada. Terkadang, untuk menunggu pasokan mitan dari Pertamina, selaku penguasa tunggal monopoli BBM di negeri ini, jerigen kosong milik warga harus sudah antri sampai berhari-hari. Begitu pasokan datang, hanya dalam beberapa jam mitan sudah langsung ludes....

Nilai Kepatutan

RAPAT di hotel sepertinya menjadi kebiasaan yang mengasyikkan bagi anggota dewan. Sudah beberapa kali anggota dewan kita, khususnya dari Kabupaten dan Kota Mojokerto menggelar rapat di hotel. Hotel yang dipilih pun kebanyakan berada di kawasan yang bernuansa sejuk seperti di Batu, Malang, Trawas dan Pandaan. Mereka rupanya ingin meneruskan ’’tradisi’’ lama yang sekarang sudah mulai ’’membudaya’’ atau mulai menjadi ’’tren’’. Sebab, tahun 2007 lalu, para wakil rakyat itu sudah beberapa kali menikmati nyamannya rapat di hotel. Selain sejuk dan banyak ’’pemandangan’’, mereka juga akan mendapatkan tambahan uang saku. Tahun lalu, lewat rubrik ini, saya sudah mengkritisi ’’tradisi’’ yang tidak populis dan cenderung melukai perasaan rakyat. Khususnya rakyat yang sedang terhimpit ekonomi karena semakin mahalnya harga kebutuhan pokok. Ditambah lagi, perjuangan tak kenal lelah untuk antre mendapatkan minyak tanah ataupun elpiji. Namun, problematika dan jeritan rakyat kecil itu seolah hanya dian...