Drama Ego Partisan Wakil Rakyat

Oleh: A. Choliq Baya

RAKYAT Situbondo beberapa hari terakhir ini disuguhi tontonan ‘’drama’’ memuakkan yang di-perankan oleh para wakilnya di legislatif. Hampir sama dengan tahun-tahun sebelumnya, para anggota dewan yang terhormat itu ‘’terlalu serius’’ dalam menyele-saikan tugasnya membahas APBD 2012. Karena terlalu se-riusnya, kinerja mereka yang dituntut untuk bisa menuntaskan pengesahan APBD 2012 tepat waktu, akhirnya tak pernah bisa direalisasikan. Salah satu faktor molornya pembahasan APBD tak lepas dari adanya ego partisan.

Tontonan ketidakkompakan yang disuguhkan para wakil rakyat itu diawali dengan aksi sejumlah anggota Fraksi Kebangkitan Nasional Ulama (FKNU) bermalam di ruang paripurna gedung DPRD Situbondo. Dengan beralas dan berselimut sarung mereka melewatkan malam di ruangan yang berada di lantai dua kantor DPRD. Mereka melakukan itu semua sebagai bentuk protes dan keprihatinan terhadap sejumlah rekan mereka yang dianggap tidak memiliki komitmen terhadap pengesahan APBD tepat waktu.

Perseteruan terkait pengesahan APBD 2012 terus bergulir. Anggota FKNU dan Fraksi Karya Nurani (FKN) juga memilih memboikot acara work shop yang digelar DPRD Situbondo di Malang lantaran kecewa digelar mendadak. Termasuk, alasan tiga hari menunggu jawaban eksekutif dianggap mengada-ada. Mereka menuding pelaksanaan work shop sama sekali tak mencerminkan nilai-nilai yang memperjuangkan kepentingan masyarakat umum. Sebab, pembahasan APBD 2012 dianggap lebih urgen untuk dituntaskan lebih dulu.

Sebagai bentuk kekecewaannya, anggota FKNU dan FKN yang tidak ikut work shop memilih duduk lesehan di depan pintu masuk gedung DPRD. Mereka berdalih, hal itu dilakukan sebagai simbol jika kepentingan masyarakat kecil seringkali diabaikan sehingga posisinya selalu berada di bawah.

Tontonan tidak lucu yang disuguhkan wakil rakyat Situbondo, tidak berhenti sampai di sini. Aksi saling balas karena ego partisan dan faktor kepentingan politis terus berlanjut seolah ingin menunjukkan kedigdayaannya. Ketika para wakil rakyat dari kubu ‘’oposisi’’ (bukan penyokong bupati terpilih) menunjukkan niat baiknya untuk melanjutkan persidangan, giliran anggota FKNU di Badan Anggaran (Banggar) tak pernah hadir utuh. Puncaknya Sabtu malam (18/12) lalu, hanya ada seorang anggota FKNU yang hadir.

Padahal, tahapan pembahasan KUA PPAS menjadi pertaruhan bagi fraksi-fraksi yang partainya mengusung pemerintah untuk benar-benar memperjuangkan kepentingannya. Kelompok ‘’oposisi’’ (FPP, FKB, FPDIP dan FPD) menuding, kalau PPAS dikritisi lagi, mereka tidak tahu karena tidak hadir. Buntutnya, kelompoknya yang akan dinilai menghambat. Padahal, yang tidak serius adalah mereka.

Episode saling membalas yang menyebabkan pembahasan APBD 2012 tak kunjung tuntas terus dimainkan oleh para wakil rakyat Situbondo. Ketika mereka bersidang Senin malam (19/12), sejumlah anggota fraksi dari kubu ‘’oposisi’’ yang duduk di Badan Anggaran (Banggar) mengancam akan walk out. Penyebabnya sepele. Mereka mengaku sangat kecewa dengan tidak hadirnya Sekda, Hadi Wijono yang juga ketua Tim Anggaran Ekskutif. Kehadiran Wakil Bupati (Wabup) Rachmad tidak cukup mengobati kekecewaan para wakil rakyat. Mereka tetap ngotot agar pembahasan ditunda hingga Sekda bisa hadir.

Rasa kecewa terhadap Hadi Wijono tampaknya bukan hanya karena tidak hadir. Dari sejumlah pendapat yang terlontar di depan forum, mereka juga sangat sakit hati dengan pernyataan Sekda pada awal pembahasan penjelasan PPAS, Jumat (16/12), lalu. Saat itu, Hadi mengajak berhati-hati dalam penggunaan anggaran. Sebab, kegiatan jaring aspirasi masyarakat (jasmas) mendapat perhatian khusus dari kejaksaan. 

 

Keinginan anggota banggar dari FKB, FPDIP, FPP dan FPD untuk memending pembahasan PPAS sebenarnya sudah mendapat perlawanan sengit dari anggota FKN dan FKNU. Termasuk dari Hadi Priono, wakil Ketua DPRD dari FPD. Mereka juga ngotot pembahasan penjelasan PPAS dilanjutkan agar cepat selesai. Persoalan ketidakhadiran Sekda bukan masalah substansial yang harus dibesar-besarkan. Sebab, pembahasan PPAS tidak mensyaratkan kehadiran ketua Tim Anggaran. Namun, Ketua DPRD Zainiye tetap memutuskan menunda rapat lanjutan pembahasan PPAS. Sejumlah pihak yang melakukan interupsi, termasuk wabup tak dihiraukannya.

Drama yang diperankan para anggota dewan dan eksekutif dengan karakter ego kelompok lebih menonjol ini sepertinya masih terus berlanjut. Saya kurang bisa mengerti hati nurani para pemain drama yang jadi wakilnya rakyat itu. Tidakkah mereka menyadari kalau rakyat yang telah memilihnya itu sangat berharap banyak kepentingannya bisa diakomodasi. Salah satunya berharap agar pembangunan di daerah yang dibiayai APBD ini bisa berjalan dengan cepat dan optimal.

Beberapa program pembangunan yang dianggarkan dalam APBD 2012 antara lain pembangunan pasar Asembagus Rp 19 miliar dan pembangunan ruko jalan Jawa yang terbakar Rp 7,5 miliar. Juga program peemberdayaan rakyat miskin seperti jamkeskin sebesar Rp 6 miliar. Termasuk proyek untuk memacu pembangunan di desa melalui program alokasi dana desa (ADD) Rp 14,2 miliar dan tunjangan untuk aparatur desa Rp 13 miliar.

Dengan selalu tertundanya pengesahan APBD di Situbondo yang disebabkan ego partisan wakil rakyat ini, secara otomatis akan memengaruhi jalannya pembangunan. Mengingat, proyek pembangunan juga dibatasi oleh aturan dan waktu. Kalau waktu yang tersedia sangat dekat dengan berakhirnya tahun anggaran, secara otomatis tidak ada rekanan yang berani mengerjakan karena takut kena denda. Akibatnya, anggaran yang sudah diposting di APBD tidak terserap dan harus dikembalikan lagi ke kas daerah. Proyek pembangunan yang sudah disusun pun menjadi sia-sia. Pada akhirnya, masyarakat yang dirugikan.

Padahal, sumber APBD itu salah satunya berasal dari pajak dan retribusi yang dibayar rakyat. Kalau rakyat sudah merasa memenuhi kewajibannya lantas pengelola negeri ini belum merealisasikan program pembangunan, jangan salahkan kalau kemudian rakyat marah dan memboikot bayar pajak. Bahkan, yang lebih ekstrem lagi, kalau melihat perilaku wakilnya di legislatif yang ‘’terlalu serius’’ bermain drama, bisa jadi rakyat apatis. Salah satunya dilampiaskan dengan tidak mau menyalurkan aspirasi politiknya saat pemilu legislatif nanti.

Karena itu, kita berharap kepada anggota dewan yang terhormat untuk menanggalkan ego partisan ataupun kelompok, selanjutnya berpikir untuk membela kepentingan rakyat dan kemajuan daerah. Termasuk, membuang jauh-jauh kebiasaan melakukan kongkalikong bernuansa KKN ataupun deal-deal politik yang lain. Baik itu dengan sesama anggota dewan, eksekutif maupun dengan pihak lain. Semoga kali ini hati nurani anggota dewan benar-benar tersentuh dan mau berpihak pada kepentingan rakyat. (cho@jawapos.co.id)