Nyanyian Merdu Negeri Kaya Raya

Oleh: A. Choliq Baya

Bukan lautan hanya kolam susu

Kail dan jala cukup menghidupimu

Tiada badai tiada ombak kau temui

Ikan dan udang menghampiri dirimu

Orang bilang tanah kita tanah surga

Tongkat kayu dan batu jadi tanaman

SEBAIT untaian syair lagu yang pernah dipopulerkan kelompok musik legendaris Koes Ploes di atas, menggambarkan betapa suburnya tanah air kita. Seolah-olah kita tidak akan pernah kekurangan bahan pangan. Sebab, sumber daya alam negara kita memang cukup melimpah. Bahkan, hasil buminya tidak sekedar cukup untuk dinikmati oleh rakyat Indonesia saja, tetapi sampai diekspor ke negara lain.

Gambaran bumi Indonesia yang subur, damai dan rakyatnya akan hidup sejahtera juga tercermin dalam pepatah Jawa ‘’gemah ripah loh jinawi tata tentrem karta raharja’’. Bahkan, karena begitu melimpahnya kekayaan yang dimiliki oleh negara kita, sampai-sampai para pengelola negeri ini merelakan sumber daya alam (SDA) kita ‘’dikuras’’ oleh negara lain. Itu semua dikarenakan orang-orang kita ‘’malas’’ mengelolanya atau sengaja menyerahkan ke negara lain karena ada ‘’sesuatunya’’ atau bisa juga karena ‘’kebodohan’’ sumber daya manusia (SDM) kita. Wallahu ’alam bissawab.

Yang jelas, salah satu kekayaan negeri ini juga tersimpan di Bumi Blambangan Banyuwangi. Berdasarkan hasil riset majalah Warta Ekonomi, Banyuwangi masuk peringkat daerah terkaya tahun 2012. Dari 491 kabupaten/kota di Indonesia yang diteliti, 50 daerah ditetapkan sebagai yang terkaya. Dari jumlah itu, Banyuwangi menempati peringkat ke-11 sebagai daerah paling kaya di Indonesia. Dari Jatim sendiri, hanya lima daerah yang berhasil masuk dalam daftar kabupaten/kota terkaya. Selain Banyuwangi, ada Surabaya di ranking dua, di bawah Kabupaten Kutai yang berada di urutan teratas. Malang berada di peringkat 14, Sidoarjo 15 dan Sumenep 49.

Dalam riset itu, ada beberapa variable yang dinilai, meliputi daya tarik investasi (DTI), pendukung infrastruktur (PI), kualitas masyarakat (KM), dan ekonomi daerah (ED). Masing-masing variable itu memiliki indeks sendiri. Indeks DTI yang dimiliki Banyuwangi nilainya paling tinggi, yakni 3.750 dibandingkan Kabupaten Kutai yang nilainya 3.000 dan Surabaya di angka 2.750. Sedangkan Malang indeks DTI-nya 3.500 dan Sidoarjo 2.750. Berarti, Banyuwangi bisa dikatakan sebagai daerah di Indonesia yang paling diminati investor.

Ini agak berbeda dengan data yang dirilis Pemprov Jatim beberapa bulan lalu. Dimana Banyuwangi dinyatakan sebagai daerah paling diminati investor di urutan ketiga di antara 38 daerah di Jatim setelah Surabaya dan Sidoarjo. Padahal, tahun lalu Banyuwangi menempati urutan 30. Luar biasa lonjakannya. Begitu pula dengan realisasi investasi di daerah, juga mengalami kemajuan cukup pesat di banding daerah lain di Jatim. Dari urutan 36 pada tahun lalu, sekarang naik ke peringkat 7.

Dengan data-data hasil riset di atas, berarti minat investor untuk menggelontor uangnya di Banyuwangi sangat tinggi. Kenyataan ini tidak kita pungkiri, mengingat beberapa dekade terakhir ini banyak investor yang berminat maupun sudah masuk menanamkan modalnya di bumi berjuluk Sunrise of Java. Apalagi, Bupati Banyuwangi juga cukup aktif berpromosi ataupun menawarkan daerahnya kepada para investor.

Dengan potensi alam ‘’kaya raya’’ yang dimiliki Banyuwangi dan besarnya minat investor yang datang untuk ‘’mengekplorasi’’ sekaligus menggerakkan perekonomian di sini, harapan kita semua nantinya bisa semakin menyejahterakan rakyatnya. Sebab, akan menjadi tidak berarti manakala kekayaan alam yang dimiliki Bumi Blambangan hanya dibanggakan saja dan menjadi nyanyian merdu yang bisa meninabobokkan pemerintah maupun rakyatnya.

Beberapa langkah yang telah ditempuh oleh pemerintah untuk menggali segala potensi yang dimiliki daerah ini perlu kita apresiasi. Terutama upayanya dalam menarik minat para investor agar mempercepat penggalian segala potensi kekayaan yang ada di sini. Sehingga, imbasnya bisa mempercepat pergerakan roda perekonomian di Banyuwangi tercinta yang bisa membawa dampak bagi kesejahteraan warganya.

Karena penggalian potensi kekayaan ini bisa membawa implikasi yang sangat besar bagi kehidupan warga mendatang, maka semua pihak harus ikut peduli dan membantu mendorongnya. Selain itu, pemerintah juga tidak boleh melakukan diskriminasi terhadap investor. Misalnya, hanya investor bermodal besar dan dari luar daerah yang diutamakan, sedang investor lokal bermodal kecil dianaktirikan. Ini tidak boleh terjadi.

Kenapa hal ini harus saya kemukakan? Sebab, beberapa investor lokal banyak yang mengeluh dengan pelayanan yang diberikan pemerintah. Keluhan paling banyak dan paling menyolok adalah sulitnya memperoleh izin dalam segala aspek. Di samping yang juga banyak dikeluhkan, adanya permintaan ‘’uang siluman’’ alias biaya di luar ketentuan oleh oknum aparat negara. Terutama yang ada di kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT).

Keluhan ini sebenarnya sudah cukup lama terjadi. Anehnya, kuantitasnya kian hari terus meningkat, dan terus aman terkendali hingga sekarang. Rasanya sudah tak terhitung lagi para pengusaha yang mengeluh ke saya saat mengurus atau melengkapi dokumen perizinan untuk kegiatan usahanya. Baik menyampaikan secara langsung, via SMS maupun keluhan yang diungkap di jejaring sosial facebook.

Ada yang mengeluh untuk tinjau lapangan saja dimintai sampai puluhan juta. Begitu pula pengurusan dokumen seperti SIUP, TDP, IPPT, dan beberapa perizinan yang lain juga dikenai biaya. Padahal dalam peraturan daerah (Perda) tidak dikenai biaya alias gratis, anehnya tetap saja dimintai ‘’uang siluman’’. Karena sifatnya pungutan liar, tentu saja tanpa disertai kuitansi pembayaran. Dan, kalau tidak diberi, tentu pelayanannya menjadi lama. Bahkan, banyak yang khawatir tidak diproses.

Kalau kondisi seperti ini terus dibiarkan, tentu akan mengganggu proses pengembangan potensi kekayaan yang dimiliki Banyuwangi. Para pengusaha ataupun investor akan tidak tertarik lagi untuk mengembangkan usahanya di Banyuwangi. Dampaknya, tidak hanya pengusaha atau investor yang dirugikan, tapi rakyat Banyuwangi juga tidak bisa menikmati kekayaan daerahnya.

Akhirnya, kekayaan yang dimiliki daerah ini hanya menjadi cerita manis karena oknum-oknum abdi negara yang mendapat amanah berprilaku brengsek. Semoga setelah ini Banyuwangi ada perubahan yang lebih baik. (cho@jawapos.co.id)