Rabu, 23 April 2008

Gosip Jalanan

Mau tau gak mafia di Senayan
Kerjanya tukang buat peraturan
Bikin UUD ujung-ujungnya duit

UNTAIAN kalimat di atas merupakan penggalan dari syair lagu Gosip Jalanan yang biasa dinyanyikan grup band Slank. Lagu yang pernah dinyanyikan Slank saat kampanye antikorupsi di Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini, awal pekan kemarin dipermasalahkan oleh beberapa anggota DPR. Bahkan, beberapa wakil rakyat dari komisi IV meminta Badan Kehormatan (BK) DPR supaya menggugat personel Slank ke pengadilan.
Sebab, lagu itu dianggap telah melecehkan sekaligus merendahkan martabat dan eksistensi mereka. Wakil rakyat yang terhormat itu tidak terima bila tugas dan wewenang yang dilakukan selama ini seringkali disoroti dan dikait-kaitkan dengan duit, terutama dalam menggodok undang-undang. Artinya, kelancaran pembahasan peraturan atau undang-undang yang akan digolkan ataupun disahkan tak bisa lepas dari duit. Dengan kata lain, ada money (uang) apa yang dipesan bisa jadi honey (madu). Ada arta, pesanan bisa ditata. Ada fulus pembahasan kebijakan bisa berjalan mulus.
Itulah ‘’gosip jalanan’’ yang sering muncul ke telinga kita. Dan, gosip itu tidak hanya menyorot kepada anggota dewan yang ada di pusat saja, tapi juga di daerah. Apakah itu terkait dengan pembahasan peraturan daerah (Perda), proyek-proyek mercusuar, pembahsan dan persetujuan APBD, perubahan APBD dan lain sebagainya. Termasuk diantaranya kasus pemekaran Kota Mojokerto yang melibatkan anggota DPRD Kota dan Kabupaten Mojokerto.
Sehingga, beberapa anggota dewan ingin menepis gosip jalanan yang mungkin dianggap murahan. Mereka ingin menunjukkan bahwa salah satu tugas dan wewenang anggota dewan adalah menggodok peraturan. Karena itu sudah merupakan kewajiban dari tugasnya, maka etikanya tidak boleh mengharapkan sesuatu dari pihak manapun. Apalagi sampai meminta sesuatu kepada pihak lain, terutama pihak-pihak yang terkait dengan peraturan yang sedang digodok di parlemen. Baginya, yang namanya tali asih, bingkisan, uang lelah, uang hadir, uang kopi, uang dok, dan aneka macam ‘’santunan’’ dari pihak terkait, apalagi uang suap, haram hukumnya.
Kalau memang komitmen seperti itu yang ingin dikedepankan oleh para anggota dewan, ya baguslah. Rakyat pasti akan angkat jempol. Tidak hanya satu jempol, tapi bisa jadi empat jempol yang ada di tangan dan kaki akan diangkat semua sebagai bentuk apresiasi dan rasa hormat yang begitu dalam. Sayangnya, ‘’komitmen suci’’ itu banyak dinodai oleh anggota dewan sendiri. Dan, secara otomatis juga mencoreng anggota dewan lainnya yang memang benar-benar tetap bisa memegang ‘’komitmen suci’’ itu.
Sudah sering kali kita mendengar gosip jalanan tentang merosotnya kredibilitas dewan karena terkait UUD (ujung ujungnya duit). Seperti yang sudah saya utarakan di atas, mulai dari uang kopi dan lain-lain, yang menurut agama bersifat subhat, abu-abu atau remang-remang, sampai yang jelas-jelas dalam bentuk uang suap yang haram. Misalnya, dugaan adanya suap senilai Rp 31,5 miliar kepada anggota DPR RI agar mengamandemen UU Bank Indonesia dan menyelesaikan BLBI.
Ada pula uang dari pejabat Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) sebesar Rp 1,52 miliar yang diduga mengalir ke saku para anggota dewan sebagai kompensasi persetujuan kenaikan anggaran pembangunan gedung Bapeten. Masih banyak lagi yang pernah mencuat ke media, seperti dana untuk anggota dewan dari dana non bujeter Kementerian Kelautan dan Perikanan ketika masih dijabat Rokhmin Dahuri yang kini masuk bui. Ada pula dugaan pemberian uang pelicin dari pengusaha catering jemaah haji dan pemondokan haji kepada anggota dewan untuk bantuan negosiasi ke Depag agar perusahaannya mendapat job kontrak.
Yang paling baru, terungkap empat hari lalu. Seorang anggota DPR menerima uang suap dari Sekdakab Bintan Kepulauan Riau agar menyetujui perombakan fungsi hutan lindung menjadi kawasan kota dan industri. Tragisnya lagi, praktik penyuapan itu terendus dan tertangkap langsung KPK di Hotel Ritz Carlton Jakarta. Kini penyuap maupun yang disuap sedang dalam pemeriksaan lebih lanjut. Kabar terakhir, ada dugaan yang terindikasi suap tidak hanya satu anggota DPR saja, ada lagi dua orang dari fraksi yang berbeda. Bahkan, ada pengakuan terbaru, kalau beberapa anggota Komisi IV DPR RI saat melakukan kunjungan ke Bintan pada Januari 2008 lalu telah menerima gratifikasi dari pemkab setempat masing-masing Rp 30 juta.
Kenyataan seperti di atas, kerap kali terjadi. Saat melakukan kunjungan ke daerah, seringkali pemda memberi tali asih dalam bentuk barang atau uang dalam amplop kepada anggota dewan. Apalagi kalau akan ada proyek atau bantuan dana dari pusat yang akan dikucurkan ke daerah, biasanya amplop yang diberikan isinya lebih tebal. Dengan harapan, anggota dewan itu mau membantu mengegolkan atau melancarkan turunnya proyek atau bantuan itu.
Tengara maupun kenyataan yang bisa merusak reputasi dewan seperti beberapa kasus di atas itulah yang mungkin mengilhami Slank menciptakan lagu Gosip Jalanan. Anehnya, ada anggota dewan yang merah telinganya, tidak terima dengan sindiran lagu itu. Bahkan, mereka berniat menggugat Slank ke pengadilan. Namun, begitu besoknya ada anggota DPR yang tertangkap basah KPK karena menerima suap dari Sekdakab Bintan, akhirnya DPR mengurungkan rencana gugatannya. Sebab, kebenaran dari lagu Gosip Jalanan itu sudah dijawab sendiri oleh perbuatan tidak terpuji yang dilakukan oknum anggota DPR.
Beberapa kasus yang terungkap seperti di atas, bisa jadi hanyalah fenomena puncak gunung es. Artinya, masih banyak kasus serupa yang tidak terungkap. Atau sudah sedikit terkuak, tapi penyidikannya kurang serius atau ada yang dipetieskan karena adanya suap. Lain waktu, kasus itu bisa dibuka lagi kalau pimpinan atau aparat hukumnya ganti orang baru.
Ini jadi keprihatinan sekaligus jadi evaluasi untuk kali kesekian bagi para anggota dewan, para eksekutif, sekaligus aparat penegak keadilan. Meski KPK sekarang semakin runcing taringnya, anehnya tak membuat wakil rakyat kita atau para birokrat di eksekutif keder dalam menyiasati pelanggaran yang dilakukan. Sebab, beberapa diantara mereka masih ada yang serakah ingin menguasai uang negara. Caranya dengan mencari peluang atau cara lain untuk mengindar dari jeratan hukum.
Sekedar mengingatkan, kalau saat ini pelanggaran yang dilakukan tidak atau belum terendus oleh proses hukum, bukan berarti sudah aman. Apalagi, hukum yang ada sekarang banyak yang berlaku surut. Mungkin besok, lusa atau ketika para anggota dewan itu sudah pensiun, tidak tertutup kemungkinan akan dibuka lagi kasusnya. Itu berarti akan mengganggu masa tuanya, lebih-lebih bila harus dihabiskan di penjara sampai akhir hayat. Naudzubillahi min dzalik. (choliqbaya@gmail.com)

Program Kemiskinan

WARGA kelas bawah maupun kelas menengah ke atas, sudah sejak beberapa minggu ini dicekam kepanikan. Pasalnya, sumber energi utama untuk kompor di dapur supaya bisa ngebul, yaitu minyak tanah (mitan) atau elpiji, tiba-tiba menjadi langka di pasaran. Akibatnya, banyak ibu-ibu rumah tangga yang panik karena tidak bisa menyiapkan masakan untuk keluarganya. Sementara bila menggunakan energi listrik untuk memasak, diperlukan peralatan khusus yang harganya kebanyakan hanya bisa dijangkau warga masyarakat kelas menengah ke atas. Di samping itu, biaya yang dikeluarkan jauh lebih mahal dari pada memakai mitan atau elpiji.
Demi asap dapur agar tetap bisa ngebul, warga harus rela antri berjam-jam di pangkalan minyak tanah. Itupun, kalau barangnya ada. Terkadang, untuk menunggu pasokan mitan dari Pertamina, selaku penguasa tunggal monopoli BBM di negeri ini, jerigen kosong milik warga harus sudah antri sampai berhari-hari. Begitu pasokan datang, hanya dalam beberapa jam mitan sudah langsung ludes.
Kondisi hampir serupa juga menimpa para konsumen elpiji. Para ibu rumah tangga banyak yang kelimpungan untuk mendapatkan elpiji. Beberapa warga di Surabaya terpaksa harus antri panjang untuk bisa mendapatkan elpiji meski dengan harga yang cukup tinggi. Yakni Rp 70 ribu hingga Rp 80 ribu. Bahkan, di Jombang harga elpiji tembus sampai Rp 85 ribu. Padahal, harga yang direkomendasi Pertamina kepada agen ataupun SPBU cuma Rp 51 ribu. Anehnya elpiji masih tetap langka di pasaran.
Kemana larinya mitan dan elpiji yang katanya Pertamina sudah dipasok melebihi kapasitas biasanya? Langkah konkret dari pemerintah maupun wakil rakyat kita juga tidak terlihat. Akankah kepanikan dan penderitaan rakyat ini terus dibiarkan? Di sisi lain, rakyat juga menderita oleh naiknya harga kebutuhan pokok. Para ibu rumah tangga, mahasiswa, dan beberapa elemen masyarakat sudah tak tahan dengan penderitaan ini. Di beberapa daerah mereka ramai-ramai menggelar aksi demo minta pemerintah menurunkan harga kebutuhan pokok.
Sampai-sampai ada elemen mahasiswa di Jakarta yang membagi-bagikan beras kepada warga tak mampu sebagai bentuk sindiran kepada pemerintah yang tak berhasil menyejahterakan rakyatnya. Meski beras yang dibagi hanya satu kg untuk satu kepala keluarga (KK), warga rela antri dan berpanas ria di tengah sengatan terik matahari. Mereka berharap beras pemberian mahasiswa itu bisa mendatangkan berkah tersendiri. Sebab prosedurnya tidak berbelit-belit dan tidak ada penyunatan jatah seperti yang sering terjadi saat pembagian raskin.
Secara tidak langsung, fenomena langkanya mitan, elpiji, dan naiknya harga bahan kebutuhan pokok, telah menambah jumlah rakyat miskin di negeri kita. Aneka program untuk mengurangi penderitaan rakyat kecil maupun mengurangi jumlah penduduk miskin telah banyak dilakukan oleh pemerintah, tapi hasilnya belum signifikan. Padahal, dana yang digelontor cukup besar.
Misalnya, program konversi minyak tanah ke elpiji yang nantinya diharapkan bisa mengurangi subsidi BBM ke rakyat hingga kini belum tuntas. Untuk wilayah Jatim misalnya, programnya baru berlangsung di beberapa kota besar. Untuk Mojokerto dan Jombang masih belum tersentuh. Anehnya, program konversi belum berjalan, tapi pasokan mitan maupun elpiji sangat kurang hingga menyebabkan langka di pasaran.
Bagaimana bila mitan distop pemerintah dan seluruh warga sudah beralih memakai elpiji, tentu akan kacau balau kalau terjadi kelangkaan seperti sekarang. Padahal, program konversi mitan ke elpiji saat ini baru terjadi hanya di sebagian kecil daerah. Ini berarti strategi yang diterapkan pemerintah untuk menyukseskan program konversi ini sangat jauh dari harapan. Termasuk teknis pelaksanaannya di lapangan.
Terlebih lagi pemberian kompor gas dan tabung gas 3 kg secara gratis ke warga tak mampu itu, ternyata juga tidak sukses. Terbukti, beberapa warga di Surabaya ada yang menjual bantuan itu ke pihak lain. Alasannya, tak biasa memakai kompor gas sehingga takut meledak. Ini berarti sosialisasi yang dilakukan oleh petugas juga masih banyak yang belum mengena. Ditambah lagi juga tidak ada pengawasan ataupun sanksi kepada warga penerima bantuan bila sampai menjual barang bantuan itu.
Akankah program konversi mitan ke gas yang menelan dana triliunan rupiah ini akan amburadul? Harapan kita semua, tentu tidak. Hanya saja, pelaksanaan dari program itu harus benar-benar ditangani secara serius, teratur dan terarah dengan kesiapan dan perhitungan yang benar-benar matang. Termasuk petugas yang menyosialisasikan program ini dan pihak rekanan yang menyuplai kompor maupun tabung gasnya.
Kita tak ingin kasus program pengentasan kemiskinan dalam bentuk bantuan tunai langsung (BLT) seperti yang terjadi dua tahun lalu kembali terulang. Selain semakin banyak meningkatkan angka kemiskinan --karena banyak warga yang mengaku masuk kategori miskin agar dapat bantuan-- penyerahan BLT juga menelan beberapa korban. Banyak orang tua yang pingsan, bahkan tewas karena berdesak-desakan atau terinjak-injak saat menerima BLT. Sungguh mengenaskan.
Karena itu, penanganan program pengentasan kemiskinan dengan beraneka macam program, jangan sampai justru menyengsarakan mereka yang sudah miskin. Sebab, mereka sudah terlalu lama menderita, jangan tambah lagi penderitaannya. Tugas pemerintah beserta komponennya, harus bisa menyejahterakan kehidupan rakyatnya. Para pemimpin eksekutif maupun mereka yang ada di legislatif harus sering turun ke bawah, melihat langsung kondisi rakyatnya.
Ada hikmah yang bisa dicontoh dari kepemimpinan Umar bin Khattab saat menjadi kepala pemerintahan. Ketika sidak ke lapangan ia menemukan seorang ibu dengan tiga anaknya sedangkan kelaparan karena tidak ada bahan makanan yang bisa dimasak. Sampai-sampai si ibu berbohong kepada anaknya kalau sedang memasak makanan dalam kuali. Tapi, ketiga anaknya itu dipesan supaya tidak membuka kuali. Ditunggu cukup lama ternyata si ibu tidak kunjung membuka kuali yang ada di atas tungku. Sebab, isi kuali itu hanya air, tidak ada isi yang lain. Karena lelah menunggu, ketiga anaknya yang kelaparan itu akhirnya tertidur.
Mengetahui kondisi ini, hati Umar menjadi teriris. Ia merasa berdosa telah menelantarkan rakyatnya. Seketika itu juga, Umar bergegas menuju gudang makanan milik pemerintah. Diambilnya sekarung gandum dan dipikulnya sendiri untuk dibawa ke rumah seorang ibu dan tiga anaknya yang sedang kelaparan itu. Bahkan, Umar membantu memasakkan gandum. Setelah masak, ketiga anak yang tertidur itu dibangunkan untuk menikmati masakan. Si ibu itu tidak tahu kalau Umar itu seorang gubernur. Dia hanya berdoa semoga apa yang dilakukan Umar mendapat balasan berlipat ganda dari Yang Maha Kuasa. (choliqbaya@gmail.com)

Nilai Kepatutan

RAPAT di hotel sepertinya menjadi kebiasaan yang mengasyikkan bagi anggota dewan. Sudah beberapa kali anggota dewan kita, khususnya dari Kabupaten dan Kota Mojokerto menggelar rapat di hotel. Hotel yang dipilih pun kebanyakan berada di kawasan yang bernuansa sejuk seperti di Batu, Malang, Trawas dan Pandaan. Mereka rupanya ingin meneruskan ’’tradisi’’ lama yang sekarang sudah mulai ’’membudaya’’ atau mulai menjadi ’’tren’’. Sebab, tahun 2007 lalu, para wakil rakyat itu sudah beberapa kali menikmati nyamannya rapat di hotel. Selain sejuk dan banyak ’’pemandangan’’, mereka juga akan mendapatkan tambahan uang saku.
Tahun lalu, lewat rubrik ini, saya sudah mengkritisi ’’tradisi’’ yang tidak populis dan cenderung melukai perasaan rakyat. Khususnya rakyat yang sedang terhimpit ekonomi karena semakin mahalnya harga kebutuhan pokok. Ditambah lagi, perjuangan tak kenal lelah untuk antre mendapatkan minyak tanah ataupun elpiji. Namun, problematika dan jeritan rakyat kecil itu seolah hanya dianggap angin lalu.
Kepekaan dan kepedulian para anggota dewan terhadap nasib rakyatnya ini sepertinya sudah tak ada lagi. Terbukti, mereka tetap saja nekat menggelar rapat di hotel. Seharusnya, dewan bisa menghemat anggaran. Kalau perlu, anggaran untuk rapat di hotel itu bisa dialihkan untuk membantu meringankan beban rakyat dari himpitan ekonomi yang semakin mencekik.
Dewan jangan hanya bisa berteriak seolah-olah membela nasib rakyat kecil yang kesulitan mendapatkan minyak tanah, elpiji atau kebutuhan pokok yang harganya terus melambung. Namun, dia sendiri tidak bisa memberi contoh efisiensi dalam penggunaan anggaran yang bersumber dari uang rakyat. Justru, apa yang dilakukan dengan menggelar rapat di hotel, bisa jadi malah menyakiti perasaan rakyatnya.
Bahkan, ketika tradisi buruk rapat di hotel itu dikritik oleh salah satu aktivis LSM, wakil rakyat kita itu justru kebakaran jenggot. Mereka malah balik mempertanyakan komitmen yang mengritik. Anggota dewan itu mengaku tidak yakin kalau pengritik tidak akan melakukan rapat di hotel bila duduk menjadi anggota dewan.
Beberapa alasan pembenar kemudian dikemukakan oleh beberapa anggota dewan tentang digelarnya rapat membahas Laporan Keterangan dan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Mojokerto di Hotel Regent Park Malang. Di antaranya agar pembahasan LKPj itu bisa lebih maksimal. Sebab, udara di hotel itu cukup sejuk dan segar. Terlebih bila dilihat dari materi LKPj yang dibahas, diperlukan pencermatan serius. Apalagi, agenda rapat itu memang sudah dianggarkan dan itu juga tidak melanggar aturan.
Masih kata anggota dewan, kalau rapat itu digelar di kantor dewan, waktunya sangat terbatas. Misalnya pukul 09.00 sampai 14.00, selebihnya sudah tidak kuat lagi dilanjutkan. Dan, kebanyakan setelah lewat jam itu anggota dewan banyak yang pulang. Tapi, kalau rapat di hotel, bila tidak kuat, anggota dewan bisa masuk kamar untuk istirahat.
Menurut hemat saya, adalah kepongahan bila dewan mempersoalkan kritik konstruktif yang dilontarkan kepadanya. Apalagi peran LSM, termasuk media massa, memang salah satunya sebagai alat kontrol sosial. Wajar bila peran ataupun fungsi kontrol sosial itu dijalankan sepanjang sesuai dengan fakta. Jangan sampai ketidakterimaan kritik itu nantinya berimbas pada ketidaksimpatian rakyat yang lebih besar terhadap lembaga dewan. Ingat kasus lagu Gosip Jalanan dari Slank yang akan digugat DPR tapi dibatalkan sendiri.
Selain itu, yang juga harus disadari oleh dewan, tidak semuanya yang menurut aturan tidak dilarang bisa dengan seenaknya dilakukan. Ada hal-hal lain yang perlu juga dijadikan pertimbangan. Salah satunya adalah nilai kepatutan. Misalnya, apakah patut bila kondisi ekonomi rakyat terombang-ambing oleh persoalan melonjaknya harga kebutuhan bahan pokok, kesulitan mendapatkan minyak tanah dan elpiji, kemudian dewan rapat di hotel? Apalagi, rapat di hotel itu tidak digelar kali ini saja, tapi sudah beberapa kali. Bahkan, ada kesan hal itu akan menjadi tradisi.
Di satu sisi, masih ada tempat yang representatif untuk rapat. Apalagi, gedung dewan itu memang dirancang untuk tempat rapat anggota dewan. Kalau ada alasan rapat tidak bisa maksimal karena seringkali anggota dewan pulang sebelum pembahasan selesai, maka hal itu jangan salahkan tempatnya. Konsekuensi dari tugas sebagai pemegang amanat rakyat harus dikedepankan. Jangan hanya mau bayarannya tapi tugasnya tidak dijalankan dengan sepenuh hati.
Apalagi, kesejukan ruangan di gedung dewan juga tak kalah dengan di hotel. Yang agak beda mungkin hanya ’’pemandangannya’’. Tidak hanya pemandangan alam, tapi juga ’’pemandangan’’ yang lain. Kalau memang itu yang dicari, silakan pembaca sendiri yang menilai. Jangan sampai tempat atau suasana di gedung dewan dijadikan kambing hitam.
Termasuk komitmen sebagai anggota dewan yang peduli terhadap nasib rakyatnya juga perlu diperkuat lagi. Apalagi, bila pada pemilu mendatang masih ingin dipilih lagi sebagai anggota dewan oleh rakyat. Maka, kepedulian, komitmen dan sumbangsihnya kepada rakyat harus ditunjukkan, jangan sampai justru dipertanyakan. (choliqbaya@gmail.com)