Kamis, 20 September 2012

Selamat Datang Pesaing Merpati


Oleh:: A. Choliq Baya

HARI ini 20 September 2012, ada sejarah baru yang diukir di bandara Blimbingsari Banyuwangi. Yaitu, dimulainya penerbangan rute Blimbingsari Banyuwangi – Cengkareng Jakarta (BWW-CGK) via Juanda Surabaya (SUB) dan sebaliknya. Penambahan jadwal terbang ini dilayani oleh operator Wings Air yang merupakan anak perusahaan Lion Air. Dengan adanya operator penerbangan baru, berarti maskapai Merpati Nusantara yang sudah lebih dulu beroperasi, tidak lagi memonopoli jalur SUB-BWW dan sebaliknya.

Pemain baru Wings Air ini akan melayani penerbangan rute CGK-BWW pukul 06.50 WIB transit di Juanda Surabaya. Selanjutnya dari SUB-BWW take off pukul 9.30 WIB. Sebaliknya penerbangan dari BWW-CKG berangkat pukul 10.45 transit di SUB, kemudian dilanjut ke CKG. Tiket yang ditawarkan untuk masa promo BWW-SUB atau sebaliknya Rp 313 ribu dan tiket ekonomi Rp 379 ribu. Sedang jadwal penerbangan Merpati tidak ada perubahan. Rute SUB-BWW dilayani pukul 13.40 WIB dan rute sebaliknya BWW-SUB dilyani pukul 14.50 WIB.

Pesawat yang akan dioperasikan Wings Air berjenis ATR-72 seri 500 dengan kapasitas 72 kursi. Pesawat buatan Perancis ini memiliki seat lebih banyak dari pada pesawat MA-60 buatan Cina yang dioperasikan Merpati. Meski kapasitas penumpang dan barang lebih banyak, tapi runway (landasan pacu) yang dibutuhkan untuk take off maupun landing, tidak terlalu panjang. Runway bandara Blimbingsari yang panjangnya 1.400 meter sudah cukup. Sebab, bobot kosong pesawat ATR 72-500 ini hanya 12.950 kg. Sedang MA-60 yang kapasitas penumpangnya lebih sedikit, bobot kosongnya mencapai 13.700 kg.

Apalagi kenyataan yang ada selama ini, dari 60 seat yang tersedia di MA-60, pihak operator Merpati hanya berani mematok maksimal 44 seat yang bisa diisi. Mereka khawatir, pesawat tidak bisa terbang maksimal manakala diisi penuh. Anehnya, meski hanya diisi 44 penumpang, pihak operator tetap tidak mampu melayani penumpang secara maksimal. Buktinya, saat penerbangan dari Banyuwangi ke Surabaya pada Sabtu (8/9) lalu, pihak operator tak berani mengangkut barang penumpang ke dalam bagasi. Mereka lebih memilih mengangkut barang penumpang lewat jalur darat.

Kenyataan ini sungguh ironis. Bahkan, menurut saya sangat memalukan. Bagaimana bisa sampai terjadi penumpang dan barangnya dipisahkan. Penumpang sampai SUB hanya butuh waktu 40 menit, sedang barangnya diangkut lewat darat yang waktunya bisa sampai tujuh jam. Bagaimana nasib penumpang yang sudah membeli tiket dan akan melanjutkan perjalanan ke kota lain? Apakah mereka juga harus menunggu berjam-jam datangnya barang bagasi mereka yang diangkut via darat? Tentu realitas ini sangat lucu dan aneh.

Tak hanya itu, para penumpang sebelumnya juga sudah dibuat kecewa karena keberangkatan pesawat tertunda satu jam. Padahal, untuk menuju ke lapter Blimbingsari saat itu, sebagian besar penumpang dibuat repot karena harus berjibaku menerobos barisan peserta gerak jalan Rogojampi – Blimbingsari. Beberapa di antara mereka terpaksa harus oper naik ojek karena takut ketinggalan pesawat. Ternyata sesampainya di bandara Blimbingsari pesawatnya delay. Itupun masih ditambah lagi barang bawaan yang seharusnya diangkut dalam bagasi tak bisa terbang bersama mereka.

Soal delay saja, operator penerbangan yang sudah ada sering mengecewakan penumpang. Penundaan jam keberangkatan ternyata tidak hanya pada hitungan jam, tapi ada yang ditunda sampai besoknya. Seorang pemilik toko emas di Rogojampi mengaku beberapa kali tertunda perjalanannya ketika naik Merpati. Bahkan, saat terbang dari SUB-BWW yang seharusnya berangkat pukul 13.40 WIB, baru bisa diterbangkan besok paginya. Tak hanya itu, seringkali pesawat tidak beroperasi dengan alasan perbaikan secara mendadak tanpa ada pemberitahuan sebelumnya. Kondisi ini tentu membuat tidak nyaman penumpang.

Dengan hadirnya Wings Air, kini maskapai Merpati tidak lagi sendiri melayani penumpang dari bumi Blambangan ke kota Buaya maupun sebaliknya. Para penumpang juga ada alternatif pilihan dalam memanfaatkan transportasi udara. Mereka bisa menyesuaikan waktu yang dimiliki agar bisa berjalan lebih efisien. Selain itu, mereka juga bisa memilih dan membandingkan mana di antara kedua operator penerbangan itu yang pelayanannya sangat memuaskan.

Harapan kita, kedua operator penerbangan ini bisa saling berkompetisi untuk memberikan pelayanan terbaik kepada para penumpangnya. Apalagi, load factor (tingkat keterisian penumpang) rute BWW-SUB atau sebaliknya selama ini cukup bagus. Setiap kali penerbangan, kursinya hampir selalu terisi penuh atau rata-rata 80 persen. Ini tentu sangat prospektif untuk ukuran jalur penerbangan di bandara kecil seperti Blimbingsari.

Apalagi, sejak beroperasinya lapter Blimbingsari geliat perekonomian dan pihak luar yang berinvestasi di bumi bertajuk The Sunrise of Java ini naik cukup tinggi. Bahkan, ke depan diprediksi akan lebih banyak lagi orang dari luar Banyuwangi yang akan memanfaatkan jalur penerbangan ini. Hal ini seiring dengan mulai digarapnya akses infrastruktur menuju ke lokasi wisata andalan ke Gunung Ijen dan Pantai Plengkung. Juga, digelarnya even berkelas internasional seperti Banyuwangi Ethno Carnival (BEC) 2, Tour de Ijen dan rencana lomba surfing tingkat dunia di pantai Plengkung.

Untuk mengantisipasi itu semua, mulai tahun ini pemerintah juga akan menambah runway bandara Blimbingsari 500 meter. Sehingga, total panjangnya kalau sudah jadi mencapai 1900 meter. Dengan demikian, sangat memungkinkan untuk disinggahi pesawat dengan kapasitas penumpang dan barang yang lebih besar.  Selain itu, saat ini di bandara Blimbingsari juga sudah mulai dipasang airfield lighting system (ALS), yaitu lampu runway supaya bisa dipakai untuk penerbangan pada malam hari.

Dengan masuknya operator penerbangan baru disertai dengan penambahan runway dan pemasangan ALS, diharapkan bandara Blimbingsari makin ramai. Bila arus penumpang terus bertambah, operator penerbangan pasti akan menambah jadwal terbang maupun rute baru. Dampaknya, akan banyak keuntungan sekaligus kemajuan yang didapat oleh daerah ini. Termasuk juga berimbas pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Semoga. (cho@jawapos.co.id)

Kunker, Bimtek, Konsultasi, Studi Banding, atau Pelesir?


Oleh: A. Choliq Baya

PRESTASI anggota DPRD Banyuwangi dalam urusan menghabiskan anggaran untuk urusan perjalanan ke luar daerah cukup ‘’membanggakan’’. Selama tahun 2012 ini, hingga bulan Juli kemarin, tak kurang dari 17 agenda kunjungan keluar daerah telah dilakukan. Baik yang dikemas dengan nama agenda kunjungan kerja (kunker), bimbingan teknis (bimtek), studi banding, maupun konsultasi ke pemerintah pusat maupun provinsi.  Yang pasti, tak satupun agenda kegiatan keluar daerah itu yang diberi label ‘’pelesir’’ he… he...  he…

Apa kaitannya agenda keluar daerah dengan pelesir? Itu sekedar mengingatkan para wakil rakyat yang terhormat agar program kunker, bimtek, konsultasi dan sejenisnya tidak dibuat main-main atau disalahgunakan untuk tujuan tertentu. Sebab, tak jarang agenda seperti di atas lebih banyak dimanfaatkan untuk pelesir. Termasuk, ada juga yang berharap dari agenda itu selain bisa pelesir gratis juga untuk menambah pendapatan. Mengingat, dari kunjungan keluar daerah itu banyak fasilitas yang didapat. Mulai dari uang akomodasi, transportasi, uang makan, uang saku dan beberapa komponen lain.

Mengenai agenda pelesir eh kunker, kita berharap apa yang dilakukan oleh anggota DPRD Banyuwangi tidak seperti yang dilakukan anggota DPR RI. Sebab, beberapa waktu lalu agenda kunker atau studi banding DPR keluar negeri banyak mendapat sorotan sinis dari berbagai elemen masyarakat. Bahkan, beberapa agenda keluar negeri akhirnya ada yang dibatalkan. Penolakan juga datang dari para mahasiswa Indonesia yang kuliah di luar negeri. Mereka menganggap manfaat dari kunker ke luar negeri sangat kecil, justru hanya menghambur-hamburkan uang rakyat.

Terlebih lagi, setelah para anggota DPR yang tetap ngotot studi banding ke luar negeri ternyata kepergok para mahasiswa sedang berbelanja di mall. Beberapa anggota rombongan legislator diantaranya malah ada yang mengajak anggota keluarganya. Meski mereka beralasan biaya keluarganya yang ikut keluar negeri menggunakan anggaran pribadi, tetap saja kurang etis. Fakta ini menunjukkan kalau nuansa pelesir lebih mendominasi dibandingkan agenda utamanya. Tentu ini sangat menyakiti hati rakyat yang telah memilihnya agar bisa amanah dalam menjalankan tugas.

Bagaimana dengan yang dilakukan oleh wakil rakyat Banyuwangi? Tak ada salahnya rakyat mempertanyakan urgensi dan hasil yang didapat dari kunjungan keluar daerah. Pasalnya, selama ini kita tidak pernah tahu atau hasilnya tidak pernah terekspos di media. Termasuk, ngapain saja mereka di sana. Apakah benar-benar murni melakukan tugas, bersenang-senang, pelesir, bisnis, atau melakukan aktivitas lain? Segalanya bisa saja terjadi.

Kenapa saya harus mengkritisi masalah ini? Sebenarnya, sudah lama masalah ‘’prestasi’’ kunker dan sejenisnya ini ingin saya tulis. Apalagi, beberapa kali fenomena anggota dewan tugas keluar kota ini muncul di media massa. Hanya saja, saya kesulitan untuk mendapatkan data-data yang lebih detail, di luar berita yang sudah muncul di koran ini. Terutama terkait dengan apa saja fasilitas yang diterima anggota dewan dan apa yang riil dilakukan di luar daerah. Termasuk keterkaitan hasil kunker dengan kinerja yang dilakukan dewan.

Saya sudah minta bantuan wartawan koran ini untuk mencarikan data-data pelengkap yang saya inginkan. Tapi sampai sekarang tak kunjung dapat. Sepertinya, memang dikunci rapat agar tak terbongkar ke media. Sebab, sebelumnya sudah sempat terbongkar adanya kecurangan yang dilakukan oleh mereka. Yakni, para anggota dewan yang tidak ikut melakukan tugas keluar daerah tapi mengambil jatah uang sakunya. Ini sama saja dengan penipuan. Anehnya tidak ada sanksi yang diberikan kepada mereka karena uang yang ditilap sudah dikembalikan. Bagaimana kalau kasus itu tidak ketahuan? Mungkin ya bablas angine.

Bahkan, para wartawan yang ngepos di gedung DPRD Banyuwangi merasakan suasana yang kurang kondusif akhir-akhir ini. Terutama setelah berita agenda kunker yang kelewat sering ini muncul di media, baik cetak maupun elektronik. Bahkan, beberapa pimpinan dewan menjadi alergi kepada wartawan alias tidak mau komentar saat ditanya tentang hasil kunjungannya. Karena akses di birokrasi kantor wakil rakyat ini dianggap semakin tertutup akhirnya para wartawan memboikot tidak mau datang ke press–room DPRD Banyuwangi sejak Jumat lalu. Itu info dari wartawan Koran ini yang ngepos di sana.

Selain itu, saya juga sangat kesulitan untuk bisa mengakses produk apa saja yang telah dihasilkan oleh para wakil rakyat kita. Ketika saya buka situs resmi DPRD Banyuwangi yang masih menjadi bagian situs resminya Pemkab Banyuwangi, semua isinya tidak ada yang baru. Dari empat berita yang tampil di halaman depan, semuanya berita basi tahun 2011. Itupun tiga diantaranya bukan berita tentang aktivitas DPRD Banyuwangi, tapi berita tentang DPR RI. Ini menunjukkan kalau mereka sangat tidak peduli dengan teknologi informasi, tidak terbuka dan tidak butuh media massa. Padahal, banyak rakyat yang ingin tahu kinerja para wakilnya yang telah dipilih pada pemilu.

Meski akses untuk mendapatkan informasi di dewan cukup sulit, saya masih bisa mendapatkan sedikit data yang bisa dikaitkan dengan prestasi kinerja mereka. Diantaranya, dalam data program legislasi daerah (prolegda) 2012, ada 26 rencana peraturan daerah (raperda) yang harus dibahas untuk disyahkan menjadi perda. Masing-masing 14 raperda yang diusulkan eksekutif dan 12 raperda inisiatif (usulan legislatif). Hingga pertengahan tahun ini yang sudah dibahas baru separuh raperda dari eksekutif saja. Sedangkan raperda inisitaif belum ada satupun yang dibahas.

Dari situ saja sudah bisa dilihat kinerja sebenarnya dari para wakil rakyat kita. Kenapa raperda dari eksekutif saja yang dibahas? Konon kabarnya karena selalu terkait dengan tambahan pendapatan. Sebab, setiap pengesahan raperda menjadi perda yang diusulkan oleh eksekutif biasanya selalu ada uang dok yang diterima anggota dewan. Sedang pengesahan raperda inisiatif menjadi perda belum tentu ada uang doknya. Padahal, pembahasan raperda itu memang sduah tugas dewan.

Kalau melihat kinerja wakilnya seperti ini, rakyat yang cerdas tentu akan mengkaji kembali dukungannya. Termasuk, akan mempertimbangkan lagi pilihannya dalam pemilu legislatif mendatang. Agar imej buruk itu tidak terus melebar, dewan harus lebih membuka diri. Memahami pentingnya manfaat teknologi informasi sebagai sarana untuk menyosialisasikan kinerjanya ke masyarakat luas. Termasuk, mengurangi kebiasaan-kebiasaan aji mumpung untuk mempertebal kantongnya.

Semoga, ke depan kinerja wakil rakyat kita bisa lebih baik dan selalu membawa kemaslahatan bagi rakyat Banyuwangi. (cho@jawapos.co.id)

Minggu, 02 September 2012

Nyanyian Merdu Negeri Kaya Raya


Oleh: A. Choliq Baya

Bukan lautan hanya kolam susu
Kail dan jala cukup menghidupimu
Tiada badai tiada ombak kau temui
Ikan dan udang menghampiri dirimu
Orang bilang tanah kita tanah surga
Tongkat kayu dan batu jadi tanaman

SEBAIT untaian syair lagu yang pernah dipopulerkan kelompok musik legendaris Koes Ploes di atas, menggambarkan betapa suburnya tanah air kita. Seolah-olah kita tidak akan pernah kekurangan bahan pangan. Sebab, sumber daya alam negara kita memang cukup melimpah. Bahkan, hasil buminya tidak sekedar cukup untuk dinikmati oleh rakyat Indonesia saja, tetapi sampai diekspor ke negara lain.

Gambaran bumi Indonesia yang subur, damai dan rakyatnya akan hidup sejahtera juga tercermin dalam pepatah Jawa ‘’gemah ripah loh jinawi tata tentrem karta raharja’’. Bahkan, karena begitu melimpahnya kekayaan yang dimiliki oleh negara kita, sampai-sampai para pengelola negeri ini merelakan sumber daya alam (SDA) kita ‘’dikuras’’ oleh negara lain. Itu semua dikarenakan orang-orang kita ‘’malas’’ mengelolanya atau sengaja menyerahkan ke negara lain karena ada ‘’sesuatunya’’ atau bisa juga karena ‘’kebodohan’’ sumber daya manusia (SDM) kita. Wallahu ’alam bissawab.

Yang jelas, salah satu kekayaan negeri ini juga tersimpan di Bumi Blambangan Banyuwangi. Berdasarkan hasil riset majalah Warta Ekonomi, Banyuwangi masuk peringkat daerah terkaya tahun 2012. Dari 491 kabupaten/kota di Indonesia yang diteliti, 50 daerah ditetapkan sebagai yang terkaya. Dari jumlah itu, Banyuwangi menempati peringkat ke-11 sebagai daerah paling kaya di Indonesia. Dari Jatim sendiri, hanya lima daerah yang berhasil masuk dalam daftar kabupaten/kota terkaya. Selain Banyuwangi, ada Surabaya di ranking dua, di bawah Kabupaten Kutai yang berada di urutan teratas. Malang berada di peringkat 14, Sidoarjo 15 dan Sumenep 49.

Dalam riset itu, ada beberapa variable yang dinilai, meliputi daya tarik investasi (DTI), pendukung infrastruktur (PI), kualitas masyarakat (KM), dan ekonomi daerah (ED). Masing-masing variable itu memiliki indeks sendiri. Indeks DTI yang dimiliki Banyuwangi nilainya paling tinggi, yakni 3.750 dibandingkan Kabupaten Kutai yang nilainya 3.000 dan Surabaya di angka 2.750. Sedangkan Malang indeks DTI-nya 3.500 dan Sidoarjo 2.750. Berarti, Banyuwangi bisa dikatakan sebagai daerah di Indonesia yang paling diminati investor.

Ini agak berbeda dengan data yang dirilis Pemprov Jatim beberapa bulan lalu. Dimana Banyuwangi dinyatakan sebagai daerah paling diminati investor di urutan ketiga di antara 38 daerah di Jatim setelah Surabaya dan Sidoarjo. Padahal, tahun lalu Banyuwangi menempati urutan 30. Luar biasa lonjakannya. Begitu pula dengan realisasi investasi di daerah, juga mengalami kemajuan cukup pesat di banding daerah lain di Jatim. Dari urutan 36 pada tahun lalu, sekarang naik ke peringkat 7.

Dengan data-data hasil riset di atas, berarti minat investor untuk menggelontor uangnya di Banyuwangi sangat tinggi. Kenyataan ini tidak kita pungkiri, mengingat beberapa dekade terakhir ini banyak investor yang berminat maupun sudah masuk menanamkan modalnya di bumi berjuluk Sunrise of Java. Apalagi, Bupati Banyuwangi juga cukup aktif berpromosi ataupun menawarkan daerahnya kepada para investor.

Dengan potensi alam ‘’kaya raya’’ yang dimiliki Banyuwangi dan besarnya minat investor yang datang untuk ‘’mengekplorasi’’ sekaligus menggerakkan perekonomian di sini, harapan kita semua nantinya bisa semakin menyejahterakan rakyatnya. Sebab, akan menjadi tidak berarti manakala kekayaan alam yang dimiliki Bumi Blambangan hanya dibanggakan saja dan menjadi nyanyian merdu yang bisa meninabobokkan pemerintah maupun rakyatnya.

Beberapa langkah yang telah ditempuh oleh pemerintah untuk menggali segala potensi yang dimiliki daerah ini perlu kita apresiasi. Terutama upayanya dalam menarik minat para investor agar mempercepat penggalian segala potensi kekayaan yang ada di sini. Sehingga, imbasnya bisa mempercepat pergerakan roda perekonomian di Banyuwangi tercinta yang bisa membawa dampak bagi kesejahteraan warganya.

Karena penggalian potensi kekayaan ini bisa membawa implikasi yang sangat besar bagi kehidupan warga mendatang, maka semua pihak harus ikut peduli dan membantu mendorongnya. Selain itu, pemerintah juga tidak boleh melakukan diskriminasi terhadap investor. Misalnya, hanya investor bermodal besar dan dari luar daerah yang diutamakan, sedang investor lokal bermodal kecil dianaktirikan. Ini tidak boleh terjadi.

Kenapa hal ini harus saya kemukakan? Sebab, beberapa investor lokal banyak yang mengeluh dengan pelayanan yang diberikan pemerintah. Keluhan paling banyak dan paling menyolok adalah sulitnya memperoleh izin dalam segala aspek. Di samping yang juga banyak dikeluhkan, adanya permintaan ‘’uang siluman’’ alias biaya di luar ketentuan oleh oknum aparat negara. Terutama yang ada di kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT).

Keluhan ini sebenarnya sudah cukup lama terjadi. Anehnya, kuantitasnya kian hari terus meningkat, dan terus aman terkendali hingga sekarang. Rasanya sudah tak terhitung lagi para pengusaha yang mengeluh ke saya saat mengurus atau melengkapi dokumen perizinan untuk kegiatan usahanya. Baik menyampaikan secara langsung, via SMS maupun keluhan yang diungkap di jejaring sosial facebook.

Ada yang mengeluh untuk tinjau lapangan saja dimintai sampai puluhan juta. Begitu pula pengurusan dokumen seperti SIUP, TDP, IPPT, dan beberapa perizinan yang lain juga dikenai biaya. Padahal dalam peraturan daerah (Perda) tidak dikenai biaya alias gratis, anehnya tetap saja dimintai ‘’uang siluman’’. Karena sifatnya pungutan liar, tentu saja tanpa disertai kuitansi pembayaran. Dan, kalau tidak diberi, tentu pelayanannya menjadi lama. Bahkan, banyak yang khawatir tidak diproses.

Kalau kondisi seperti ini terus dibiarkan, tentu akan mengganggu proses pengembangan potensi kekayaan yang dimiliki Banyuwangi. Para pengusaha ataupun investor akan tidak tertarik lagi untuk mengembangkan usahanya di Banyuwangi. Dampaknya, tidak hanya pengusaha atau investor yang dirugikan, tapi rakyat Banyuwangi juga tidak bisa menikmati kekayaan daerahnya.

Akhirnya, kekayaan yang dimiliki daerah ini hanya menjadi cerita manis karena oknum-oknum abdi negara yang mendapat amanah berprilaku brengsek. Semoga setelah ini Banyuwangi ada perubahan yang lebih baik. (cho@jawapos.co.id)

Angpao Lebaran yang Mencerdaskan


Oleh A. Choliq Baya

SUDAH menjadi tradisi di tengah-tengah masyarakat, setiap Lebaran ada agenda silaturahmi; mendatangi sanak-keluarga, kerabat, tetangga, dan handai-tolan. Tradisi yang banyak berkembang di Jawa ini sering disebut dengan unjung-unjung. Sementara itu, di kalangan pejabat pemerintah atau di beberapa instansi, silaturahmi ini lebih dikenal dengan istilah open house. Biasanya, dilakukan di kediaman pejabat, pimpinan instansi, dan kantor. Tujuannya, selain saling bermaafan juga untuk lebih mendekatkan diri antara pimpinan dan rakyatnya maupun dengan anak buah dan keluarganya.

Acara unjung-unjung atau open house ini biasanya dilakukan setelah salat Id. Umumnya, silaturahmi ini dikemas dengan agenda lain, seperti reuni atau temu kangen dan pertemuan bani (keluarga besar). Yang menarik, pihak yang didatangi kerap memberi angpao kepada anak-anak. Nilainya tentu saja disesuaikan kemampuan. Meski demikian, angpao bukanlah suatu keharusan mengingat tidak semua orang bisa melakukan.

Karena itu, Lebaran juga menjadi ‘’pestanya’’ anak-anak setelah menjalani puasa Ramadan maupun belajar menjalani ibadah puasa. Saya sebut ‘’pesta’’ karena anak-anak banyak yang bergembira ria dengan membawa banyak uang baru yang didapat dari hasil unjung-unjung dan ikut open house orang tuanya. Sayang, uang itu banyak yang tidak termanfaatkan dengan benar, karena orang tua kurang kontrol.

Ada yang digunakan membeli jajanan kurang sehat, membeli mainan yang tidak memiliki nilai edukasi, dan membeli kebutuhan lain-lain yang tak ada nilai manfaatnya. Tentu hal itu sangat disayangkan. Apalagi, pasca Lebaran biasanya banyak anak-anak yang terserang radang tenggorokan karena memakan jajanan yang tidak sehat. Sebab, kecenderungan anak-anak kalau sudah memegang uang, pasti ingin membeli sesuatu yang menjadi kesukaannya. Kalau orang tua lengah, itu bisa membahayakan sang anak.

Ada langkah bijak dan edukatif yang bisa dijadikan solusi terkait angpao Lebaran. Apa itu? Salah satunya memberi angpao kepada anak-anak dalam bentuk buku bacaan. Solusi ini beberapa waktu lalu pernah disampaikan salah seorang teman yang sangat peduli dengan perkembangan anak. Teman saya yang ahli mengelola manajemen rumah sakit itu pun berencana menerapkan itu pada Lebaran ini. Menarik juga, kata saya. Sekarang, dia pun tengah berburu buku yang cocok diberikan kepada anak-anak.

Lebaran sebelumnya, rekan saya tersebut juga memberi angpao Lebaran kepada anak-anak dalam bentuk yang cukup inspiratif dan motivatif, yaitu berupa celengan dengan sejumlah uang di dalamnya. Tujuannya, agar angpao Lebaran bisa langsung ditabung di celengan itu. Nah, jika ada keperluan mendesak, tentu uang itu bisa dimanfaatkan. Ini pelajaran berhemat sekaligus edukasi dalam mengelola uang.

Angpao Lebaran dalam bentuk buku bacaan, manfaatnya juga tak kalah mulia. Salah satu tujuannya adalah agar anak-anak tidak konsumtif sekaligus menghindarkan diri mereka dari kebiasaan membeli jajanan yang tidak sehat. Bahkan, solusi ini memiliki nilai edukasi yang cukup tinggi, karena memotivasi anak gemar membaca sekaligus meningkatkan pengetahuan alias menambah ilmu.  Dengan kata lain, model angpao Lebaran seperti ini bisa mencerdaskan anak-anak.

Selain angpao, bingkisan Lebaran yang biasanya dalam bentuk parcel berisi makanan dan minuman (mamin) seharusnya juga dipertimbangkan manfaatnya bagi yang menerima. Memang, parcel yang beredar beberapa tahun belakangan sudah tidak mutlak dalam bentuk mamin. Ada yang berupa perangkat busana ibadah, tea set, tempat kue, elektronik, perlengkapan tempat tidur, maupun produk hasil usaha si pemberi parcel. Termasuk, ada juga parcel yang berisi buku-buku bacaan.

Barang kali ada angpao dan parcel dalam bentuk lain yang bisa menginspirasi dan memotivasi si penerima agar lebih dinamis dan produktif dalam menjalani kehidupan, menurut saya itu akan lebih baik. Apalagi, bila bisa menggairahkan iklim usaha, sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan penerima di masa mendatang. Sehingga, mereka tidak sekadar menerima apa adanya, tapi ada nilai tambah bagi masa depannya.

Pertanyaannya, sudah sesuaikah semua pemberian itu? Termasuk pemberian zakat dan sedekah dalam bentuk uang kepada yang berhak menerima? Ini yang perlu dikaji sekaligus menjadi perhatian kita bersama. Itu semua dimaksudkan agar apa yang kita berikan tidak salah sasaran dan benar-benar membawa manfaat bagi penerima. Termasuk membawa manfaat bagi kemajuan negeri ini di masa mendatang. Wallahu a’lam bissawab. (cho@jawapos.co.id)

Memupuk Semangat Kebangsaan Lewat Pungli


Oleh: A. Choliq Baya

MENJELANG peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus atau yang dikenal dengan Agustusan, beberapa instansi biasanya banyak menggelar kegiatan. Umumnya kegiatan Agustusan dikoordinir atau diprakarsai oleh instansi pemerintah. Bahkan, di Banyuwangi sudah menjadi tradisi, setiap kecamatan selalu menggelar kegiatan dalam menyambut hari bersejarah bagi bangsa Indonesia ini. Kegiatan rutinnya antara lain upacara bendera, resepsi dan renungan ulang tahun kemerdekaan. Selain itu, banyak juga yang menambah dengan aneka lomba, terutama yang paling umum adalah lomba baris berbaris dengan melibatkan pelajar dari berbagai sekolah.

Menyambut hari ulang tahun (HUT) ke-67 Kemerdekaan RI kali ini juga tetap semarak meski jatuh pada bulan Ramadan. Bahkan, sebelum bulan penuh berkah ini datang, beberapa kecamatan sepertinya juga sudah ada yang memulai menggelar lomba baris berbaris. Hal itu bisa diketahui dari banyaknya barisan pelajar yang memenuhi beberapa jalan utama saat saya melakukan perjalanan dari Banyuwangi ke Jember. Ada yang masih dalam taraf latihan ada juga yang sudah berlaga dalam lomba baris berbaris karena pesertanya sudah memakai nomor dada.

Di sela hiruk pikuknya kegiatan menyambut HUT kemerdekaan itu, ternyata terselip berita kurang menggembirakan. Diantaranya pihak penyelenggara kegiatan, memanfaatkan momen itu untuk melakukan pungutan atau tarikan kepada warga, pemilik toko atau badan usaha maupun instansi. Dalihnya, untuk menyemarakkan ataupun mensukseskan kegiatan Agustusan yang bertujuan memupuk rasa persatuan dan kesatuan bangsa.

Sorotan tajam adanya pungutan Agustusan itu muncul di Kecamatan Genteng. Warga di kecamatan paling dinamis di Banyuwangi itu mengeluh dengan pungutan yang dilakukan oleh aparat kecamatan yang dinilai sedikit memaksa. Untuk pemilik toko misalnya ditarik pungutan Rp 100 ribu, sedangkan untuk kantor desa dan perkantoran ditarik Rp 500 ribu. Tak hanya itu, para siswa sekolah kabarnya juga dikenai tarikan juga. Siswa SD dikenakan tarikan Rp 2.000 dan siswa SMA ditarik Rp 15.000.

Itu informasi awal yang masuk ke telinga salah satu anggota DPRD Banyuwangi. Dengan jumlah toko, perkantoran dan siswa sekolah yang cukup banyak, tentu hasilnya juga sangat besar kalau memang bisa terealisir semua. Apakah harus seperti itu caranya? Kalau kenyataan ini ternyata memberatkan warga, maka tak salah kalau anggota dewan berinisiatif menggelar hearing dengan pihak-pihak yang melakukan pungutan tanpa adanya dasar hukum yang jelas.

Apalagi, pungutan yang sangat memberatkan warga ini saya yakin tidak hanya terjadi di Kecamatan Genteng, tapi juga di kecamatan lain. Salah satu bukti konkret yang saya pegang adalah tarikan serupa dari Kecamatan Kalipuro. Suratnya resmi berkop dan berstempel dengan tanda tangan camat dan ketua panitia HUT ke-67 Kemerdekaan RI. Sebagian permintaan yang diajukan isinya tak terlalu berbeda jauh dengan temuan anggota dewan di Kecamatan Genteng. 

Dalam surat resmi itu disebutkan, untuk menggelar peringatan Agustusan, pihak kecamatan menggelar beberapa kegiatan antara lain berbagai lomba yang melibatkan anak didik dan warga masyarakat, lomba antar desa dan kelurahan, upacara bendera dan malam resepsi. Untuk semua acara itu memerlukan biaya Rp 42.800.000. Karena itu, pihak panitia mohon keikhlasan dan ketulusan berbagai pihak untuk berpartisipasi. Tapi anehnya, meski ada kata-kata ikhlas, panitia mematok tarikan sebesar Rp 500.000.

Mungkin patokan dengan jumlah tertentu itulah yang membuat warga keberatan. Apalagi, tarikan itu tidak ada dasar hukumnya, sehingga bisa disebut pungutan liar. Apalagi dalam surat itu juga tidak ada rincian pemakaian anggaran, hanya disebut biaya totalnya saja. Saya yakin, seusai acara digelar, pihak panitia juga tidak akan memberikan rincian pemakaian dana yang telah diterima kepada para donatur.

Pungutan-pungutan yang tidak memiliki landasan hukum seperti di atas memang banyak dilakukan instansi pemerintah. Bahkan, praktiknya banyak yang lebih liar, selain tidak ada dasar hukumnya juga tidak disertai surat resmi alias meminta atau memungut langsung kepada warga. Terutama yang dilakukan oleh oknum-oknum birokrat yang berdinas di instansi pelayanan publik, khususnya yang berkategori ‘’basah’’. Seperti di kelurahan, kecamatan, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT), Dispenda, Dispenduk Capil, Dinas PU Pengairan, Dinas PU Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang, Dinas Pendidikan, Bappeda, Badan Pertanahan, Samsat, Kantor Pelayanan Pajak, dan masih banyak lagi.

Instansi-instansi di atas yang cukup rawan dijadikan ajang praktik untuk melakukan pungli. Modusnya, ada yang menarik secara terang-terangan, ada yang dengan dalih untuk biaya ketik, komisi, uang lelah, uang terima kasih, uang kopi, biaya administrasi, biaya pengurusan, biaya tinjau lapangan, biaya ukur, dan lain sebagainya. Padahal, dalam aturan resminya biaya-biaya itu tidak ada. Selain itu, juga ada yang memanfaatkan momen-momen tertentu seperti peringatan Agustusan, tahun baru Islam, hari Pendidikan Nasional, hari Bayangkara, hari ABRI dan lain-lain untuk melakukan penarikan pungutan.

Tarikan-tarikan untuk momen-momen tertentu itu masih bisa diterima dan ditoleransi manakala berdasarkan hasil musyawarah bersama. Misalnya tarikan yang dilakukan kepada warga di lingkungan rukun tetangga (RT) untuk kegiatan Agustusan ataupun kegiatan lain. Jadi, tidak membuat keputusan sendiri terus melakukan kepada warganya, apalagi dengan mematok tarikan dengan nilai yang cukup besar.

Agar kebiasaan seperti ini tidak terus berlanjut, perlu ada langkah-langkah preventif. Pertama, bupati sebagai kepala daerah harus berani mengambil langkah tegas untuk melarang sekaligus memberikan sanksi kepada aparatnya yang melakukan pungli. Kedua, DPRD bisa menggelar hearing dengan instansi terkait bila sudah ada laporan yang telah merugikan ataupun meresahkan warga.

Ketiga, warga atau elemen masyarakat harus berani menolak bila dikenai atau diminta pungutan liar di luar ketentuan. Keempat, warga harus berani melaporkan ke atasan instansi yang bersangkutan, kalau perlu ke aparat penegak hukum bila mengetahui adanya pungutan liar yang merugikan masyarakat ataupun negara.

Dengan langkah-langkah di atas, kita berharap birokrasi di Banyuwangi akan terbebas dari praktik-praktik kotor pungli. Kita semua tentu tidak ingin bila upaya menumbuhkan semangat kebangsaan dilakukan dengan cara tidak terpuji. Yaitu dengan menyuburkan budaya praktik pungli. Tentu ini sangat bertolak belakang dengan misi yang diemban. Wallahu ‘alam bissawab. (cho@jawapos.co.id)

Praktik Kotor di Instansi Pelayanan Publik


Oleh: A. Choliq Baya

LAYANAN publik yang diberikan oleh instansi pemerintah selama ini banyak dinilai kurang memuaskan. Selain lambat, petugas yang melayani juga terkesan kurang ramah. Bahkan, tak jarang dari mereka yang cerewet. Ada pula yang mengulur-ulur waktu, atau bahkan layanan terhadap masyarakat tak langsung diselesaikan manakala tidak disertai dengan ‘’salam tempel’’. Dan, masih banyak lagi model ‘’permainan’’ para aparatur negara yang tidak sesuai aturan dan mekanisme yang berlaku.

Contoh konkret, di beberapa kantor pusat pelayanan masyarakat biasanya sudah dipajang prosedur pelayanan yang harus dilalui. Termasuk, kelengkapan persyaratan dan besarnya tarif atau biaya yang dibebankan. Biasanya aturan seperti itu terpampang di kantor Samsat, Badan Pertanahan nasional (BPN), Perusahaan Listrik Negara (PLN), Telkom, perbankan, kantor pajak, pengadilan, Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda), kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT), Dinas Perhubungan (Dishub), Dinas kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil), dan masih banyak lagi. Tapi sayangnya, aturan itu lebih banyak menjadi pajangan belaka.

Pasalnya, betapa banyak petugas yang masih ‘’bermain api’’ dalam menjalankan tugasnya. Urusan mudah bisa dibuat menjadi berbelit-belit dan memakan waktu yang cukup lama. Tak hanya itu, seringkali kita juga harus mengeluarkan uang tambahan di luar ketentuan yang ada. Apakah itu memang dari keinginan kita sendiri untuk memberi tambahan uang agar urusan bisa dipermudah dan dipercepat. Atau, memang itu permintaan secara langsung dari oknum petugas tanpa ada rasa malu.

Selain saya pernah menemui sendiri kenyataan seperti di atas, banyak pula kolega yang mengadu ke saya. Seperti ketika mengurus surat-surat tanah di BPN, mengurus perizinan ke KPPT, perpanjangan STNK ke Samsat, uji KIR di Dishub, mengerjakan proyek di Dinas Pengairan, dan masih banyak lagi. Modus pungutan yang diberlakukan tidak hanya dengan cara halus tapi banyak yang dilakukan secara terang-terangan alias tanpa tedeng aling-aling. Sepertinya ini sudah menjadi budaya, anehnya pejabat tingginya diam saja. Padahal, suara-suara adanya penyelewengan itu bunyinya sudah cukup santer.

Para oknum itu seolah tidak pernah belajar dan memperbaiki diri dengan kasus-kasus penyelewenagan yang berhasil dibongkar aparat penegak hukum. Termasuk juga tak jera dengan kasus-kasus suap atau korupsi yang tertangkap langsung oleh petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Buktinya, mereka yang tertangkap tangan melakukan penyelewengan atau pelanggaran hukum terus bertambah. Bahkan, nilai kerugian yang diderita negara juga bertambah besar. Bagaimana dengan yang tidak ketahuan atau tidak terjangkau aparat penegak hukum? Pasti jumlahnya juga banyak.

Sepertinya, korupsi dan suap sudah menjadi euforia di negeri kita, beberapa pejabat eksekutif, legislatif maupun yudikatif seolah sudah tidak punya rasa malu lagi menggarong uang negara. Dan, itu tidak hanya terjadi di tingkat pusat. Di daerahpun perilaku aparat kita juga sami mawon. Sangat  ironis, bila ada pejabat pemerintah dengan gagah mengumandangkan brantas korupsi, memberdayakan rakyat miskin, pengurusan izin dipermudah dan cepat agar investor masuk, dan slogan lips service lainnya, tapi membiarkan praktik-praktik kotor seperti di atas.

Selain itu, ada lagi pelayanan publik di instansi pemerintah yang perlu diperbaiki, yaitu dari sisi etitude sumber daya manusia (SDM)-nya. Sebab, banyak aparat pemerintah yang menjadi pelayan masyarakat menunjukkan sikap kurang ramah. Mulai dari menampakkan wajah cemberut, ketus, cerewet atau sikapnya kurang familier, ditambah lagi layanan yang diberikan tidak memuaskan, masyarakat pasti kecewa berat. Apalagi bila ada warga yang mempertanyakan, para pegawai itu digaji dengan uang rakyat, kenapa sikapnya tidak merakyat.

Karena itu, saya sangat mengapresiasi bila kondisi buruk seperti ini sudah ada pimpinan instansi yang menyadarinya. Apalagi berupaya melakukan perbaikan sebagaimana telah ditunjukkan oleh RSUD Blambangan Banyuwangi. Dua hari lalu direktur rumah sakit ini telah memulai tekad dan komitmennya bersama para karyawan untuk memperbaiki layanan dengan me-launching budaya RSS (Ramah Senyum Salam). Meski program itu di rumah sakit swasta bukan merupakan sesuatu yang baru, tapi di RS milik pemerintah ini bisa membangkitkan motivasi baru bagi para karyawannya. Apalagi, bila program ini senantiasa dipatau, diberi reward and punishment bagi pelakunya. Insya Allah akan ada nilai tambah dan kemajuan yang bakal didapat.

Saya berharap, instansi pelayanan publik milik pemerintah yang lain juga terus berbenah meningkatkan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Meskipun, hal itu sudah menjadi tugas pokok yang memang harus dijalankan. Sebab, salah satu tugas aparat pemerintah adalah melayani kebutuhan warganya. Dan, pelayanan publik itu seharusnya masuk agenda prioritas. Mengingat, di banyak negara maju, pelayanan publik mendapat prioritas utama. Bahkan, kalau pelayanan publik itu tidak memuaskan, warga bisa menggugat secara hukum ke pengadilan.

Bagaimana kalau aparat pelayanan publik tidak mau menjalankan tugasnya dengan baik? Kita bisa melaporkannya kepada Komisi Pelayanan Publik. Sebab, hukum bisa menjerat mereka manakala mereka lalai, sengaja mengulur-ulur waktu, mempermainkan, atau menarik pungutan di luar ketentuan. Para aparat pemerintah itu bisa dijerat dengan sanksi administratif, pidana maupun perdata.

Seperti apa sanksi bagi petugas yang tidak melayani pengaduan adanya penyimpangan pelayanan publik dengan baik? Menurut Perda Provinsi Jatim No. 11/2005 akan dikenai sanksi administasi (bagian kedua pasal 25) dan sanksi pidana (bagian ketiga pasal 26). Sanksi administrasi yang bisa dikenakan berupa peringatan lisan, tertulis, penundaan kenaikan pangkat, penurunan pangkat, mutasi jabatan, pembebasan tugas dan pemberhentian tidak hormat. Sedang sanksi pidananya diancam kurungan enam bulan dan atau denda paling banyak Rp 50 juta.


Karena itu, untuk lebih memberdayakan pelayanan publik yang seringkali cukup menjengkelkan, saya berharap ada keberanian dari masyarakat untuk melapor manakala terjadi penyimpangan. Yang lebih penting lagi, ada kemauan, keberanian dan tindakan tegas dari  pimpinan instansi tertinggi atau pejabat berwenang demi tegaknya good governance and clean government. (cho@jawapos.co.id)