Sabtu, 26 Februari 2011

G-Land, Potensi Wisata yang Kurang Terurus




Oleh: A. Choliq Baya

NAMA pantai Plengkung atau lebih dikenal dengan G-Land yang berada di kawasan Alas Purwo, Banyuwangi Selatan, cukup lama menggelitik hati saya untuk datang ke sana. Cerita manis tentang indahnya ombak Pantai Plengkung yang banyak diminati wisatawan manca negara (wisman), khususnya penghobi surving atau selancar, semakin membuat hati saya kesengsem. Rasa penasaran itu semakin menggebu menjadi sebuah kecurigaan ketika dua kali saya punya kesempatan untuk masuk ke Plengkung, tapi gagal karena ada imbauan tak boleh ke sana. Padahal, saat itu saya sudah berada di Alas Purwo, tepatnya di pos Pancur atau sekitar sembilan kilo meter lagi menuju Plengkung, ternyata tetap tak kesampaian.

Ada apa ini? Adakah sesuatu yang disembunyikan? Begitulah pertanyaan yang sempat menggelitik hati saya. Mengingat, beberapa orang juga mengalami nasib serupa dengan saya, yakni tak bisa masuk pantai yang memiliki ombak terindah, tertinggi dan terpanjang di dunia setelah Pantai Hawai, Amerika. Adanya kesan ‘’dipersulit’’ oleh otoritas pengelola Taman Nasional Alas Purwo memang sempat mengemuka dan menimbulkan tanda tanya, tidak hanya bagi saya, tapi juga beberapa pihak.

Berbagai dugaan minor pun sempat muncul bak bola liar. Diantaranya kecurigaan adanya kongkalikong antara pengelola Taman Nasional dengan pengelola resort di Plengkung.

Sebab, ada yang menangarai, bisnis wisata di Plengkung selama ini tidak ada kontribusi pemasukan ke kas Pemkab Banyuwangi dari pengelola wisata maupun resort di sana. Selain itu, pemilik resortnya juga berasal dari luar Banyuwangi yang lebih banyak memenuhi kebutuhan wisman lewat ‘’jalur khusus’’ agar transaksi bisnis wisata itu tidak jatuh ke tangan pihak lain. Cukup pengelola resort dan Taman Nasional saja yang bias menikmatinya. Itu semua adalah praduga-praduga minor yang sempat berkembang.

Sulitnya memasuki areal Pantai Plengkung via Alas Purwo itu juga pernah saya pertanyakan ke pemangku otoritas Alas Purwo saat diskusi Forum Kemisan bertema Menggarap Potensi Pariwisata Banyuwangi di kampus Untag Banyuwangi beberapa waktu lalu. Sebab, dua kali saya ke Alas Purwo dengan harapan ingin bisa menikmati indahnya pantai Plengkung, akhirnya kembali dengan rasa kecewa. Cerita keindahan Pantai Plengkung tetap masih menjadi misteri bagi saya, juga beberapa awak media massa yang lain.

Kesempatan berkunjung ke Plengkung pertama kali datang saat saya bersama teman-teman Radar Banyuwangi diundang secara khusus oleh pengelola Taman Nasional Alas Purwo untuk mengenal lebih dekat isi taman nasional itu pada Januari 2010. Di sana kami diajak keliling melihat binatang-binatang yang dilindungi seperti banteng, rusa, burung merak, penyu, serta beberapa flora dan fauna lain. Termasuk melihat beberapa pantai, gua dan tempat pengembangbiakan penyu. Sayang, agenda ke Plengkung tiba-tiba dibatalkan karena alasan jalannya rusak dan ada jembatan yang putus.

Kesempatan kedua datang saat saya ikut rombongan off-road dari Surabaya, Malang dan Jember yang dipimpin Wagub Saifullah Yusuf didampingi Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas pada Oktober 2010. Kali ini, rombongan yang membawa kendaraan khusus untuk medan-medan berat dan terjal ini, juga tak bisa masuk ke Plengkung. Alasannya hampir sama, jalannya tidak memungkinkan alias rusak. Saya pun pasrah, memendam kekecewaan.

Meski demikian, saya tidak patah semangat untuk bisa menembus hutan belantara menuju G-Land yang telah ditetapkan sebagai salah satu dari tiga obyek wisata unggulan yang ditawarkan Pemprov Jatim ke wisman bersama Kawah Ijen dan Gunung Bromo. Akhirnya di kesempatan ketiga, impian saya untuk melihat G-Land secara langsung bisa terwujud. Tepatnya, pada hari Minggu kemarin, saat saya ikut rombongan Fam Trip 2011 yang dikoordinir oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jatim dan Banyuwangi bersama para pelaku wisata asal Jatim dan Bali. Salah satu tujuannya adalah mengenalkan sekaligus menjual obyek wisata yang ada di Banyuwangi.

Sehari sebelum ke G-Land dan Bedul yang terkenal dengan mangrovenya, rombongan diajak pelesir ke Kawah Gunung Ijen, rumah adat Osing, Perkebunan Kali Klatak dan pengolahan kopi di Perkebunan Lijen. Rombongan yang terdiri dari pengelola travel agent, pengurus PHRI (Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia), pengurus ASITA (Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies), pemandu wisata dan awak media massa ini banyak yang kagum dengan potensi wisata di Banyuwangi. Sayangnya, infrastrukturnya sangat tidak mendukung. Baik akses jalan menuju ke lokasi wisata maupun pendukung lainnya yang bisa membikin wisman lebih nyaman.

Salah satu yang membuat lokasi G-Land ini menjadi ‘’terisolasi’’ dan sulit bisa ditembus lewat jalur darat dikarenakan akses menuju ke sana rusak berat. Untuk bisa ke G-Land, kami berangkat dari Banyuwangi menuju pos Pancur yang ada di Alas Purwo dengan menempuh jarak sekitar 75 km. Jalan itu masih bisa ditempuh dengan mobil mini bus atau station wagon. Dari Pancur, kami harus berganti kendaraan khusus karena medan yang bakal dilewati memang rusak parah. Jarak Pancur ke Plengkung sekitar 9 km, itupun hanya bisa ditempuh dengan kendaraan penarik roda ganda alias 4x4. Ternyata, itupun tetap tak bisa sampai ke lokasi yang biasanya dipakai para wisman untuk menikmati surving. Perjalanan masih harus dilanjutkan dengan berjalan kaki sekitar 800 meter lagi.

Setelah jalan kaki dengan medan yang agak licin dan becek, akhirnya sampai juga di Plengkung seperti yang saya idam-idamkan selama ini. Meski sudah mengamati hamparan pantai dengan pasir putihnya dan naik ke menara yang bisa melihat ke arah datangnya ombak di laut, saya belum menemukan keistimewaan yang bisa dibanggakan. Cerita manis soal indahnya Plengkung, seolah bertolak belakang dengan kenyataan di sana. Apalagi, saat saya ke sana kemarin, ombak G-Land yang katanya terindah nomor dua di dunia, juga tidak dalam kondisi saat-saat terindah. Sebab, ombak tinggi dan panjang yang sangat cocok bagi dunia surfing, biasanya terjadi antara bulan Mei hingga Oktober.

Mungkin karena tidak dalam kondisi bagus bagi kedatangan wisman, menjadikan pantai ini kurang begitu menarik bagi saya. Ombak yang menggulung hingga ke pantai maupun memecah batu cadas, sepengetahuan saya tak beda jauh kondisinya dengan beberapa pantai lain yang ada di Banyuwangi. Apalagi, jalan menuju ke sana cukup amburadul. Kondisi rumah tower juga kotor seperti tak terawat, termasuk kebersihan yang ada di sekitarnya. Empat resort atau surfing camp yang biasanya dijadikan tempat menginap di sana juga sepi aktivitas karena memang tidak ada wisman yang datang.

Tapi, beberapa peserta Fam Trip ada yang mengaku kagum dengan keindahan Plengkung, sayangnya infrastrukturnya rusak parah. Meski demikian, Plengkung tetap bisa dijual secara maksimal, terutama saat ombak lagi bagus-bagusnya untuk berselancar. Salah satu cara untuk mengoptimalkan dan menarik wisman datang ke sana adalah menyediakan paket sewa sepeda gunung atau sewa kuda. Terutama dari Pancur ke Plengkung yang jalannya rusak parah. Sebab, kalau hujan turun, kondisinya semakin parah dan tak bisa dilewati mobil.

Anehnya, dengan kondisi infrastruktur yang amburadul seperti sekarang ini, arus wisman ke Plengkung setiap tahunnya masih cukup lumayan tinggi. Rata-rata setiap tahunnya, tak kurang dari 1200 peselancar dari manca negara datang ke Plengkung untuk menyalurkan hobinya. Apalagi kalau di tempat itu juga digelar lomba surving tingkat dunia, pasti yang datang lebih ramai. Terlebih lagi bila jalan darat menuju ke sana diperbaiki, termasuk helipad dan beberapa fasilitas lain yang terkait dengan kenyamanan pengunjung, pasti akan semakin banyak wisman yang datang ke sana.

Meski demikian, melihat kondisi Plengkung yang relatif kurang terurus, bukan tidak mungkin para pelancong pindah ke tempat lain. Sebab, saat ini sudah ada 26 surf camp di dunia yang siap melayani para wisman penyuka selancar. Diantaranya yang mulai banyak diminati dan menjadi pesaing Plengkung adalah surf camp di Brasil, Haiti, Pulau Mentawai (Sumbar) dan Papua Nugini.

Karena itu, sudah waktunya pemerintah lebih serius menggarap potensi wisata yang ada di Plengkung. Meski secara alami sangat bisa diandalkan karena Plengkung memiliki ombak sangat bagus, tapi tetap harus ada upaya lain yang membuat tempat ini semakin banyak diminati wisman. Salah satunya pembangunan akses jalan, fasilitas pendukung, jaringan promosi, aneka event pendukung serta menciptakan paket wisata baru seperti perjalanan dengan sepeda gunung dan berkuda.

Harapan kita, ke depan, Plengkung bisa menggaet wisman lebih banyak. Termasuk, para wisman itu juga berkenan melancong ke beberapa tempat wisata lain yang ada di Banyuwangi. Sehingga, daerah dengan julukan Sun Rise of Java ini bisa menjadi alternatif baru arus wisman setelah mereka mengunjungi Bali atau Lombok. Semoga. (cho@jawapos.co.id)

Ditayangkan di Radar Banyuwangi pada Jumat, 25 Februari 2011

Kamis, 10 Februari 2011

Potret Buram Penyusunan APBD


Oleh: A. Choliq Baya

MESKI bukan warga Situbondo, emosi saya rasanya ikut tercabik-cabik melihat eksekutif dan legislatif di kota santri yang tak kunjung tuntas merampungkan pembahasan APBD 2011. Kebiasaan molor menyusun dan mengesahkan APBD yang sudah berlangsung beberapa tahun ini, anehnya terus ‘’dipelihara’’. Meski kepala daerahnya sudah berganti baru, ternyata tidak ada semangat untuk memperbaiki sistem penyusunan dan pembahasan APBD yang ditunjukkan oleh eksekutif maupun legislatif. Akibatnya, rakyat Situbondo, selaku pemegang hak suara dalam pemilu legislatif dan pemilukada, banyak yang kecewa. Sebab, wakil rakyat dan pemimpin daerah yang mereka pilih tidak banyak membawa perubahan bagi daerah.

Sejatinya, sangatlah wajar kalau kekecewaan itu kemudian mereka tumpahkan lewat aksi demo. Ya, beberapa elemen masyarakat yang diwakili kelompok mahasiswa, akademisi dan LSM sudah beberapa hari ini meluapkan kekecewaannya terhadap eksekutif dan legislatif. Termasuk, Wagub Jatim Saifullah Yusuf juga ikut memberikan warning. Sebab, kedua lembaga penentu masa depan kelangsungan pembangunan daerah ini tidak kunjung berhasil merampungkan tugasnya menyusun APBD. Dikhawatirkan, Situbondo yang hingga kini masih masuk dalam kategori daerah miskin, akan semakin terpuruk keberadaannya.

Mengingat, dengan molornya pengesahan APBD, maka tertunda pula proses pembangunan di Situbondo. Bahkan, implikasi yang terjadi akibat molornya pengesahan APBD, dana yang sudah dialokasikan untuk pembangunan banyak yang tidak terserap. Sebab, pengerjaan proyek-proyek pembangunan juga dibatasi oleh aturan dan waktu. Kalau waktu yang tersedia sudah sangat mepet dengan berakhirnya tahun anggaran, maka secara otomatis tidak ada rekanan yang berani mengerjakan dikarenakan takut kena pinalti atau denda. Akibatnya, anggaran yang sudah diposting di APBD tahun ini harus dikembalikan lagi ke kas daerah. Proyek pembangunan yang sudah disusun pun menjadi sia-sia. Pada akhirnya, masyarakat yang dirugikan.

Kasus seperti itu merupakan salah satu bagian kecil dari dampak tertundanya pengesahan APBD. Masih ada konsekuensi dan dampak lain yang jelas-jelas sangat merugikan rakyat Situbondo. Anehnya, ketika elemen masyarakat dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) yang mempertanyakan kejelasan pembahasan APBD, pihak eksekutif maupun legislatif terkesan main kucing-kucingan. Mereka tidak menjelaskan secara transparan permasalahan pokok yang menghambat molornya pembahasan APBD.

Bayangkan, sudah hampir memasuki pertengahan bulan kedua 2011, pembahasan APBD 2011 masih berkutat pada telaah dan kajian Kebijakan Umum APBD – Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS). Kabarnya, usai menerima pengembalian dokumen KUA-PPAS dari legislatif, pihak ekskutif sibuk membongkar dan menyusun program sesuai keinginan para wakil rakyat. Tidak hanya itu, mereka juga harus mengotak-atik anggaran untuk menyesuaikan keinginan legislatif setelah terjadi perubahan. Mereka harus membuat Rencana Kerja Anggaran (RKA).

Kabar yang kurang menyedapkan lagi, ada program yang harus di-pending untuk memprioritaskan kepentingan para wakil rakyat. Sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terpaksa harus turun ke lapangan kembali untuk menyurvei sejumlah kelayakan program yang diajukan anggota dewan. Sebab, sebagian besar anggota dewan yang terhormat itu mengajukan proyek fisik melalui revisi KUA-PPAS. Mereka berdalih, proyek itu diperuntukkan bagi konstituen mereka sebagaimana usulan warga yang diterimanya saat melakukan jaring aspirasi masyarakat (jasmas). Besarnya alokasi anggaran yang diminta legislator mencapai Rp 7,8 miliar.

Selain besarnya anggaran jasmas yang diminta, pihak eksekutif juga menemukan kejanggalan yang cukup sulit untuk dipenuhi karena dianggap menyalahi ketentuan. Misalnya saja, bantuan pembangunan untuk lembaga swasta yang sampai membutuhkan dana ratusan juta rupiah. Padahal, aturan yang bisa dipenuhi maksimal hanya Rp 10 juta, sebagaimana dilansir harian ini, kemarin.

Ada beberapa kekhawatiran akan munculnya permintaan anggaran jasmas dari anggota dewan. Diantaranya kekhawatiran akan dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi anggota dewan. Rumor yang berkembang, para anggota dewan secara teknis akan ikut bermain dalam proyek-proyek jasmas yang selama ini ditangani SKPD. Misalnya mereka bisa menentukan rekanan yang bakal menggarap proyek jasmas. Termasuk ‘’bernegosiasi’’ untuk mendapatkan fee dari hasil ‘’perjuangannya’’ dalam mengupayakan proyek jasmas.

Sebelumnya, rumor minor yang berkembang, para wakil rakyat minta kenaikan tunjangan perumahan dan biaya perjalanan dinas. Tapi, permintaan itu tidak diakomodasi eksekutif karena nilainya dianggap terlalu besar dan bertentangan dengan regulasi kemampuan APBD Situbondo. Apakah karena permintaannya tidak bisa dipenuhi kemudian legislatif mengulur-ulur pembahasan APBD dan mencari celah lain untuk memasukkan tuntutan baru, hanya legislatif dan eksekutif yang tahu.

Yang jelas, rakyat merasa dirugikan dengan ‘’permainan’’ dan ‘’tontonan’’ tidak lucu yang dilakukan legislatif dan eksekutif ini. Mereka seharusnya malu dengan tetangga sebelah, Banyuwangi, yang juga sama-sama dinakhodai orang baru tapi daerahnya lebih cepat berkembang. Sebelumnya, kondisi di Banyuwangi juga tak jauh berbeda dengan Situbondo dalam proses penggodokan APBD, selalu molor. Selama beberapa tahun APBD Banyuwangi selalu digedok pada tahun anggaran sudah berjalan, yakni antara bulan Januari dan Februari. Tapi, untuk penggedokan APBD 2011 ini bisa dilakukan pada 13 Desember 2010. Kemajuan ini mendapat apresiasi positif dari Gubernur Jatim dan Dirjen Anggaran pusat hingga Banyuwangi dapat tambahan alokasi biaya pembangunan lagi dari APBN.

Karena itu, sudah saatnya para legislatif dan eksekutif proaktif untuk bersama-sama menyelesaikan APBD. Buang jauh-jauh ego pribadi, ego politik, maupun kepentingan-kepentingan terselubung yang tidak pro rakyat. Termasuk, sahwat balas dendam politik yang mungkin masih tersisa dari proses pilkada yang sudah rampung. Mari bersama-sama menghormati hasil demokrasi, memperjuangkan kepentingan rakyat dan memajukan Situbondo agar terlepas dari predikat daerah miskin.

Kepada elemen masyarakat yang peduli dengan kelangsungan pembangunan daerah, hendaknya ikut waspada, mengontrol dan mengawal keputusan yang dibuat legislatif bersama eksekutif. Termasuk mengawasi pelaksanaan pembangunan di lapangan. Jangan sampai wakil rakyat yang memiliki tugas mengontrol dan menyusun anggaran ini sepak terjangnya menjadi tak terkendali hingga merugikan rakyat Situbondo. (cho@jawapos.co.id)

Jumat, 04 Februari 2011

Memacu Minat Baca Masyarakat


Oleh: A. Choliq Baya

ADA pesan dan iming-iming menarik dari Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas saat melantik 14 kepala desa (kades) dari 10 kecamatan di Pendapa Shaba Swagata Blambangan, Rabu (2/2) lalu. Pesan khusus itu diantaranya adalah, kades harus bisa menyediakan perpustaan desa. Bagi kades yang sukses mendirikan perpustakaan desa dan berhasil meningkatkan minat baca warganya, bupati akan memberi penghargaan khusus.

Meski tidak dijelaskan bentuk penghargaan khusus yang nantinya akan diberikan, pesan dan iming-iming bupati itu, menurut saya, sudah seharusnya direspon dan direalisasikan. Dalam pandangan hukum agama Islam, mungkin komitmen ini bisa dimasukkan dalam kategori sunnah muakkad. Kalau bupati memayungi imbauannya itu dengan menerbitkan perda atau perbup tentu akan lebih baik. Dan, status hukumnya akan menjadi lebih kuat, yakni dari sunnah muakkad menjadi wajib ain.

Mengapa pesan atau imbauan yang mungkin bagi sebagian orang hanya terkesan formal dan klise ini, saya anggap penting? Menurut saya, ada visi dan misi yang cukup brilian terkait dengan peningkatan sumber daya manusia, khususnya yang ada di pedesaan. Salah satunya dengan cara meningkatkan minat baca warga masyarakat. Wadah yang bisa dipakai untuk memicu dan memacu minat baca masyarakat, salah satunya adalah perpustakaan desa.

Jadi, secara tidak langsung bisa dikatakan, pendirian perpustakaan desa merupakan bentuk komitmen dari pemimpin di desa untuk mencerdaskan warganya. Apalagi, komitmen itu juga dibarengi dengan upaya-upaya konkret yang bisa merangsang warganya untuk datang ke perpustakaan. Dan, pada akhirnya bisa menciptakan budaya baru ‘’gemar membaca’’ di kalangan warga desa. Kegemaran membaca itu tentu tidak hanya terjadi di perpustakaan saja, tapi bisa diterapkan dimana-mana. Saat sedang santai di rumah, saat menggembala hewan ternak atau saat santai menikmati pemandangan pantai.

Dari gemar membaca itu, diharapkan pengetahuan dan wawasan warga masyarakat meningkat, lebih terbuka dan lebih dinamis. Mereka akan tahu situasi dan kondisi yang sedang terjadi di luar desanya. Pola pikir mereka pasti juga akan lebih kritis dan lebih cerdas dalam merespon segala sesuatu yang terjadi di desanya. Termasuk, termotivasi membantu merealisasikan program pembangunan pemerintah dan mengkritisinya bila dianggap tidak membawa manfaat dan kemaslahatan bagi warga.

Selain itu, mereka juga bisa mencoba berkreasi dan berinovasi, menerapkan pengetahuan baru yang didapat dari hasil membaca buku ataupun surat kabar. Pengetahuan bercocok tanam, beternak, mengelola tambak, berwiraswasta, maupun keahlian lain yang selama ini hanya diperoleh dari pengalaman turun temurun, sudah tentu akan dievaluasi. Terutama hal-hal yang dianggap tidak efektif dan tidak efisien, memakan waktu lama dan biaya besar. Jelas, ini semua merupakan manfaat yang didapat dari kebiasaan gemar membaca buku-buku pengetahuan, media cetak ataupun internet.

Menciptakan budaya gemar membaca di kalangan warga desa memang bukan pekerjaan mudah. Upaya itu masih jauh lebih mudah mendirikan perpustakaan lengkap dengan berbagai macam buku dan fasilitas pendukungnya. Meski demikian, bukan berarti gerakan gemar membaca bagi warga desa sulit diwujudkan. Semuanya tergantung kemauan, pendekatan, upaya dan kerja keras perangkat desa dan stake holder pendukung. Karena itu, sangat beralasan bila bupati akan memberikan penghargaan khusus kepada kades yang berhasil mendirikan perpustakaan desa dan bisa meningkatkan minat baca warganya. Sebab, ‘’perjuangan’’ mencerdaskan warga itu tergolong berat.

Dan, ‘’perjuangan’’ itu akan melahirkan kebanggaan bila para kades berhasil mewujudkan pesan khusus bupati. Mengingat, tujuannya yang begitu mulia dan manfaatnya sangat besar bagi kelangsungan pembangunan desa. Karena itu, niat dan upaya konkret untuk merealisasikan itu semua harus secepatnya dimulai dan didukung oleh berbagai pihak.

Untuk memulainya, desa tidak harus menyiapkan tempat khusus yang representatif untuk perpustakaan, termasuk harus belanja buku, rak buku, maupun meja kursi untuk kenyamanan para pengunjung perpustakaan. Semuanya bisa dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan yang dimiliki desa. Misalnya, langkah awal untuk merangsang minat baca warga dengan menyediakan bahan bacaan aktual. Salah satunya melalui program ‘’koran masuk desa’’. Pihak desa cukup menyediakan papan bacaan yang ditempeli koran di tempat strategis yang mudah dijangkau oleh warga. Apakah itu di depan balai desa, di depan sekolah, depan masjid, dekat gardu pos kamling, depan pasar, atau tempat strategis lain.

Dengan memasang koran berisi berita-berita aktual (edisi terbaru), saya yakin warga yang selama ini kurang tersentuh akses informasi pasti akan antusias. Apalagi, bila koran itu juga memuat berita kejadian yang ada di wilayahnya. Pasti akan banyak membawa nilai positif. Termasuk, juga bisa memacu semangat mereka untuk mengejar ketertinggalan dari desa lain yang mereka anggap lebih maju dan berprestasi.

Semakin lama, minat baca masyarakat pasti akan berkembang lebih luas. Seiring dengan perkembangan itu, aparat desa juga mulai menyiapkan tempat untuk perpustakaan desa beserta isi, perangkat dan petugas yang menangani. Termasuk juga menyiapkan papan informasi di dusun-dusun untuk membangkitkan minat baca warga di tempat lain melalui program ‘’koran masuk desa’’. Mereka yang mulai kecanduan membaca selanjutnya mengembangkan hobi membacanya ke buku-buku, baik yang ada di perpustakaan maupun tempat lain. Ini berarti, budaya meningkatkan minat baca sudah mulai berjalan.

Apalagi, pada tahun ini Pemkab Banyuwangi juga akan memulai program perpustakaan keliling desa. Bentuknya, setiap hari ada petugas bersepeda motor dengan membawa buku-buku bacaan datang ke desa-desa. Warga desa bisa meminjam buku yang dibawa petugas untuk dibawa pulang dan dikembalikan lagi sesuai waktu yang sudah ditentukan. Konon kabarnya, Pemkab Banyuwangi akan menyiapkan 200 sepeda motor untuk perpustakaan keliling desa. Dalam APBD tahun 2011, sudah dianggarkan pengadaannya untuk 60 sepeda motor. Sisanya, kemungkinan akan dipenuhi melalui perubahan APBD 2011 dan APBD 2012. Semoga program ini juga bisa mendongkrak budaya gemar membaca dan mencerdaskan masyarakat.

Kondisi geografis Banyuwangi yang begitu luas dan kontur alamnya yang penuh dengan bukit, kebun dan hutan, memang agak sulit dijangkau oleh ‘’sinyal informasi’’. Terutama sangat sulit dalam menghadirkan media massa seperti koran dan televisi. Biayanya untuk menghadirkan koran secara rutin ke pelosok tergolong sangat tinggi bila yang langganan hanya beberapa orang saja. Demikian pula dengan sinyal televisi, harus ada biaya ekstra untuk membeli antena parabola atau berlangganan televisi kabel.

Tapi, dengan tekad dan semangat kebersamaan untuk mencerdaskan rakyat desa, pasti kehadiran koran masuk desa bisa diupayakan. Salah satu yang bisa dipenuhi oleh agen koran adalah menghadirkan koran hingga kantor kecamatan. Selanjutnya, distribusi dari kecamatan ke desa-desa yang ada di pelosok menjadi tugas perangkat desa yang setiap harinya berurusan ke kantor kecamatan. Bisa juga nantinya dibawa oleh petugas perpustakaan keliling yang meluncur ke desa-desa. Dengan begitu, terbukalah akses masyarakat desa untuk bisa menikmati informasi yang sama dengan orang-orang yang tinggal di wilayah perkotaan.

Sejatinya, beban yang diemban para kades dalam memajukan desa yang dipimpinnya bukan sekedar menyenangkan warga dengan memperbaiki, membangun dan melengkapi fasilitas, sarana dan prasarana fisik saja. Tetapi, ada yang lebih penting, yakni pembangunan mental spiritual dan kebudayaan yang beradab terhadap warganya. Diantaranya dengan menggalakkan kegiatan keagamaan, seni budaya, pelatihan-pelatihan ketrampilan, aktivitas yang merangsang orang untuk gemar membaca, tukar fikiran, dan lain sebagainya.

Karena itu, suntikan anggaran untuk program pembangunan desa dari pemerintah daerah maupun pusat, hendaknya tidak terfokus pada bidang fisik saja. Apalagi, fakta yang ada, anggaran untuk pembangunan fisik itu sering disalahgunakan hingga mengantarkan perangkat desa masuk penjara. Padahal, membangun mental spiritual, memperluas wawasan dan pengetahuan warga jauh lebih penting. Sebab, kalau pembangunan mental spiritual itu berhasil, pasti warga desa akan lebih cerdas, tanggap, santun dan beretika. Semoga. (cho@jawapos.co.id)