Jumat, 26 November 2010

Membangkitkan Semangat Optimis

SUDAH sebulan lebih sepekan, Kabupaten Banyuwangi dikendalikan nakhoda baru Bupati Abdullah Azwar Anas dan wakilnya Yusuf Widyatmoko. Mobilitas dan semangat kedua pejabat eksekutif dalam melakukan perubahan terhadap daerah ini boleh dibilang luar biasa. Segala tenaga, pikiran dan potensinya dikerahkan untuk melakukan terobosan bersama para stafnya. Termasuk, para stakeholder juga dilibatkan urun rembuk dalam membangun Banyuwangi. Rakyatpun banyak yang memberikan respon positif, bahkan banyak yang optimis, Banyuwangi ke depan bisa berkembang jauh lebih baik.

Apa yang saya ungkapkan di atas, tentu bukan sekedar ngecap (promosi) untuk menyenangkan hati penguasa baru, ingin cari muka atau punya tujuan dan maksud-maksud tertentu. Kenyataan yang saya tahu, memang seperti itu. Termasuk, juga masukan dari beberapa pihak yang punya kepedulian terhadap perkembangan dan merindukan kemajuan daerah ini. Beberapa diantara teman saya ada yang menyebut kalau langkah bupati di awal-awal kepemimpinannya ini langsung stel kenceng (melakukan gerakan cepat) di segala sektor. Termasuk dalam menghidupkan semangat para stafnya di birokrasi pemerintahan dan memberi harapan optimis kepada rakyatnya.

Sejak dilantik pada 20 Oktober lalu, selama hampir sepekan, bupati melakukan konsolidasi dengan para stafnya hingga larut malam. Dia ingin tahu, seperti apa jeroan birokrasi di masing-masing SKPD atau lembaga lain di Pemkab Banyuwangi, termasuk dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu juga mencari masukan dan mendata pegawai-pegawai yang penempatannya tidak sesuai dengan konsep the right man on the right place.

Tak hanya itu, kebiasaan-kebiasaan lebai di birokrasi yang selama ini dinilai merugikan masyarakat juga didobrak. Salah satunya adalah kebiasaan pengajuan RAPBD ke DPRD yang sering molor dari biasanya, sehingga penggedokan atau pengesahannya juga ikut molor. Untuk RAPBD 2011, dia bertekad pengesahannya menjadi APBD bisa dilakukan sebelum tahun 2010 ini berakhir. Karena itu, tim anggaran diminta menyiapkannya lebih serius agar kebiasaan molor dalam pengesahan APBD tidak terjadi lagi. Bahkan, agar peruntukan APBD lebih merakyat, Bupati juga mengundang para stakeholder untuk ikut memberikan masukan terhadap penggunaan uang rakyat.

Dari sini, para stakeholder banyak yang tahu rencana ploting anggaran serta program-program besar yang dicanangkan penguasa baru. Bahkan, stakeholder juga bisa mengusulkan program, meminta penjelasan atau memberi masukan di forum itu. Karena bupati juga ikut langsung dalam pemetaan RAPBD 2011 dengan para stakeholder, tentu semakin terasa lebih nyambung dalam menjabarkan program, visi dan misinya. Termasuk dalam merespon kemauan para stakeholder yang diajak untuk bersama-sama membangun Banyuwangi. Ini adalah bagian dari pembangunan partisipatori yang perlu diapresiasi dan dibiasakan agar masyarakat ikut peduli terhadap kondisi daerahnya.

Tidak hanya masalah RAPBD, agenda hari jadi Banyuwangi (harjaba) yang akan berlangsung pada bulan Desember mendatang, dan diharapkan bisa menjadi pengungkit bangkitnya pariwisata seni budaya, bupati juga mengajak bicara stakeholder. Termasuk rencana memugar pendopo agar bentuk arsiteknya bisa lebih mencerminkan nuansa khas Banyuwangi, juga mengundang stakeholder dari kalangan arsitek, budayawan, seniman dan sejarawan.

Demikian pula saat ada investor yang berminat mendirikan pabrik pengolah sampah untuk menanggulangi problema sampah yang sempat meresahkan masyarakat, bupati tak lupa mengundang pihak-pihak terkait untuk ikut menelaah presentasi dari investor. Tak ketinggalan, wartawan dan fotografer profesional dari Jakarta juga diajak saat mengunjungi beberapa potensi lokasi wisata seperti ke Pulau Tabuhan, Tanjung Kayuaking dan Taman Nasional Alas Purwo beberapa waktu lalu bersama wakil gubernur Jatim. Diharapkan, lewat foto dan tulisan di media cetak, elektronik maupun internet potensi wisata yang ada di Banyuwangi bisa terekspos ke penjuru dunia.

Masih banyak lagi agenda sharing dengan stakeholder yang digelar bupati baru. Karena saya terkadang ikut diundang di forum semacam itu, paling tidak juga tahu beberapa penggal program dan kebijakan yang dicetuskan bupati di dalam forum itu. Ditambah lagi informasi dari kawan-kawan dan berita-berita yang dimuat di harian ini. Banyak yang menaruh harapan optimis terhadap langkah-langkah yang ditempuh dan diupayakan oleh penguasa baru dalam memajukan daerah ini.

Beberapa kebijakan itu, antara lain menambah tunjangan guru mengaji dari Rp 150 ribu menjadi Rp 500 ribu per bulan. Memberi modal melalui kredit lunak dengan bunga 0 persen kepada pedagang kecil yang kondisinya kini sudah ditindas mini market modern. Untuk memberikan pelayanan masyarakat yang maksimal, bupati juga mencanangkan pembuatan KTP dalam waktu lima menit mulai tahun 2011. Dan, itupun bisa dilakukan di kecamatan-kecamatan, sehingga warga masyarakat tidak perlu lagi datang ke kantor Dispendukcapil yang ada di kota. Sebab, hal ini cukup menyiksa warga yang tempat tinggalnya jauh dari perkotaan. Termasuk untuk meningkatkan minat baca masyarakat yang ada di pelosok pedesaan, tahun 2011 nanti pemerintah sudah menganggarkan pengadaan 200 motor untuk perpustakaan keliling di desa.

Kran investasi juga dibuka lebar-lebar, termasuk aparatnya juga diminta untuk mempermudah perizinannya. Bupati juga berjanji membuka diri 24 jam bila ada investor yang ingin bertemu langsung membahas rencana investasi di Banyuwangi. Investasi yang sebelumnya sempat tersendat seperti pendirian pabrik pengolahan sampah dan pengelolaan Pulau Tabuhan sebagai tempat wisata, kini mulai cair dan hampir realisasi. Selain itu juga sudah ada pembicaraan dengan investor baru yang ingin membangun pabrik gula di Glenmore dan membangun gudang supplier electronical mekanical bahan pedak untuk pengeboron minyak di Wongsorejo.

Langkah stel kenceng dengan beberapa terobosan dan kebijakan baru yang dimotori penguasa baru, mungkin sebagian pihak menganggapnya sebagai hal yang wajar. Sebab, tugas seorang pemimpin memang harus seperti itu. Di lain pihak, orang-orang yang tidak suka ataupun tidak sevisi dengan pemimpin baru, tentu memandang sinis. Segala sepak terjang dan terobosan yang dilakukan, dianggapnya hanya mencari perhatian, mencari sensasi, melakukan pencitraan diri atau hanya untuk menyenangkan pendukung ataupun pihak-pihak tertentu saja.

Terlepas suka tidak suka ataupun adanya perbedaan visi dengan penguasa baru, bagi saya urgensitasnya bukan terletak pada orang yang mempelopori atau melakukan terobosan. Hakekat utamanya menurut saya ada pada komitmen, kepedulian dan gerakan menjadikan Banyuwangi ke depan bisa menjadi jauh lebih baik. Artinya, setiap upaya positif untuk memajukan Banyuwangi harus didukung. Dan, komitmen itu harus terpatri dalam jiwa dan raga rakyat Banyuwangi, terutama juga harus melekat pada mental aparat pemerintah kita.

Karena itu, memulihkan semangat dan kepercayaan aparat pemerintah dan rakyat untuk memiliki jiwa optimis dalam membangun Banyuwangi ke depan, sebenarnya bukan hal yang mudah. Lebih-lebih melihat kondisi pemerintahan sebelumnya yang banyak digoyang aksi demo guru, tidak harmonisnya dengan jajaran pemerintah di tingkat provinsi dan buruknya pelayanan birokrasi terhadap investor maupun masyarakat. Termasuk masih maraknya pungli di instansi-instansi tertentu, membuat citra Banyuwangi sedikit ternoda.

Harapan saya, aneka terobosan melalui program, kebijakan dan langkah-langkah yang kini dilakukan penguasa baru bisa membangkitkan semangat dan optimisme warga dari tidur panjangnya untuk kembali berpartisipasi membangun Banyuwangi. Bila program dan kebijakan yang telah dicanangkan penguasa baru nanti tidak ada bukti nyatanya, kita wajib menagihnya. Dan, tentunya hal itu juga akan merusak kredibilitas penguasa baru. Kalau itu yang terjadi, maka rakyat akan kembali kehilangan kepercayaan terhadap pemimpinnya. Jangan salahkan rakyat kalau akhirnya bertindak sesuka hatinya bila tidak ada umaro yang tidak bisa dipercaya. Semoga hal ini tidak terjadi di Bumi Blambangan. (cho@jawapos.co.id)

Kamis, 11 November 2010

Pusat Penjualan Produk Khas Daerah

BULAN Oktober kemarin, Radar Banyuwangi menjadi tuan rumah rapat evaluasi triwulan ketiga tahun 2010 koran Radar Jawa Pos group yang berada di bawah manajemen PT Radar Media Nusantara (Ramen). Ada lima belas perusahaan surat kabar dari beberapa daerah di Jawa Timur, Jawa Tengah dan Bali yang ikut rapat evaluasi di sebuah hotel di Banyuwangi. Masing-masing perusahaan koran diwakili oleh lima personel, terdiri dari direktur/general manager, pemimpin redaksi, manager keuangan, manager iklan dan manager pemasaran koran.

Dalam ajang seperti ini, biasanya tuan rumah selalu memberikan servis yang terkait dengan ‘’rasa khas’’ daerahnya. Apakah itu diajak ke tempat wisata, tempat kuliner, tempat penjualan souvenir atau diberi hidangan pertunjukan kesenian daerah. Tentu dengan catatan kalau waktunya sangat memungkinkan. Bisa juga tuan rumah memberi buah tangan yang bernilai khas daerah seperti souvenir atau jajanan khas produk lokal. Meski, seusai rapat atau menjelang kembali ke daerahnya masing-masing, biasanya para peserta rapat minta antar ke tempat-tempat penjualan souvenir dan jajanan khas untuk oleh-oleh kerabatnya.

Karena agenda acaranya hanya dua hari satu malam, pada hari pertama panitia punya kesempatan mengajak peserta menikmati makan malam di Pantai Blimbingsari Rogojampi yang sangat terkenal dengan ikan bakarnya. Meski hujan gerimis ikut menemani jamuan makam malam di pinggir pantai, seluruh peserta sama sekali tidak ada yang kecewa. Mereka malah banyak yang memuji aneka menu ikan laut yang disajikan. Bahkan, ada yang berkeinginan datang kembali ke pusat kuliner ikan laut di Blimbingsari bersama keluarganya. Pusat kuliner ikan laut Blimbingsari yang kini sudah tertata rapi dengan jalan berpaving benar-benar membawa kesan mendalam bagi mereka.

Demikian pula dengan obyek wisata pantainya. Sebagian peserta yang datang dari jalur utara (Situbondo), beberapa diantaranya ada yang sempat menikmati indahnya pantai Watudodol. Termasuk juga ada yang menikmati aneka makanan di warung-warung kecil maupun restoran di sana. Karena terbatasnya waktu, panitia tidak bisa mengajak mereka ke tempat wisata lain yang kondisinya jauh lebih indah dan menarik. Hanya sedikit jajanan khas produk Banyuwangi yang bisa disertakan sebagai tali asih untuk ‘’mengikat’’ agar mereka terpikat dan mau kembali mengunjungi Bumi Blambangan.

Meski demikian, ada perasaan sedih dan kecewa yang terbersit di benak kami ketika menjelang pulang mereka minta antar mencari tambahan oleh-oleh. Sebab, panitia sempat bingung, mau diantar kemana? Sebab, Banyuwangi tak punya tempat khusus yang tersentral untuk penjualan souvenir maupun jajanan khas, termasuk pasar murah yang bisa dibanggakan untuk belanja para turis. Yang ada hanya beberapa toko berjualan jajanan dan souvenir yang tempatnya terpisah-pisah. Termasuk, tempat jualan makanan khas Banyuwangi seperti rujak soto, nasi tempong, sego cawuk, pecel rawon, dan lain sebagainya, tidak ada tempat tersentral dan mudah dicari.

***

Kalau pemerintah daerah tanggap, kondisi seperti ini seharusnya tidak boleh terus berlangsung. Apalagi, Banyuwangi merupakan daerah perlintasan para wisatawan lokal maupun mancanegara yang akan berlibur ke Bali. Selain itu, Banyuwangi juga banyak menerima limpahan turis mancanegara dari Pulau Dewata yang ingin menikmati lokasi wisata di beberapa tempat di sini. Tentunya mereka juga ingin memperoleh kenang-kenangan atau cindera mata khas dari daerah ini untuk dibawa pulang.

Saya pernah berdiskusi dengan Sekdakab Banyuwangi Sukandi dan Bupati Abdullah Azwar Anas mengenai tidak adanya sentra penjualan yang bernuansa khas Banyuwangi. Apakah itu berjualan barang kerajinan, jajanan maupun makanan. Pemkab Banyuwangi baru berencana membangunnya di daerah Rogojampi, tak jauh dengan lapangan terbang Blimbingsari. Diharapkan, setelah lapter Blimbingsari beroperasi, tempat itu akan bisa dijadikan jujukan para turis mancanegara maupun dalam negeri yang menggunakan jasa bandara udara maupun yang lewat darat dari arah Jember.

Itu memang baru rencana dan semoga secepatnya bisa segera diwujudkan. Sebab, rencana itu memang masih jauh dari kenyataan karena belum ada lahannya. Termasuk, letak lokasi yang paling tepat dan strategis untuk mewujudkan keinginan itu. Entah berapa lama hal itu bisa diwujudkan, jangan-jangan hanya sebatas wacana yang tidak kunjung tuntas realisasinya. Apalagi masih harus menunggu persetujuan anggota dewan.

Menurut hemat saya, ada langkah taktis yang bisa dilakukan oleh Pemkab Banyuwangi terkait dengan upaya mewujudkan sentra penjualan produksi khas daerah. Diantaranya dengan menyiapkan tempat semi permanen di lahan kosong yang ada di sekitar Pantai Watu Dodol hingga Pelabuhan Ketapang. Saya melihat masih banyak lahan kosong di situ, terutama di dekat terminal bus Tanjungwangi. Bahkan, kalau tidak salah, di era Bupati Ratna Ani Lestari, pernah didirikan pasar agro di utara Terminal Tanjungwangi yang akhirnya berubah menjadi pasar senggol karena kurang maksimalnya perencanaan dan pembinaan terhadap pedagang, sehingga terkesan apa adanya.

Kini pemkab bisa menata ulang lokasi itu atau memanfaatkan lokasi lain yang ada di sekitar Watu Dodol hingga Pelabuhan Ketapang. Caranya dengan membangun stan-stan semi permanen yang tertata rapi lengkap dengan tempat parkir kendaraan. Termasuk, adanya informasi yang cukup mencolok dalam bentuk baliho kalau di situ sebagai pusat penjualan produk khas Banyuwangi. Standnya pun bisa dikelompok sesuai produk yang dijual, antara lain produk kerajinan atau souvenir, jajanan khas dan hasil agro, tempat kuliner, arena bermain dan tempat ibadah.

Sarana itu untuk membidik para pelancong yang akan pergi maupun datang dari Pulau Bali. Mereka tentu butuh waktu untuk istirahat, beribadah, makan maupun mencari oleh-oleh tambahan. Apalagi, di waktu-waktu tertentu, penyebrangan ke arah Bali terkadang berpotensi memacetkan jalan. Sehingga, keberadaan tempat seperti ini jelas sangat dibutuhkan. Para rombongan pelancong juga lebih banyak yang berhenti memilih tempat seperti ini untuk makan, beribadah, buang hajat maupun istirahat sejenak dari pada berhenti di restoran.

Untuk membangun sentra penjualan produk daerah itu tentu bisa dilakukan bertahap dengan anggaran yang tidak besar. Misalnya, membangun bidak-bidak semi permanen dulu, kalau misalnya sekarang sudah ada belasan bidak dan tempat parkir kendaraan, bisa dialihkan untuk membangun toilet. Termasuk membuat tulisan yang cukup mencolok kalau di situ ada sentra penjualan produk khas Banyuwangi yang bisa terbaca pemakai jalan. Selanjutnya, kalau dirasa cukup ramai bisa dikembangkan dan dibangun sarana lain yang lebih memadai.

Dengan adanya sentra penjualan produk daerah itu, akan banyak keuntungan yang didapat oleh berbagai pihak. Antara lain, menciptakan lapangan kerja baru, menghidupkan pelaku usaha kecil dan menengah, mengenalkan produk dan makanan khas Banyuwangi ke pihak luar, serta menambah pendapatan asli daerah (PAD) dari hasil restribusi parkir kendaraan dan sewa stand. Dan, masih banyak lagi imbas keuntungan lain dari adanya pusat penjualan produk khas daerah ini. Termasuk, pemkab juga bisa mendirikan pusat informasi wisata di situ untuk mengenalkan potensi wisata yang ada di Banyuwangi ke pihak luar.

Selama saya bertugas di Banyuwangi sejak Januari 2010, saya belum menemukan adanya pusat penjualan produk khas Banyuwangi sebagaimana yang ada di beberapa daerah lain. Misalnya, beberapa sentra penjualan hasil agro dan holtikultura seperti yang ada di beberapa tepi jalan di Batu, Malang, Pandaan Pasuruan, Probolinggo, Solo, Jogja dan masih banyak lagi. Yang saya tahu di Banyuwangi hanya ada pusat kuliner ikan laut di Pantai Blimbingsari dan pusat penjualan hasil kerajinan perkakas rumah tangga dari bahan aluminium di Kalibaru.

Padahal, daerah ini sangat dikenal hasil agro dan holtikulturanya, mulai dari kopi, coklat, karet, manggis, jeruk, durian, kelapa, pisang, mangga, cabe, padi dan masih banyak lagi. Juga aneka hasil laut berupa aneka macam jenis ikan. Termasuk produksi kerajinan bambu di Desa Gintangan yang konon kabarnya sudah merambah pasar ekspor. Semua hasil bumi Banyuwangi itu bisa diversifikasi produk atau dimodifikasi dalam bentuk lain, juga produk kerajinannya, untuk dipasarkan.

Semakin banyak sentra-sentra penjualan produk lokal itu, tentu potensi pengembangan yang berimbas pada peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat akan semakin besar. Dengan demikian, geliat perekonomian di daerah ini akan lebih hidup. Dan, tentu kondisi seperti ini yang sangat kita inginkan bersama. Semoga tulisan ini bisa menginspirasi para pembuat kebijakan untuk mengangkat potensi yang ada di Banyuwangi. (cho@jawapos.co.id)

Senin, 08 November 2010

Semangat Baru Garap Potensi Wisata

DUA kabupaten bertetangga yang sama-sama dipimpin bupati baru, Banyuwangi dan Situbondo, selasa malam (2/11) lalu mendapat penghargaan Anugerah Wisata Nusantara (AWN) 2010 dari Pemprov Jatim. Bumi Blambangan dinobatkan sebagai pemenang AWN untuk kategori The Most Outstanding Award (daya tarik wisata alam) berkat keeleokan Pantai Sukamade yang di dalamnya ada penangkaran penyu hijau. Di acara yang sama, daerah santri Situbondo berhasil meraih penghargaan The Best Ten of The Year on The Achievement of Tourism Development (10 terbaik pengembangan pembangunan sektor pariwisata) 2010 berkat pengelolaan yang bagus dari tempat wisata Pantai Pasir Putih.

AWN yang diselenggarakan secara rutin setiap setahun sekali itu dimaksudkan untuk memacu dan meningkatkan sektor pariwisata yang ada di daerah. Sebab, sektor ini diharapkan bisa memberikan kontribusi positif, khususnya sumbangan PAD ke kas daerah. Selain itu, dengan pengelolaan pariwisata yang profesional dan didukung promosi intens, tentu bisa mengangkat nama daerah ini dikenal luas. Tidak hanya tersohor di negeri sendiri tapi bisa sampai ke luar negeri sebagaimana Pulau Bali yang namanya lebih dikenal dari pada nama Indonesia.

Apakah Banyuwangi dan Situbondo bisa seperti Bali atau Lombok yang semakin banyak dikunjungi wisatawan manca negara (wisman)? Saya kira, tidak ada kata tidak bisa. Lebih-lebih untuk wilayah Banyuwangi yang banyak memiliki potensi alam eksotik. Apalagi, keberadaan Banyuwangi juga didukung kondisi geografis yang sangat menguntungkan karena berhimpitan dengan Pulau Bali. Sehingga, peluangnya cukup besar untuk menerima limpahan turis dari Pulau Dewata. Selama pemerintah beserta stakeholder punya semangat, kemauan dan upaya untuk berbenah, pasti bisa.

Ya, Banyuwangi dan Situbondo sama-sama punya potensi wisata yang bisa dijual ke dunia international. Misalnya wisata Gunung Ijen yang masuk wilayah Situbondo, Banyuwangi dan Bondowoso, sudah tidak diragukan lagi keelokannya. Saat saya mendaki ke puncak Ijen bersama teman-teman Radar Banyuwangi pada Agustus lalu, ternyata banyak rombongan wisman yang datang ke sana. Umumnya dari negara Eropa seperti Perancis, Belgia, Belanda, Italia, Swis dan Denmark. Ada juga yang datang dari Amerika, Jepang, Korea dan Cina.

Bahkan, kabar yang lebih menggembirakan, ternyata Hotel Ijen Resort di wilayah Licin, Banyuwangi, sampai tidak bisa menampung luapan wisman yang akan mendaki ke Ijen. Sampai-sampai para wisman itu menginap di rumah-rumah penduduk di sekitar hotel. Tak hanya itu, hotel-hotel di wilayah Banyuwangi kota juga banyak mendapat limpahan tamu wisman yang akan mendaki ke puncak Ijen. Begitu pula dengan kendaraan carteran pengangkut turis ke arah Gunung Ijen yang didominasi mobil jeep 4 WD, sampai kekurangan armada. Padahal, setiap harinya paguyuban armada 4 WD ini mengerahkan armada tak kurang dari 40 kendaraan untuk mengangkut wisman dari Banyuwangi ke Pal Tuding (lereng Gunung Ijen).

Itu menunjukkan betapa besarnya potensi wisata Gunung Ijen. Tapi anehnya, jalan dari arah Licin, Banyuwangi menuju ke sana masih amburadul alias rusak berat. Padahal, perputaran uang dari turis sudah bisa dinikmati saat mereka menginap di hotel yang ada di wilayah Banyuwangi, termasuk dari menyewa kendaraan jeep 4 WD. Selain itu, Banyuwangi maupun Situbondo juga masih bisa mengharapkan tambahan pemasukan dari para turis dengan membuka penginapan atau hotel yang lebih representatif serta pusat penjualan souvenir di Pal Tuding.

Sayangnya, optimalisasi untuk mendukung potensi wisata Gunung Ijen itu belum juga dilakukan. Bahkan, ada pungutan-pungutan tidak wajar yang bisa mencoreng imej tempat wisata yang sudah dikenal di dunia international. Salah satunya adalah pungutan kepada turis yang membawa kamera. Saya kurang tahu persis, apakah pungutan itu memang resmi atau liar, dalam arti hanya permainan oknum petugas Taman Nasional atau memang ada aturan resminya. Kalau Itu aturan resmi, tentu sangat disayangkan. Apalagi, masalah itu pernah dikeluhkan oleh teman-teman jurnalis, para fotografer maupun beberapa turis asing.

Sebab, keindahan obyek foto yang mereka dapatkan dari Gunung Ijen, tentu tidak sekedar dinikmati sendiri, melainkan disebarluaskan sebagai karya seni yang bisa dinikmati khalayak. Dan, itu berarti sama halnya dengan mempromosikan potensi wisata yang ada di Gunung Ijen secara gratis. Bahkan, itu juga bisa mempengaruhi orang-orang yang melihat keelokan Gunung Ijen untuk datang berwisata ke sana. Tapi, kalau yang mencuat ke khalayak ada pungutan atau sisi-sisi negatif lain, pasti membuat orang enggan datang.

Sementara Pantai Pasir Putih yang ada di Kecamatan Bungatan Situbondo, juga menjadi primadona kunjungan wisatawan. Selama ini pengunjungnya memang masih banyak didominasi wisatawan lokal, tapi arus wisman sepertinya terus bertambah. Mereka pasti lebih tertarik bila yang ditawarkan tidak hanya wisata pantai dengan aneka perahu layar, perahu kaca untuk melihat aneka flora dan fauna yang ada di laut, serta aneka souvenir dari laut. Salah satu paket wisata yang bisa dijual adalah diving (penyelaman). Konon kabarnya terumbu karang dan biota laut yang ada di Pasir Putih juga cukup indah nan eksotik. Karena itu, perlu disediakan petugas selam sekaligus peralatannya untuk menampung para turis yang punya hobi menyelam. Termasuk menjaga ekosistem yang ada di Pantai Pasir Putir dari tangan-tangan jahil.

Dibanding Situbondo, Bumi Blambangan Banyuwangi memiliki potensi wisata alam jauh lebih banyak. Namun, kondisinya masih banyak yang belum tergarap secara optimal. Bahkan, upaya dan perhatian terhadap potensi wisata pada era kepemimpinan Bupati Ratna Ani Lestari, masih jauh dari harapan. Terbukti, anggaran yang diplot untuk Dinas Pariwisata sangat kecil. Bahkan, konon kabarnya nilainya paling kecil di antara satuan kerja pemerintah daerah (SKPD) yang ada di Pemkab Banyuwangi. Sehingga, hampir tidak ada yang bisa diberdayakan dan dioptimalkan untuk bisa mendongkrak potensi wisata alam yang ada di Banyuwangi. Termasuk potensi wisata seni budaya dan sentra-sentra kerajinan khas daerah ini.

Karena itu, lokasi wisata alam seperti Pantai Bedul yang sangat indah dengan tanaman mangrovenya, Pantai Sukamade yang banyak penyu hijaunya, Pantai Watu Dodol yang sering dipakai transit dan refreshing orang yang akan berlibur ke Bali maupun ke Banyuwangi, Pantai Blimbingsari yang sangat dikenal dengan ikan bakarnya, maupun Pantai Plengkung yang banyak didatangi peselancar dunia, kurang bisa dioptimalkan untuk mendongkrak PAD. Belum lagi lokasi wisata yang lain seperti Pantai Grajakan, Pantai Pancur, Pantai Boom hingga Pulau Merah yang juga kondisinya memprihatinkan. Itu semua dikarenakan kurangnya penanganan yang serius dari pemerintah, termasuk diabaikannya akses jalan menuju ke tempat wisata yang rata-rata kondisinya saat ini rusak berat.

Padahal, potensi wisata alam yang saya ceritakan di atas seharusnya bisa menampung luberan turis dari pulau Bali, apalagi bila ada upaya membentuk jaringan dengan agen wisata. Dan, tidak menutup kemungkinan, bila lokasi wisata beserta sarana pendukungnya, termasuk jaringan wisatanya sudah terbangun dengan rapi, para turis akan lebih banyak datang ke Banyuwangi. Terlebih lagi, bila lapangan terbang Blimbingsari sudah bisa dioperasikan untuk penerbangan komersial, pasti peluang meraup PAD yang lebih besar dari sektor pariwisata akan bisa diandalkan.

Salah satu contoh daerah yang bisa memanfaatkan luberan turis dari Bali adalah Pulau Lombok. Bahkan, beberapa turis yang biasa datang ke Bali, setelah tahu beberapa tempat wisata di Lombok cukup indah dan alami, akhirnya banyak yang langsung memilih datang langsung ke Lombok tanpa ke Bali. Sebab, Bali dianggap sudah terlalu padat. Tentunya, ini juga peluang cukup menggiurkan bagi Banyuwangi untuk bisa menampung luberan turis dari pulau Bali kalau pengelola wisata di daerah ini mampu memanfaatkannya.

Menurut hemat saya, kesempatan untuk menonjolkan kepariwisataan di Banyuwangi maupun Situbondo sudah seharusnya dilakukan secepatnya. Kalau perlu, dalam APBD 2011 mendatang pemkab sudah bisa menganggarkan dengan memilah lokasi wisata mana saja yang butuh penanganan dan polesan mendesak untuk dikembangkan. Apalagi, Pemprov Jatim juga akan memprioritaskan pembangunan di sektor pariwisata, salah satu yang dibidik untuk mendapatkan penanganan serius adalah Gunung Ijen dan Pantai Plengkung. Karenanya, pemkab juga harus bisa menyinergikan dengan program dari pemprov.

Gubernur Jatim Soekarwo maupun Wagubnya Saifullah Yusuf dalam beberapa kesempatan sudah menyampaikan keseriusannya dalam pengembangan potensi wisata di beberapa daerah. Termasuk pemberian AWN, salah satunya untuk memacu daerah agar lebih peduli dalam membangun maupun mengelola tempat-tempat wisata yang dimiliki. Dan, saya melihat kepedulian kepala daerah baru yang ada di Banyuwangi maupun Situbondo untuk mengembangkan dan memberdayakan tempat-tempat wisata cukup serius. Semoga, komitmen itu tetap terjaga dan juga mendapat dukungan dari berbagai pihak, terutama para anggota dewan. (cho@jawapos.co.id)

*) Radar Banyuwangi, 5 November 2010