Rabu, 03 September 2008

Investor Politik

PEMILIHAN kepala daerah (pilkada) di negara kita benar-benar tidak bisa lepas dari yang namanya uang. Bahkan, perputaran uang yang terjadi sangat besar. Nilai uang yang keluar dari kantong para calon maupun pihak yang ’’mensponsori’’ untuk merebut kursi kekuasaan, kalau ditotal jendral bisa mencapai triliunan rupiah. Mulai sang calon memburu kendaraan pengusung hingga detik-detik menjelang pelaksanaan pilkada digelar. Ditambah biaya penyelenggaraan pilkada yang dikelola oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Para calon yang memilih lewat jalur partai sudah harus keluar duit mulai proses konvensi, rakercabsus, muskit, dan sejenisnya. Apalagi, bila calon itu bukan dari kader partai yang bersangkutan, biasanya kontribusi yang harus dikeluarkan jauh lebih besar. Termasuk untuk ngopeni (memelihara) para pengurus partai di tingkat ranting hingga pusat yang bisa membantu mengegolkan harapan dan kepentingan sang calon dalam menuju kursi kekuasaan.
Demikian pula dengan calon yang memilih kendaraan lewat jalur independen. Dia harus bekerja keras mengumpulkan dukungan dari warga melalui tanda tangan dan fotokopi KTP. Isu yang merebak, untuk memperoleh surat dukungan dan fotokopi KTP warga, biaya yang harus dikeluarkan calon antara Rp 50 ribu hingga Rp 100 ribu per warga. Jumlah itu tinggal mengalikan dengan 3 persen sampai 6,5 persen jumlah penduduk di tingkat provinsi untuk calon gubernur atau di kota/kabupaten untuk calon wali kota/bupati.
Untuk calon yang memilih lewat jalur partai, biaya yang harus keluar selanjutnya adalah, memburu tiket atau surat rekomendasi dari pengurus partai di tingkat pusat. Meskipun kontribusi yang diminta setiap partai tidak sama, konon ada partai yang menarik ’’kontribusi’’ dengan nilai miliaran untuk calon kepala daerah. Kontribusi itu belum termasuk uang yang diberikan kepada partai di tingkat cabang dan provinsi dengan alasan untuk biaya administrasi, rapat, penggalangan, koordinasi, dan lain sebagainya.
Uang yang mengalir dari kantong si calon masih belum berhenti sampai di situ. Sebab, dia juga harus menggalang pencitraan dirinya agar dikenal masyarakat secara luas. Karena itu, dia harus pesan alat peraga seperti banner, spanduk, baliho, umbul-umbul, kaos, stiker, topi, rompi, tas, bendera, dan lain sebagainya. Dia juga harus pasang iklan di media cetak dan elektronik, menggelar beberapa even untuk memikat warga, hingga memberi bantuan yang dikemas dalam agenda bakti sosial. Selain itu, masih banyak agenda lain yang menguras harta sang calon.
Saat masa kampanye, dia juga harus habis-habisan mengeluarkan uang dengan harapan bisa mendapatkan dukungan signifikan. Ada yang mendatangkan grup musik, kiai, tokoh masyarakat, pejabat dan artis. Termasuk bagi-bagi hadiah dan duit kepada sejumlah warga, kelompok pengajian, panti asuhan, pondok pesantren, tempat ibadah, kelompok tani, pedagang, dan lain sebagainya. Bahkan, detik-detik terakhir menjelang pemilihan, ada pula yang melakukan ’’serangan fajar’’ dengan cara bagi-bagi uang dan beras disertai imbauan agar di Tempat Pemungutan Suara (TPS) nanti mencoblos gambar dirinya.
Besarnya anggaran yang harus dikeluarkan oleh seseorang yang ingin tampil menjadi kepala daerah mencerminkan sistem demokrasi di negeri ini masih berjalan timpang. Yakni, tidak murni dan tidak tulus seperti jargon demokrasi yang berbunyi dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Dengan kata lain, proses demokrasi baru jalan manakala disokong dengan uang.
Melihat kenyataan ini, berarti untuk menjadi seorang kepala daerah syaratnya harus kaya, agar bisa mencukupi berbagai ’’kebutuhan politik’’ seperti yang saya paparkan di atas. Logikanya memang harus seperti itu. Meskipun demikian, para calon yang finansialnya pas-pasan, masih bisa mencari investor. Ya, sejak Reformasi bergulir di negeri ini banyak ’’investor politik’’ yang berkeliaran ’’mencari mangsa’’. Dan, banyak pula calon kepala daerah yang begitu bersemangat mencari ’’investor politik’’ untuk mengegolkan ambisinya. Semakin besar peluang sang calon menang, maka tidak terlalu sulit untuk mendapatkan kucuran dana dari investor.
Memang, tidak semua calon yang kuat mau memanfaatkan jasa ’’investor politik’’. Lebih-lebih bagi calon yang memiliki integritas, kapabilitas dan moralitas tinggi. Dan, tidak semua ’’investor politik’’ juga mau begitu saja menyerahkan uangnya kepada setiap orang yang akan macung sebagai kepala daerah. Semuanya pasti sudah dihitung untung-ruginya secara politis dan ekonomis. Jadi, antara anggaran yang dikeluarkan dengan kompensasi yang nantinya akan didapat investor sudah dipertimbangkan, termasuk dampaknya kalau calon yang didukung kalah.
Para ’’investor politik’’ itu ada yang dari kalangan penjudi kelas kakap, konglomerat hitam, mantan pejabat tinggi, pengusaha yang memiliki kedekatan dengan sang calon, politisi yang memiliki ambisi merebut kekuasaan di tingkat nasional, LSM dari luar negeri hingga perwakilan negara asing. Besarnya anggaran yang digelontor investor politik juga bervariasi. Konon, ada cagub yang ditawari bantuan anggaran hingga Rp 300 miliar. Sedangkan untuk calon bupati/wali kota ditawari Rp 50 miliar. Ada pula yang ditawari hanya Rp 7 miliar agar mau mencalonkan diri sebagai wali kota.
Orang awam pasti geleng-geleng kepala dan tidak terlalu percaya dengan ’’permainan’’ seperti itu. Apalagi melihat nilai uangnya yang begitu besar. Memang, masalah nilai uang yang dikucurkan investor bisa jadi nilainya berkurang tidak sebesar angka di atas. Bisa pula rumor yang berkembang tidak sesuai kenyataan. Tapi, praktik kotor yang dimainkan para ’’investor politik’’ dalam pilkada jelas ada. Sebab, itu tak beda jauh dengan praktik yang terjadi dalam pemilihan kepala desa (pilkades). Yakni, ’’investor politik’’-nya lebih dikenal dengan sebutan botoh.
Kenapa begitu mudahnya ’’investor politik’’ itu melepas uangnya? Semuanya pasti ada kompensasinya. Kompensasi itu bisa berupa proyek-proyek besar dengan model tender yang sudah diatur. Ada pula yang terkait dengan pemilihan presiden, agar mendapat back-up dari daerah. Ada juga yang minta kompensasi agar aset-asetnya di daerah tidak dipersoalkan. Dan, masih banyak lagi.
Melihat peran uang dalam kekuasaan sangat besar, sikap sebagian besar rakyat juga berubah menjadi materialis. Siapa yang bisa membantu uang atau natura, tentu akan didukung. Model demokrasi seperti ini tidak bisa menghasilkan pemimpin yang kapabel. Siapa yang memiliki uang banyak atau didukung oleh investor politik, dialah yang bakal berkuasa. Kalau yang berkuasa ini tidak memiliki keterampilan memimpin, tidak menguasai persoalan daerah dan tidak bisa memberikan solusi yang tepat, maka rusaklah tatanan daerah itu.
Karena itu, paradigma politik masyarakat yang sudah telanjur ’’dikotori’’ jiwa materialis ini harus segera diubah. Yang memiliki peran besar untuk bisa mengubah adalah parpol. Di antaranya, dengan melakukan rekrutman calon kepala daerah yang lebih transparan, baik mekanisme maupun kriterianya. Selain itu, parpol, pemerintah, LSM, ormas, media massa dan elemen masyarakat yang lain hendaknya tidak lelah memberikan pendidikan politik yang benar kepada masyarakat luas. (cho@jawapos.co.id)

Derita Akibat Kebijakan

RAKYAT Indonesia terus-menerus dibuat ’’menderita’’ oleh kebijakan pemerintah pusat soal bahan bakar. Pekan lalu misalnya, pemerintah menaikkan lagi harga bahan bakar gas atau elpiji untuk masyarakat kelas menengah atas (pengguna tabung gas isi 12 kg ke atas). Elpiji 12 kg yang semula harganya Rp 63.000 per tabung, kini naik menjadi Rp 69.000. Elpiji 50 kg juga naik dari Rp 343.900 menjadi Rp 362.750 per tabung. Tapi, harga di pasaran bisa melambung melebihi harga di atas. Terkadang di beberapa daerah masih disertai dengan tidak tersedianya stok, hingga membuat konsumen kelimpungan.
Kenaikan ini memicu beberapa pemakai tabung gas isi 12 kg beralih ke tabung gas isi 3 kg yang tidak mengalami kenaikan. Sebab, harga elpiji 3 kg disubsidi pemerintah dan diperuntukkan bagi kalangan warga tidak mampu. Karena tidak adanya pengawasan distribusi tabung elpiji 3 kg yang ketat, jatah elpiji untuk masyarakat tak mampu itu pun banyak yang diambil alih masyarakat kelas menengah. Sampai-sampai masyarakat kecil juga ikut menanggung susahnya mendapatkan elpiji 3 kg.
Sebelumnya, rakyat sudah beberapa kali diombang-ambingkan kebijakan pemerintah seputar BBM. Mulai kenaikan harga minyak tanah (mitan), langkanya mitan di pasaran, melambungnya harga mitan, amburadulnya program konversi mitan ke gas elpiji, BBM langka dan harganya melonjak tinggi menjelang adanya kenaikan harga. Ditambah lagi krisis energi listrik yang membuat lampu di rumah kita byar pet. Belum lagi pemakai listrik dari kalangan industri yang merasa dirugikan akibat PLN tak bisa memenuhi kebutuhan pelanggannya.
Itulah sebagian rentetan masalah bahan bakar yang cukup meresahkan dan membuat rakyat ’’menderita’’. Pemerintah melalui Pertamina selaku pemegang otoritas monopoli bahan bakar di negeri ini bisa menaikkan harga kapan saja. Alasannya pun macam-macam. Mulai naiknya harga minyak mentah dunia yang tidak bisa dibendung, hingga kerugian Pertamina yang tahun 2008 ini mencapai Rp 6 triliun lebih. Dan, langkah termudah untuk menanggulangi kerugian adalah, menaikkan harga jual ke konsumen.
Namun, yang agak aneh dan membuat kita prihatin adalah, adanya kebijakan pemerintah yang menjual gas ke luar negeri dengan harga lebih murah daripada dijual ke rakyatnya sendiri. Bahkan, dibandingkan harga pasaran dunia gas yang dijual Indonesia ke China itu harganya hanya 1/6 nya saja. Dalam kontrak Liqud Natural Gas (LNG) Tangguh, Papua yang diteken pemerintah era Presiden Megawati, harga LNG yang dijual ke China hanya USD 3,8 per MMBTU. Padahal, harga pasaran dunia saat ini USD 25 MMBTU. Akibatnya, negera kita rugi triliunan rupiah. Kini, pemerintah berencana menegosiasi ulang kontrak penjualan LNG ke China.
Sejatinya, sejak 30 tahun lalu, sebenarnya negara kita sudah punya formula dalam menjual LNG. Yaitu, harga ekuivalen dengan tingkat persentase harga minyak. Dan, formula kontrak LNG di Tangguh, Papua adalah yang terjelek dan terparah dalam sejarah perminyakan. Sebab, kalau Arun (Aceh) 30 tahun yang lalu saja bisa 7,5 persen, Bontang (Kaltim) 25 tahun yang lalu bisa 15 persen, Tangguh (Papua) hanya 5 persen terhadap harga minyak.
Kita semua sangat menyayangkan lemahnya pemerintah kita dalam berdiplomasi, bernegosiasi maupun membuat kesepakatan dengan pihak asing. Sepertinya kita tak punya kekuatan, kemampuan ataupun daya tawar yang tinggi. Kesepakatan yang dihasilkan sering kali tidak imbang, kita selalu diposisi yang lemah. Lihat saja hampir semua pertambangan besar yang dimiliki negara kita dikelola pihak asing. Mulai tambang minyak, gas, batu bara, emas, dan lain sebagainya banyak dikuasai perusahaan asing. Padahal, hasilnya cukup besar.
Nama-nama perusahaan tambang dari luar negeri seperti Freepot, Newmont, Exxon Mobil, China Petro Oil, dan lain sebagainya cukup dominan menjadi pengeruk sumber alam negeri kita. Beberapa pakar, praktisi dan politisi sering mengkritisi pemerintah agar meninjau ulang kontraknya khususnya menyangkut profit sharing dengan perusahaan tambang asing, tapi tetap tak dihiraukan. Sehingga, deal-deal kesepakatan yang tidak menghasilkan keuntungan yang seimbang bagi kemakmuran rakyat Indonesia harus dicurigai.
Sebab, banyak kesepakatan-kesepakatan atau MoU yang dibuat oleh para pejabat kita yang duduk di pemerintahan, di kemudian hari ternyata bermasalah. Tak sedikit pula yang akhirnya ditemukan adanya penyimpangan ataupun kepentingan tertentu yang menguntungkan segelintir orang atau pihak tertentu dengan mengorbankan kepentingan rakyat dan negara.
Sekarang, rakyat Indonesia sedang dirundung sedih oleh kebijakan bahan bakar yang merupakan kebutuhan vital. Mereka tidak hanya merasa diombang-ambingkan oleh kenaikan harga mitan, premium, solar, pertamax dan elpiji, tetapi juga disulitkan dengan kurangnya ketersediaan bahan bakar. Bahkan, untuk mendapatkan bahan bakar itu, rakyat harus antri berjam-jam. Janji manis program konversi mitan ke elpiji, ternyata malah banyak menyengsarakan karena kurang ketatnya pengawasan distribusi.
Memasuki Bulan Ramadan yang jatuh tepat pada hari ini, persoalan kebutuhan ekonomi yang dihadapi rakyat kecil kian berat. Selain direpotkan oleh susahnya mendapatkan elpiji 3 kg, harga kebutuhan bahan pokok sejak seminggu lalu juga mengalami kenaikan signifikan.
Kondisi yang menyusahkan ini membuat sebagian rakyat kecil memanfaatkan kayu bekas, ranting pohon kering atau apa pun yang bisa dijadikan bahan bakar. Back to natural, kembali ke zaman purba. Kenapa tidak? Daripada terus dibikin pusing oleh kebijakan pemerintah, lebih baik rakyat kecil yang mengalah. Tinggal pembalasannya di pemilu nanti, tidak akan memilih alias golput.
Semoga kehadiran Ramadan kali ini bisa membuka mata hati para pejabat kita untuk lebih peduli pada rakyatnya. Terutama dalam membuat kebijakan yang berimbas pada kepentingan rakyat. Dan, ’’penderitaan’’ yang sedang dialami rakyat Indonesia, khususnya masyarakat kelas bawah saat ini bisa diterima dengan sabar dan lapang dada. Semoga pula instansi dan rakyat yang mampu tak lupa menebar sedekah atau zakatnya kepada saudara-saudaranya yang tak mampu supaya bisa mengurangi beban penderitaan yang dipikul. Amin. (cho@jawapos.co.id)

Politisi Koruptor

SEMAKIN hari jumlah politisi kita yang terjerat kasus hukum dengan sangkaan korupsi terus bertambah. Terutama setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) semakin getol menunjukkan taringnya dalam memberantas korupsi di negeri ini. Satu persatu pejabat negara ditangkap. Tak ketinggalan para wakil rakyat yang ada di Senayan juga diseret ke kursi panas untuk diadili. Bak bola salju, sangkaan korupsi itu terus menggelinding ke politisi lain, baik yang masih menjabat sebagai wakil rakyat, purna tugas maupun yang sudah menjadi pejabat sekelas menteri atau duta besar.
Secara beruntun beberapa kasus korupsi yang melibatkan politisi berhasil dibongkar KPK. Mulai dari kasus Al-Amin Nasution, Bulyan Royan, Yusuf Feisal hingga Hamka Yandhu yang kini diamankan aparat hukum untuk diproses lebih lanjut. Dari beberapa kasus korupsi dengan tersangka beberapa politisi Senayan, yang paling memprihatinkan adalah kasus korupsi penggunaan dana Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI). Selain nilai uang yang diduga korupsi cukup besar, jumlah politisi yang diduga terlibat juga cukup besar.
Menurut pengakuan anggota DPR Hamka Yandhu dalam sidang dugaan korupsi penggunaan dana YPPI, kucuran uang yang mengalir (baca dikorupsi) dari Bank Indonesia ke anggota DPR RI sebesar Rp 21,6 miliar. Anggaran sebesar itu dinikmati oleh 52 orang anggota Komisi Keuangan DPR periode 1999-2004. Setiap orang mendapat Rp 250 juta hingga Rp 1 miliar. Pemberian uang itu dalam rangka diseminasi dan sosialisasi Undang-Undang Bank Indonesia.
Kita semua jadi prihatin dengan track record para politisi kita yang terlihat semakin buruk dan busuk. Tatanan politik pasca runtuhnya kekuasaan Orde Baru yang kita harapkan bisa membawa perubahan, ternyata kondisinya semakin carut marut. Rakyat tiap hari disodori oleh berita kasus-kasus pelanggaran hukum yang dilakukan para politisi. Termasuk para pejabat eksekutif dan yudikatif. Berita kasus korupsi seolah tak pernah sepi menghiasi halaman media. Membuat rakyat semakin sinis melihat sepak terjang para politisi di negeri ini.
Apalagi, selain memiliki ‘’hobi’’ korupsi berjamaah, sebagian dari mereka juga ‘’hobi’’ main perempuan. Ada yang aksinya terbongkar setelah WIL (wanita idaman lain) alias gundiknya membeber video syur yang mereka perankan sendiri. Ada juga yang melakukan pelecehan seksual dan berfoto mesra dengan sekretarisnya sendiri. Ada pula politisi yang sudah memiliki istri seorang artis, tetapi di luar rumah dia masih suka bermain dengan perempuan nakal. Dan masih banyak kasus amoral lain yang cukup memprihatinkan dan menjijikkan.
Perilaku korupsi dan suka main perempuan yang ditunjukkan para politisi kita tidak hanya terjadi di tingkat pusat, di daerah kondisinya juga sami mawon. Hanya, karena KPK tidak terjun secara intens ke daerah, sehingga aksi busuk mereka tidak sampai terbongkar seperti para politisi di pusat. Yang jelas, kalau mau disisir secara mendalam, pasti juga akan ditemukan kasus-kasus korupsi dan pelanggaran moral yang dilakukan para politisi di daerah.
Salah satunya, kasus pemekaran Kota Mojokerto yang melibatkan para anggota dewan di wilayah Kota dan Kabupaten Mojokerto periode 1999-2004. Anehnya, yang diproses hingga ke pengadilan hanya mantan ketua dewan, mantan walikota, dan mantan kabag keuangan Pemkot Mojokerto saja. Anggota dewan kabupaten dan kota yang juga kebagian uang haram tidak diproses lebih lanjut. Inilah yang membuat rakyat kehilangan kepercayaan terhadap aparat penegak hukum kita. Ada apa dibalik mandegnya ini semua? Benarkah karena buktinya kurang mendukung? Atau ada faktor lain?
Sejatinya, upaya pemberantasan korupsi yang kini semakin getol dilakukan KPK harus didukung oleh semua pihak. Sebab, meski pengawasan sudah diperketat dan KPK makin aktif bergerak, ternyata tak mengurangi ’’semangat’’ para politisi, birokrat dan aparat penegak hukum untuk tetap berani mengembat uang negara. Terbukti, kasus-kasus korupsi yang melibatkan mereka terus bertambah banyak. Padahal, salah satu agenda reformasi yang dicanangkan sejak runtuhnya era Orde Baru tahun 1999 adalah pemberantasan KKN. Ternyata para politisi yang kita harapkan bisa memberantas praktik KKN itu justru malah terlibat.
Karena itu, dibutuhkan ’’semangat’’ baru untuk memberantas para koruptor, khususnya terhadap politisi busuk. Sebab, secara politis, mereka memiliki kewenangan kuat untuk mengatur, memutuskan dan menyetujui kebijakan-kebijakan makro yang sangat penting bagi kelangsungan perkembangan negara ini ke depan. Apalagi, akhir-akhir ini sudah berkembang kabar kalau para politisi yang ada di Senayan akan membuat aturan yang akan mengurangi atau membatasi wewenang dan tugas-tugas KPK. Sehingga, hal ini bisa mengurangi gerak KPK yang kini mulai menampakkan hasilnya.
Upaya lain untuk ’’memproteksi’’ adanya slintutan yang mengarah pada praktik korupsi di kalangan politisi adalah, ikut sertanya orang KPK dalam setiap sidang membahas anggaran di lembaga dewan. Dengan pengawasan seperti itu, paling tidak bisa mengurangi adanya upaya main mata antaranggota dewan maupun dengan pihak eksekutif dalam membuat kebijakan anggaran.
Selain itu, untuk menimbulkan efek jera pada pelaku maupun yang akan coba-coba korupsi, juga harus ada langkah konkret. Mulai dari memperberat hukuman koruptor hingga cara memperlakukan tahanan koruptor seperti pelaku tindakan pidana lain. Misalnya ruang tempat penahanan tidak diperlakukan secara khusus, model pemeriksaan atau penyidikan juga disamakan dengan tersangka tindak pidana lain, tangan tetap diborgol dan juga menggunakan seragam tahanan. Bahkan, seragam bisa dibuat khusus seperti yang pernah diusulkan KPK.
Karena mereka mencuri uang negara yang nilainya rata-rata sangat besar, jauh lebih besar dari yang didapat pencuri ayam, sangatlah tidak adil kalau tahanan koruptor diperlakukan istimewa. Seharusnya mereka mendapatkan layanan yang lebih buruk dari pencuri kelas teri. Tidak justru sebaliknya seperti yang terjadi saat ini. Ruang tahanannya ber-AC, masih bisa berkomunikasi menggunakan ponsel, pakaiannya saat datang ke ruang sidang necis, penampilannya juga perlente, dan masih banyak lagi. Terkadang, vonis yang dijatuhkan hakim tak jauh berbeda, bahkan terkadang lebih ringan dari pencuri ayam. Maklum, sering ’’ada sesuatunya’’.
Langkah lain untuk memberi efek jera koruptor, menayangkan kasus dan gambarnya di media massa, baik cetak maupun elektronik. Termasuk untuk koruptor kelas kakap yang melarikan diri atau jadi buronan, gambarnya dicetak sebagai poster dan dipajang di tempat-tempat umum. Persis seperti poster buronan teroris Azhari dan Nordin M Top sebagaimana dilakukan aparat kepolisian. (choliqbaya@gmail.com)

Rangsangan Hotel

MENGGELAR rapat di hotel, rupanya sudah menjadi ketergantungan bagi anggota DPRD Kabupaten Mojokerto. Bahkan, para wakil rakyat periode 2004–2009 ini boleh dibilang telah menciptakan sejarah baru sebagai legislator yang paling sering menyelesaikan tugas-tugasnya di hotel. Nyatanya, sudah berkali-kali mereka menggelar rapat di hotel. Umumnya di Malang, Batu, Pandaan dan Tretes yang udaranya cukup sejuk dan ’’menyegarkan’’.
Meskipun sudah berkali-kali rapat di hotel itu disorot oleh beberapa pihak, tapi mereka sama sekali tak peduli. Bahkan, terus mengulang dan mengulang lagi. Yang terakhir, lembaga penampung dan penyalur aspirasi rakyat itu kembali menggelar rapat di Hotel Regent Malang pada Juli 2008 kemarin. Tidak tanggung-tanggung, tiga panitia khusus (pansus) diboyong untuk menyelesaikan tugasnya di hotel. Masing-masing Pansus KUPA-PPAP (19–20 Juli), Pansus Raperda (29–30 Juli) dan Pansus Panlih Wabup (30–31 Juli). Biaya yang dikeluarkan untuk rapat tiga pansus di hotel Regent itu mencapai Rp 790 juta.
Rupanya, mereka telanjur keasyikan dengan fasilitas hotel, sehingga gedung DPRD sudah tidak menarik dan dianggap tidak representatif lagi untuk dipakai tempat rapat. Apalagi, selain bisa menikmati fasilitas dari hotel, para anggota dewan juga dapat uang perjalanan dinas dan uang representasi. Mungkin itu yang juga membuat mereka lebih bersemangat untuk memilih rapat di hotel. Yang kita belum tahu, apakah dalam membahas materi yang dirapatkan di hotel, mereka juga lebih bersemangat dibandingkan rapat itu digelar di gedung dewan?
Jangan-jangan karena di hotel udaranya lebih sejuk, fasilitasnya nyaman dan banyak ’’pemandangan’’ baru, konsentrasi mereka ke materi rapat malah terganggu. Kalau ini yang terjadi, berarti tujuan mendasar dari rapat sudah gagal dan takkan menghasilkan keputusan atau kebijakan yang optimal. Selain itu, rakyat merasa dirugikan, karena uangnya dipakai untuk membiayai rapat di hotel hingga ratusan juta rupiah. Padahal, bila rapat itu digelar di gedung dewan, paling banyak biayanya hanya berkisar belasan juta.
Saya tak habis mengerti dengan motivasi para wakil rakyat Kabupaten Mojokerto yang hobi rapat di hotel. Apakah hati mereka masih belum terbuka, meskipun ada rekannya yang tidak setuju rapat itu digelar di hotel? Padahal, mereka mengakui kalau rapat di hotel itu tidak efektif dan tidak efisien. Lebih banyak muspro-nya daripada manfaatnya. Besarnya anggaran yang dikeluarkan juga tidak sebanding dengan hasil yang dirasakan publik.
Sejatinya, masih banyak pertanyaan minor yang lain dari kebiasaan buruk rapat di hotel. Apakah mereka tidak memiliki kepekaan sosial dalam situasi ekonomi yang serba sulit ini? Apakah mereka juga tidak peduli dengan efisiensi dalam menggunakan uang rakyat? Apakah mereka tidak punya malu disorot beberapa kali di media? Atau, jangan-jangan mereka memang sudah kebal, karena hati nuraninya sudah tertutup oleh kepentingan lain.
Seandainya rapat di hotel itu digelar karena gedung dewannya sedang direnovasi atau sedang dipakai kegiatan lain yang lebih penting atau mendesak, mungkin rakyat masih bisa mengerti dan memahami. Tapi, kalau rapat itu terlalu sering diselenggarakan di hotel berarti yo kebangeten. Benar-benar keterlaluan. Apalagi, tidak sekali dua kali saja agenda itu dikritisi oleh internal anggota dewan sendiri, kalangan LSM maupun media massa, tetapi tetap saja mereka tutup kuping rapat-rapat alias tidak peduli.
Ingin tahu alasan mendasar rapat dewan digelar di hotel? Menurut Sekretaris DPRD Kabupaten Mojokerto Nurhayati Maulidiyah, untuk merangsang kehadiran anggota dewan. Sebab, kalau tidak ada rangsangan jalannya rapat tidak maksimal karena kehadiran anggota sangat minim. Alasan inilah yang beberapa kali dijadikan tameng agar rapat tetap bisa digelar di hotel.
Ini sungguh teramat memalukan. Sebab, ini sama saja dengan membuka kebobrokan kinerja anggota dewan. Ternyata, wakil rakyat yang kita harapkan bisa membawa kemaslahatan daerah ini banyak yang pemalas. Untuk menghadiri rapat saja mereka harus diberi tambahan ’’rangsangan’’. Padahal, itu sudah menjadi bagian tugasnya, dan juga mereka sudah digaji oleh negara cukup tinggi. Tapi, mengapa tugas-tugas yang menjadi kewenangannya tidak dijalankan secara optimal?
Kenyataan ini akan menjadi catatan merah bagi rakyat yang menjadi konstituen mereka. Rakyat pasti tidak akan tinggal diam bila tahu kalau para wakilnya ternyata pemalas. Kalau sekarang mereka tidak memiliki daya untuk menghujat, apalagi menurunkan dari kursi dewan, tapi dalam pemilu nanti pasti tak akan tertarik lagi untuk memilihnya.
Rakyat yang sudah tahu track record dan sepak terjang anggota dewan yang kini berkuasa pasti sudah bisa memilah dan memilih yang lebih baik. Rakyat yang belum melek politik, menjadi kewajiban kita semua untuk membantu memberi tuntunan yang baik. Khususnya dalam mengarahkan pilihannya saat pemilu legislatif, agar tidak jatuh ke politisi busuk ataupun ke politisi pemalas yang orientasinya hanya mau kerja kalau ada duit.
Kita harapkan parpol yang mewadahi mereka juga mengevaluasi kader-kadernya yang duduk di legislatif bila masih ingin mendapat dukungan rakyat. Terlebih di saat masa rekrutmen caleg seperti sekarang ini. Hendaknya secara transparan diumumkan sejak dini kepada publik untuk mendapatkan respons dan masukan. Jangan sampai salah memilih orang.
Bagi anggota dewan yang merasa masuk dalam kategori pemalas –hanya mau mendatangi rapat kalau ada rangsangan– hendaknya mulai menyadari perilaku buruknya. Entah disadari atau tidak, anggota dewan adalah pejabat publik yang perilaku dan sepak terjangnya selalu dalam pantauan dan jadi suri tauladan. Kalau apa yang dilakukan selama menjadi wakil rakyat bisa membawa kemaslahatan dan memenuhi harapan konstituennya, maka ia akan menuai buah dari kebaikan yang telah diperbuatnya. Begitu pula sebaliknya. (cho@jawapos.co.id)

Legawa Kalah

PESTA demokrasi pemilihan kepala daerah Kabupaten Jombang dan Provinsi Jawa Timur baru saja berlalu. Meskipun hasilnya belum ditetapkan secara resmi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), tapi pemenangnya sudah bisa ditebak. Untuk Pilbup Jombang, sudah hampir bisa dipastikan pasangan incumbent Suyanto – Widjono tampil sebagai pemenang mengalahkan pasangan Nyono – Halim dan pasangan Soeharto – Mudjib. Sedangkan untuk Pilgub Jatim kemungkinan besar akan terjadi dua putaran. Sebab, tidak ada pasangan cagub yang suaranya mencapai 30 persen.
Sesuai aturan, dua pasangan cagub yang memperoleh suara tertinggi berhak maju mengikuti pilgub putaran kedua. Sementara, dua pasangan cagub yang diperkirakan akan bertarung kembali dalam putara kedua adalah Soekarwo – Saifullah Yusuf (KarSa) dan Khofifah – Mudjiono (Kaji). Sedangkan yang tidak lolos adalah, pasangan Sutjipto – Ridwan (SR), pasangan Soenarjo – Ali Maschan (Salam) dan pasangan Achmady – Suhartono (Achsan).
Ada yang patut kita syukuri bersama dari pesta demokrasi Pilbub Jombang dan Pilgub Jatim kali ini. Mengingat, pilkada yang dipilih rakyat secara langsung ini merupakan kali pertama digelar. Dan, Alhamdulillah berlangsung dengan aman dan tertib. Meskipun masih ada pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang mencoba menodai proses demokrasi dengan melakukan ’’serangan fajar’’ dalam bentuk bagi-bagi uang dan beras. Tapi, secara umum berlangsung sukses.
Kita semua berharap hingga masa penetapan suara dan penetapan calon terpilih oleh KPU nanti, suhu politik tetap terkendali, aman dan tertib. Kita juga berharap, pasangan calon yang kalah juga bisa legawa menerima keunggulan calon lain tanpa harus menghasut atau memanas-manasi pendukungnya untuk melakukan perlawanan. Kalau ditemukan adanya pelanggaran, sebaiknya diselesaikan secara hukum. Aparat penegak hukum dan aparat terkait seperti panwas kita harapkan bisa bertindak tegas, cepat dan adil. Kalau tidak, hal ini bisa memicu kerusuhan atau memancing tindakan anarkhis.
Untuk meminimalisasi munculnya kericuhan, bahkan tindakan anarkis yang dilakukan oleh salah satu pendukung calon, diperlukan adanya beberapa upaya dan antisipasi. Terutama kedewasaan berpolitik dari para calon untuk bisa menerima kekalahan. Alangkah indah dan damainya manakala pasangan yang kalah mau bersikap ksatria dengan cara memberi ucapan selamat kepada pasangan yang menang. Saya kira rakyat pasti akan angkat topi bila para calon bisa menunjukkan sikap legawa seperti di atas. Ucapan selamat seperti itu pernah ditunjukkan beberapa calon kepala daerah yang kalah seperti saat Pilgub DKI Jakarta dan Pilbub Nganjuk. Semoga dalam Pilgub Jatim dan Pilbup Jombang kali ini juga bisa seperti itu.
Kalau sikap gantleman seperti itu bisa dibudayakan dan dilestarikan, betapa harmonisnya proses demokrasi di negeri kita. Dan, kedewasaan dalam berdemokrasi ini pasti akan diapresiasi positif oleh semua pihak. Sebab, kalah dan menang dalam sebuah pertarungan adalah sesuatu yang wajar. Yang tidak wajar adalah, yang kalah tapi ngotot ingin menang dengan berbagai dalih pembenar. Apalagi sampai mengerahkan massa pendukungnya untuk melakukan tekanan terhadap pihak-pihak terkait. Kalau sudah terjadi seperti ini aparat keamanan harus berani bersikap tegas. Jangan sampai mereka diberi ruang gerak untuk bertindak anarkhis.
Kita semua tentu tidak ingin daerah ini porak poranda akibat ketidakpuasan hasil pilkada seperti yang pernah terjadi di Tuban, Maluku Utara dan beberapa daerah lain. Rumah dinas bupati, hotel, mobil, rumah pribadi cagub dan rumah tim suksesnya dibakar oleh pihak yang diduga sebagai kelompok lawan politiknya. Jelas, aksi premanisme seperti ini bisa menodai proses demokrasi yang sedang kita bangun saat ini.
Semua pihak juga harus menyadari, biaya yang dikeluarkan oleh negara untuk membiayai pilkada langsung ini cukup besar. Untuk pilgub 23 Juli lalu, anggaran yang harus dikeluarkan negara mencapai Rp 425 miliar. Kalau pilgub berjalan dua putaran, anggaran yang mengucur dari APBD Jatim terpaksa harus ditambah lagi. DPRD Jatim telah menetapkan anggaran pilgub putaran kedua sebesar Rp 225 miliar. Sehingga, total uang APBD yang dikeluarkan untuk Pilgub Jatim mencapai Rp 650 miliar.
Belum lagi uang yang mengalir dari kantong para calon kepala daerah maupun para ’’sponsor’’ pendukungnya, jumlah yang dikeluarkan bisa mencapai puluhan hingga ratusan miliar rupiah per calon. Bahkan, ada pihak yang pernah menghitung biaya pencitraan dan kampanye yang dikeluarkan cagub nilainya melebihi biaya serupa yang dikeluarkan calon presiden AS. Kalau analisis itu benar, betapa mahalnya harga sebuah jabatan gubernur di Indonesia yang dipilih rakyat secara langsung. Sungguh luar biasa!
Pertanyaannya, apakah pemimpin terpilih seperti ini bisa amanah? Sebab, muncul kekhawatiran, karena saat proses pencalonan hingga masa kampanye dana yang dikeluarkan calon cukup besar, maka dia akan mencari balen alias segala upaya untuk bisa mengembalikan uang yang telah dikeluarkan saat dia menjabat sebagai kepala darah. Diantaranya langkah pintas yang bisa dilakukan adalah korupsi. Dan, janji-janji yang pernah dilontarkan saat kampanye tak ubahnya hanya bualan atau pepesan kosong. Tapi, semoga saja kehawatiran itu tidak menjadi kenyataan.
Harapan kita semua, janji dan program yang pernah disampaikan kepada khalayak saat kampanye benar-benar bisa direalisasikan secara konsekuen. Yang pada akhirnya bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat dan membawa daerah yang dipimpin menjadi lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Akhirnya, saya mengucapkan selamat kepada calon bupati dan wakil bupati Jombang terpilih. Semoga Anda bisa menjadi pemimpin amanah yang bisa mengayomi seluruh rakyatnya tanpa pandang golongan. Kepada pasangan cagub yang berhasil maju dalam pilgub putaran kedua juga saya sampaikan selamat berkompetisi kembali untuk meraih dukungan dari rakyat. Mari kita junjung tinggi etika politik yang santun dan fair dalam koridor yang telah disepakati bersama. (cho@jawapos.co.id)

Polling Pilbup

DUA hari setelah munculnya polling Pasangan Favorit Cabup – Cawabup Jombang Pilihan Pembaca Radar Mojokerto, saya ditelepon seorang teman yang juga anggota KPU Jombang. Kepada saya dia menyampaikan adanya keberatan dari beberapa pihak lewat KPU mengenai polling itu. Sehari kemudian, juga muncul keberatan via SMS di rubrik Kotak Suara Radar Mojokerto. Isinya sama, keberatan dengan adanya polling. Alasannya, polling di Radar Mojokerto itu bisa memengaruhi opini warga.
Saya merasa bersyukur bila program yang diluncurkan Radar Mojokerto mendapat perhatian dari khalayak. Apalagi, program ini juga dinilai bisa memengaruhi warga (pembaca) dalam menentukan pilihan dalam Pilbub Jombang 23 Juli mendatang hingga membuat beberapa pihak merasa cemas dan khawatir. Meski, mereka tidak menyampaikan lebih detail korelasi pengaruh polling dengan pilihan warga terhadap cabup – cawabup yang bertarung dalam pesta demokrasi memperebutkan kursi kekuasaan eksekutif.
Respon kekhawatiran yang dinilai bisa memengaruhi opini pembaca menurut hemat saya cukup bagus. Dengan begitu, para calon pemilih akan berlomba-lomba memberikan dukungan terhadap pasangan yang nanti akan dipilih. Dengan kata lain, polling ini bisa menumbuhkan partisipasi politik warga Jombang dalam menentukan pimpinannya, sehingga bisa meminimalisir jumlah golput (orang yang tidak menyalurkan hak pilihnya). Tetapi, kalau yang mengkhawatirkan polling ini takut calonnya kalah dan berharap polling segera dihentikan, saya menganggap yang bersangkutan tengah berupaya memasung proses demokrasi yang sedang dibangun dan ditumbuhkembangkan di kota santri ini.
Terlebih lagi, permintaan untuk tidak menayangkan polling ini terjadi di saat masa kampanye. Tentu ini sangat kontradiktif dengan sifat dan tujuan dari pada kampanye itu sendiri. Sebab, sifat dari kampanye adalah memengaruhi khalayak agar mengikuti ajakannya (memilih salah satu pasangan). Kalau merasa polling itu dianggap cukup efektif bisa memengaruhi opini warga, kenapa tidak dimanfaatkan? Anggap saja itu sebagai iklan gratis bagi pasangan cabup - cawabup. Kenapa justru meminta program yang memiliki tujuan bisa menumbuhkan partisipasi politik serta menyemarakkan pesta demokrasi ini dihentikan?
Apalagi, sosialisasi Pilbub Jombang kepada masyarakat sangat jauh dari harapan. Termasuk sosialisasi pasangan cabup – cawabup Jombang beserta program-programnya banyak masyarakat yang tidak tahu. Sebab, hingga kini saya belum melihat ada visi, misi dan program cabup – cawabup yang terpampang secara gamblang di media cetak ataupun di baliho, brosur atau alat peraga lain yang bisa diketahui hampir sebagian besar warga masyarakat. Yang ada hanya disampaikan cabup – cawabup di hadapan anggota dewan yang jumlahnya sangat tebatas. Termasuk kontrak-kontrak politik dengan elemen masyarakat juga ’’nyaris tak terdengar’’.
Kondisi ini sebelumnya juga telah diperparah oleh keluarnya surat dari Panwas Pilkada Jombang perihal iklan kampanye. Isinya, mengimbau media cetak dan elektronik di Jombang untuk tidak menayangkan iklan kampanye pasangan calon sebelum masa kampanye. Praktis masyarakat Jombang ’’buta’’ dengan program cabup – cawabup ke depan. Padahal, KPU Jatim tidak pernah mempermasalahkan iklan cagub – cawagub yang tayang sebelum kampanye. Akankah untuk Pilbup Jombang ini masyarakat diminta memilih pemimpin seperti memilih kucing dalam karung?
Bila sekarang para calon itu mendapat kesempatan untuk kampanye, tentu waktunya sangat terbatas. Apalagi, isi kampanye banyak yang kurang menyentuh visi, misi dan program kerja yang konkret atau bahkan itu tidak menyinggungnya sama sekali. Sebab, ada calon yang isi kampanye tak beda jauh dengan orang ’’beronani’’. Yakni memuaskan diri dengan melontarkan keberhasilan-keberhasilan yang telah dicapai atau memuaskan diri dengan mblejeti kejelekan dan kekurangan rival politiknya. Dan, tak jarang pula kampanye di lapangan terbuka yang isinya hanya hiburan atau bagi-bagi stiker dan brosur berisi gambar pasangan calon.
Kondisi ini sangat berbeda jauh dengan sosialisasi dan dinamisasi yang dilakukan oleh pasangan cagub – cawagub Jatim. Mulai dari maraknya pemasangan baliho, iklan di media, penggalangan massa dan variasi agenda sosialisasi yang digelar. Ditambah lagi dengan agenda pemaparan visi, misi, program dan debat terbuka antarcalon yang bisa disaksikan secara luas melalui televisi. Sehingga, kita semua tahu visi, misi, program, kapabilitas, dan ketangkasan calon dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di daerahnya.
Karena itu, tidak salah kalau rekan saya M Nur Kholis dua minggu lalu di kolom ini menulis Pilbup Jombang kurang sosialisasi, adem-ayem dan tidak dinamis. Kalau kondisi ini terus berlangsung hingga selesainya masa kampanye, kita semua khawatir angka golput dalam pilbup Jombang akan besar seperti yang terjadi dalam Pilgub di Sumatera Utara, Jawa Barat dan Jawa Tengah. Kalau ini terjadi, berarti akan mengurangi tingkat kepercayaan dan legitimasi masyarakat terhadap figur pimpinan hasil pilkada kali ini.
Akhirnya, kita beharap agar seluruh elemen masyarakat tahu akan tugas dan perannya masing-masing. Kita juga ingin Pilbup Jombang maupun Pilgub Jatim berlangsung sukses dengan tingkat partsipasi masyarakat yang benar-benar total sebagai bentuk konkret dari pengejawantahan demokrasi. Selain itu, pesta demokrasi kali ini juga bisa memberi inspirasi dan nilai tambah pendidikan politik bagi warga masyarakat agar tidak ’’dikadali’’ oleh calon maupun pihak-pihak yang terkait langsung dengan agenda pilbup. Semoga. (choliqbaya@gmail.com)

Abdi Negara

KEBERADAAN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang semakin proaktif dalam menjalankan tugasnya, ternyata tak menyurutkan para abdi negara menghentikan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Terbukti, tak sedikit abdi negara dari kalangan aparat penegak hukum, birokrat, hingga wakil rakyat yang sudah tertangkap basah KPK karena menerima uang hasil korupsi ataupun suap. Anehnya, masih ada saja abdi negara yang menyusul ditangkap KPK dengan kasus dan modus operandi yang hampir sama.
Apakah ini suatu indikasi kalau para abdi negara kita tidak takut alias cuek bebek dengan gerakan proaktif yang dilakukan KPK? Logikanya, setelah beberapa pejabat –apakah itu dari kalangan eksekutif, legislatif maupun yudikatif– tertangkap basah KPK, seharusnya kasus KKN semakin menurun karena abdi negara lebih berhati-hati dalam bertindak. Tapi anehnya, KPK justru terus mendapatkan mangsa baru. Padahal, di luar kasus yang tidak terdeteksi atau tercium KPK, pasti jumlahnya jauh lebih banyak. Sungguh ini sangat memprihatinkan.
Ternyata, para abdi negara yang diserahi memegang amanat, masih banyak yang suka bermain-main api dengan memanfaatkan kekuasaan yang dimiliki demi mendapatkan keuntungan pribadi. Di kalangan pejabat yudikatif misalnya, jaksa Urip Tri Gunawan yang diberi amanat menangani penyidikan kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) ternyata menyalahgunakan wewenangnya. Ia justru menjalin KKN dengan menerima uang suap sebesar USD 660 ribu atau sekitar Rp 6,1 miliar dari Artalyta Suryani, salah satu kerabat dekat obligor Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) milik konglomerat Syamsul Nur Salim.
Pelaku KKN para abdi negara yang duduk di eksekutif dan legisatif justru lebih banyak lagi yang jadi mangsa KPK. Sebab, mereka sering ’’bersinergi’’ dalam urusan membangun kebersamaan ’’melanggengkan’’ KKN. Ya, mereka seringkali harus saling ’’tahu diri’’ untuk mengamankan dan menyukseskan segala sesuatu yang bisa mendatangkan keuntungan kedua belah pihak, meskipun harus mengorbankan kepentingan umum dan menggadaikan idealisme.
Di tahun 2008 ini saja tak kurang dari enam anggota DPR RI yang ditangkap KPK karena korupsi dan menerima uang suap dari pejabat eksekutif. Mereka adalah Saleh Djasit (Partai Golkar) kasus pengadaan mobil PMK Pemprov Riau senilai Rp 15,2 miliar; Al Amin Nasution (PPP) kasus terima suap Rp 3 miliar untuk alih fungsi hutan lindung di Kabupaten Bintan Kepulauan Riau; Hamka Yandhu (Partai Golkar) kasus aliran dana Bank Indonesia (BI) ke DPRD sebesar Rp 31 miliar; Sarjan Taher (Partai Demokrat) kasus korupsi alih fungsi hutan mangrove menjadi Pelabuhan Tanjung Api-Api Banyuasin, Sumatera Selatan; Bulyan Royan (Partai Bintang Reformasi) kasus terima suap USD 66 ribu dan EUR 5.500 dalam pengadaan kapal patroli Departemen Perhubungan.
Kasus KKN dan suap menyuap yang saya paparkan di atas memang lebih banyak melibatkan para abdi negara di tingat pusat, bagaimana di daerah? Kondisinya tak jauh berbeda alias sami mawon. Hanya saja, banyak yang tak terungkap ke permukaan karena aparat penegak hukum di daerah tidak seagresif KPK. Terutama dalam menangani kasus-kasus korupsi.
Karena itu, diperlukan lembaga khusus seperti KPK atau jadi kepanjangan tangan KPK yang bisa menangani kasus-kasus korupsi, suap ataupun gratifikasi. Sebab, dengan jumlah personel yang sangat terbatas, rasanya sangat kedodoran bila KPK harus menjangkau semua wilayah di Indonesia. Itupun yang terpantau KPK paling tidak hanya kasus-kasus besar. Bagaimana dengan kasus-kasus kecil yang jumlahnya cukup banyak? Tentu juga harus ditindaklanjuti. Sebab, hukum yang berlaku di negara kita tidak mengenal nilai yang dikorupsi itu besar atau kecil. Yang dimasalahkan adalah pelanggaran hukumnya, yaitu perbuatan korupsi ataupun tindakan menyuap atau menerima suap.
Banyak kasus-kasus KKN atau suap yang melibatkan aparat yudikatif, eksekutif dan legislatif di daerah. Misalnya seorang pemilik warung langganan saya makan saat masih menjadi mahasiswa di kawasan Jemur Wonosari Surabaya menceritakan keluarganya diperas oknum polisi. Anaknya yang masih remaja ditahan polisi karena terlibat perkelahian. Untuk bisa membebaskan anaknya ia dimintai uang sejumlah Rp 4 juta. Uang sudah diberikan, tapi anaknya tak kunjung dilepas. Bahkan, oknum polisi itu minta tambahan lagi, kalau tidak diberi, pasal dakwaan yang akan dikenakan kepada anaknya bisa lebih berat.
Pemilik warung itupun mengeluarkan sumpah serapahnya kepada para aparat penegak hukum yang merupakan abdi negara. Semoga, anak turunannya yang lain tidak lagi berurusan dengan aparat penegak hukum. Sebab, katanya, keadilan di negeri ini hanya milik orang-orang berduit. Jual beli perkara seperti ini juga seringkali ditemui di kejaksaan dan pengadilan yang melibatkan oknum jaksa dan hakim.
Moralitas para abdi negara dari kalangan eksekutif maupun legislatif di daerah juga tak kalah brengsek dengan yang ada di pusat. Khususnya dalam menumbuhkembangkan praktik KKN. Misalnya, seorang kepala dinas di Kabupaten Mojokerto mengaku pusing karena terus menerus ditelepon dan dicari anggota dewan untuk dimintai proyek fisik. Bahkan, yang lebih mencengangkan, anggota dewan itu bilang, kalau proyek sudah telanjur dibagi, jangan lupa memberi ’’mentahan’’ kepadanya.
Masih banyak kasus-kasus lain terkait dengan gratifikasi, suap, penyalahgunaan pos anggaran, pemerasan atau KKN yang kejadiannya hampir senada dengan di pusat. Baik yang terjadi di jajaran eksekutif maupun di legislatif. Tapi, masih banyak yang belum tersentuh hukum. Kasus pemekaran Kota Mojokerto misalnya, ada fakta aliran dana dari Pemkot Mojokerto yang masuk ke kantong para anggota dewan kota maupun kabupaten. Tetapi, hingga kini tak ada anggota dewan yang diproses hukum.
Semua kasus yang menyangkut sepak terjang abdi negara di atas terkait erat dengan mentalitas. Kalau dulu abdi negara melakukan KKN dengan alasan gajinya kecil. Tapi, ketika gajinya dinaikkan cukup signifikan saat Gus Dur jadi presiden, termasuk gajinya aparat hukum juga naik berlipat-lipat, ternyata praktik KKN, suap, gratifikasi, dan lain-lain masih tumbuh subur. Termasuk di lembaga legislatif yang untuk urusan gaji juga tak pernah mau kalah dengan PNS, moralitasnya juga tak kunjung berubah. Justru makin parah dengan tambah banyaknya anggota dewan yang ditangkap KPK karena terlibat korupsi dan suap.
Mengingat saat ini sudah ada beberapa parpol yang sudah membuka pendaftaran calon legislatif, hendaknya faktor moralitas dijadikan parameter utama. Jangan hanya dilihat faktor duitnya saja. Percuma berduit kalau moralitasnya bobrok, pasti nantinya akan menurunkan citra partai kalau dia sudah menjadi legislator. Kalau lembaga legislatif isinya orang-orang bermoral bejat, di eksekutif dan yudikatif juga sama saja, maka negara ini juga ikut rusak.
Karena itu, kita semua juga harus ikut menjaga negara ini agar tidak digerogoti oleh oknum-oknum abdi negara yang tidak bertanggung jawab dan tidak bisa menjaga amanah yang diberikan kepadanya. Salah satu partisipasi yang bisa kita berikan adalah memilih orang-orang bermoral, punya integritas dan komitmen yang jelas pada saat pemilu legislatif, pilbup, pilwali, pilgub dan pilpres. Dari penguasa terpilih itulah kita harapkan bisa menempatkan orang-orang terbaiknya di jajaran eksekutif maupun yudikatif. Semoga. (choliqbaya@gmail.com)

Menggali Potensi Wisata

DI usianya yang genap 90 tahun pada 20 Juni 2008 kemarin, Kota Mojokerto di bawah kepemimpinan Abdul Gani Suhartono bertekad akan terus berbenah diri. Salah satu potensi yang sedang digali adalah mengembangkan pariwisata. Sedang program yang terkait dengan kinerja aparat pemerintah adalah meningkatkan pelayanan publik. Hal ini sejalan dengan tema hari jadi ke-90, yaitu meningkatkan kebersamaan dan pelayanan publik untuk kesejahteraan masyarakat.
Ada beberapa tempat wisata yang sudah dibangun oleh pemkot, diantaranya tempat bermain anak-anak di alun-alun, pusat jajan dan olah raga di Jogging Track Mojokerto (JTM) di tepi sungai Brantas, hutan kota di Jl Raya Ijen dekat stadion dan kawasan olah raga sekaligus wisata keluarga di Jl Benteng Pancasila. Tempat lain yang dibangun dan dipersiapkan untuk obyek wisata adalah pembangunan kolam renang di Magersari dan rencana membangun wisata air di Kedungsari.
Apa yang sudah ataupun sedang dalam persiapan pengembangan potensi wisata yang dilakukan Pemkot Mojokerto, menurut hemat saya nilai plusnya sangat kecil. Ini bila dilihat dari daya tarik dan pemasukan untuk menambah PAD (penghasilan asli daerah) Kota Mojokerto. Misalnya, seberapa besar dari hasil menyewakan lahan alun-alun untuk sarana bermain anak-anak? Berapa besar retribusi yang didapat dari penjual makanan dan minuman di JTM? Adakah pemasukan dari pembukaan hutan kota dan jalan kembar Benteng Pancasila?
Untuk investasi yang manfaatnya cukup signifikan seperti pelestarian hutan kota sebagai paru-paru kota dan jalan kembar Benteng Pancasila sebagai akses untuk kepentingan umum, memang tidak ada masalah. Dan, semestinya akses seperti ini harus diperbanyak. Meski begitu, eksekutif dan legislatif juga harus bisa menentukan kawasan yang lebih tepat agar segenap potensi yang ada di kota kecil ini bisa terangkat secara terarah. Karena itu, konsep dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) juga harus dijadikan acuan. Jangan sampai arah pembangunan mengikuti kemauan penguasa semata.
Bagaimana dengan alun-alun dan JTM? Untuk pengembangan alun-alun sebagai alternatif empat wisata keluarga, rasanya masih jauh dari harapan. Kondisinya sekarang boleh dikatakan amburadul. Mulai dari kondisi fisiknya yang kumuh, kotor dan jorok, penataan PKL yang smrawut, hingga arena bermain anak-anak yang kumuh. Meski sudah digembar-gemborkan berulangkali akan dibenahi, tapi hingga kini belum dimulai juga. Bahkan, untuk memberikan support kepada pemkot dan masyarakat luas, Radar Mojokerto pernah menggelar dialog publik membahas penataan alun-alun. Dengan harapan, pemkot segera membenahi alun-alun dan masyarakat ikut berpartisipasi memberikan masukan dan dukungan.
Saat itu, pemkot sudah membuatkan konsep penataan terpadu. Bahkan, ada sebuah LSM yang juga sudah menyiapkan konsep serupa dalam bentuk gambar detail. Ini berarti, ada kepedulian yang begitu tinggi dari masyarakat terhadap kondisi alun-alun Kota Mojokerto yang memang sangat memprihatinkan. Padahal, kalau wajah alun-alun kita cantik dan asri, tentu ini menjadi tempat jujugan wisata keluarga yang cukup mengesankan. Apalagi bila para PKL yang ada di situ tertata rapi, tertib dan teratur. Pasti semua pihak menjadi nyaman, senang dan aman. Sayangnya, hingga kini harapan itu belum diketahui kapan bisa diwujudkan pemerintah. Padahal, sebagian masyarakat sudah berpartisipasi memberikan masukan dan support yang tidak bisa dianggap remeh.
Sementara untuk pengembangan JTM juga kurang maksimal. Bahkan, pusat makanan dan jajanan di JTM yang dimodel ala Kya Kya seperti di Kembang Jepun Surabaya (kini sudah dipindah ke Pasar Tambakrejo), juga tidak berjalan mulus alias mandeg. Begitu juga dengan olah raga jetsky yang pernah dijajaki investor dari Surabaya dengan cara mencoba Sungai Brantas depan dermaga JTM, juga tidak ada kelanjutannya. Konon kabarnya pemkot kurang sreg. Padahal, itu juga bisa dijadikan andalan wisata dengan melihat keterbatasan SDA yang ada di Kota Mojokerto.
Selain itu, pemkot juga masih bisa memanfaatkan Sungai Brantas sebagai lokasi wisata air dengan cara menyediakan perahu wisata yang bisa mengangkut orang-orang ataupun anak-anak yang ingin menyusuri Brantas. Misalnya menyebrang dari JTM ke SOR yang ada di utara sungai, yang dulunya juga dipakai Pemkab Mojokerto untuk mengembangkan tempat wisata serupa. Sayangnya, penggarapan terhadap potensi yang ada ini saja kedua pemerintah (kota dan kabupaten) kurang melakukannya secara maksimal.
Di sisi lain, saya melihat, arah pengembangan potensi wisata seperti yang digembar-gemborkan pemkot masih belum sinkron dengan kondisi yang ada. Termasuk dalam penentuan prioritas terhadap proyek-proyek pembangunan berskala besar. Di antaranya rencana pemkot membangun tempat wisata air di Kedungsari. Ini sangat ironis dan bertolak belakang dengan kenyataan yang ada. Dimana Pemkot saat ini sudah memiliki kawasan wisata Tirta Suam di Sekar Putih hasil kerjasama dengan investor dari Jombang. Tapi, anehnya, tempat wisata itu sama sekali tidak berkembang. Saya tak tahu mengapa bisa seperti itu. Ini sama saja dengan menyia-nyiakan potensi sekaligus membuang-buang uang negara.
Melihat kenyataan ini, muncul keraguan di benak saya, mungkin juga di benak masyarakat Kota Mojokerto, apa kalau sudah bisa membangun kawasan wisata air Kedungsari yang kabarnya minimal membutuhkan dana Rp 5 miliar, pemkot mampu mengelolanya? Apa nasibnya tidak lebih buruk dari Tirta Suam? Sebab, ada kebiasaan buruk yang melekat di negara kita, biasanya segala usaha yang langsung dikelola sendiri oleh aparat pemerintah justru tidak menghasilkan pendapatan, alias pas-pasan, atau bisa jadi justru malah tekor. Artinya, agar tempat wisata itu tetap eksis, harus ada suplai dana APBD setiap tahunnya. Dan, ini sangat tidak lazim dalam kamus dunia usaha. Sebab, ini menunjukkan lemahnya manajemen pengelolaan.
Kenyataan lain yang tidak sejalan dengan semangat efisiensi anggaran dan prioritas program pembangunan, banyaknya proyek-proyek pembangunan besar yang mangkrak. Salah satu faktor penyebabnya adalah arah kebijakan program pembangunan yang tidak fokus. Mungkin juga tidak sesuai dengan konsep rencana strategis (renstra) atau RPJMD Kota Mojokerto. Itu bisa dilihat dengan mangkrak-nya pembangunan sport center di Surodinawan yang lahannya sudah diuruk sejak beberapa tahun lalu. Juga proyek Pusat Industri Kecil (PIK) di kawasan Bypass Mojokerto. padahal, sudah miliaran uang APBD digelontorkan untuk kedua proyek itu, tapi mana kelanjutannya? Padahal, kedua proyek besar itu juga bisa dikembangkan untuk tempat wisata.
Sekali lagi, kalau pemkot ingin mewujudkan proyek baru wisata air Kedungsari, ada kekhawatiran manakala pembangunannya juga akan mangkrak seperti dua proyek di atas. Yang jadi pertanyaan, kenapa pemerintah tidak fokus pada satu proyek yang lebih diprioritaskan lebih dulu untuk diselesaikan sampai tuntas? Misalnya, tahun ini menuntaskan pembangunan RSUD dr Wahidin Sudirohusodo di Surodinawan dan membenahi alun-alun. Selanjutnya fokus membangun wisata air kedungsari dan ruang pameran atau PIK. Tahun berikutnya membangun sport center, dan seterusnya. Tentu itu semua harus mengacu atau menyesuaikan dengan konsep RPJMD Kota Mojokerto. Termasuk proyek-proyek kecil yang manfaatnya sangat ditunggu oleh masyarakat luas juga tetap dijalankan sesuai dengan kemampuan anggaran yang dimiliki kota ini.
Melihat potensi sumber daya alam (SDA) yang dimiliki Kota Mojokerto, saya sangat setuju dengan upaya pemkot dalam memprioritaskan pembangunan sumber daya manusia (SDM). Sebab, dengan meningkatkan kualitas SDM yang ada di kota ini, tentu akan banyak muncul ide-ide kreatif dan inovatif yang bisa dijadikan bahan untuk membangun kota ini. Termasuk, bagaimana memanfaatkan lahan tidur yang dulu pernah diinventarisir oleh pemkot. Juga, bagaimana upaya pemkot bisa memikat investor untuk tertarik mengembangkan wisata belanja.
Begitu pula dalam pengembangan sentra industri kerajinan yang menjadi ciri khas Kota Mojokerto untuk lebih diarahkan menjadi daerah tujuan wisata. Misalnya memoles sentra kerajinan sepatu, perahu phinisi, jajanan khas onde-onde dan keciput, batik tulis, cetakan kue dan pengrajin gips. Tempat-tempat itu bisa dijadikan jujugan wisatawan bila dipoles secara khusus. Apalagi, beberapa sentra kerajinan seperti perahu phinisi dan sepatu juga sudah beberapa kali didatangi wisatawan asing maupun para buyer dari luar negeri. Seharusnya pemkot bisa menangkap peluang ini untuk dikembangkan menjadi jujukan wisata. Jangan justru memprioritaskan membangun tempat wisata baru yang membutuhkan biaya besar dan belum jelas kontribusi pemasukannya bagi PAD.
Semoga, masukan ini bisa bermanfaat bagi pengembangan wisata dan program-program pembangunan lain di Kota Mojokerto. (cho@jawapos.co.id)