Senin, 28 November 2011

Prostitusi Kota Santri


Oleh: A. Choliq Baya

PRAKTIK prostitusi kian marak di Situbondo. Terutama di wilayah bagian barat, tepatnya di Kecamatan Banyuglugur dan Besuki. Selain populasi pekerja seks komersial (PSK) jumlahnya bertambah besar, mereka juga kian terang-terangan dalam melakukan praktik kotor. Ironisnya lagi, tempat baru yang menyediakan jasa esek-esek juga tumbuh subur bak cendawan di musim hujan. Bahkan, bisnis lendir itu juga mulai merembet ke beberapa tempat lain seperti yang muncul di Desa Blimbing, Besuki.

Khusus di wilayah Situbondo bagian barat, setidaknya ada empat lokasi yang dijadikan tempat praktik mesum secara terang-terangan. Masing-masing di bekas lokalisasi Nyiuran, Rajawali, Timbangan dan sekitar Demung. Bahkan, untuk menarik para lelaki hidung belang, di tempat mesum Rajawali dan Nyiuran juga dilengkapi dengan fasilitas televisi LCD berukuran besar untuk karaoke. Kenyataan ini sangat ironis dengan adanya peraturan daerah (perda) No. 27/2004 tentang larangan pelacuran.

Seharusnya, sejak tujuh tahun lalu setelah perda anti pelacuran diberlakukan, tidak lagi ada praktik pelacuran di kota santri. Tapi faktanya, aparat pemerintah seolah tidak berdaya dalam menindak praktik pelacuran. Yang jadi pertanyaan, sudah seriuskah aparatur Pemkab Situbondo dalam menegakkan perda anti pelacuran? Atau mereka memang tidak punya nyali untuk bertindak? Atau memang mereka menegakkan peraturan ala kadarnya saja? Atau ada sesuatu yang disembunyikan sehingga aparat pemerintah tidak bisa bersikap tegas?

Karena kurang adanya keseriusan dan ketegasan dalam menegakkan perda anti pelacuran, praktik bisnis lendir inipun akhirnya semakin marak. Selain tetap eksis di bekas lokalisasi, bisnis esek-esek juga makin menjamur di beberapa warung remang-remang. Jumlah PSK maupun warungnya juga kian banyak. Berdasarkan data yang dihimpun LSM Awas, jumlah warung penyedia layanan esek-esek kini mencapai 117 buah. Meningkat cukup drastis dari tahun sebelumnya yang hanya ada 60 warung.

Secara otomatis, jumlah PSK yang dikaryakan juga semakin banyak. Bahkan, sebagian PSK tidak hanya beroperasi di wisma dan warung remang-remang tapi ada juga yang menjajakan tubuhnya di pinggir sungai dan dan pinggir jalan. Tentu saja, kondisi ini sangat memprihatinkan banyak pihak. Bahkan, kalau terus dibiarkan bisa mencoreng nama Situbondo yang dikenal dengan sebutan kota santri berubah menjadi kota pelacur.

Karena sudah demikian mengkhawatirkan, sangatlah wajar kalau beberapa ulama dengan didukung beberapa LSM dan elemen masyarakat, akhirnya ‘’turun gunung’’. Mereka mendatangi kantor DPRD dan Pemkab Situbondo mempertanyakan komitmen dan keseriusan para pejabat di dua lembaga itu dalam memberantas pelacuran. Akan menjadi percuma dan sia-sia manakala eksekutif dan legislatif sudah tidak komit lagi dengan perda yang telah dibuatnya. Hal ini juga bisa menurunkan kewibawaan mereka di mata rakyatnya.

Apalagi bila para ulama dari pondok-pondok besar beserta para santrinya nanti sampai turun jalan menegakkan perda anti pelacuran dengan caranya sendiri. Tentu, semakin menunjukkan kalau aparat pemerintah tidak memiliki kemampuan dalam menangani praktik pelacuran yang semakin marak. Padahal, untuk menindak dan memberantas praktik pelacuran, pemerintah memiliki segalanya. Mulai dari aparat, program pemberdayaan, anggaran dan regulasi. Sayang sekali kalau hal itu sampai tidak bisa dimanfaatkan.

Terlebih lagi, jauh hari gubernur maupun wakil gubernur Jawa Timur sudah beberapa kali mewacanakan penutupan lokalisasi. Bahkan, saat acara Halaqah Menata Kota Bersih dari Asusila yang diselenggarakan MUI Jatim di Hotel Elmi Surabaya Sabtu (19/11) lalu, Gubernur Soekarwo dengan tegas mendukung penutupan lokalisasi yang ada di Jatim. Untuk merealisasikan komitmennya itu, dalam waktu dekat gubernur akan mengundang kepala daerah untuk menindaklanjuti rencana penutupan itu. Apalagi sebelumnya pihaknya juga sudah mengeluarkan surat edaran Gubernur Jatim nomor 460/164744/031/2010 tentang pencegahan dan penanggulangan prostitusi dan perdagangan perempuan. Surat edaran itu sekaligus untuk mempertegas perda nomor 7/1999 tentang larangan penggunaan bangunan untuk kegiatan prostitusi.

Dengan banyaknya regulasi yang mendukung pembatasan dan pemberantasan pelacuran, saya kira tidak ada alasan untuk menunda-nunda eksekusi. Terutama terhadap tempat-tempat yang secara terang-terangan dipakai untuk bisnis lendir. Kalau beralasan untuk menghindari adanya ekses sosial, tentunya hal itu jauh hari sudah dilakukan oleh pemerintah. Sebab, umur perda anti pelacuran di Situbondo itu sendiri sudah tujuh tahun. Artinya, tenggang waktu selama itu sudah sangat cukup untuk melakukan pembinaan dan pengentasan terhadap para PSK maupun mucikari untuk dikembalikan ke masyarakat. Termasuk membekali mereka dengan ketrampilan agar memiliki kemampuan untuk mandiri.

Selain itu, juga mengantisipasi kemungkinan dengan ditutupnya lokalisasi itu para PSK akan berpindah ke tempat lain. Seperti ke warung remang-remang di pinggir jalan, hotel, wisma, salon, panti pijat maupun tempat yang lain. Ini juga harus dapat perhatian ekstra sekaligus memberi peringatan dini kepada para pengelolanya agar tidak coba-coba menyalahgunakan tempat usahanya untuk praktik maksiat. Termasuk, melakukan pengawasan yang lebih ketat. Ini bisa terjadi manakala pemerintah memiliki keseriusan dan komitmen dalam menegakkan peraturan yang telah dibuatnya sendiri.

Namun, dilihat dari perkembangan prostitusi di kota santri ini, kecenderungannya kian hari kian meningkat drastis. Baik dari sisi jumlah PSK maupun jumlah warung esek-esek yang terus bermunculan. Ini berarti, aparat pemerintah maupun anggota legislatif di Situbondo kurang peduli dengan kondisi ini. Padahal, secara tegas dan jelas ada perda larangan pelacuran di kota santri yang nota bene hasil ‘’karya cipta’’ mereka. Sayangnya, perda itu hanya menjadi pajangan formal karena aparatnya tak kunjung bertindak, persis seperti macan ompong.

Karena itu, agar predikat kota santri tidak berubah menjadi kota prostitusi diperlukan ketegasan dan keberanian dari aparat pemerintah untuk bertindak, terutama komitmen dari kepala daerahnya. Bahkan, akan lebih baik lagi manakala muspida juga memberikan dukungan dan bantuan langsung dalam membebaskan kota santri dari adanya praktik pelacuran. Kalau hal ini masih belum jalan, bisa jadi para ulama dan santri yang akan turun ke jalan, Sebab, MUI Jatim sudah memerintahkan jajarannya yang ada di daerah untuk memerangi kemaksiatan. 

Harapan kita, hal itu tidak sampai terjadi karena dikhawatirkan bisa menimbulkan konflik horizontal. Bila terpaksa, aksi turun jalan bisa dilakukan dengan cara-cara yang santun dan damai. Kalau sampai para kiai dan santri benar-benar turun jalan, tentu akan semakin mencoreng muka aparat pemerintah. Sebab, masyarakat akan menilai pemerintah melindungi prostitusi atau pemerintah dianggap tidak becus menangani prostitusi. Semoga yang terjadi di kota sabtri tidak demikian. (cho@jawapos.co.id)

Senin, 14 November 2011

Memutus Mata Rantai Kemiskinan


Oleh: A. Choliq Baya

MEMASUKI tahun kedua masa pemerintahannya, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas sepertinya makin fokus pada program pengentasan dan pemberantasan kemiskinan. Tekad itu berulangkali diungkapkan bupati kepada khalayak di beberapa forum resmi maupun tidak resmi. Termasuk juga disampaikan kepada kalangan usahawan yang memungkinkan bisa diajak kerjasama untuk membantu mewujudkan programnya itu.

Program pengentasan kemiskinan ini sejatinya sudah dimulai sejak enam bulan setelah ia dilantik sebagai bupati atau sekitar bulan April 2011 lalu. Salah satunya program kredit usaha rakyat (KUR) dengan menggandeng bank plat merah, BRI. Teknisnya, rakyat kecil dari keluarga miskin bisa mengajukan kredit lunak tanpa agunan hingga Rp 20 juta untuk membuka atau membesarkan usahanya. Ternyata, program ini direspon cukup bagus oleh Mbok Tun, Mbok Na, Yu Yah, Yu Jah, dan lain-lain yang bisa dipakai sebagai tambahan modal usaha.

Keberhasilan program ini beberapa kali dipamerkan bupati kepada publik saat mendapat kesempatan berbicara di beberapa acara yang dihadirinya. Menurutnya, selain mendapat respon positif, program KUR juga berhasil mengangkat ekonomi rakyat hingga mendapat penghargaan dari Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri. Bahkan, dijadikan proyek percontohan nasional.

Terbukti, kredit yang berhasil diserap masyarakat hingga bulan September 2011 sudah mencapai Rp 73,7 miliar. Padahal, tahun sebelumnya hanya terserap Rp 20 miliar. Tak hanya itu, kredit macetnya juga kecil. Kredit yang bermasalah hanya 1,32 persen, padahal toleransinya 6 persen. Ini berarti, tingkat kepatuhan dan keberhasilan usaha dari warga tak mampu ini boleh dibilang cukup bagus. Harapan kita semua, program KUR bisa mengangkat pendapatan masyarakat kelas bawah.

Program pengentasan kemiskinan lainnya adalah kredit usaha peternakan sapi (KUPS) untuk kelompok peternak. Mereka mendapatkan kucuran kredit tanpa bunga selama dua tahun untuk pembelian sapi potong dan sapi perah. Setelah dua tahun, beban bunga kreditnya hanya lima persen per tahunnya. Sekitar dua bulan lalu sebanyak 897 ekor sapi potong telah digelontorkan kepada 21 kelompok peternak di Kalipuro senilai hampir Rp 12 miliar yang dikucurkan melalui Bank Jatim.

Selain itu, pemerintah juga sedang menyiapkan kedatangan sapi perah impor. Anggaran yang disiapkan dari pemerintah pusat juga cukup besar, konon kabarnya bisa mencapai Rp 1 triliun. Bahkan, perusahaan susu Nestle sudah menyatakan kesanggupannya untuk membeli susu dari hasil peternakan sapi perah ini.

Tak hanya itu, kotoran dan air kencing sapi juga sudah ada yang siap menampung untuk dijadikan bahan pupuk organik. Sehingga, semua yang terkait dengan program ini bernilai ekonomis dan sangat menguntungkan dan menyejahterakan peternak. Sayangnya, yang dapat kucuran KUPS ini tidak semuanya dari kalangan peternak ‘’kelas bawah’’ sehingga kurang pas dengan program pengentasan kemiskinan yang digagas Bupati Banyuwangi.

Program kemiskinan lainnya adalah pemberian bea siswa kepada anak cerdas berprestasi dari keluarga miskin agar bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi. Selain biaya pendidikannya ditanggung, mereka juga mendapat uang saku Rp 600 ribu per bulan. Karena anggarannya terbatas, maka jumlah yang mendapat bea siswa juga terbatas dan harus lolos diseleksi.

Kelompok lain yang juga mendapat kesempatan menikmati program kemiskinan adalah pedagang kaki lima (PKL). Para PKL di lokasi tertentu akan mendapatkan bantuan rombong atau tenda untuk usaha. Program kemiskinan untuk pelajar dan PKL ini akan direalisasikan tahun depan.

Satu lagi program pengentasan dan pemberantasan kemiskinan yang menurut saya cukup menarik dan patut diapresiasi adalah optimalisasi tiga pilar untuk pengembangan pembangunan di pedesaan. Masing-masing dari unsur pemerintah (kepala desa), polisi (polisi desa) dan TNI (babinsa). Sinergisitas tiga pilar di tingkat desa ini mungkin yang pertama di Indonesia, termasuk munculnya personel polisi desa. Fokus kegiatannya terutama membantu menangani masalah pengangguran, kemiskinan, keamanan, kesehatan dan pendidikan.

Bahkan, soal kemiskinan, pemerintah daerah memiliki program unggulan yang diproyeksikan dapat memutus mata rantai kemiskinan. Sebab, dari beberapa hasil penelitian dan kajian perguruan tinggi diketahui bahwa kemiskinan terjadi karena kelahiran yang tidak dipersiapkan. Karena tidak dipersiapkan, bayi yang dilahirkan tidak mendapatkan asupan gizi cukup, terutama dari kalangan keluarga kurang mampu.

Padahal, asupan gizi yang cukup sangat memengaruhi struktur otak bayi agar nantinya menjadi generasi yang cerdas dan produktif. Misalnya dengan memberi makanan dan susu yang memiliki kandungan gizi tinggi sejak anak masih dalam kandungan hingga berusia 8 tahun. Kebanyakan, pengetahuan seperti ini yang kurang dimiliki oleh keluarga di desa, lebih-lebih dari kalangan tidak mampu dan berpendidikan rendah.

Dengan lahirnya anak-anak yang kurang ‘’berkualitas’’ karena kelahirannya tidak dipersiapkan maupun karena kurangnya asupan gizi, tentu ke depan masih banyak generasi ‘’miskin’’. Untuk memutus mata rantai kemiskinan ini, pada tahun 2012 Pemkab Banyuwangi sudah mempersiapkan subsidi gizi bagi bayi maskin. Program ini harus tepat sasaran agar target pengentasan kemiskinan dapat tercapai. Penggeraknya adalah tiga pilar desa dengan dibantu oleh ibu-ibu yang aktif di posyandu dan PKK.

Sedang untuk mengatasi pengangguran yang masih menjadi bagian dari kemiskinan, tahun depan Pemkab Banyuwangi akan menggelar pelatihan wirausaha bagi 15 ribu pemuda yang tinggal di desa. Targetnya mengurangi angka pengangguran usia produktif. Dan, masih ada beberapa program lagi untuk mengurangi kemiskinan di Bumi Blambangan.

Untuk lebih fokus ke penanganan kemiskinan, kabarnya bupati juga memerintahkan jajarannya yang ada di satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk menyinergikan dan mendukung program kemiskinan ini. Sayangnya, saat para kepala SKPD diminta untuk mempresentasikan programnya itu beberapa diantaranya kurang menguasai persoalan. Hal ini yang mengkhawatirkan program pengentasan kemiskinan tak mampu dilakukan secara optimal.

Mengingat, sebagian besar program pengentasan kemiskinan ini banyak yang baru akan direalisasikan tahun depan, kita berharap bupati beserta jajarannya bisa konsisten. Artinya, jangan sampai program ini hanya sekedar lips service dan jajaran pendukungya tak paham visi serta tak bisa menjalankan maupun mengawal misi mulia ini secara optimal. Termasuk, dalam menggandeng DPRD untuk mendapatkan dukungan terkait pengalokasian dan persetujuan anggaran pendukungnya.

Kita berharap semua pihak bisa terlibat aktif dalam mencermati, mengawal sekaligus mengkritik program bertujuan mulia ini agar bisa terealisir dengan optimal. Semoga. (cho@jawapos.co.id)

Jumat, 04 November 2011

Membidik Adipura


Oleh A. Choliq Baya

MENYAKSIKAN keelokan kota Surabaya yang kian hari semakin asri, hijau, indah, dan bersih, terus terang saya jadi iri. Sebagai arek Suroboyo, sebenarnya saya ikut merasa bangga dengan jerih payah pemerintah dan masyarakat hingga mampu mewujudkan lingkungan kota menjadi cantik dan asri. Apalagi, upaya itu telah membuahkan prestasi berupa anugerah Adipura Kencana dari pemerintah pusat pada Juni 2011 lalu. Itu merupakan Adipura keenam yang diterima Kota Pahlawan.

Penghargaan Adipura hanya terfokus pada masalah pengelolaan kebersihan, sedangkan untuk bisa memperoleh penghargaan Adipura Kencana tahapannya ditingkatkan dengan menambah unsur penghijauan. Termasuk, pengelolaan lingkungan dan transportasi. Selain itu, yang membuat nilainya cukup besar adalah kegiatan sadar lingkungan yang melibatkan masyarakat.

Kapan ya Banyuwangi yang kotanya lebih kecil ini bisa disulap menjadi indah seperti Surabaya? Angan-angan saya itu mungkin kesannya terlalu berlebihan. Apalagi, pada penilaian Adipura tahun kemarin, Banyuwangi bersama lima kota lain mendapat predikat sebagai kota terkotor di Jawa Timur. Kelima kota lain itu adalah Bondowoso, Batu, Jember, Pamekasan, dan Pare (Kediri). Mana mungkin kota berlabel the Sunrise of Java ini bisa langsung melejit jadi kota yang indah, asri, hijau, dan bersih, seperti Surabaya?

Yang namanya angan-angan untuk mencapai sesuatu yang terbaik tentu sah-sah saja. Apalagi, menginginkan adanya kemajuan dan perbaikan untuk kota kita tercinta. Hal itu sekaligus sebagai penggugah motivasi bagi kita semua untuk berperanserta dalam mewujudkan kota kita tercinta terbebas dari predikat kota terkotor. Sebab, untuk mewujudkan semua harapan itu tidak hanya menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah tapi juga warga.


Pada Oktober tahun kemarin kota Banyuwangi disibukkan dengan permasalahan sampah yang berserak di mana-mana, tapi tahun ini sudah tidak ada. Hanya saja, yang agak saya sayangkan, kenapa pabrik pengolahan sampah yang sudah digagas sejak lama, bahkan investornya sudah memagangkan calon pegawainya di Bondowoso dan mulai membangun pabriknya, kini tidak ada kabar beritanya lagi. Padahal, salah satu yang jadi penilaian untuk memperoleh penghargaan Adipura sebagai supremasi tertinggi di bidang kebersihan lingkungan adalah memiliki tempat pembuangan akhir (TPA). Apalagi, bila TPA-nya terlihat asri dan bersih seperti yang dimiliki Kota Probolinggo dan Jombang, hampir bisa dipastikan dapat Adipura.

Demikian pula dengan yang namanya partisipasi masyarakat dalam program sadar lingkungan. Apabila bisa ditumbuhkan dan digerakkan dengan baik pasti bisa menjadi modal utama jadi kota yang bersih dan asri. Adanya program green and clean yang tiap tahun diselenggarakan Badan Lingkungan Hidup (BLH) tujuan utamanya tentu sangat baik. Hanya saja, mungkin strategi dalam menciptakan atau menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap kebersihan dan keasrian lingkungan yang kurang tepat.

Pasalnya, program yang dilakukan kurang bersifat massif, melainkan lebih banyak terfokus pada level aparat kelurahan, kecamatan, dan sebagian siswa sekolah. Dengan kata lain, masih belum menyentuh elemen masyarakat di level bawah. Sehingga, yang tergerak dan peduli hanya sebagian kecil anggota masyarakat di lingkungan yang dilombakan. Padahal, gerakan green and clean perlu menumbuhkan partisipasi masyarakat secara menyeluruh.

Selain itu, inovasi-inovasi baru terkait pengelolaan lingkungan juga perlu ditumbuhkan. Misalnya, bagaimana para siswa bisa memanfaatkan barang limbah menjadi sesuatu yang berharga, bahkan kalau bisa dijual. Bagaimana pula sampah rumah tangga bisa dimanfaatkan menjadi kompos atau dikelola dalam bentuk lain yang bermanfaat. Juga, membuat gebrakan lain seperti membentuk kader lingkungan, kontes putri lingkungan, menyelenggarakan bersih-bersih lingkungan yang bersifat masal, gerakan reboisasi masal, dan lain sebagainya. Inovasi-inovasi seperti itu bisa dijadikan pengungkit motivasi sekaligus menumbuhkan kesadaran untuk lebih peduli terhadap lingkungan.

Sebenarnya, tim penilai Adipura sudah pernah memberikan masukan saat datang ke Banyuwangi tahun lalu mengenai apa saja yang perlu dilakukan untuk mendongkrak daerah ini agar terbebas dari predikat kota terkotor. Tim juri yang salah satu di antaranya juga teman dekat saya pernah mengajak saya menghadap wakil bupati dan sekretaris daerah. Di sana dipaparkan beberapa program yang bisa dilakukan pemerintah dengan menggandeng media massa seperti yang dilakukan beberapa daerah. Tetapi, model program yang digelar BLH seperti yang berlangsung sekarang tak ada bedanya dengan tahun-tahun sebelumnya.

Pada bulan November seperti saat ini, biasanya tim penilai Adipura sudah mulai turun ke daerah untuk melaksanakan tugas. Oleh karena itu, sebaiknya jauh hari kita sudah melakukan antisipasi, terutama terkait penataan lingkungan dan proyek-proyek fisik yang bisa mengganggu penilaian, seperti penataan pedagang kaki lima (PKL), pembangunan taman, pengecatan markah, pemasangan rambu-rambu lalu-lintas, pembenahan lampu penerangan jalan umum, dan lain-lain. Tetapi, kenyataannya banyak proyek atau kegiatan penataan lingkungan yang masih berlangsung.

Salah satu yang membuat daerah ini kurang sedap dipandang adalah semrawut-nya tatanan PKL, terutama yang berada di tepi jalan protokol. Kalau hal itu terus dibiarkan, tentu akan semakin banyak PKL yang berjualan di pinggir jalan protokol. Oleh karena itu, sudah sewajarnya pemerintah membuat aturan mana jalan-jalan yang boleh digunakan berjualan dan mana yang tidak boleh. Hal itu tentu bukan bermaksud mematikan usaha PKL. Apalagi, kalau larangan berjualan di jalan-jalan tertentu itu sudah ada perdanya. Sebagai warga negara yang baik, kita semua harus mematuhi agar penghuni kota ini bisa tertib. Kita semua pasti akan merasa terganggu manakala trotoar yang seharusnya digunakan para pejalan kaki malah digunakan sebagai tempat berjualan.

Bagaimana dengan PKL yang sudah lama berjualan di tempat itu, bahkan sebelum perda larangan terbit? Tentu harus ada kompromi karena tujuannya demi kepentingan umum. Pemerintah tidak bisa semena-mena menggunakan kekuasaannya. PKL juga tidak bisa memaksakan kehendak untuk tetap bertahan. Apalagi, bila yang ditempati bukan lahan miliknya. Langkah komprominya adalah pemerintah harus menyediakan tempat relokasi yang representatif untuk pedagang. Sebelum itu juga harus dilakukan pendekatan persuasif kepada PKL agar mengerti tujuannya sehingga mereka bisa legawa.

Pemandangan lain yang kurang sedap dipandang adalah pembangunan taman yang kini sedang berlangsung, seperti di Jalan Yos Sudarso, pengecatan marka Jalan Brawijaya, renovasi Taman Sri Tanjung, dan beberapa tempat lain. Kita semua sangat mengapresiasi setiap perbaikan demi mempercantik kota ini. Tetapi, pemerintah selaku pemilik proyek juga harus mempertimbangkan masalah lain agar tidak merugikan kepentingan pihak dan bidang lain. Oleh karena itu, antisipasi terhadap munculnya persoalan lain juga harus dipertimbangkan secara matang agar ada keterpaduan dan tidak merugikan.

Di samping itu, yang masih terlihat kurang adalah hutan kota atau ruang terbuka hijau. Itu merupakan amanat undang-undang yang harus diakomodasi. Kota-kota besar, seperti Jakarta dan Surabya, yang begitu padat saja berani membongkar SPBU di tengah kota kemudian menyulapnya menjadi ruang terbuka hijau. Kenapa Kota Banyuwangi yang lahannya cukup luas, ruang terbuka hijaunya masih sangat minim?

Padahal, ruang terbuka hijau itu bisa digunakan sebagai tempat rekreasi keluarga. Selain itu, juga sebagai paru-paru kota sekaligus bisa mempercantik wajah kota. Coba amati wajah Kota Surabaya yang kian banyak ruang terbuka hijau di tengah kota. Di malam hari tampak indah dengan tambahan sorot lampu yang padang jingglang. Pagi dan malam, terutama pada hari libur, selalu dipenuhi warga yang ingin melepas lelah dan berolah raga. Tak jarang pula mereka yang ngenet melalui ponsel, ipad maupun netbook, memanfaatkan wifi gratis.

Suasana dan taman indah seperti itu baru akan dimulai di Banyuwangi. Salah satu yang akan disulap adalah Taman Sri Tanjung. Harapan kita semua, fasilitas untuk publik itu nanti benar-benar bisa dimanfaatkan warga kota. Sekaligus bisa menjadi ikon percontohan untuk membangun ruang terbuka hijau di lokasi lain. Semoga dengan adanya pembenahan tata kelola lingkungan seperti ini dan adanya dukungan berbagai pihak bisa menghapus citra Banyuwangi sebagai kota terkotor. Lebih bersyukur lagi bila bisa menghasilkan Adipura.
 (cho@jawapos.co.id)

Selasa, 01 November 2011

Evaluasi dan Tindak Lanjut BEC


Oleh: A. Choliq Baya

PERHELATAN seni budaya akbar yang dikemas dalam bentuk karnaval bertajuk Banyuwangi Ethno Carnival (BEC), akhirnya berlangsung dengan sukses dan meriah pada 22 Oktober lalu. kegiatan yang baru pertama kali digelar di Bumi Blambangan dan rencananya akan dimasukkan kalender wisata tahunan ini cukup menyedot banyak penonton. Tak hanya itu, beberapa jalan menuju ke arah kota, termasuk jalan utama dari Rogojampi menuju kota Banyuwangi macet total sejak dua jam sebelum BEC digelar. Ini berarti antusias masyarakat yang ingin menonton acara ini cukup besar.

Tak ketinggalan, beberapa wisatawan mancanegara (wisman) juga datang menikmati seni budaya dengan nuansa etnik Banyuwangi. Meski jumlahnya tidak banyak, semoga mereka bisa jadi alat promosi kita di negaranya. Kita berharap tahun depan jumlah wisman yang datang bisa meningkat secara signifikan. Apalagi, jika masa persiapan, waktu pelaksanaan dan promosi acara BEC digarap lebih dini dengan pertimbangan yang lebih matang, pasti akan lebih meriah. Termasuk, multiplier effect yang ditimbulkan untuk kemajuan dan peningkatan kesejahteraan rakyat Banyuwangi akan lebih besar.

Presiden Direktur Jember Fashion Carnaval (JFC) Dynand Fariz yang ikut merancang perhelatan akbar BEC mengakui, bahwa eksistensi BEC jauh lebih baik dan prospektif. Untuk perhelatan karnaval perdana, penampilan peserta dan antusias penonton sudah sangat luar biasa. Apalagi karnaval ini juga ditunjang dengan konten seni budaya lokal yang memadukan busana, seni tari dan seni musik khas Banyuwangi. Inilah yang tidak dimiliki JFC dan menjadi daya tarik kuat BEC. Konfigurasi dan perpaduan tata warna busana peserta semakin memperindah dan meningkatkan performance BEC, sehingga menjadikan sajian yang berkelas.

Pada even perdana BEC yang melibatkan 400 lebih peserta Sabtu lalu, panitia mengusung tiga tema seni budaya asli Banyuwangi yang dikemas secara modern dengan kostum kontemporer ala karnaval. Masing-masing seni Gandrung, Damarwulan dan Kundaran. Karena Banyuwangi sangat kaya akan aneka seni budaya, maka masih banyak yang bisa dieksplor untuk diperkenalkan kepada khalayak dan dunia internasional. Sehingga, even BEC ini diharapkan bisa menjadi daya tarik sekaligus pengungkit pariwisata agar para wisman datang dan membelanjakan uangnya di bumi berjuluk the sun rise of Java.

Meski sudah berjalan cukup bagus, bukan berarti even BEC tak ada kekurangan. Masih banyak celah yang harus diperbaiki untuk meningkatkan performa maupun multiplier effect dari agenda ini yang bisa membawa dampak dan manfaat bagi masyarakat. Khususnya menyangkut peningkatan kesejahteraan melalui aneka usaha dan jasa yang dipasarkan saat berlangsungnya BEC maupun dampak sesudahnya. Seperti, adanya pemesanan produk kerajinan, souvenir, makanan olahan, atau produk lain dari beberapa pihak.

Untuk produk dari kalangan pelaku usaha kecil menengah (UKM) saja, omzet yang berhasil diraih saat BEC berlangsung bisa tembus sampai Rp 4 miliar. Itu belum termasuk pendapatan yang masuk dari sektor jasa transportasi dan penginapan. Padahal, para pemilik hotel dan jasa transportasi seperti travel, kereta api, pesawat dan pelayaran juga mengalami lonjakan pengunjung dan penumpang. Hingga kini, belum diketahui berapa besar kenaikan omzetnya saat ada even BEC.

Penambahan hunian hotel dan lonjakan penumpang akan lebih banyak manakala biro perjalanan wisata yang ada di Bali dan beberapa kota besar juga membuat paket wisata ke Banyuwangi. Ini tampaknya yang belum tergarap. Sebab, pasca Dinas Pariwisata Banyuwangi dan Jawa Timur menggelar Fam Trip ke beberapa tempat wisata andalan yang ada di Banyuwangi, belum ada tindak lanjut mengumpulkan biro perjalanan wisata. Padahal, Bupati Banyuwangi pernah menjanjikan akan mengadakan acara gathering dengan para agen perjalanan wisata di Bali. Tujuannya, agar mereka tahu potensi wisata dan mau membuat paket wisata ke Banyuwangi.

Evaluasi lain yang perlu dibenahi pada pelaksanaan BEC tahun depan adalah masalah keamanan di jalur karnaval. Minimnya petugas keamanan, membuat penonton di kanan kiri jalur karnaval akhirnya merangsek ke tengah, membuat jalur karnaval menyempit. Peserta karnavalpun akhirnya terganggu karena tidak leluasa bergerak. Bahkan, tak jarang kostumnya yang rata-rata menjuntai ke berbagai arah itu tersangkut penonton atau sesama peserta. Terutama saat melintas di Jalan Ahmad Yani.

Kondisi ini diperparah dengan tidak adanya petugas dari panitia yang mengawal peserta. Baik itu yang bertugas memberi aba-aba ke peserta agar tidak terlalu lama berhenti, mengatur jarak antar peserta, maupun mengamankan asesoris kostum peserta yang jatuh. Paling tidak, setiap jarak 10 meter disediakan panitia khusus yang bertugas menangani permasalahan di atas. Termasuk, melarang penonton yang nyelonong masuk minta foto dengan peserta.

Selain masalah teknis, agar even ini terus eksis dan bisa semakin menarik banyak wisatawan, semua stake holder di Banyuwangi diharapkan ikut menindaklanjuti kegiatan ini agar bisa mendatangkan banyak manfaat. Terutama dalam memromosikan ke berbagai pihak dimanapun berada agar BEC semakin dikenal. Sehingga, BEC bisa sejajar dengan even besar yang lain seperti JFC, Solo Batik Carnival (SBC), Tomohon Flower Festival (TFF), Jogja Java Carnival (JVC), dan lain sebagainya. Termasuk nantinya juga bisa menandingi even spektakuler di luar negeri seperti Pasadena Chalk Festival (PCF) di AS atau Modern Brazilian Carnival (MBC) di Brazil. 

Caranya, dengan banyak mengekspos gambar-gambar even BEC lewat internet, televisi, radio, majalah, koran, buku, brosur, dan lain sebagainya. Dengan semakin banyaknya dokumentasi BEC dan obyek wisata Banyuwangi, baik obyek alam, religi maupun seni budaya yang dieksplor ke luar, pasti akan menjadikan daerah ini banyak dilirik wisatawan. Apalagi bila elemen masyarakatnya kompak, tentu akan semakin cepat menjadikan Banyuwangi lebih maju.
Sayangnya, tipologi masyarakat Banyuwangi ini sangat kelewat ‘’dinamis’’. Kalau ada sesuatu yang baru selalu jadi perdebatan, bahkan bisa jadi cemoohan. Kebiasaan ini sering terjadi di kalangan seniman, budayawan, LSM, politisi dan aktivis organisasi. Ada semacam ketidakrelaan kalau mereka tidak dilibatkan, tidak mendapat peran atau tidak memperoleh mainan yang namanya ‘’proyek’’. 

Tabiat lain yang sering mengemuka adalah menganggap remeh karya orang lain dan terlalu membanggakan karya sendiri. Dengan kata lain sifat ego atau keakuannya sangat tinggi. Baik itu terkait karya seni, karya tulis maupun ide-ide kreatif yang lain. Mereka seolah tidak terima ada pihak lain yang bisa berkarya meski karya itu sangat positif untuk kemajuan daerah. Saya tidak bisa mengerti bila ada elemen masyarakat, khususnya seniman atau budayawan yang punya pola pikir kerdil seperti itu, apa mungkin dia takut tersaingi atau cemburu ya he.. he...

Padahal, bila seluruh potensi atau kekuatan yang ada di daerah ini saling bersatu, biasa berfikir positif, tidak saling menjatuhkan dan meremehkan, serta mengedepankan kebersamaan, pasti upaya memajukan Banyuwangi akan lebih mudah dicapai. Meski demikian, bukan berarti ini menutup ruang adanya perbedaan. Yang perlu dikedepankan adalah, bagaimana upaya memajukan Banyuwangi ini bisa diakomodasi dari berbagai sisi. Bila ada perbedaan bisa didialogkan untuk mencari solusi terbaik, bukan dengan cara menjelek-jelekkan dengan prinsip asal beda. Semoga semua pihak lebih jernih dalam berfikir untuk kemaslahatan Banyuwangi. (cho@jawapos.co.id)