Jumat, 26 Agustus 2011

Pentas Seni di Jalur Car Free Day

Oleh A. Choliq Baya

WARGA Kota Banyuwangi punya alternatif lokasi baru untuk refreshing pada hari Minggu, yakni di sepanjang ruas Jalan Ahmad Yani. Ya, sejak sebulan lalu, tepatnya 24 Juli 2011, Pemkab Banyuwangi telah menetapkan Jl. Ahmad Yani sebagai kawasan bebas asap tanpa kendaraan bermotor atau car free day. Setiap hari Minggu, selama empat jam mulai pukul 05.00–09.00, seluruh kendaraan bermotor dilarang melintas di jalan protokol itu.

Penutupan jalan dalam rangka program car free day tersebut memberikan kesempatan kepada warga untuk menikmati udara bebas polusi kendaraan. Di tempat itu pula, warga bisa berolah raga, seperti senam, voli, bulu tangkis, sepatu roda, skateboard, dan bersepeda. Bisa pula jalan sehat, cuci mata dan bercengkerama bersama anggota keluarga. Sehingga, alternatif tempat hiburan dan olah raga di hari libur tidak hanya terfokus di Pantai Boom, Taman Sri Tanjung, GOR Tawang Alun, dan Taman Blambangan saja, melainkan bisa lebih variatif.

Pada minggu kedua bulan Agutus ini, saya sempat melihat dan menikmati suasana car free day di Jalan Ahmad Yani. Meski masyarakat yang memanfaatkan program tersebut tidak terlalu ramai, mungkin karena masih di bulan Ramadan, tapi suasananya cukup menyenangkan. Apalagi, saat itu saya juga bisa menikmati suguhan pentas seni dari Sanggar Seni Barong Cilik Singo Prakoso asal Kebalenan, Banyuwangi. Semua penari, penyanyi, penabuh gamelan, dan pemain barong adalah anak-anak.

Suasana tersebut, jelas terasa beda dengan program car free day yang juga marak di beberapa kota di Indonesia. Umumnya, program jalan bebas asap di beberapa kota besar, seperti Surabaya, Jakarta, Medan, Bandung dan Semarang, lebih banyak mengampanyekan kepedulian terhadap lingkungan. Terutama, terkait pencemaran lingkungan karena emisi gas buang yang bisa merusak lapisan ozon dan menimbulkan pemanasan global. Oleh karena itu, yang paling getol memanfaatkan program car free day kebanyakan adalah para biker sejati, baik perorangan maupun yang tergabung dalam beberapa club.

Di tempat lain, seperti di Kota Mojokerto, program car free day bisa dijadikan sebagai ajang untuk wisata kuliner. Sebab, di sepanjang Jalan Benteng Pancasila yang dijadikan lokasi kawasan bebas kendaraan bermotor, para pedagang kaki lima (PKL) menggelar dagangan seenaknya. Suasananya tak beda jauh dengan pasar senggol atau pasar malam dadakan di saat bulan Ramadan di Banyuwangi. Apalagi, kalau PKL-nya tidak diatur atau ditertibkan, pasti akan membuat suasana jalan menjadi ruwet. Lantaran pengunjung dan PKL terlalu padat, ruang untuk olah raga pun kurang terwadahi.

Berkaca dari fenomena di atas, program car free day di Banyuwangi saya kira bisa dibuat lebih variatif dengan menggabungkan beberapa unsur yang bisa membawa kemaslahatan bagi masyarakat luas. Misalnya, dengan membagi zona untuk kawasan olah raga, kuliner, pentas seni, dan hiburan, dengan tetap mengedepankan ketertiban, kebersihan, dan keindahan lingkungan. Penataan dengan zona seperti di atas untuk menghindari keruwetan sekaligus bisa memecah kerumunan massa atau pengunjung sesuai yang diminati.

Mereka yang ingin fokus olah raga, sudah ada tempat tersendiri yang bisa dijadikan berlatih. Mereka yang ingin mencicipi jajanan dan makanan setelah berjalan-jalan ataupun berolah raga bisa langsung ke lokasi kuliner. Mereka yang ingin menikmati hiburan dan ingin melihat para seniman kota Gandrung pentas, bisa langsung ke lokasi yang telah tersedia. Kalau tempatnya sudah terbagi, pasti suasananya akan lebih tertib.

Meski demikian, penonjolan pentas seni budaya khas Banyuwangi menurut saya harus lebih diprioritaskan. Sebab, tampilan inilah yang bisa dijadikan ciri khas, karena sangat berbeda dengan program car free day di kota lain. Apalagi, Banyuwangi merupakan daerah yang sangat kaya seni dan budaya. Selain itu, Bumi Blambangan juga banyak memiliki sanggar seni. Sudah selayaknya kekayaan seni budaya ini dilestarikan. Salah satunya melalui pementasan-pemantasan yang bersifat kontinu. Para anak didik di sanggar seni harus sering-sering diberi kesempatan menunjukkan talentanya di hadapan publik.

Aneka macam seni budaya di Banyuwangi kalau sering kali ditampilkan, tentu akan menarik perhatian para wisatawan datang ke sini. Apalagi kalau penampilan sanggar seni itu waktunya jelas dan bisa dipromosikan menjadi satu paket wisata seperti di Pulau Bali. Peluang dan prospek ke depan cukup bagus bagi perkembangan daerah, terutama setelah ditunjang jalur penerbangan dari Surabaya ke Banyuwangi yang kini sudah bisa dilayani setiap hari.

Meski program car free day sudah berjalan satu bulan, hingga kini masyarakat banyak yang belum tahu dikonsep di Jalan Ahmad Yani itu. Sebab, sejak program car free day dimulai, tidak ada woro-woro dan sosialisasi dari Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika. Termasuk, banyak awak media massa yang tidak tahu. Sehingga, sempat menimbulkan pertanyaan apakah program itu hanya sekadar menutup jalan agar kawasan itu bebas dari asap kendaraan bermotor? Ataukah hanya ikut-ikut karena di tempat lain program tersebut memang sedang banyak mendapat apreasi dari masyarakat?

Saya yakin pasti ada misi khusus yang ingin dicapai pemerintah. Hanya saja, misi itu belum banyak diketahui khalayak. Saat melihat atraksi barong cilik di Jalan Ahmad Yani, salah seorang pengelola sanggar seni menceritakan bahwa pentas seni itu difasilitasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Rencananya, pentas seni di kawasan car free day akan dilakukan setiap minggu pertama dan minggu ketiga. Pada minggu-minggu mendatang, rencananya yang ditampilkan tidak hanya satu tapi langsung lima sanggar seni sekaligus. Mereka akan dibagi dalam lima lokasi di sepanjang Jalan Ahmad Yani.

Kalau itu yang terjadi, berarti setiap bulan akan ada 10 sanggar seni yang akan pentas pada minggu pertama dan minggu ketiga. Menurut hemat saya, pola seperti itu masih kurang tepat. Kalau ada 10 sanggar yang akan ditampilkan dalam satu bulan, kenapa tidak dipentaskan setiap minggu saja. Kontinuitas akan lebih terjaga manakala pentas seni dilakukan setiap minggu dengan menampilkan dua atau tiga sanggar seni. Dengan begitu, setiap minggu selalu ada pentas seni alias tidak pernah ada kekosongan event. Program car free day pun pasti akan selalu ramai dan berkesan. Tidak hanya bagi masyarakat Banyuwangi tapi juga orang luar. Semoga. (cho@jawapos.co.id)

Rabu, 24 Agustus 2011

Selamat Datang Merpati MA-60



Oleh A. Choliq Baya
RENCANANYA mulai hari ini, 24 Agustus 2011 akan ada pesawat reguler baru yang beroperasi di Bandara Rogojampi. Pesawat baru itu bukan milik Sky Aviation, satu-satunya operator penerbangan yang selama ini melayani penerbangan dari Banyuwangi ke Surabaya dan sebaliknya, melainkan milik maskapai Merpati Nusantara Airlines. Kabarnya, tipe pesawat yang akan dioperasikan Merpati di Banyuwangi adalah MA-60 berkapasitas 52 penumpang. Rute yang akan dilayani adalah Banyuwangi–Surabaya–Semarang–Bandung. 

Pesawat MA-60 ini akan mengisi kekosongan waktu yang tidak bisa dipenuhi pesawat Fokker 50 milik Sky Aviation. Selama ini, Sky Aviation melayani penumpang dari Banyuwangi–Surabaya dan Banyuwangi–Denpasar atau sebaliknya empat kali dalam seminggu. Tetapi, dengan alasan rugi, sejak 18 Juli lalu jalur Banyuwangi–Denpasar untuk sementara dihentikan. Jalur Banyuwangi–Surabaya atau sebaliknya yang semula dilayani empat kali dalam seminggu dipangkas menjadi tiga kali. Tiga kali itu adalah pada hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Untuk empat hari lain yang selama ini kosong bakal dipenuhi pesawat MA-60.

Kehadiran operator penerbangan Merpati di Bandara Rogojampi tersebut tentu akan disambut antusias semua kalangan, khususnya para pengguna jasa penerbangan. Lebih-lebih menjelang Lebaran seperti saat ini, pasti akan banyak warga Banyuwangi yang mudik memanfaatkan pesawat karena bisa menghemat waktu dan tenaga. Khususnya, mereka yang pulang ke kampung halaman dengan membawa banyak uang. Jadi, ini merupakan momen bisnis yang tepat bagi operator penerbangan untuk memulai usaha.

Apalagi, dalam beberapa kali kesempatan, pesawat milik Sky Aviation tidak bisa beroperasi dengan alasan tengah diperbaiki. Juga berberapa kali pesawat milik Sky Aviation mengalami delay (tertunda) keberangkatan dan kedatangan, baik karena alasan cuaca maupun alasan lain. Sebab, Fokker 50 milik Sky Aviation itu tidak hanya melayani penerbangan Banyuwangi-Surabaya, tapi juga dari Surabaya ke Solo dan Bandung. Kalau di salah satu kota, keberangkatan dan kedatangannya tertunda, maka secara otomatis juga menyebabkan delay di kota lain.

Tak hanya itu, beberapa hari lalu pesawat milik Sky Aviation juga tidak beroperasi sesuai jadwal yang telah ditentukan. Konon, pesawatnya sedang ada yang men-carter. Padahal, pesawat untuk penerbangan reguler yang sudah terjadwal waktunya seharusnya tidak di-carter-kan, apalagi tidak ada pesawat pengganti. Kondisi yang serba tidak jelas ini tentu sangat mengecewakan para penumpang yang sudah membeli tiket atau menjadwal kepergiannya dengan menumpang pesawat. Sudah barang tentu hal itu akan mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kelangsungan dan keberadaan penerbangan di Banyuwangi.

Dengan hadirnya operator penerbangan baru yang bakal menjadi pendamping Sky Aviation diharapkan bisa mengurangi kekecewaan masyarakat yang biasa menggunakan jasa penerbangan. Tak hanya itu, adanya penambahan pesawat dan jadwal penerbangan di Bandara Rogojampi nanti juga diharapkan bisa mendatangkan multiplier effect di sektor lain. Terutama, bisa mendatangkan wisatawan mancanegara dan para investor yang ingin mengembangkan segenap potensi di Bumi Blambangan. 

Kalau Merpati sudah beroperasi, berarti jalur udara Banyuwangi-Surabaya dan sebaliknya akan terlayani setiap hari. Tinggal jam terbangnya yang masih disusun. Itu berarti, warga yang ingin memanfaatkan jasa penerbangan tidak harus bertanya-tanya lagi, hari ini ada jadwal penerbangan ke Surabaya tidak ya? Atau yang sudah tahu jadwalnya masih memendam pertanyaan, pesawatnya hari ini beroperasi tidak ya? Atau, ada delay tidak ya? Dan kekhawatiran-kekhawatiran lain akibat seringnya pesawat tidak beroperasi secara mendadak. 

Harapan kita semua, kehadiran Merpati bisa menepis keraguan dan kekhawatiran yang selama ini sering menghantui para penumpang pesawat dari maupun ke Bandara Rogojampi. Jangan sampai kehadirannya justru memperparah kekecewaan para penumpang karena pelayanan terus merosot. Kalau itu yang terjadi, maka bisa jadi muncul pemeo baru di masyarakat ‘’merpati selalu ingkar janji’’. Semoga hal itu tidak terjadi.

Agar dua pesawat dari dua maskapai penerbangan tersebut tetap eksis dan menguntungkan Banyuwangi, maka dibutuhkan komitmen pemerintah dan elemen pendukung untuk membantu. Misalnya, Bupati Banyuwangi yang dulu pernah mengimbau aparat pemerintah menggunakan jasa transportasi udara bila ada tugas ke Surabaya realisasinya harus ditunjukkan. Sebab, imbauan lisan saja tidak cukup, jadi harus ditunjukkan dengan komitmen tertulis. Kalau perlu ada keputusan legal-formal.

Demikian pula dengan elemen pendukung lain, seperti perhotelan, pengelola obyek wisata, agen wisata, dan lain sebagainya, harus mengarahkan para tamu menggunakan jasa transportasi udara. Semua itu dimaksudkan agar arus penerbangan di Bandara Rogojampi semakin ramai, dikenal, dan dimanfaatkan banyak orang. Kalau penumpang terus bertambah dan fasilitas di bandara terus diperbaiki, selain akan meningkatkan kelas bandara juga akan semakin banyak menguntungkan berbagai pihak. 

Selain itu, pemerintah juga harus mengupayakan transportasi pendukung dari dan ke Bandara Rogojampi untuk memudahkan dan memperlancar akses para penumpang pesawat. Apalagi, jarak bandara dengan Kota Banyuwangi dan hotel cukup jauh. Oleh karena itu, diperlukan angkutan yang memadai dan mendukung.

Saat ini, sebenarnya sudah ada lima taksi baru milik Ramayana Travel yang sudah siap melayani, tapi masih belum bisa dioperasikan karena beberapa izin belum turun. Padahal, taksi itu sudah nongol di bandara sejak dua bulan lalu. Seharusnya pengusaha angkutan dan pemerintah saling mendukung, agar semua bisa cepat beroperasi dan mendukung keberadaan Bandara Rogojampi. Sehingga, tidak lagi ada pengusaha yang sudah berupaya mendukung dengan menginvestasikan uangnya tapi bisnisnya tidak kunjung jalan.

Kenyataan-kenyataan pilu yang dihadapi pengusaha atau investor seperti inilah yang akhirnya membuat mereka kapok tak mau lagi berbisnis di Banyuwangi. Sebab, ruwet-nya birokrasi di pemerintahan seringkali tak disadari pemerintah bahwa itu bakal menghambat arus investasi yang akan masuk. Termasuk, adanya personel birokrat yang mencoba bermain dengan tujuan mengeruk keuntungan pribadi dari pengusaha yang akan berinvestasi. Kalau bisa tidak ruwet, kenapa harus dibikin ruwet? Gitu aja kok repot he.. he.. he….

Akhirnya, selamat datang Merpati MA-60 semoga kehadiranmu di Bulan Ramadan ini akan membawa berkah bagi warga Banyuwangi dan dijauhkan dari segala macam musibah. Amin. (cho@jawapos.co.id)

Jumat, 12 Agustus 2011

Menjaga Kondusivitas Iklim Usaha


Oleh A. Choliq Baya

SETIAP investor selalu mendambakan iklim usaha yang sehat agar bisnisnya menguntungkan dan bermanfaat bagi masyarakat setempat. Demikian pula dengan pemerintah, harus bisa menjaga dan menciptakan suasana yang nyaman serta keamanan yang kondusif agar investor tidak lari. Dampaknya, banyak pihak yang diuntungkan bila jalinan kerja sama investor, pemerintah, dan masyarakat, berjalan kondusif. Itu merupakan hukum alam yang seharusnya terjadi agar sebuah daerah bisa berkembang lebih maju.

Bagaimana dengan yang terjadi di Banyuwangi? Sebagaimana kita ketahui bersama, dalam kurun waktu terakhir ini Kantor Pelayanan Perizinan (KPP) Kabupaten Banyuwangi telah menunjukkan taring. Mereka menyoal, mengagendir dan memperingatkan para pemilik bando reklame, mini market, dan tower seluler, yang tidak berizin ataupun izinnya sudah kedaluwarsa. Bahkan, ada juga yang direkomendasikan agar dieksekusi Satpol PP. Seperti dibongkarnya baliho atau bando reklame di Kabat, Jl. Ahmad Yani, dan Jl. Yos Sudarso sebelum memasuki bulan Ramadan lalu.

Dalam hearing dengan DPRD Senin (8/8) lalu, KPP mengungkap ada 43 tower seluler ilegal alias tidak berizin, baik yang sudah beroperasi maupun yang masih dalam taraf pembangunan. Selain itu, dari 241 tower yang memiliki izin resmi, 65 tower di antaranya sudah habis masa izinnya. Minimarket yang diketahui tidak memiliki izin jumlahnya mencapai 12. Masing-masing 7 minimarket di bawah grup Indomaret dan 5 minimarket grup Alfamart.

Untuk bando atau baliho reklame yang tidak berizin atau sudah habis masa izinnya belum diketahui jumlahnya. Termasuk, mereka yang sudah mengajukan perpanjangan izin tapi tidak kunjung direspons dengan alasan yang tidak jelas. Sehingga, hal ini menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha dan meninggalkan kesan tidak nyaman dalam menjalankan bisnis di Banyuwangi.

Segala bentuk usaha ilegal, tidak berizin, atau tidak menempuh prosedur resmi sesuai dengan peraturan yang ada, memang harus ditindak demi tegaknya hukum. Tetapi, manakala pemerintah akan membuat peraturan atau produk hukum baru ataupun akan melakukan perubahan peraturan, maka sudah selayaknya melakukan sosialisasi lebih dulu. Terutama, kepada pihak-pihak atau pelaku usaha yang bakal terkena dampak atas perubahan peraturan itu.

Seorang pelaku usaha sempat mengeluh kepada saya tentang pengajuan perpanjangan izin baliho dan reklame yang sudah diajukan berbulan-bulan tapi tak kunjung dapat kepastian. Termasuk juga tak diberi alasan yang jelas oleh KPP kenapa izin itu tidak diproses. Saya yakin, dalam kasus pendirian izin tower seluler dan mini market kendalanya ada yang hampir sama permasalahannya.

Termasuk, kemungkinan besar yang terjadi adalah adanya ketidaksinkronan sikap dan pandangan antara aparat birokrat yang di bawah dengan pejabat yang di atas. Kemungkinan pula adanya permainan-permainan terselubung yang sudah lumrah terjadi di birokrasi pemerintahan kita mulai dari bawah hingga atas. Yang di bawah terkadang memberi harapan bisa meloloskan tapi yang di atas tidak, atau sebaliknya. Tentu dalihnya bermacam-macam yang terkadang antar aparat birokrat sendiri tidak sejalan. Nah, ini yang bahaya dan bisa mengacaukan usaha para investor yang menanamkan uangnya di daerah.

Tak hanya masalah izin pendirian tower, mini market dan baliho, seorang investor yang melakukan kerjasama dengan menyewa aset milik pemda juga mengeluhkan ruwetnya birokrasi dan inkonsistensi para pejabat pemerintah. Beberapa kesepakatan yang telah dibuat, sering kali diubah secara sepihak dengan berbagai alasan. Banyaknya pihak di pemerintahan yang terlibat, juga membuat tarik ulur ketidakpastian turunnya persetujuan. Sehingga, aset pemda tidak segera bisa termanfaatkan dan menghasilkan PAD, investorpun kehilangan waktu dan kesempatan untuk secepatnya menjalankan usahanya.

Tak hanya itu, perjanjian yang telah disepakati bersama dan sudah berkekuatan hukum juga ada upaya ditelikung. Misalnya dalam perjanjian itu sudah ada hak pengelolaan aset di tangan investor, tapi dalam perjalanannya aset itu akan digunakan untuk kepentingan lain oleh pemerintah. Munculnya masalah-masalah seperti ini tentu akan mencederai investor yang juga punya misi menggerakkan urat nadi perekonomian daerah. Kalau masalah-masalah seperti di atas seringkali muncul, pasti investor tak akan tertarik lagi membuka usaha di daerah berjuluk The Sun Rise of Java ini.

Apalagi bila masalah terbitnya izin dan kesepakatan kerjasama terkadang masih sering dikaitkan dengan adanya misi terselubung atau kepentingan pribadi pejabat birokrat. Belum lagi kalau masalah itu digulirkan kepada anggota dewan, pasti akan semakin membias. Bahkan, masalahnya terkadang tak kunjung selesai alias makin bertele-tele. Meski begitu, saya tetap setuju semuanya harus diselesaikan sesuai dengan aturan yang ada dan komprehensip.

Karena itu, agar tidak menimbulkan keresahan di kalangan para investor dan pelaku usaha, aturan mainnya harus ada dan jelas. Kalau sudah ada aturannya, pemerintah harus tegas memberlakukannya, jangan setengah-setengah atau hangat-hangat tai ayam. Termasuk jangan membiarkan aparat birokrat bermain-main dengan aturan yang sudah ada, apalagi sampai melanggarnya. Para pejabat di level atas juga tidak boleh percaya begitu saja dengan masukan para stafnya, terutama untuk hal-hal yang strategis harus kroscek sendiri. Kalau perlu, bertemu langsung dengan pelaku usaha untuk mengetahui permasalahannya.

Terkait dengan pengetatan izin pendirian tower, mini market dan baliho, saya yakin ada misi positif yang ingin dicapai oleh pemerintah. Seperti agar tidak terlalu banyak tower yang bisa menimbulkan radiasi, cukup satu tower tapi bisa dipakai untuk seluruh operator. Selain itu, soal pengetatan izin baliho mungkin dimaksudkan untuk penataan zona, keamanan, keindahan lingkungan dan optimalisasi pajak reklame. Sedang pengetatan izin mini market misinya kalau tidak salah agar pasar tradisional tidak mati alias pelaku ekonomi di tingkat grassroot tetap bisa berkembang.

Sayangnya misi, tujuan, atau program dari pemerintah itu kurang tersosialisasikan. Sehingga, kesan yang muncul pemerintah terlalu semena-mena terhadap para pelaku usaha di Banyuwangi. Apalagi, aturan main terkait dengan kebijakan pengetatan perizinan di atas belum ada atau belum tersosialisasikan, sehingga imej yang muncul pemerintah terlalu mengedepankan arogansi kekuasaannya.

Semoga catatan ini bisa menjadi masukan berharga demi keberlangsungan iklim usaha yang kondusif di bumi Banyuwangi tercinta. (cho@jawapos.co.id)

Jumat, 05 Agustus 2011

Pungutan Liar

Oleh: A. Choliq Baya

MESKI sudah banyak pejabat eksekutif, legislatif dan yudikatif yang dijebloskan ke penjara karena tersangkut korupsi, ternyata tak membuat jera aparat yang lain. Terbukti, kasus korupsi tetap saja marak, bahkan tak sedikit yang tertangkap tangan secara langsung oleh petugas KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Anehnya, permainan kongkalikong yang merugikan negara milyaran hingga triliunan rupiah terus saja berlangsung dan menggurita. ’’Nyanyian’’ beberapa politisi yang terlibat kasus korupsi semakin membuat rakyat kehilangan kepercayaan terhadap para politisi, aparat pemerintah dan aparat penegak hukum di negeri ini.

Tak hanya praktik korupsi yang bikin kita semua gerah, praktik pungli alias pungutan liar juga semakin membudaya dan tak terkendali. Budaya ini sudah merasuk ke hampir semua lini di instansi yang melayani urusan dan kepentingan publik. Baik instansi yang ada di tingkat pusat maupun di daerah. Para oknum di instansi itu sepertinya saling berlomba untuk mengeruk keuntungan pribadi, baik yang dilakukan sendiri maupun secara berjamaah. Artinya, pungli itu atas sepengetahuan atau bahkan atas perintah atasannya.

Meski beberapa pimpinan instansi yang sering diketahui sebagai sarang berlangsungnya praktik pungli diganti, ternyata tak menjamin instansi itu menjadi bersih. Program, misi maupun slogan yang dicanangkan anti pungli, anti suap, maupun akan menindak petugas yang terlibat praktik pungli, ternyata tak lebih hanya sekedar lips service, manis di bibir, tak serius, alias tak ada bedanya dengan macan ompong. Meski, terkadang slogan itu telah dipampangkan dengan tulisan besar di ruang lobi atau dengan spanduk besar yang dipasang di depan kantor, tetap saja menjadi tidak berarti.

Hampir semua instansi pelayanan publik menjadi sarang bercokolnya praktik pungli meski cara yang dipakai oleh oknum petugas cukup beragam. Beberapa diantaranya yang sering dikeluhkan masyarakat karena pelayanannya sering dikaitkan dengan pungli antara lain Badan Pertanahan Negara (BPN), Samsat, Balai Uji Kir Kendaraan, jembatan timbang Dishub, kepolisian, pengadilan, kejaksaan, lembaga pemasyarakatan (lapas), kantor imigrasi, bea cukai, kantor pajak, PLN, Telkom, dan masih banyak lagi. Termasuk instansi di jajaran struktural pemerintahan yang mengurusi masalah retribusi, perizinan, pembuatan KTP, akte kelahiran, surat nikah, pendidikan, dan lain sebagainya.

Modus yang dipakai untuk ‘’melegalkan’’ pungli juga beraneka ragam. Yang terkait dengan urusan perizinan usaha misalnya, berdalih perlu ‘’uang pelicin’’ untuk mempercepat keluarnya izin karena banyak meja di birokrasi yang harus dilewati. Untuk izin keramaian dan penutupan jalan juga tidak ada patokan biaya pasti, sehingga ada oknum yang sering membuat standar sendiri dan mengaitkan dengan biaya pengamanan dan risiko yang dimungkinkan bakal terjadi.

Demikian pula yang terjadi di institusi hukum, banyak oknum yang bermain dengan meminta uang kepada tersangka atau terdakwa, berdalih untuk memenangkan perkara, mengurangi tuntutan hukum ataupun tidak memroses masalah hukumnya lebih lanjut. Termasuk memperlancar para tahanan yang ingin memperoleh fasilitas lebih di tahanan atau bertemu dengan keluarganya. Tentu semuanya itu dengan memberi uang imbalan, baik yang ditentukan oleh petugas maupun atas kesepakatan bersama.

Sedang yang terkait dengan pajak dan retribusi, ada oknum petugas yang berkongkalikong dengan pelaku usaha untuk mengatur nilai pembayarannya. Bahkan, kalau ada sedikit masalah, petugas tak segan-segan menakut-nakuti dengan denda yang harus dibayar atau dilaporkan ke aparat hukum bila pelaku usaha tidak memberi sejumlah uang yang diminta. Termasuk, ada pula oknum petugas yang menarik biaya pemasangan sambungan listrik atau telepon atau ketika ada gangguan, padahal itu bagian dari pelayanan yang seharusnya tidak perlu bayar.

Tak hanya itu, pungli juga melanda ke ranah pendidikan yang nota bene tempat mencetak generasi penerus yang diharapkan bisa memperbaiki kebobrokan bangsa ini dari praktik-praktik kotor. Meski sudah ada imbauan dari Menteri Pendidikan, kepala daerah atau kepala Dinas P dan K soal larangan pungutan di luar ketentuan, ternyata banyak sekolah yang tetap melakukan pungutan dengan berbagai dalih. Tak jarang memakai tangan komite sekolah untuk mempermulus pungutan kepada siswanya. Sekolah yang terbanyak melakukan pungutan ada di Jatim dan Jogja. Termasuk, di Banyuwangi juga banyak kita temui, bahkan sempat menjadi sorotan masyarakat. Sangat memprihatinkan karena tidak ada tindakan dan sanksi tegas dari instansi terkait.

Pungli yang paling parah terjadi di kantor BPN. Berulangkali jadi bahan keluhan dan cemoohan masyarakat, tapi instansi yang mengurusi administrasi pertanahan ini tetap saja tak ada kemajuan berarti. Termasuk para notaris yang banyak berhubungan dengan pihak BPN juga tak kuasa membendungnya. Padahal, nilai pungli yang ditarik kepada pihak yang sedang mengurus surat-surat tanah nominalnya cukup besar. Sudah menjadi kebiasaan oknum-oknum di BPN meminta jasa yang nilainya bisa mencapai puluhan juta tapi tidak ada kuitansinya. Jasa itu di luar biaya resmi yang sudah ditentukan. Entah disengaja atau tidak, informasi mengenai ketentuan biaya resmi pengurusan surat-surat tanah meski sudah dipampangkan di kantor, tapi letaknya tidak strategis dan sulit dibaca oleh pengunjung. Lihat saja di BPN Banyuwangi.

Demikian pula yang terjadi di Samsat, ada saja celah yang dilakukan oknum petugas untuk menarik pungli. Masalah sepele yang pernah saya alamai ketika menyuruh teman untuk minta bantuan cek fisik kendaraan yang tarif resminya Rp 25 ribu. Tapi, oleh petugas di lapangan ditarik Rp 90 ribu, itupun tanpa diberi bukti pembayaran. Belum lagi keluhan dari beberapa pengusaha atau investor yang ingin menanamkan modalnya di daerah, baru akan mengurus kelengkapan persyaratan perizinan sudah ada oknum-oknum di birokrat yang minta ini dan itu.

Bahkan, dana bantuan untuk kegiatan sosial, yayasan, organisasi, korban bencana atau sejenisnya, tak jarang juga disunat oleh oknum aparat pemerintahan. Sehingga, bantuan yang turun tidak bulat. Kondisi seperti itu sudah sangat merajalalela dimana-mana, bahkan sudah terpola secara sistematis. Karena itu, tidaklah salah kalau negara kita mendapat julukan negeri pungli. Ini sangat memalukan, apalagi masalah pungli tidak kunjung tuntas pemberantasannya, capek deh....

Sejatinya, pungutan tidak resmi, pungutan yang dipaksakan dengan memanfaatkan momentum yang tidak ada dasar hukumnya adalah pelanggaran hukum. Termasuk pungutan yang tidak disertai dengan bukti kuitansi pembayaran, meminta komisi yang dianggap sebagai suatu kebiasaan maupun meminta ‘’uang pelicin’’ untuk mempercepat proses birokrasi, tetap tidak dibenarkan. Siapapun yang merasa dirugikan seharusnya berani melaporkan kepada yang berwajib meski pembuktiannya terkadang sangat sulit. Selain itu, kita juga bisa mengadukan kepada Komisi Pelayanan Publik (KPP) yang ada di tingkat provinsi.

Namun, kita masih berharap tumbuhnya motivasi yang kuat dari para aparat pelayan masyarakat dalam memperbaiki kinerjanya. Termasuk kesungguhan para pimpinan instansi pelayanan publik dalam membrantas praktik pungli yang bisa merugikan negara dan masyarakat luas. Termasuk, memberikan sanksi yang tegas terhadap oknum pelaku pungli. Lebih-lebih, kini mulai banyak lembaga pemberi penghargaan atau award kepada instansi layanan publik yang kinerjanya bagus dan memiliki program inovasi yang semakin mempermudah masyarakat. (cho@jawapos.co.id)