Senin, 22 Oktober 2012

Dua Tahun Kang Anas dan Kang Yusuf Memimpin Banyuwangi Ekonomi Melejit, Pungli di Birokrasi Jalan Terus


Oleh A. Choliq Baya

TANGGAL 20 Oktober 2012 ini pasangan Abdullah Azwar Anas dan Xusuf Widyatmoko genap dua tahun bertakhta sebagai bupati dan wakil bupati Banyuwangi. Meski masa pemerintahannya tergolong muda, ternyata beberapa capaian yang diraih dalam memajukan daerah ini lumayan cepat. Apalagi, kalau dibandingkan dengan beberapa daerah tetangga. Visi, semangat, dan dinamisasi, yang terjadi di bumi berjuluk Sunrise of Java ini cukup bagus dan menjanjikan.

Secara pribadi, saya sangat mengapresiasi beberapa langkah, program, kebijakan, dan kerja keras yang dilakukan keduanya. Salah satu yang paling spektakuler adalah kerja keras “melipat jarak”, yakni mendekatkan daerah ini dengan pihak luar melalui pengoperasian Bandara Blimbingsari, Rogojampi. Perjalanan Banyuwangi-Surabaya yang biasanya ditempuh via darat dalam waktu 7 hingga 8 jam, dengan pesawat dari Blimbingsari kini cukup ditempuh 40 menit.

Kerja keras yang dilakukan di awal tahun masa pemerintahan Kang Anas dan Kang Yusuf itu benar-benar menjadi pengungkit kemajuan Banyuwangi. Apalagi, pesawat yang beroperasi di Blimbingsari terus mengalami peningkatan yang cukup pesat. Awalnya dilayani pesawat Grand Caravan berpenumpang 9 orang, kemudian meningkat ke pesawat Fokker 50, dan meningkat lagi ke pesawat M-60. Kini, M-60 milik Merpati ditemani pesawat ATR 72-50 milik Wings Air.

Bahkan, penerbangan dari Banyuwangi ke Surabaya yang semula dilayani seminggu 3 tiga kali, mulai 1 Mei tahun lalu sudah dilayani setiap hari. Tak hanya itu, sejak 20 September kemarin penerbangan dari Banyuwangi–Surabaya dan sebaliknya sudah dilayani dua operator penerbangan; Merpati Nusantara dan Wings Air. Termasuk, untuk meningkatkan kelas bandara yang semakin ramai penumpang itu juga diimbangi dengan penambahan landasan pacu sepanjang 500 meter dari yang sudah ada sekarang, 1400 meter.

Perkembangan arus penumpang di bandara yang cukup signifikan itu juga diikuti naiknya pertumbuhan ekonomi. Di tahun 2009, sebelum Anas dan Yusuf menjabat, pertumbuhan ekonomi Banyuwangi 6,05 persen. Di awal keduanya menjabat, tahun 2010, pertumbuhan ekonomi naik menjadi 6,22 persen. Di tahun 2011 naik lagi menjadi 6,9 persen. Kini, pada semester awal 2012 atau di tahun kedua Anas memerintah, pertumbuhan ekonomi Banyuwangi naik cukup fantastis, yakni 7,22 persen, menyalip nasional yang hanya 6,4 persen.

Melejitnya pertumbuhan ekonomi itu juga diikuti meningkatnya arus investasi. Minat orang berinvestasi di Banyuwangi hingga akhir 2011 kemarin menyodok ke urutan ketiga dari 38 daerah di Jatim. Padahal, tahun sebelumnya masih berada di urutan 37. Realisasi investasi asing hingga semester I tahun 2012 menyodok ke urutan kedua di Jatim.

Bagusnya ekonomi Banyuwangi juga bisa dilihat dari penggunaan kredit modal kerja yang mencapai 63,66 persen. Padahal, di daerah lain kredit yang bersifat konsumtif lebih besar. Volume kredit perbankan di Banyuwangi mengerucut ke sektor pertanian, perdagangan, industri, dan jasa dunia usaha. Data di Bank Indonesia (BI) Cabang Jember, pada September 2012, non performing loan (NPL) perbankan Banyuwangi cukup rendah 2,32% di bawah batasan yang ditetapkan BI sebesar 5%. Berarti kemampuan membayar kredit di Banyuwangi sangat tinggi.

Sementara itu, kemajuan yang bisa dilihat secara fisik dan dirasakan masyarakat adalah perbaikan jalan. Ya, jalan-jalan rusak yang banyak dikeluhkan warga dan sering menghiasi pemberitaan di media massa, kini sudah mulus. Di tahun kedua kepemimpinan Anas-Yusuf, jalan yang diperbaiki panjangnya mencapai 250 km (APBD dan P-APBD 2012). Termasuk, memperbaiki jalan-jalan amburadul menuju tempat wisata andalan, seperti Ijen, Plengkung dan Sukamade. Padahal, tahun sebelumnya jalan yang dibangun hanya 90 Km. Banyak warga mengapresiasi dengan memasang baliho ucapan terima kasih kepada bupati.

Selain itu, program pembenahan ruang terbuka hijau (RTH) yang sudah dimulai di tahun pertama pemerintahannya, kembali diteruskan. Setelah Taman Sri Tanjung, Taman Blambangan, dan makam Pahlawan dipercantik, kini lapangan Maron, Genteng, yang dipercantik dengan taman. Taman Blambangan juga dipercantik lagi. Beberapa RTH di kecamatan dan pembatas jalan juga tak ketinggalan dibenahi. Aneka polemik renovasi RTH sempat mencuat, tapi akhirnya mereda begitu saja setelah tahu manfaatnya pasca-taman itu jadi.

Sebagai kepedulian sosial, kebijakan memberi bantuan ke tempat ibadah dan santunan kepada guru swasta, guru ngaji, para khuffadz (penghafal Alquran) dan beasiswa yang sudah dimulai sejak tahun pertama berkuasa, di tahun kedua tetap diteruskan. Bahkan, kebiasaan yang kini semakin gencar dilakukan adalah menyantuni anak yatim dan fakir miskin. Hampir di setiap acara yang dihadiri bupati, ada santunan anak yatim dan fakir miskin.

Menjelang masuk tahun ketiga, Anas-Yusuf mulai intens mengenalkan Banyuwangi ke dunia internasional. Terbukti, banyak even bertaraf internasional yang mulai bulan November mendatang hingga Desember akan digelar di Banyuwangi. Mulai Parade Gandrung Sewu, Banyuwangi Jazz Festival, Banyuwangi Ethno Carnival, International Power Cross Championship, International Banyuwangi Tour de Ijen, dan Festival Kuwung.

Meski telah banyak melakukan perubahan di Bumi Blambangan, terutama di bidang ekonomi, bukan berarti duet Anas-Yusuf telah berhasil menyejahterakan rakyat. Terutama, dalam mengentas kemiskinan dan pengangguran di Bumi Blambangan. Secara riil, tidak saya temukan data angka pengangguran dan kemiskinan hingga tahun 2011, apalagi di tahun 2012. Namun, kenyataan yang bisa dijadikan parameter, beberapa industri yang diharapkan bisa menyerap tenaga kerja saat ini masih sedang dan akan dibangun.

Seperti pabrik semen Bosowa dan terminal bahan bakar LNG di Bulusan, pabrik gula termodern di Glenmore, pengalengan ikan di Muncar, kawasan industri di Wongsorejo, hotel berbintang di Kalipuro, dan masih banyak lagi. Semua masih belum terealisasi dalam menyerap tenaga kerja dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Tapi, berdasar data Badan Pusat Statistik (BPS), indeks pembangunan manusia (IPM) Banyuwangi mengalami peningkatan cukup tajam dari 68,8 menjadi 72,8 pada tahun ini.

Sementara itu, dari sisi kinerja pelayanan terhadap masyarakat, peran personel pemerintah belum terlalu ada kemajuan signifikan. Meski sudah ada beberapa regulasi baru yang dibuat di era pemerintahan Anas-Yusuf, tapi belum bisa menghilangkan budaya buruk lama birokrasi. Khususnya, mengenai kinerja yang lamban, birokratis, suka melakukan pungli, mark-up anggaran, kongkalikong tender proyek, dan kebiasaan minta komisi kepada pelaksana proyek.

Cepatnya langkah bupati dalam merealisasikan visi dan programnya belum bisa diikuti oleh para perangkatnya. Terutama, dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Budaya berjargon ‘’ada uang urusan lancar, tak ada uang urusan berbulan-bulan’’ masih belum bisa hilang. Bahkan, di beberapa SKPD, kebiasaan me-mark-up anggaran sudah menjadi budaya sekaligus ‘’lahan basah’’. Mereka mau memberi pekerjaan kepada pihak yang ditunjuk asal nilai kontraknya bisa di-mark-up

Cara lain, para personel di SKPD tidak lagi malu alias berani terang-terangan minta komisi kepada pihak pelaksana proyek. Persentase komisinya variatif, sekitar 10-20 persen dari nilai proyek. Kalau tidak mau diajak kongkalikong, jangan harap dapat proyek atau pekerjaan dari SKPD. Praktik semacam itu jelas tidak sejalan dengan misi pemerintah dalam menciptakan good governance and clean government.

Inilah yang patut disayangkan, bahkan menjadi catatan buruk dalam pemerintahan Anas-Yusuf. Apalagi, kritik terhadap masalah ini sudah berkali-kali disuarakan. Anehnya, mereka tetap kebal dan tebal muka alias tak punya malu. Atau mungkin nunggu ada aparat penegak hukum menghentikan permainan kotor itu?  Kalau memang tidak ingin ada aparatnya terjerat hukum, Anas-Yusuf harus cepat bertindak. Akan lebih baik ‘’rumah kotor’’ itu dibersihkan sendiri daripada dibersihkan orang lain.

Semoga memasuki tahun ketiga masa kekuasaan Anas-Yusuf yang akan dimulai besok tidak ada lagi praktik kongkalikong di jajaran SKPD. Mari kita pantau bersama demi terciptanya Banyuwangi yang lebih baik, lebih bersih, dan lebih berwibawa. (cho@jawapos.co.id)

Banyuwangi, Surga Investasi Baru?

Oleh: A. Choliq Baya

SELAMA ini Banyuwangi cukup dikenal dengan dunia magis dan mistiknya. Keampuhan para supra natural atau dukun asal Banyuwangi sudah begitu tersohor dimana-mana. Beberapa macam ajian bernuansa mistis yang bisa dipakai untuk memperdayai orang juga banyak kita temukan. Mulai dari santet, pelet, jaran goyang, sabuk mangir, dan masih banyak lagi. Kentalnya nuansa magic dan mistis itu terkadang membuat merinding orang luar yang akan bertugas di bumi bertajuk Sunrise of Java.

Imej Banyuwangi sebagai kota magic dan mistis itu hingga kini masih sangat terasa meski nuansanya sudah tidak sekental dulu. Sebab, kalau dulu orang yang akan pergi ke Banyuwangi banyak yang tidak berani terang-terangan karena takut dikira akan mencari paranormal. Tetapi, sekarang orang sudah tidak malu-malu lagi untuk menyebut akan datang ke Banyuwangi. Mengapa? Karena Banyuwangi sudah berubah cukup pesat, bahkan kini mendapat julukan baru sebagai surga investasi.

Julukan baru itu disampaikan langsung oleh akademisi sekaligus pakar statistik senior ITS Kresnayana Yahya. Termasuk dijadikan tema talk show di radio Suara Surabaya yang dipandu sendiri oleh Kresnayana dengan bintang tamu Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas. Talk show di media cukup prestise yang berlangsung beberapa waktu lalu itu juga di-relay beberapa stasiun radio di Banyuwangi. Tanggapan dari masyarakat Jawa Timur sangat luar biasa. Hampir semuanya memberikan apresiasi positif.

Meroketnya Banyuwangi sebagai surga investasi baru ini, tentu tak bisa lepas dari peran dan kepiawaian Bupati Anas. Mulai dari kiat dan strateginya dalam merancang program yang bisa dijadikan sebagai pengungkit kemajuan daerah hingga mobilitasnya yang tinggi dalam menawarkan Banyuwangi ke pihak luar. Termasuk, mencarikan anggaran pendukung dari pemerintah pusat untuk memperbaiki infrastruktur yang ada di daerah. Karena, kalau hanya mengandalkan APBD, tidak akan cukup dan butuh waktu agak lama.

Ada beberapa kiat yang dilakukan Bupati Anas dalam menawarkan Banyuwangi hingga dikenal sebagai surga investasi baru. Hal ini juga bisa dicontoh oleh kepala daerah lain. Yaitu, aktif sebagai ‘’salesman’’ sekaligus aktif berpromosi maupun piawai memanfaatkan media promosi. Dengan kata lain, dia bisa memerankan diri sebagai personal  marketing communication. Penguasaan ilmu ini yang jarang dimiliki oleh kepala daerah. Terutama  yang berlatar belakang birokrat.

Karena itu, jangan heran kalau bupati sampai berani membeli space di beberapa media cetak berlevel internasional. Seperti di beberapa majalah milik maskapai penerbangan untuk mengekspos potensi yang dimiliki Banyuwangi. Termasuk, berpromosi di stasiun televisi maupun radio melalui acara talk show maupun kerjasama even. Multiplier effect dari ekspos potensi daerah itu yang akhirnya menjadikan Banyuwangi banyak didatangi investor.

Terbukti, minat orang untuk berinvestasi di Banyuwangi hingga akhir 2011 kemarin menyodok ke urutan ketiga dari 38 daerah di Jatim. Padahal, tahun sebelumnya masih berada di urutan 37. Sedangkan realisasi investasi asing hingga semester I tahun 2012, daerah ini juga menyodok ke urutan kedua di Jatim. Kondisi ini sejalan dengan melesatnya pertumbuhan ekonomi Banyuwangi di Semester awal tahun 2012 yang mencapai 7,22 persen, mengungguli pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya 6,5 persen.

Kabar yang cukup menyenangkan di atas semoga tidak sekedar menjadi ‘’angin surga’’. Faktanya, meski para investor sudah banyak yang berminat mengembangkan usahanya di bumi Blambangan, ternyata masih ada kendala yang cukup krusial. Salah satunya menyangkut ketersediaan lahan. Ini bukan berarti di Bumi Blambangan yang daerahnya cukup luas, bahkan konon kabarnya secara geografis terluas di Pulau Jawa, tidak tersedia lahan. Melainkan, ada pihak-pihak yang sengaja ingin mengeruk keuntungan secara berlebihan dengan hadirnya investor.

Salah satu yang dinilai mengganggu arus investasi adalah para spekulan tanah. Kabar yang beredar, para spekulan tanah tidak hanya dari kalangan orang berduit saja tetapi ada juga dari kalangan pejabat. Mereka ada yang sudah membeli atau masih dalam proses membeli lahan yang sudah diincar investor untuk tempat usaha.

Tak hanya itu, beberapa investor malah ada yang dibuat kelimpungan oleh spekulan tanah. Misalnya, ada investor yang akan membangun hotel dan sudah membebaskan beberapa lahan milik warga tapi dihambat oleh pemilik lahan yang kebetulan tanahnya jadi akses jalan utama. Investor sudah menyetujui saat pemilik lahan menaikkan harga yang sudah disepakati. Begitu akan dibayar, pemilik lahan menaikkan harga lagi. Kondisi ini membuat investor tidak nyaman. Sepertinya pemilik maupun spekulan tanah banyak yang memanfaatkan aji mumpung demi mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya.

Kasus-kasus tanah yang lain, terutama di Wongsorejo yang bakal jadi kawasan industri juga masih bermasalah. Terutama terkait dengan pengalihan hak guna usaha (HGU) ke pihak lain yang belum bisa dituntaskan dikarenakan masih ada warga yang menolak kompensasi. Sebab, tanah negara yang ditempati selama puluhan tahun itu diklaim sebagai tanah miliknya dan mereka menolak ganti rugi yang diberikan investor baru.

Belum lagi gangguan-gangguan lain dari elemen masyarakat yang ingin mendapatkan keuntungan dari kehadiran investor. Biasanya dengan mempersoalkan kelemahan atau kekurangan pada sisi lain yang terkesan dicar-cari. Tapi ujung-ujungnya, mereka minta duit atau minta kompensasi yang lain. Selama visinya jelas demi terciptanya tatanan masyarakat dan lingkungan sehat tentu kita acungi jempol. Namun, kalau ada agenda yang tersembunyi, itu sama saja dengan menghambat proses pembangunan yang bertujuan menyejahterakan masyarakat.

Karena itu, pemerintah harus menertibkan para spekulan tanah dan pihak-pihak yang mencoba mengeruk keuntungan secara sepihak. Misalnya, melakukan pengawasan yang ketat terhadap adanya proses jual beli tanah di kawasan industri. Khususnya yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu dengan tujuan mengeruk keuntungan berlipat-lipat.

Selama pemerintah dan warga masyarakat tidak kompak dalam membantu merealisasikan usaha yang akan dibangun investor di daerah ini, jangan harap Banyuwangi bisa menjadi surga investasi. Bahkan, kalau kondisi pembebasan lahan terus bermasalah, para investor pun akan kapok karena tidak adanya jaminan dan kepastian yang bisa mendukung usahanya. Akhirnya, Banyuwangi yang baru mendapatkan julukan sebagai surga investasi baru bisa berubah menjadi neraka bagi investor. Semoga ini tidak terjadi. (cho@jawapos.co.id)

Memupuk Kolusi dan Harmoni


Oleh: A. Choliq Baya

SUNGGUH enak punya putra daerah yang sukses atau memiliki jabatan strategis di pemerintahan maupun swasta. Terlebih lagi, bila putra daerah itu memiliki kepedulian yang tinggi terhadap kemajuan daerahnya. Dan, lebih klop lagi manakala kepala daerahnya juga tanggap dan mampu ‘’memanfaatkan’’ putra daerah yang sukses di rantau. Terutama dimanfaatkan untuk membantu mendorong percepatan pembangunan di daerah sesuai dengan kemampuan dan kapasitas yang dimiliki. Kalau lewat kebersamaan itu bisa saling menunjang untuk kemajuan daerah, berarti ini tergolong praktik kolusi dan nepotisme yang positif he.. he.. he..


 Banyaknya putra daerah dari Banyuwangi yang sekarang menjadi pejabat atau orang penting di luar daerah, mampu dimanfaatkan dengan baik oleh Bupati Banyuwangi. Buktinya, saat mereka mudik pada lebaran Idul Fitri lalu, bupati menyiapkan agenda khusus untuk mempertemukan mereka di pendopo kabupaten. Putra daerah yang sedang merantau itupun merasa ‘’diorangkan’’ dan dihargai keberadaannya. Apalagi dimintai masukan sekaligus diajak berpartisipasi untuk membangun dan memajukan daerahnya.

Tak hanya putra daerah yang sedang mudik saja yang diperhatikan, mereka yang berada di perantauan juga mendapatkan perhatian dari bupati. Terutama mereka yang tergabung dalam Ikatan Keluarga Banyuwangi (Ikawangi). Dalam paguyuban ini juga banyak putra daerah yang jadi pejabat pemerintah, militer, politisi, pengusaha, seniman dan orang-orang berpengaruh. Biasanya, bupati juga menyempatkan hadir dalam acara yang digelar Ikawangi, khususnya di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya dan Denpasar.

Salah satu agenda kegiatan yang beberapa hari lalu dihadiri bupati adalah acara halal bihal dan pentas seni di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) yang diselenggarakan Ikawangi Jakarta. Selain itu, bupati juga sering menghadiri acara-acara peringatan hari besar keagamaan yang dipadu dengan pementasan kesenian daerah yang digelar Ikawangi Bali. Di forum seperti itu, bupati bisa menginformasikan perkembangan pembangunan yang telah dicapai Banyuwangi. Juga mengajak warganya yang sukses di perantauan untuk peduli dan mau membantu membangun daerah asalnya.

Jadi, kehadiran kepala daerah di acara paguyuban yang digelar Ikawangi bisa memompa semangat sekaligus kebanggaan yang luar biasa bagi para perantau terhadap daerahnya. Apalagi, bupati pada era sebelumnya tidak pernah hadir secara langsung alias selalu diwakilkan. Model pendekatan sambung rasa, mempererat ukhuwah dan tali silaturrahmi yang diterapkan oleh bupati ini ternyata dampaknya sangat positif. Para perantau yang merasa diperhatikan ini tentu tak akan melupakan begitu saja.

Mereka yang punya posisi decision maker di instansinya langsung bisa memberikan sumbangsih yang konkret. Seperti merealisasikan program unggulan di instansinya untuk diterapkan atau diujicobakan di bumi berjuluk The Sunrise of Java. Sedang anggota Ikawangi yang lain bisa membantu mencarikan jalan yang diharapkan bisa menunjang terjadinya percepatan pembangunan di segala sektor. Apakah itu membantu mempromosikan potensi daerah, membuka usaha baru di Banyuwangi, mencarikan investor, dan lain sebagainya.

Salah satu hasil konkret yang diperoleh dari hasil ‘’sambung rasa’’ dengan para perantau adalah bakal diwujudkannya program Banyuwangi Cyber Village (BCV). Yaitu, pemasangan piranti wifi di seribu titik, masing-masing berkekuatan 10 megabyte (MB). Titik-titik wifi yang bisa diakses secara gratis oleh masyarakat itu dipasang di ruang terbuka hijau dan fasilitas publik yang tersebar di luas di Banyuwangi. Saat ini sudah terpasang di 100 titik, tapi kekuatannya baru 3 MB. Rencananya kecepatan jelajahnya akan ditingkatkan menjadi 10 MB per detik dengan menggunakan fiber optic.

Realisasi program BCV ini tak lepas dari peran Dirut PT Telkom Arief Yahya yang merupakan orang asli Banyuwangi. Setelah mengikuti pertemuan warga Bayuwangi di perantauan yang diselenggarakan bupati di pendopo saat lebaran Idul Fitri lalu, Arief langsung menjanjikan kota kelahirannya sebagai kota IT. Pemasangan wifi di seribu titik itu, sebagian besar anggarannya akan diambilkan dari program corporate social responsibility (CSR) PT Telkom.

Program BCV yang pemasangan pirantinya akan dimulai bulan depan ini diharapkan dapat mendorong percepatan akses informasi oleh masyarakat. Anak-anak yang kurang mampu bisa mengakses informasi di tempat-tempat umum. Melalui BCV diharapkan program Banyuwangi Cerdas bisa cepat tercapai. Apalagi piranti wifi di seribu titik ini merupakan yang terbanyak di Indonesia. Bahkan, secara kuantitas dan kualitas mampu mengalahkan ibu kota Jakarta yang sudah mendeklarasikan sebagai cyber city tapi hanya punya 200 titik wifi di area publik.

Tak hanya itu, Telkom bersama Pemkab Banyuwangi juga menggagas program Banyuwangi Smart City (BSC). Konsep smart city itu meliputi e-government, e-education, e-health dan e-zakat. Dengan konsep ini, pemerintah daerah bisa melakukan pelayanan publik lebih cepat, praktis dan terbuka. Konsep e-government misalnya, meliputi aplikasi perkantoran, perpajakan, absensi berbasis RFID, dan portal Pemkab Banyuwangi. Sedang e-education adalah aplikasi sekolah meliputi modul siswa asuh sebaya (SAS), buku BOS, dan aplikasi kampus.

Sedangkan program e-health meliputi, aplikasi rumah sakit terintegrasi dan aplikasi pelayanan kesehatan lainnya. Sementara program e-zakat merupakan aplikasi pengolahan zakat, sedekah, dan infak (ZIS) yang terintegrasi. Telkom ingin menjadikan Banyuwangi sebagai model percontohan implementasi smart city di Indonesia. Tujuannya bisa menghadirkan pelayanan yang cepat, efisien dan terbuka. Tentu ini sangat membanggakan warga Banyuwangi.

Harapan kita semua, semoga para putra daerah yang sukses di luar Banyuwangi tetap diakomodir dan diperhatikan keberadaannya oleh pemerintah daerah. Sehingga mereka merasa dihargai. Selanjutnya, akan tumbuh kepedulian dari mereka untuk berpartisipasi membangun tanah kelahirannya sesuai dengan keahlian dan kemampuan yang dimiliki. Kalau harmoni seperti ini bisa terus bertahan, saya yakin Banyuwangi akan mengalami kemajuan yang lebih cepat. (cho@jawapos.co.id)

Brantas Buta Aksara, Dorong Melek Media

Oleh: A. Choliq Baya

DAERAH di eks Karsidenan Besuki Jawa Timur (Jatim) ternyata menjadi lumbung buta aksara cukup besar di Indonesia. Dari empat kabupaten di eks Karsidenan Besuki, tiga diantaranya masuk dalam jajaran 15 besar daerah yang tingkat buta aksaranya tertinggi di Indonesia (JP 28/8). Dari data yang dilansir Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kabupaten Jember menduduki peringkat pertama dengan angka buta aksara tertinggi hingga Desember 2011, yakni 204.069 jiwa. Disusul Bondowoso menduduki peringkat 11 dengan jumlah 88.131 jiwa dan Situbondo di peringkat 15 dengan total 82.210 jiwa.

Selain itu, seluruh kabupaten di wilayah Madura; Sumenep, Sampang, Bangkalan dan Pamekasan juga masuk dalam 15 besar daerah dengan angka buta aksara tertinggi di Indonesia. Termasuk di daerah tapal kuda seperti Pasuruan dan Probolinggo juga masuk di dalamnya. Kenyataan ini sekaligus mengukuhkan Jatim menduduki urutan teratas sebagai provinsi dengan jumlah buta aksara tertinggi di Indonesia. Yakni 1,5 juta jiwa dari total 6,7 juta jiwa yang ada di Indonesia.

Setelah dilansirnya angka buta aksara di beberapa media massa, beberapa pejabat pemerintah daerah (pemda) ada yang terkejut, ada pula yang kebakaran jenggot. Ada yang menyangkal datanya kurang valid alias sudah berubah. Ada pula yang menanggapi tingginya buta aksara itu dengan pamer program dan penghargaan yang telah diraih. Tanggapan terbanyak yang diungkapkan pejabat pemda ke media adalah upayanya berupa pengalokasian anggaran untuk program pemberantasan buta aksara. Pemerintah pusat sendiri tahun depan menyiapkan anggaran sebesar Rp 360 miliar untuk program ini.

Berbagai komitmen dan program yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi angka buta huruf perlu kita apresiasi. Termasuk, kesungguhannya terhadap penanganan masalah ini juga perlu didorong dan dievaluasi. Jangan hanya kepedulian ataupun perhatian pemerintah muncul ketika data-data itu telah dilansir di media massa. Biasanya, data-data itu dimunculkan menjelang atau pada saat peringatan Hari Aksara Internasional (HAI) yang jatuh pada 8 September.

Memang, sejak 8 September 1964, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) menetapkan tanggal tersebut sebagai HAI. Berarti HAI tahun 2012 ini merupakan peringatan ke-47. Penetapan tersebut dilakukan untuk mengingatkan dunia tentang pentingnya budaya literasi. Sebagai upaya keberaksaraan, UNESCO mencanangkan the United Nations Literacy Decade (UNLD) pada skala internasional tahun 2003-2012. Dekade ini ditujukan untuk meningkatkan tingkat melek aksara dan memberdayakan seluruh masyarakat.

Pada awal pencanangan UNLD tahun 2003, ada 15,41 juta orang buta aksara di Indonesia. Tahun 2010, jumlah itu menyusut menjadi 7,54 juta orang. Selanjutnya di tahun 2011 menyusut lagi menjadi 6,4 juta orang. Artinya, Indonesia lebih cepat melampaui target Millenium Development Goals (MDGs) yang menyepakati penurunan 50 persen buta aksara pada tahun 2015. Kemajuan ini patut kita apresiasi.

Demikian pula dengan program-program pemberantasan buta aksara yang sampai sekarang masih berlangsung di negeri kita. Diantaranya melalui pendidikan non formal dan informal. Terutama melalui pembentukan kelompok-kelompok belajar yang ada di lingkungan dasa wisma maupun di desa-desa. Baik yang diprakarsai oleh perangkat pemerintah maupun elemen masyarakat.

Program melek aksara ini akan semakin cepat berhasil manakala juga dibarengi dengan program melek media. Salah satu program melek media yang cukup positif dan bisa mencerdaskan masyarakat adalah menggalakkan minat dan budaya membaca media massa. Apakah itu koran, tabloid atau majalah. Terutama di daerah yang kesadaran membacanya rendah, seperti di pelosok desa. Untuk menuju ke arah sana, harus diciptakan dan dibudayakan.

Salah satunya dengan mewajibkan desa untuk berlangganan media massa supaya bisa dibaca para perangkatnya. Akan lebih baik lagi manakala media massa itu bisa dipampang di papan pengumuman balai desa. Tujuannya, agar warga desa (minimal yang sudah tumbuh minat bacanya tapi belum mampu berlangganan media massa) bisa ikut menikmati. Sehingga, dengan membaca media massa, mereka tahu situasi dan perkembangan dunia luar. Di samping juga bisa membangkitkan motivasi warga desa untuk berinovasi dan berkompetisi lebih dinamis dalam memajukan daerahnya.

Koran, tabloid ataupun majalah yang sudah kadaluarsa waktunya, sebaiknya juga tidak dibuang tapi bisa dibendel ataupun ditempatkan di perpustakaan yang ada di balai desa. Kalau belum punya, akan lebih baik disediakan sepetak ruangan untuk taman bacaan. Taman bacaan ini bisa pula diisi dengan buku-buku bacaan yang lain. Apalagi kalau di desa itu sudah ada kelompok-kelompok belajar yang merupakan bagian dari program pemberantasan buta aksara, pasti lebih bagus. Tidak hanya orang tua peserta program melek huruf saja yang bisa memanfaatkan, anak-anak pun juga bisa memakai fasilitas itu.

Dari sini, diharapkan budaya melek baca dan melek media, terutama yang ada di pelosok desa akan tumbuh dan berkembang. Selanjutnya menjadi budaya yang cukup positif bagi kemajuan desa. Pasalnya, aktivitas dan kebiasaan seperti ini bisa mencerdaskan sekaligus menambah khazanah ilmu pengetahuan dan wawasan masyarakat desa. Dengan makin banyaknya orang berilmu, kreatif dan inovatif yang terinspirasi dari media massa atau buku bacaan, saya yakin dampaknya tidak hanya mengurangi angka buta aksara tapi juga berimbas pada kemajuan desa.

Apalagi, untuk mewujudkan itu semua perangkat desa tidak perlu bersusah payah mencarikan anggarannya. Sebab, pemerintah sudah menyediakan lewat program alokasi dana daerah (ADD) yang salah satu pemanfaatannya untuk penyelenggaraan pemerintah dan pemberdayaan masyarakat desa. Program melek media untuk masyarakat desa itu sudah dilaksanakan sejak tahun lalu di Banyuwangi, Probolinggo dan Pasuruan.

Semoga program melek huruf dan melek media juga bisa diterapkan di daerah yang tingkat buta aksaranya sangat tinggi seperti Jember, Bondowoso dan Situbondo. Harapan kita semua, daerah di wilayah eks Karsidenan Besuki dan umumnya di Jatim cepat terbebas dari buta aksara, sekaligus menjadi daerah yang melek media. (cho@jawapos.co.id)