Jumat, 21 Januari 2011

Muncar Tercemar, Ikan Buyar, Nelayan Terkapar


Oleh: A. Choliq Baya

Bukan lautan hanya kolam susu
Kail dan jala cukup menghidupmu
Tiada badai tiada topan kau temui
Ikan dan udang menghampiri dirimu
Orang bilang tanah kita tanah surga
Tongkat kayu dan batu jadi tanaman

PENGGALAN lirik lagu “Kolam Susu yang pernah dinyanyikan Koes Ploes tahun tujuh puluhan itu menggambarkan bahwa bumi Indonesia sangat kaya. Sumber daya alam dan mineral di laut dan di darat seolah tak akan pernah habis untuk menghidupi dan menyejahterakan rakyat. Kekayaan alam yang sangat berlimpah itu juga ada di Bumi Blambangan. Hasil pertanian, perkebunan, hutan, laut, sumber air, hingga tambang emas, semua ada di daerah yang mendapat julukan Sun Rise of Java ini.

Sebagai daerah yang memiliki garis pantai cukup panjang, yakni 175,8 km, Banyuwangi juga menjadi salah satu penghasil ikan laut terbesar di Indonesia. Lokasi sumber ikan terbesar ada di Muncar. Oleh karena itu, di sini juga sudah disiapkan tempat pelelangan ikan (TPI) yang menangani distribusi hasil tangkapan ikan para nelayan. Sehingga, Muncar bagaikan kolam susu yang sangat menyegarkan bagi para nelayan dan pengusaha perikanan.

Karena begitu besar tangkapan ikan di sini, sangatlah wajar kalau di Muncar sekarang ada sekitar 90-an unit pabrik pengolahan dan pengalengan ikan yang bercokol sejak tahun 70-an. Hasilnya tidak hanya dijual di Banyuwangi dan kota-kota besar di Indonesia, tetapi juga diekspor ke mancanegara, baik dalam bentuk ikan mentah maupun ikan olahan. Ikan dalam kaleng dengan merek-merek terkenal yang biasa kita jumpai di supermarket juga diproduksi di Muncar.

Melimpahnya hasil ikan di Muncar juga menarik Kementerian Kelautan dan Perikanan membuat kawasan ekonomi terpadu. Sejak tahun 2010, kementerian ini sudah menyiapkan Muncar bersama 15 daerah lain di Indonesia sebagai kawasan minapolitan. Yakni, sebuah kawasan pembangunan ekonomi terpadu berbasis kelautan dan perikanan. Penggerak utama ekonomi di kawasan minapolitan dapat berupa kegiatan produksi dan perdagangan perikanan tangkap, perikanan budidaya, dan pengolahan ikan.

Sayang, kebanggaan akan kekayaan sumber daya laut itu sedikit demi sedikit memudar. Terutama, ketika para nelayan Muncar sering mengeluh tak dapat ikan yang memuaskan seperti tahun-tahun sebelumnya. Kondisi ini menyebabkan satu per satu pabrik pengolahan dan pengalengan ikan gulung tikar, khususnya yang volume produksi dan modal usahanya tergolong kecil. Pengangguran akibat pemutusan hubungan kerja (PHK) terus bertambah, termasuk yang kini masih berstatus sebagai buruh pabrik juga dihantui bayang-bayang PHK.

Keprihatinan kita semakin membuncah menjadi kekecewaan mendalam ketika mengetahui penyebab menghilangnya ikan dari perairan Muncar akibat air laut tercemar limbah. Lebih menyakitkan lagi, ternyata limbah yang mencemari laut itu berasal dari pabrik-pabrik pengolahan dan pengalengan ikan di Muncar. Pabrik-pabrik itu seenaknya membuang limbah ke sungai yang airnya mengalir ke laut. Dampaknya, ikan-ikan banyak yang kabur dari perairan Muncar. Sebab, pencemaran di Muncar, baik di sungai maupun di laut, tergolong sangat parah.

Hasil penelitian terbaru Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Jakarta tahun 2010 mengungkapkan, tingkat pencemaran sudah menjangkau kawasan perairan Muncar sejauh 200 hingga 350 meter dari bibir pantai. Termasuk, sungai-sungai di Muncar yang dijadikan tempat pembuangan limbah, seperti Kali Mati, Kali Tratas, dan Kali Moro, kondisinya tergolong sangat parah. Bahkan, menurut tim dari Badan Pengawas Lingkungan dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) yang terjun ke Banyuwangi dua hari lalu, tingkat pencemaran di sungai dan laut Muncar tergolong terparah di Indonesia. Sebab, BOD (biological oxygen demand) atau kebutuhan oksigen biologis untuk memecah bahan buangan di dalam air oleh mikroorganisme dan COD (chemical oxygen demand) atau kebutuhan oksigen kimia untuk reaksi oksidasi terhadap bahan buangan di dalam air sangat tinggi.

Misalnya, hasil uji laboratorium tahun 2010, tingkat BOD di permukaan air laut Muncar jarak 350 meter dari pantai sudah mencapai 34 mg/L. Padahal standar baku mutu BOD di situ 20 mg/L. Itu menunjukkan bahwa pencemaran di laut Muncar sudah sangat parah. Wajar kalau ikan tak ada yang berani berkeliaran di laut Muncar. Kalau di laut saja sudah parah pencemarannya, apalagi sungainya, pasti jauh lebih parah.

Hampir seluruh pabrik di Muncar memiliki andil besar dalam pencemaran sungai dan laut karena tidak memiliki instalasi pengolahan air limbah (IPAL). Sejak tahun 2007, BPPT sudah merilis hasil penelitian tentang pencemaran akibat limbah cair pabrik di Muncar. KLH pun juga sudah memperingatkan pemilik pabrik agar segera melengkapi IPAL, termasuk memberi rapor hitam kepada lima pabrik besar; PT. Sumber Yala Samudra, PT. Maya Muncar, PT. Blambangan Food Peacher Indonesia, CV. Pasific Harvest, dan PT. Avilla Prima Intra Makmur.

Anehnya, pabrik-pabrik itu hingga kini tetap mokong. Terbukti, hasil penelitian BPPT tahun 2010 kemarin, pabrik-pabrik itu masih belum dilengkapi IPAL. Kini pabrik yang mendapat rapor hitam bertambah tiga, yaitu PT. Sari Food, PT. Sari Laut, dan PT. Prima Lautan. Hanya ada satu pabrik yang sudah menyiapkan IPAL, yakni PT. Maya Muncar. Itu pun setelah yang bersangkutan didesak buyer dari Amerika. Kalau tidak dilengkapi IPAL, importer dari Amerika itu tak mau lagi membeli produk dari pabriknya. Sekarang IPAL itu sudah diujicobakan. Bulan depan diperkirakan sudah bisa beroperasi secara normal. Semoga hal ini juga diikuti pabrik lain.

Sejatinya, pabrik-pabrik yang tidak dilengkapi IPAL itu sama saja telah membunuh kelangsungan hidup pabrik dan nelayan. Sebab, pabrik tidak lagi mendapat suplai ikan dari para nelayan Muncar akibat air laut di sana tercemar limbah pabrik. Sehingga, pabrik harus mendatangkan ikan dari daerah lain, termasuk mengimpor ikan lemuru dari Cina.

Pencemaran menyebabkan kerugian yang luar biasa, di antaranya rusaknya lingkungan hidup, tutupnya beberapa pabrik, meningkatnya pengangguran akibat PHK, matinya mata pencaharian para nelayan, dan terancamnya kelangsungan hidup generasi penerus akibat berkurangnya suplai ikan di laut Muncar. Itu semua akibat keserakahan para pemilik pabrik yang hanya berorientasi mengeruk keuntungan semata-mata tanpa mempedulikan lingkungan sekitar.

Minimnya kepedulian para pengusaha terhadap lingkungan di Muncar juga disoroti pemda dan masyarakat sekitar. Terutama, minimnya anggaran program corporate social responsibility (CSR) yang tidak tampak realisasinya untuk perbaikan lingkungan sekitar. Lihat saja jalan-jalan di sekitar pabrik, kondisinya amburadul. Taman dan ruang hijau terlihat jorok, kotor, tak terawat. Selokan-selokan di sekitar pabrik juga penuh limbah, sampah, dan busuk.

Tak adakah kepedulian dan upaya untuk mengeruk selokan dan sungai yang sudah dipadati limbah pabrik? Termasuk, bergotong royong membangun jalan yang rusak? Haruskah perbaikan semua itu menunggu turun tangan pemerintah? Padahal, sudah banyak keuntungan yang mereka keruk dari laut Muncar.

Anehnya, kontribusi pajak mereka terhadap pendapatan asli daerah (PAD) tergolong sangat kecil dibandingkan keuntungan yang diraih. Total pajak seluruh pabrik di sana dalam setahun hanya sekitar Rp 200 juta. Pajak itu tentu masih kurang banyak bila digunakan untuk memperbaiki jalan atau infrastruktur di Muncar. Apalagi membersihkan limbah di selokan, sungai, dan pantai.

Melihat kondisi yang sangat parah ini, sudah saatnya ada sikap tegas dari pemerintah daerah untuk memberikan punishment kepada pabrik-pabrik yang mokong. Kalau sudah beberapa kali diberi peringatan dan hasil penelitian BBPT maupun audit dari KLH masih terus-menerus menunjukkan rapor hitam, maka kini waktunya membawa mereka ke ranah hukum. Apalagi, dalam paparan hasil audit KLH di Pemkab Banyuwangi Selasa malam lalu, Kapolres Banyuwangi siap mem-back up proses penegakan hukum bersama institusi hukum yang lain.

Mari kita semua bersatu padu meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan. Jangan sampai pelaku pencemaran dan perusak lingkungan kita biarkan hingga menelan banyak korban. Ingat, bencana demi bencana yang tiada henti melanda bumi kita akhir-akhir ini, semua akibat kurang tegasnya penegakan hukum terhadap para pelaku perusakan lingkungan. Hukum harus ditegakkan, termasuk kepada pengusaha nakal dan oknum-oknum aparat yang selama ini menjadi begundal dan pelindung perusahaan nakal, pelaku kejahatan terhadap lingkungan. (cho@jawapos.co.id)

Jumat, 14 Januari 2011

Promosi Tahun Kunjungan Wisata


Oleh: A. Choliq Baya

PROVINSI Jawa Timur (Jatim) mencanangkan tahun 2011 ini sebagai tahun kunjungan wisata. Program dan semangat ini tentu juga harus didukung dan diikuti oleh kabupaten dan kota yang ada di provinsi ini. Termasuk Kabupaten Situbondo dan Banyuwangi yang dikenal memiliki potensi wisata alam dan seni budaya cukup beragam. Apalagi beberapa potensi wisata itu berkelas internasional karena sering dikunjungi para turis mancanegara. Seperti cagar alam Gunung Ijen, Pantai Plengkung, Pantai Sukamade, Alas Purwo, Alas Baluran, Pasir Putih, perkebunan dan lain sebagainya.

Program pencanangan sebagai tahun kunjungan wisata ini hendaknya tidak hanya menjadi slogan semata, tapi harus benar-benar dimaksimalkan. Baik menyangkut promosi untuk menarik para wisatawan, kejelasan agenda event yang bisa dijual sebagai obyek wisata maupun perbaikan sarana dan prasarana pendukung yang terkait dengan obyek wisata. Tanpa ada promosi yang gencar dan perbaikan sarana prasarana, keberadaan obyek wisata yang bagus nan eksotik yang kita miliki pasti tak akan dilirik para wisatawan.

Meski data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan wisatawan mancanegara yang datang ke Jatim tahun 2010 meningkat 8,49 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya, tapi prestasinya masih di bawah Bali, Jakarta, Jogja, Jabar dan Sumatera Barat. Minimnya promosi internasional serta buruknya akses dan sarana pariwisata, menjadi salah satu alasan kurang maksimalnya Jatim bisa menggaet wisatawan mancanegara. Padahal, Jatim memiliki koleksi aneka obyek wisata yang cukup komplet. Mulai wisata heritage, seni budaya, alam, pantai dan laut, hingga aneka hiburan lainnya. Menurut DPP Asosiasi Pengusaha Tour & Travel Indonesia (Asita), kinerja dunia pariwisata Jatim 2010 masih jauh dari memuaskan (Jawa Pos Rabu, 12/01/2011).

Kondisi yang sama, saya kira tak jauh berbeda dengan yang terjadi di wilayah Situbondo maupun Banyuwangi. Minimnya promosi serta buruknya akses dan sarana pariwisata tetap menjadi rapor merah yang perlu dapat perhatian utama dari pemerintah. Khusus untuk Pemkab Banyuwangi yang kini sudah memiliki akses bandara dan operator penerbangan, hendaknya lebih serius lagi dalam mengelola segala aspek yang terkait dengan pariwisata. Pemkab Banyuwangi harus benar-benar all-out dalam melangkah: berpromosi, memperbaiki jaringan, akses sarana prasarana sekaligus obyek wisatanya.

Saya mengamati, ada beberapa langkah yang sudah mulai dilakukan oleh Pemkab Banyuwangi terkait dengan promosi. Diantaranya dengan mencetak brosur berisi kalender wisata 2011, peta Banyuwangi, seni budaya khas Banyuwangi dan tempat wisata alam di Banyuwangi. Brosur itu saya dapatkan dari balik tempat duduk yang ada di pesawat Grand Caravan Sky Aviation saat penerbangan dari Banyuwangi ke Surabaya sekitar seminggu lalu. Kondisi brosurnya benar-benar masih gres alias baru dicetak. Ini merupakan salah satu langkah yang lumayan bagus. Meski, hingga kini saya belum tahu, brosur berisi promosi pariwisata itu diedarkan dimana saja.

Akan lebih mengenai sasaran manakala brosur itu juga beredar di tempat-tempat strategis seperti bandara, stasiun, terminal bus, pelabuhan, hotel-hotel, tempat penjualan souvenir dan tempat-tempat wisata. Meski, saat saya amati, brosur berisi peta Banyuwangi itu masih kurang sempurna. Sebab, dalam peta kota Banyuwangi itu, bagian utara atau wilayah Klatak, Bulusan, Ketapang, Watudodol dan Bangsring yang di dalamnya ada banyak hotel, rumah makan, terminal bus, stasiun kereta api dan pelabuhan Ketapang, justru tidak tercantum. Batas peta yang tampak dalam brosur hanya sampai pabrik kapal PT Lundin yang berada di Lingkungan Sukowidi.

Padahal, lokasi itu sangat penting artinya bagi para wisatawan untuk mendapatkan tempat menginap, mencicipi kuliner, memanfaatkan transportasi umum dan jalan menyebrang ke Pulau Dewata yang memang banyak menjadi jujukan utama pelesir. Karena wilayah di atas masuk dalam bagian penting terkait dengan kepariwisataan di Banyuwangi, tentunya Dinas Pariwisata juga harus tanggap dan secepatnya merevisi kekurangan-kekurangan yang ada. Jangan sampai wisatawan yang ‘’buta’’ dengan peta atau informasi Banyuwangi dibiarkan bingung ataupun kelabakan. Itu berarti, kita tidak bisa menjadi tuan rumah yang baik bagi para tamu kita yang datang membelanjakan uangnya di sini.

Selain itu, bentuk promosi pariwisata lainnya seperti lewat media cetak maupun elektronik juga belum tampak dan belum dilakukan secara optimal, terutama di media yang bisa dinikmati orang di luar Banyuwangi. Salah satu penyebabnya, pihak terkait kurang proaktif menawarkan tempat-tempat wisata andalannya. Terutama kepada penerbit-penerbit media massa ataupun televisi-televisi yang punya program acara terkait pariwisata. Misalnya melakukan pendekatan ke media massa yang dikelola operator penerbangan, operator seluler, pengelola kereta api, kapal penumpang, perhotelan, biro travel, majalah pariwisata, website pariwisata, dan lain sebagainya.

Wadah lain yang bisa dijadikan sarana untuk berpromosi pariwisata adalah internet. Apa yang dilakukan Pemkab Banyuwangi dalam mengenalkan pariwisata via dunia maya hingga kini masih sangat kurang meski sudah dibantu oleh beberapa blog ciptaan warga Banyuwangi. Selama ini informasi tempat wisata dan agenda wisata hanya masuk di situs resmi Pemkab Banyuwangi. Isinyapun kurang maksimal dan jarang di-update. Termasuk, dalam membangun kerjasama pemasangan link-nya dengan pihak lain juga masih sangat kurang.

Coba simak content ‘’pariwisata’’ di situs resmi Pemkab Banyuwangi yang beralamat di www.banyuwangikab.go.id. Isinya dari tahun sebelumnya hampir tidak ada perubahan yang berarti. Bahkan kalender wisata yang ditampilkan masih belum diganti alias masih terisi tahun 2010. Kalau kita buka lagi soal info ‘’kuliner khas dan jajanan’’, isinya ternyata juga kosong melompong. Terus kalau orang dari luar Banyuwangi ingin mencari atau menikmati rujak soto, nasi tempong, pecel rawon, bagiak, selai pisang, krupuk cumi, dan lain-lain yang merupakan kuliner khas Banyuwangi, harus cari referensi kemana? Kelihatannya sepele, tapi dalam era informasi sekarang, hal ini menjadi sangat penting dan berarti.

Bentuk promosi wisata lainnya yang makin diseriusi oleh pemkab dan diharapkan bisa jadi pengungkit kedatangan turis ke Bumi Blambangan adalah Festival Kuwung Banyuwangi (FKB). Agenda tahunan yang mempersembahkan kekayaan seni budaya dan sejarah ini biasanya digelar sebagai acara puncak dalam rangka memeriahkan hari jadi Banyuwangi (Harjaba). Tahun-tahun sebelumnya bernama Pelangi Budaya. Sejak eranya Bupati Abdullah Azwar Anas namanya diganti menjadi FKB.

Pelaksanaan FKB di akhir tahun 2010 kemarin memang lebih meriah dari tahun-tahun sebelumnya. Apalagi lokasinya juga ditempatkan di dalam kota melewati jalan protokol sehingga penontonnya pun membludak. Termasuk, peserta FKB dari luar Kabupaten Banyuwangi juga bertambah banyak. Atraksi yang ditampilkan pun cukup bervariasi. Mulai dari budaya adat (tradisi) seperti Kebo-keboan, geredoan, Petik laut, Suroan, Seblang Enom, Seblang Tuwek, Barong Ider Bumi, Puter Kayun, hingga Sapar-saparan. Selain itu, juga ditampilkan kesenian khas Banyuwangi, seperti Gandrung, Barong, Janger, Kuntulan, Angklung, Reog, Patrol Masal dan Hadrah Ishari.

Pertunjukan parade seni budaya khas daerah itu juga dipadu dengan penampilan fragmen, sendratari dan teater yang menggambarkan sejarah lahirnya Banyuwangi. Mulai dari diangkatnya Mas Snepo Handoyo Kusumo selaku putra mahkota sebagai Raja Kedawung pada tahun 1655 menggantikan ayahnya Prabu Tanpo Uno hingga pindahnya pusat pemerintahan dari Kutalateng ke Banyuwangi pada 1774 dengan mengangkat Mas Alit sebagai Bupati Banyuwangi pertama. Dalam FKB itu juga digambarkan kondisi Blambangan pada episode Keraton Kedawung (1596-1659), Blambangan episode pergolakan di Kutalateng (1763-1771), Blambangan episode perlawanan rakyat Bayu (1771), Blambangan episode Angkatan Laut Nusa Barong (1773) dan Blambangan episode perpindahan pusat pemerintahan dari Kutalateng ke Banyuwangi (1773-1774).

Sayangnya, persembahan kolosol seni budaya khas Banyuwangi dan beberapa daerah di Jatim itu tidak diimbangi dengan promosi ataupun kerjasama dengan jaringan-jaringan pelaku sekaligus penggerak pariwisata. Sehingga, tidak terlihat rombongan turis ataupun wakil dari travel biro yang biasanya menangani paket perjalanan wisatawan hadir di situ. Ke depan, hendaknya hal ini menjadi evaluasi penting, agar potensi wisata yang dimiliki Banyuwangi dan sedang di-blow-up ke publik itu bisa dinikmati para wisatawan. Selanjutnya, agenda tahunan ini bisa menarik wisatawan untuk datang ke Banyuwangi.

Ingat, Banyuwangi kini sudah mempunyai bandara, juga pelabuhan laut yang berhimpitan dengan Pulau Dewata. Ditambah lagi dengan kekayaan akan potensi wisata seni, budaya, alam dan laut, semua itu merupakan modal cemerlang menjadikan Bumi Blambangan sebagai tujuan wisata yang menjanjikan. Semoga pihak-pihak terkait mampu menangkap, mengelola dan mengembangkan potensi ini dengan baik. (cho@jawapos.co.id)

Jumat, 07 Januari 2011

Blimbingsari Padat, Investasi Menggeliat


ANTUSIAS masyarakat dalam memanfaatkan transportasi udara melalui Bandara Blimbingsari, Rogojampi, Banyuwangi yang baru seminggu diresmikan ternyata cukup bagus. Terbukti, beberapa kali penerbangan dari Banyuwangi ke Surabaya maupun dari Banyuwangi ke Denpasar selalu dipenuhi penumpang. Bahkan, untuk dua penerbangan Banyuwangi – Denpasar ke depan sudah ada yang memboking seluruh seat. Pembokingnya dari kalangan pejabat asal Rogojampi dan pengacara Banyuwangi.

Pada Rabu kemarin lusa misalnya, seluruh seat untuk rute penerbangan Banyuwangi – Surabaya juga penuh. Bahkan, beberapa penumpang terpaksa harus gigit jari karena tidak kebagian tiket meski sudah memesan satu hari sebelum pemberangkatan. Salah satunya adalah ketua Bappeda Kabupaten Banyuwangi Suhartoyo. Padahal, pada Rabu pagi itu dia ada agenda rapat dengan Gubernur Jatim di Surabaya. Terpaksa, dia harus berangkat malam hari melalui jalur darat dengan waktu tempuh tujuh jam.

Antusias pemakaian transportasi jalur udara itu juga datang dari kalangan pebisnis. Pada penerbangan Rabu kemarin lusa yang kebetulan saya juga ada di dalamnya, lebih dari separuh penumpangnya adalah para pengusaha. Ada owner pabrik kapal di kawasan Sukowidi, owner pabrik pengalengan ikan di Muncar, distributor consumer good di Rogojampi, pengusaha pemilik perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Timur, komisaris PT Kereta Api dan konsultan pajak asal Surabaya. Ada pula dua pejabat eksekutif Pemkab Banyuwangi, sekdakab dan kepala inspektorat.

Semua penumpang mengaku baru kali pertama memanfaatkan jasa penerbangan melalui Bandara Blimbingsari. Sebagian di antara mereka ada yang sempat mengkhawatirkan dengan penerbangan ini karena alasan pesawatnya kecil, yaitu jenis Grand Caravan. Tapi, setelah mereka sudah mencobanya dan tiba di Bandara Juanda Surabaya dengan lancar, para penumpang yang sebelumnya sempat was-was banyak yang memujinya. Mereka juga berjanji akan memanfaatkan jasa penerbangan ini kembali ketika balik ke Banyuwangi atau keluar Banyuwangi lagi bila bertepatan dengan jadwal penerbangan yang hanya seminggu tiga kali. Masing-masing pada hari Senin, Rabu dan Jumat. Bahkan, saat pesawat yang dipiloti warga negara Irlandia itu mendarat dengan mulus di Juanda, seluruh penumpang memberi apresiasi dengan aplaus tepuk tangan.

Faktor kepuasan menyangkut kenyamanan dan keamanan sebelumnya juga disampaikan jajaran Muspida Banyuwangi saat diberi kesempatan mencoba pesawat ini untuk melihat wilayah Banyuwangi dari udara, sehari setelah Bandara Blimbingsari di-launching. Masing-masing Bupati, Dandim, Kapolres, Danlanal, Kajari, Kepala PN dan anggota DPRD. Termasuk saya dan fotografer Radar Banyuwangi ikut serta di dalamnya. Juga para wartawan cetak dan elektronik Banyuwangi pada penerbangan berikutnya. Beberapa dari mereka mengakui, meski jenis pesawatnya kecil, tapi sangat stabil, termasuk saat landing juga mulus. Apalagi, pilotnya orang asing yang sangat berpengalaman. Semakin menambah percaya diri penumpangnya.

Memang, kekhawatiran dan ketakutan naik pesawat ini sempat melanda sebagian perasaan calon penumpang yang sebenarnya sangat berminat memanfaatkan penerbangan ini. Namun, hingga kini sebagian besar masih tetap belum berani mencobanya. Hal ini juga diakui oleh pengelola tiket yang sering menerima pertanyaan dari para calon penumpang menanyakan mulai beroperasinya pesawat yang yang lebih besar.

Ya, mungkin itu hanya ketakutan yang berlebihan, buktinya selama seminggu beroperasi kondisinya aman-aman saja dan belum ada keluhan yang serius. Malah dengan naik pesawat kecil, penumpangnya bisa menikmati pemandangan alam yang ada di bawah lebih leluasa. Mengingat, ketinggian terbangnya lebih rendah dari pesawat yang lebih besar seperti Fokker dan Boeing. Apalagi, pemandangan alam di wilayah Banyuwangi cukup eksotik.

Hal itu juga diakui, para penumpang pesawat yang sudah mencoba terbang dari Blimbingsari. Termasuk Gubernur Jatim Soekarwo saat meresmikan bandara ini 29 Desember 2010 lalu juga mengakuinya. Sebab, saat take off maupun menjelang landing, kita akan disuguhi indahnya pemandangan alam yang terdiri dari hamparan pantai, tambak, perbukitan, kepulauan, areal pertanian, perkebunan, hutan, dan pelabuhan. Jarang sekali ada bandara yang di sekitarnya memiliki pemandangan sangat cantik seperti Blimbingsari. Pasti para turis nantinya juga akan banyak yang tertarik dengan kondisi ini.

Bila antusias penumpang lewat Bandara Blimbingsari terus terjaga, bahkan semakin menggeliat, tentu rencana mengganti pesawat dengan kapasitas kursi yang lebih banyak akan semakin cepat terealisir. Rencananya, operator penerbangan Sky Avitation akan mendatangkan pesawat jenis Fokker berkapasitas 40-50 penumpang pada bulan depan untuk menggantikan pesawat Grand Caravan berpenumpang 9 orang yang dioperasikan saat ini. Tapi, untuk bisa mengganti pesawat, ada tahapan atau mekanisme yang harus dilalui, salah satunya menyangkut volume penumpang. Termasuk juga adanya izin baru dari kementerian Perhubungan setelah dikaji lebih dulu.

Semakin menggeliatnya penerbangan dari Blimbingsari, tentu membawa dampak positif. Meski rata-rata pemakainya kalangan kelas menengah ke atas, tapi bukan berarti keberadaan bandara ini tidak memberikan kontribusi apa-apa bagi masyarakat luas, khususnya kelas menengah ke bawah. Memang, saat ini masih belum bisa dirasakan secara langsung, tapi ke depan multiplier effect-nya pasti banyak membawa manfaat. Apalagi bila beberapa fasilitas, sarana dan prasarana pendukung di Bumi Blambangan sudah bisa disiapkan secara terpadu, pasti perekonomian akan semakin menggeliat dan bisa menyejahterakan masyarakat.

Untuk melengkapi sarana dan prasarana pendukung di Bandara Blimbingsari misalnya, tahun ini kabarnya ada bantuan dari APBN Rp 5 miliar dan APBD Jatim Rp 6 miliar. Selain itu, dalam minggu ini Bupati Anas beserta beberapa kepala SKPD terkait tengah berjuang mencari dukungan dan sokongan ke pusat agar anggaran pembangunan juga dialirkan ke Banyuwangi. Lobi tingkat tinggi yang dilakukan bupati ini patut diapresiasi, sebab tidak semua kepala daerah bisa melakukannya. Lebih-lebih mereka yang tidak punya pengalaman atau kenalan dekat dengan pejabat tinggi negara yang ada di pusat kekuasaan.

Apalagi, hasil lobi mantan anggota DPR RI dari PKB yang sejak 21 Oktober 2010 menakhodai Banyuwangi ini juga membuahkan hasil yang cukup menggembirakan. Hasil ‘’kampanyenya’’ di Kementerian Pekerjaan umum (PU), memperoleh komitmen infrastruktur jalan poros nasional yang ada di Banyuwangi jadi prioritas yang akan dibangun. Terutama akses jalan menuju Bandara Blimbingsari, pelabuhan Ketapang dan pelabuhan Tanjung Wangi. Ini merupakan bentuk apresiasai atas beroperasinya bandara udara Blimbingsari.

Untuk jangka pendek, Kementerian PU akan mengambil alih proyek pembangunan jalan double way Sukowidi-Ketapang yang akan direalisasikan pada tahun 2012. Selama ini, empat jalur ruas jalan itu dibangun dengan dana dari APBD Banyuwangi.

Selain itu, tetap menyokong pembangunan waduk Bajulmati yang nantinya bisa membantu para petani yang sering kekurangan air di wilayah Banyuwangi utara. Juga menyiapkan pembangunan Waduk Singolatri, Kedawang dan Lider di Banyuwangi selatan yang coverage-nya mencapai 34 ribu hektar.

Dengan adanya Bandara Blimbingsari yang bakal didukung dengan pengoperasian pelabuhan petikemas, kita berharap para pengusaha Banyuwangi yang selama ini sukses berinvestasi ada di luar daerah, berkenan kembali membangun kampung halamannya. Saya sangat terkejut mendengar salah seorang pengusaha yang duduk di samping saya dalam penerbangan dari Banyuwangi ke Surabaya bercerita perusahaan-perusahaan besar milik orang Banyuwangi di luar kota. Ternyata, jumlahnya cukup banyak.

Betapa bangganya, kalau mereka juga punya keinginan besar untuk berinvestasi di kampung halamannya. Apalagi, sumber daya alam di Bumi Blambangan ini sangat kaya sekali. Sentuhan tangan para investor masih banyak dibutuhkan. Semoga dengan adanya Bandara Blimbingsari, mereka bisa meluangkan waktunya sejenak untuk mudik ke kampung halamannya sekaligus bisa membuka lahan bisnis baru di sini. (cho@jawapos.co.id)

*) Catatan Choliq Baya ini ditayangkan di Radar Banyuwangi edisi Jumat, 7 Januari 2007