Minggu, 23 Maret 2008

Gizi Buruk

MARAKNYA kasus gizi buruk yang menimpa balita dan anak-anak, sungguh sangat memprihatinkan. Apalagi, beberapa kasus yang muncul tidak hanya membawa anak-anak yang kekurangan gizi itu masuk ke rumah sakit, tapi juga membawanya masuk ke liang kubur. Ya, mereka meregang nyawa. Bahkan, ada kasus yang sangat tragis, tidak hanya si anak yang meninggal, tapi sang ibu juga ikut mati secara mengenaskan karena kelaparan. Bukan karena makanan di negeri kita tidak ada, melainkan karena keluarga itu tak mampu membeli makanan karena tak memiliki cukup uang.
Kejadian tragis itu menimpa Ny Basse, seorang ibu yang sedang hamil tujuh bulan dan anaknya Bahir, 5 tahun, warga Jl Daeng Tata, Talamate, Makasar, Sulawesi Selatan. Istri tukang becak itu meninggal setelah tiga hari tidak makan, karena di rumah memang tidak ada yang bisa dimakan. Sedangkan Bahir, menyusul ke alam baka lima menit setelah ibu bersama janin yang dikandungnya menghembuskan nafas terakhir. Beruntung, tiga saudara Bahir, masing-masing Salma (9), Baha (7) dan Aco (3), nyawanya masih tertolong.
Potret buram masyarakat miskin di negara kita begitu mengenaskan. Dan, kejadian tragis yang menimpa Basse dan anaknya, mungkin hanya salah satu yang muncul ke permukaan karena tercium oleh media massa. Saya yakin masih banyak saudara-saudara kita yang kondisinya tak jauh berbeda dengan keluarga Basse. Apalagi di tengah himpitan ekonomi seperti sekarang ini, dimana harga barang-barang kebutuhan pokok meningkat cukup dratis.
Belum lagi, saudara-saudara kita yang menderita gizi buruk, jumlahnya di Indonesia mencapai ratusan ribu, bahkan bisa jadi tembus angka jutaan. Di Kabupaten Mojokerto saja, menurut catatan resmi di Dinas Kesehatan setempat, ada 290 balita dengan gizi buruk. Itu yang terdeteksi, yang tidak? Tentu juga ada. Di belahan daerah lain seperti di provinsi NTT, NTB, Papua, Maluku, Lampung, Banten, dan lain-lain, jumlah penderita gizi buruk jauh lebih banyak.
Kasus gizi buruk ini kembali mencuat seperti yang terjadi pada tahun 2005 lalu. Hampir setiap hari, pemberitaan media massa tak pernah lepas mengungkap kasus yang cukup memalukan di beberapa daerah. Umumnya, korban kasus gizi buruk itu ditemukan sudah dalam kondisi parah dan terbaring di rumah sakit atau puskesmas. Sebagian korban, kurang mendapat perhatian yang memadai dari petugas di rumah sakit atau puskesmas. Bahkan, ada pula pejabat di tingkat kecamatan dan desa yang mengintimidasi warganya agar tidak memaparkan kasus gizi buruk ke media massa.
Rasanya agak aneh. Indonesia yang katanya negeri subur makmur, ternyata tak bisa menghidupi penghuninya dengan layak. Apakah ini yang salah rakyatnya karena kurang bisa memanfaatkan potensi yang ada di negeri ini secara maksimal? Atau kesalahan eksekutif dan legislatif yang tidak mampu merencanakan, mengatur dan mengolah segala potensi alam dan sumber daya manusianya? Sehingga, potensi yang ada di negeri ini tidak bisa dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat.
Memang, kasus gizi buruk ini umumnya terjadi pada keluarga miskin dan berpendidikan rendah. Selain itu, biasanya mereka jarang bersosialisasi dengan warga dan kadang terisolir dari suatu komunitas. Sehingga, mereka sering tidak tersentuh dengan berbagai program kesejahteraan keluarga yang diterapkan di tengah-tengah masyarakat. Apakah itu digerakkan oleh masyarakat setempat atau yang dikoordinasi pemerintah.
Sejatinya, gizi buruk yang menimpa keluarga miskin tidak terjadi begitu saja. Kondisi gizi buruk pada keluarga miskin umumnya sudah terjadi sejak anak berada dalam kandungan ibunya. Seorang ibu dari keluarga miskin yang mengonsumsi makanan kurang, akan cenderung melahirkan anak di bawah berat badan normal. Apalagi bila setelah lahir si bayi tidak memperoleh ASI yang cukup karena ibunya kurang mengonsumsi makanan bergizi (karena kemiskinan atau ketidaktahuan). Sehingga, kuantitas dan kualitas ASI yang diisap oleh bayinya tidak memadai.
Demikian pula, saat anak harus memperoleh makanan pendamping ASI, yang umumnya sangat rendah dari apa yang seharusnya. Sehingga, si anak akan mengalami kekurangan asupan energi dan zat gizi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Kondisi anak dengan status gizi yang sangat rendah akan mudah mengalami penyakit infeksi seperti diare atau infeksi saluran napas bagian atas. Pada kondisi seperti ini anak bisa meninggal secara tiba-tiba. Itulah sebabnya kematian anak balita di negeri kita hingga kini masih sangat tinggi.
Karena itu, pemerintah pusat maupun daerah harus memperlihatkan komitmennya yang tinggi dalam memperbaiki kondisi ini. Termasuk komitmen para kandidat kepala daerah yang kini tengah macung untuk merebut kursi kekuasaan. Apakah kursi gubernur, bupati, wali kota ataupun wakilnya. Jangan hanya jargon kesehatan dan pendidikan gratis yang terus digembar-gemborkan, tapi kenyataannya masih banyak rakyat yang menderita gizi buruk atau orang tua yang kelabakan membayar keperluan sekolah anaknya.
Program kesehatan gratis yang telah dijalankan selama ini, khususnya untuk keluarga miskin, ternyata tidak signifikan dengan peningkatan pola hidup sehat, peningkatan kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Terbukti, masih tingginya kasus gizi buruk dan demam berdarah yang menimpa warga masyarakat. Ini dikarenakan, pemerintah kurang serius memperhatikan persoalan ini secara mendasar. Di daerah yang memberi perhatian besar dengan didukung program sistematis, jumlah kasus penderita gizi buruk maupun DBD, terbukti sangat kecil.
Selain itu, pemerintah juga harus mendorong keterlibatan masyarakat di tingkat bawah untuk membantu menyosialisasikan program-program kesehatan yang sangat berguna bagi rakyat kecil. Misalnya, menyosialisasikan melalui dasa wisma, RT/RW, Tim Penggerak PKK, kelompok arisan, posyandu dan lain sebagainya. Tanpa dukungan dan bantuan masyarakat di tingkat bawah, rasanya sulit program-program kesehatan mendasar itu bisa sampai dan jadi acuan masyarakat.
Oleh karena itu, pemerintah harus rajin melakukan pemantauan ke lapangan. Terutama memberi perhatian khusus kepada ibu hamil dari keluarga tak mampu supaya kebutuhan gizi ibu dan janinnya bisa terpenuhi. Sehingga, kelak anak yang lahir itu bisa menjadi generasi penerus yang sehat dan cerdas. Dan, pada akhirnya nanti, mampu memajukan bangsa ini untuk berkompetisi di segala bidang dengan bangsa lain.
Sebab, dengan memberi makanan bergizi serta pelayanan kesehatan yang optimal pada ibu hamil dari keluarga miskin, akan menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan organ-organ janin menjadi optimal. Termasuk organ otak yang merupakan komponen utama dalam pembentukan kualitas SDM. Apabila anak dari keluarga miskin itu lahir normal, tumbuh dan berkembang dengan baik serta sekolah dengan baik pula, besar kemungkinannya kelak mereka tidak akan miskin lagi seperti kedua orangtuanya. Semoga. (cho@jawapos.co.id)

Kamis, 20 Maret 2008

Peduli Lingkungan

KOTA Mojokerto kembali meraih penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN) untuk kali ketiga dengan klasifikasi kota kecil. Penghargaan tertinggi tingkat nasional di bidang ketertiban lalu lintas dan angkutan kota tahun 2007 itu diserahkan langsung oleh Wakil Presiden Yusuf Kalla kepada Walikota Mojokerto Abdul Gani Suhartono di Jakarta, Kamis lalu. Ini berarti, setahun setelah memimpin Kota Mojokerto, Abdul Gani beserta jajaran DLLAJ dan polantas berhasil memperbaiki sekaligus mempertahankan kinerja di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Termasuk memperbaiki infrastruktur pendukungnya. Sehingga, secara berturut-turut mulai tahun 2005, 2006 dan 2007 mendapatkan penghargaan WTN. Dan, di tahun 2008 ini kesempatan meraih WTN untuk kali keempat masih terbuka.
Pengharaan ini juga tak lepas dari peranserta masyarakat Kota Mojokerto, khususnya dalam berprilaku tertib berlalu lintas. Meski, terkadang masih ada beberapa di antara mereka yang melanggar rambu lalu lintas. Seperti menerobos lampu merah, palang pintu kereta api, rambu larangan masuk dan larangan parkir. Itu semua menjadi tanggung jawab kita bersama untuk saling mengingatkan kepada saudara-saudara kita yang kesadaran berlalu lintasnya masih rendah. Dan, secara hukum juga menjadi tanggung jawab polisi untuk menindak dan menegakkan aturan.
Selain itu, keberhasilan itu juga tak lepas dari dukungan infrastruktur atau sarana prasarana yang memadai. Misalnya kondisi fisik jalan, trotoar, rambu-rambu lalu lintas, lampu penerangan jalan hingga kelayakan mobil angkutan kota yang beroperasi. Apalagi, beberapa jalan protokol di kota onde-onde ini tampak terlihat semakin cantik dan indah. Di beberapa sudut jalan kita jumpai taman beserta air mancurnya. Bunga-bunga nan indah menawan juga banyak menghiasi pot bunga di tepi jalan maupun di tengah-tengah pembatas jalan. Begitu pula kalau malam, suasana jalan di kota Mojokerto terlihat terang benderang.
Meski demikian, rasanya penghargaan WTN itu belum cukup kalau tidak diimbangi dengan penghargaan lain yang parameter penilaiannya tidak terlalu jauh dengan itu. Salah satunya, penghargaan Adipura, yang merupakan simbol tertinggi tingkat nasional untuk bidang kebersihan dan keasrian lingkungan. Kalau kita bisa menciptakan budaya berlalu lintas yang baik, mengapa kota kita tidak bisa menciptakan budaya hidup bersih dan peduli lingkungan?
Saya yakin pasti bisa. Asal ada kemauan, motivasi, kesadaran, kepedulian dan partisipasi dari seluruh pihak untuk saling bergotong royong memikirkan lingkungan kita. Jangan sampai tahun ini, Kota Mojokerto mendapat predikat kota terkotor seperti tahun-tahun kemarin. Apalagi, dari sisi administrasi pemerintahan, Kota Mojokerto ini merupakan kota paling kecil di Indonesia karena hanya terdiri dari dua kecamatan. Tentu, manajemen pegelolaannya akan lebih mudah dibanding kota lain yang memiliki banyak kecamatan.
Salah satu yang jadi sorotan gagalnya Kota Mojokerto meraih Adipura karena faktor alon-alon yang kotor dan amburadul, TPA sampah yang kurang terkelola dengan baik serta minimnya hutan kota dan fasilitas umum yang memadai. Sorotan terhadap alon-alon yang merupakan jantung kota dan tempat warga kota untuk refreshing ini sudah pernah saya kritisi di kolom ini edisi 4 Maret 2007. Sayangnya hingga kini tidak ada pembenahan sama sekali dari pemkot. Padahal, salah seorang petinggi pemkot dulu pernah bilang ke saya kalau di APBD 2007 dianggarkan biaya pembenahan alon-alon. Anehnya, tidak ada realisasinya.
Alon-alon yang setiap Sabtu malam dan Minggu pagi selalu dipenuhi warga kota ini masih terlihat semrawut PKL-nya. Halamannya di dalam masih banyak yang gundul dan berdebu. Kabel-kabel listrik di dekat air mancur berserakan dan membahayakan. Penanganan terhadap sampah sangat tidak maksimal sehingga terlihat jorok. Jalan paving yang ada di dalam dan sebagian di luar alon-alon sudah banyak yang lubang. Sebagai warga kota saya merasa malu, lebih-lebih bila alon-alon itu dipakai orang dari luar Mojokerto seperti untuk pemberangkatan Gerak Jalan Mojokerto – Surabaya maupun untuk balap sepeda Tour de Java yang diikuti peserta dari mancanegara.
Kenapa eksekutif dan legislatif tidak memprioritaskan pembenahan alon-alon? Ini yang saya tidak habis pikir. Konon kabarnya, kata salah seorang anggota dewan, dalam APBD 2008 juga tidak dianggarkan perbaikan alon-alon. Padahal, lokasi ini bisa dijadikan salah satu ikon yang bisa dibanggakan kepada warga kota maupun luar kota. Terlebih lagi, kota ini tidak memiliki potensi tempat wisata yang bisa dijual dan dijadikan sarana refreshing bagi warganya.
Minimnya kepedulian pemkot terhadap kenyamanan dan keasrian lingkungan juga terlihat dari minimnya hutan kota. Selain hanya memiliki satu hutan kota di dekat stadion yang arealnya sangat sempit, sebagian besar sekolah di Kota Mojokerto juga terlihat gersang. Kondisi ini tentu sangat berbeda jauh dengan di Kabupaten Mojokerto maupun Jombang. Apalagi di kedua kabupaten ini kerap sekali diadakan penghijauan yang melibatkan anak sekolah maupun warga masyarakat.
Bukti lain kurangnya komitmen Pemkot Mojokerto terhadap keasrian kota ini adalah, membiarkan adanya ruko baru di Jl Bhayangkara maupun di beberapa tempat lain tanpa ada tanaman. Selain terlihat gersang, kondisi ini tentu membuat lingkungan menjadi tidak sehat karena panas dan polusi udara di sekitar ruko itu tidak bisa diminimalisir. Semua lahan diperuntukkan untuk tempat parkir kendaraan. Faktor lain yang bisa mempercantik wajah kota seperti keasrian, keteduhan dan kesehatan tidak diakomodasi.
Masalah lingkungan lain yang membuat Kota Mojokerto tidak bisa meraih penghargaan Adipura adalah buruknya penanganan dan pengelolaan sampah. Meski di TPA Randegan sudah didirikan rumah kompos yang konon biayanya menelan ratusan juta, tetapi tidak berfungsi secara maksimal. Bahkan, beberapa waktu lalu rumah kompos ini sempat amburadul diterjang angin.
Menurut salah seorang rekan aktivis lingkungan yang biasa menjadi juri Adipura dan melatih pengelolaan sampah menjadi kompos, pengelolaan sampah yang dilakukan pemkot sangat tidak efisien dan tidak sungguh-sungguh. Sebab, rumah kompos yang sudah disiapkan dengan biaya cukup besar itu, tidak diimbangi dengan penyediaan SDM yang memadai. Akibatnya, rumah kompos itu tidak berfungsi secara maksimal. Padahal, untuk membuat rumah kompos dan pelatihan bagi tenaga pengelolanya, kata aktivis lingkungan itu, biayanya tidak semahal seperti yang telah dikeluarkan selama ini.
Karena itu, kepedulian terhadap lingkungan perlu ditumbuhkan kepada semua pihak. Mulai dari para petinggi eksekutif, legislatif, anak-anak sekolah, para pelaku usaha dan seluruh warga kota. Tentunya, semangat peduli lingkungan ini bukan semata-mata untuk mengejar penghargaan Adipura, melainkan ada tujuan yang lebih penting bagi kelanjutan anak cucu kita di masa mendatang. Bila dampak dari tumbuhnya kepedulian lingkungan bisa berbuah penghargaan Adipura, tentunya juga harus kita syukuri. (cho@jawapos.co.id)

Krisis Energi

SEJAK beberapa minggu lalu hingga sekarang, warga masyarakat kelas bawah diombang-ambingkan oleh melonjaknya harga kebutuhan bahan pokok. Selain kebutuhan pokok yang berkaitan dengan pangan seperti beras, kedelai, telur, tepung, susu, dan minyak goreng, kebutuhan energi juga ikut-ikutan langka. Terutama kebutuhan energi minyak tanah (mitan) sebagai bahan bakar untuk memasak bagi kebanyakan masyarakat kelas bawah. Juga pasokan energi listrik untuk penerangan, peralatan elektronik, dan lain sebagainya yang mulai dikurangi karena terbatasnya pasokan BBM untuk menggerakkan mesin pembangkit listrik.
Mitan menjadi barang langka, karena suplainya dari Pertamina sengaja dikurangi. Alasannya, subsidi yang diberikan pemerintah terhadap BBM yang banyak dikonsumsi masyarakat kelas bawah ini terlalu besar. Karenanya pemerintah telah melakukan program konversi BBM bagi masyarakat kecil yang biasanya memakai mitan dialihkan ke gas elpiji. Caranya dengan memberi kompor gas dan tabung elpiji 3 kg beserta isinya secara gratis kepada waga masyarakat yang tidak mampu. Selanjutnya, pemerintah akan mengurangi pasokan mitan secara bertahap.
Sayangnya, program konversi belum tuntas dilakukan, baik menyangkut sosialisasinya maupun pembagian kompor dan tabung gasnya ke masyarakat, pasokan mitan keburu dikurangi. Akibatnya, terjadi antrian panjang di pangkalan mitan di hampir penjuru kota. Bahkan, beberapa kota yang suplai mitannya dari Pertamina belum dikurangi akibat program konversi mitan ke gas belum dilakukan, juga ikut-ikutan kena imbasnya. Sebab, para spekulen maupun konsumen mitan dari luar kota, juga datang menyerbu untuk mendapatkan mitan.
Termasuk menyerbu ke Mojokerto dan Jombang yang hingga kini belum tersentuh program konversi BBM. Akibatnya, mitan di daerah ini juga ikut-ikutan langka seperti yang terjadi di daerah yang program konversi BBM-nya sudah berjalan. Ini berarti, manajemen yang diterapkan Pertamina sangat buruk. Sebab, apa yang dilakukan BUMN yang memonopoli distribusi BBM di negara Indonesia ini telah menyengsarakan rakyat.
Begitu pula dengan pasokan energi listrik dari PLN ke para konsumen, juga berkurang. Bahkan, akibat sering telatnya pasokan BBM, jauh hari PLN sudah mengultimatum kepada para pelanggannya akan melakukan pemadaman bergilir. Setelah itu, secara mengejutkan, pada awal Maret lalu tiba-tiba PLN mengeluarkan program penghematan listrik dengan sistem tarif progesif. Yaitu, pemberian insentif (diskon) dan disintensif (penambahan beban pembayaran) bagi pelanggan. Dengan kata lain, pelanggan yang bisa berhemat dapat potongan tarif, sedang yang boros dikenai denda.
Namun, setelah program ini disorot oleh berbagai kalangan karena tidak pernah disosialisasikan, akhirnya PLN membatalkannya. Selanjutnya, muncul lagi pengumuman kalau program itu tidak dibatalkan tapi pemberlakuannya ditunda. Yang awalnya diberlakukan mulai 1 Maret 2008, ditunda satu bulan kemudian. Meski tujuan dari program ini sangat baik untuk menanggulangi krisis energi listrik, tapi hal ini jelas banyak merugikan konsumen.
Dengan target penghematan 20 persen, PLN menetapkan angka 80 persen dari rata-rata konsumsi listrik tahun 2007. Jika konsumsi listrik dalam satu bulan melebihi patokan 80 persen, pelanggan akan terkena disintensif. Sebaliknya, jika konsumsi listrik lebih kecil dari patokan, pelanggan akan mendapatkan insentif. Tapi, fakta yang ada di lapangan saat ini, dari 23,231 juta pelanggan di sistem kelistrikan Jawa-Bali, hanya 23,116 atau 0,1 persen pelanggan rumah tangga yang kemungkinan dapat insentif. Sisanya, bisa dipastikan kenaikannya bakal membengkak. Sedang untuk pelanggan rumah tangga seluruh Indonesia yang mecapai 34,104 juta pelanggan, hanya 9,33 persen yang kemungkinan mendapat insentif, selebihnya yang 90 persen lebih akan terkena denda.
Karenanya, cukup wajar kalau institusi seperti YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia) menuding program ini tak ubahnya semacam kenaikan TDL (tariff dasar listrik) terselubung. Sebab, mayoritas pelanggan akan terkena denda. Apalagi gambaran rumah tangga hemat energi seperti yang dicontohkan PLN di beberapa media massa sangat tidak masuk akal. Misalnya untuk pelanggan rumah tangga 450 VA, pemakaian pompa air sehari hanya satu jam, lampu luar 2 jam dan daya kulkas hanya dihitung 55 watt.
Pada saatnya nanti, kalau pelanggan sudah membayar tagihan rekening listriknya, kemungkinan besar akan terjadi gejolak alias memunculkan banyak protes. Apalagi bila program tarif progresif ini tidak diimbangi dengan sosialisasi yang intensif dan meyakinkan dari PLN. Buktinya, sampai hari ini belum ada sosialisasi dari PLN ke pelanggannya, baik lewat iklan di media massa, brosur, ataupun media lain.
Masalah BBM dan energi ini, ke depan sepertinya masih akan terus ‘’bergolak’’ dan membuat rakyat tidak bisa hidup tenang. Sebab, pemakaian BBM maupun energi listrik akan semakin diperketat supaya kita semua bisa berhemat. Setelah ada program konversi mitan ke gas elpiji, disusul program tarif listrik progresif, kini pemerintah sedang menyusun program pembatasan konsumsi bensin dan solar. Cara-cara seperti itulah yang kemungkinan bakal akan terus dilakukan oleh pemerintah. Minimal hingga sebelum berlangsungnya pilihan presiden (pilpres). Sebab, pemerintah pusat khawatir kalau kenaikan harga BBM dilakukan sebelum pilpres, risikonya akan mematikan peluang calon dari incumbent untuk berkuasa kembali.
Melihat demikian urgennya persoalan BBM dan energi listrik untuk kebutuhan kita dan anak cucu kita, diperlukan adanya langkah alterntaif. Misalnya mengubah biji jarak menjadi biofuel, BBM pengganti solar. Alternatif lain, mengolah kotoran hewan atau manusia menjadi gas yang bisa dipakai untuk memasak, sumber listrik dan keperluan lain. Dan, yang lebih besar lagi memanfaatkan sinar matahari atau air menjadi energi listrik. Sayangnya, semua itu belum diupayakan secara maksimal oleh masyarakat maupun pemerintah.
Di Kabupaten Mojokerto misalnya, sudah ada pembangkit listrik tenaga micro hydro (PLTMH) di Seloliman Trawas yang dikelola oleh masyarakat setempat. Bahkan, daya listrik yang dihasilkan PLTMH melebihi kebutuhan yang diperlukan masyarakat setempat hingga bisa dijual ke PLN. Ini berarti bisa menambah pendapatan asli desa yang bisa digunakan untuk kemakmuran rakyat.
Selain di Seloliman Trawas, ternyata masih ada beberapa lokasi potensial di Kabupaten Mojokerto yang bisa dikembangkan menjadi PLTMH. Masing-masing di Dusun Sendi, Desa/Kecamatan Pacet; Desa Sajen, Pacet; Desa Tameng, Gondang; Desa Padi, Gondang; Desa Kedung Gede, Dlanggu; dan Dusun Balekambang, Desa Seloliman, Trawas. Lokasi itu sebagian besar sudah disurvei oleh rekan-rekan dari PPLH Seloliman yang cukup peduli dengan lingkungan, tinggal goodwill dari pemerintah. Sebab, untuk membuat satu PLTMH, dibutuhkan dana sekitar Rp 300 juta hingga Rp 500 juta.
Tapi dibandingkan manfaatnya yang bisa untuk menopang krisis listrik seperti yang terjadi saat ini tentu anggaran sebesar itu tidak terlalu besar. Coba bandingkan dengan anggaran makan minum anggota dewan selama setahun saja, masih di bawahnya. Apalagi, PLTMH itu bisa untuk memenuhi kebutuhan listrik anak cucu kita medatang. Sedang pemakaian anggara makan minum dewan, hasilnya sudah jelas, yaitu kotoran. Karena itu, pemerintah maupun para wakil rakyat kita seharusnya respon dan peduli dengan segala potensi yang ada di daerahnya. Semoga. (cho@jawapos.co.id)