Mas Cho

MUSIM pemilihan kepala daerah (pilkada) seperti sekarang, banyak pihak yang ingin memanfaatkan moment ’’bersejarah’’ ini. Apakah itu dari kalangan partai politik yang memang sudah menjadi bidang garapannya, atau orang-orang yang memiliki libido tinggi terhadap kekuasaan. Juga para broker yang sudah gatal ingin tampil menjadi penghubung, pendukung, pengabdi ataupun tim sukses. Termasuk yang hanya sekedar menjadi penggembira dengan harapan dapat cipratan uang recehan. Semuanya sibuk mencari sasaran untuk mengegolkan keinginan dan kepentingannya. Di antara pihak yang paling bernafsu ingin mewarnai pesta demokrasi pilkada ini adalah parpol dan orang-orang yang memiliki syahwat kekuasaan tinggi. Sesuai dengan tujuannya, parpol harus bisa mengegolkan orang-orangnya untuk merebut kursi kekuasaan di eksekutif maupun legislatif. Dengan begitu, parpol akan bisa mewarnai arah dan kebijakan pembangunan daerah atau negara. Jadi sangatlah wajar manakala parpol harus mencari figur yang pas untuk dius

KABUPATEN Jombang dan Mojokerto kini memiliki bupati baru. Ali Fikri yang sebelumnya menjadi wakil bupati Jombang, sejak beberapa minggu lalu telah naik status sebagai plt bupati. Sebab, Bupati Suyanto yang kini macung kembali untuk merebut jabatan bupati periode kedua, sesuai aturan harus mengundurkan diri. Ali Fikri bakal menikmati jabatan bupati sekitar lima bulan, sesuai dengan berakhirnya masa jabatan pemerintahan Suyanto-Ali Fikri hasil Pilkada Jombang 2003. Secara berkelakar Ali Fikri pernah menyatakan kepada wartawan, kalau statusnya kali ini tidak hanya sebagai bupati, tapi juga sebagai ’’penguasa tunggal’’ Jombang. Sebab, tidak hanya Bupati Suyanto yang telah mengundurkan diri, dua pejabat yang memiliki peran strategis dalam menggerakkan roda pemerintahan Jombang juga harus meletakkan jabatannya. Mereka adalah Ketua DPRD Halim Iskandar dan Sekretaris Daerah Widjono Soeparno. Kedua pejabat itu juga macung berebut jabatan wakil bupati dalam Pilkada Jombang yang bakal dihelat b

Oleh: Choliq Baya BANTUAN tunai langsung (BLT) dari pemerintah kepada keluarga miskin (gakin) atau rumah tangga miskin (RTM) sebagai kompensasi kenaikan bahan bakar minyak (BBM) kembali diberikan. Meskipun program serupa pernah diluncurkan pada tahun 2005 dan pembagiannya sempat kacau dan memakan korban, karena yang tua-tua banyak tergencet hingga pingsan bahkan tewas, ternyata pemerintah pusat tetap nekat. Mereka menilai, program bagi-bagi uang tunai sebesar Rp 100.000 per bulan ini dianggap sebagai win-win solution. Tahun ini, dana yang dianggarkan pemerintah pusat untuk program BLT mencapai Rp 14 triliun. Anggaran sebesar itu akan dibagi-bagikan kepada 19,1 juta RTM di Indonesia melalui Kantor Pos. Pada tahap awal ini, masing-masing RTM akan menerima rapelan tiga bulan di muka, yakni Rp 300 ribu. Tahap kedua dibagikan Rp 400 ribu untuk empat bulan sisanya. Rencananya, tahun depan, program BLT ini masih akan terus dilanjutkan. Anehnya, ada pemerintah daerah yang menolak. Ini menunjuk