Selasa, 10 Juni 2008

Syahwat Kekuasaan

MUSIM pemilihan kepala daerah (pilkada) seperti sekarang, banyak pihak yang ingin memanfaatkan moment ’’bersejarah’’ ini. Apakah itu dari kalangan partai politik yang memang sudah menjadi bidang garapannya, atau orang-orang yang memiliki libido tinggi terhadap kekuasaan. Juga para broker yang sudah gatal ingin tampil menjadi penghubung, pendukung, pengabdi ataupun tim sukses. Termasuk yang hanya sekedar menjadi penggembira dengan harapan dapat cipratan uang recehan. Semuanya sibuk mencari sasaran untuk mengegolkan keinginan dan kepentingannya.
Di antara pihak yang paling bernafsu ingin mewarnai pesta demokrasi pilkada ini adalah parpol dan orang-orang yang memiliki syahwat kekuasaan tinggi. Sesuai dengan tujuannya, parpol harus bisa mengegolkan orang-orangnya untuk merebut kursi kekuasaan di eksekutif maupun legislatif. Dengan begitu, parpol akan bisa mewarnai arah dan kebijakan pembangunan daerah atau negara. Jadi sangatlah wajar manakala parpol harus mencari figur yang pas untuk diusung menjadi orang nomor satu atau nomor dua untuk memimpin daerah atau negara.
Di sisi lain, ada beberapa pihak yang sudah tidak bisa menahan syahwatnya untuk menjadi calon penguasa ataupun ingin tanduk (tambah lagi) untuk berkuasa kembali. Apakah itu menjadi bupati, walikota, gubernur, presiden ataupun menjadi wakilnya. Apakah upaya itu dilakukan dengan serius, sekedar coba-coba, ingin namanya tenar atau memang ada yang menyekenario sebagai ’’boneka’’ alias ada yang menyuruh dan mendanai dengan tujuan tertentu.
Umumnya, para pihak yang ingin macung menjadi penguasa nomor satu atau nomor dua, rata-rata memiliki syahwat kekuasaan yang tinggi. Sebab, mereka merasa memiliki modal yang bisa diandalkan. Apakah itu sebagai kepala atau wakil kepala daerah (incumbent), pimpinan partai, pimpinan ormas, pimpinan dewan, pengusaha, artis, akademisi, kalangan profesional, dan lain sebagainya. Tapi, ada juga yang hanya bondo nekat ataupun bermodal dengkul saja, tapi nafsunya untuk merebut kekuasaan cukup menggebu-gebu.
Tingginya syahwat kekuasaan itu sebenarnya sudah bisa dibaca dari beberapa upaya yang telah mereka lakukan, jauh hari sebelum tahapan pilkada dimulai. Khususnya menyangkut upaya pencitraan diri agar kiprah, nama dan tampangnya bisa lebih dikenal masyarakat luas. Cara memperkenalkannyapun bermacam-macam. Ada yang memasang baliho, banner, spanduk, stiker, dan lain sebagainya di sudut-sudut jalan hingga ke pelosok desa. Ada pula yang memasang iklan di koran, radio dan televisi. Pendek kata, segala upaya menyangkut promosi diri yang berdampak pada pencitraan positif terus dilakukan.
Biasanya, yang paling mencolok dan mendominasi dari promosi pencitraan itu berasal dari incumbent. Sebab, mereka bisa membungkus promosi pencitraannya melalui slogan-slogan verbal, normatif, program-program pembangunan ataupun klaim keberhasilan-keberhasilan yang telah diraih pada masa kepemimpinannya. Untuk memasang baliho atau alat peraga lain yang berisi gambar dan kalimat bernada promo diri, incumbent tidak perlu merogoh kocek pribadi. Aparatnya sudah cukup tahu dan memahami dengan semua itu.
Sementara pihak lain yang punya syahwat besar ingin maju dalam pilkada, harus mengeluarkan banyak duit sebelum tahapan pilkada dimulai. Baik untuk mencetak dan memasang baliho, pasang iklan di media ataupun melakukan sosialisasi dengan elemen-elemen masyarakat. Belum lagi pengeluaran untuk bantuan sosial, ’’upeti’’ untuk mengurus surat rekomendasi dari partai, dan lain sebagainya. Bahkan, ada juga calon yang asalnya berduit, harus kehabisan ’’amunisi’’ sebelum memasuki masa kampanye. Terpaksa dia harus utang ke sana kemari karena sudah telanjur basah demi mewujudkan ambisinya.
Ambisi dan syahwat kekuasaan inilah yang seringkali mengalahkan akal sehat atau logika. Karena merasa punya modal uang atau jabatan, ia sepertinya sudah merasa mampu bertarung merebut kekuasaan tanpa mengkajinya lebih dalam. Khususnya menyangkut kelebihan dan kelemahan yang dimiliki. Sebab, mereka sudah terprovokasi oleh rayuan setan yang menjanjikan kekuasaan adalah segalanya.
Sejatinya, setiap warga negara memiliki hak politik untuk mencalonkan atau dicalonkan. Siapapun dari anak bangsa yang memiliki kemampuan, berhak menjadi kepala daerah atau wakil kepala daerah. Hanya saja, seorang pribadi yang jujur pasti memiliki parameter tersendiri untuk mengukur pantas tidaknya dia bersaing dalam panggung pilkada dengan tujuan akhir menjadi penguasa.
Saya jadi teringat beberapa metode analisa diri saat masih aktif di organisasi ekstra kampus. Metode yang kerapkali diterapkan dalam agenda pengkaderan calon pengurus atau pemimpin organisasi itu rupanya cukup cocok bila dijadikan parameter untuk mengukur kapabilitas diri. Khususnya bagi mereka yang ingin menjadi kepala daerah atau wakil kepala daerah agar tidak terlalu overconfidence. Metode analisa diri yang saya kira sudah tidak asing lagi itu adalah SWOT (Strength/kekuatan, Weaknesses/kelemahan, Opportunities/peluang, Threats/ancaman).
Analisis terhadap faktor-faktor kekuatan (S) dan kelemahan (W) adalah kajian yang bersifat introspektif. Yaitu, melakukan penilaian pada diri sendiri secara jujur. Sedang kajian terhadap faktor peluang (O) dan ancaman (T) merupakan kajian lingkungan yang berada di luar diri, sehingga di luar pengaruh dan kendali diri pribadi.
Menurut hemat saya, analisa SWOT bisa dianggap sebagai variabel substansial yang harus dikaji sebelum menetapkan strategi menuju kemenangan. Jika analisa SWOT dilakukan sebelum penetapan calon, dan hasilnya lebih besar variabel negatif dari pada positif, sebaiknya para calon berpikir kembali untuk maju dalam persaingan. Jangan memaksakan diri menuruti syahwat ingin bertarung merebut kekuasaan bila tidak ingin buang duit secara sia-sia.
Selain menggunakan parameter SWOT, sebaiknya setiap orang juga melakukan instrospeksi diri, apakah dirinya telah memenuhi persyaratan normatif yang bersifat formal. Juga persyaratan spesifik dari sisi empirik maupun berdasarkan literatur akademis. Sebab, dari pengalaman, kemampuan menganalisa secara akademis dan diperkuat dengan prilaku yang baik, pasti akan membuah hasil yang baik. Semoga. (cho@jawapos.co.id)

Selamat Datang Bupati Baru

KABUPATEN Jombang dan Mojokerto kini memiliki bupati baru. Ali Fikri yang sebelumnya menjadi wakil bupati Jombang, sejak beberapa minggu lalu telah naik status sebagai plt bupati. Sebab, Bupati Suyanto yang kini macung kembali untuk merebut jabatan bupati periode kedua, sesuai aturan harus mengundurkan diri. Ali Fikri bakal menikmati jabatan bupati sekitar lima bulan, sesuai dengan berakhirnya masa jabatan pemerintahan Suyanto-Ali Fikri hasil Pilkada Jombang 2003.
Secara berkelakar Ali Fikri pernah menyatakan kepada wartawan, kalau statusnya kali ini tidak hanya sebagai bupati, tapi juga sebagai ’’penguasa tunggal’’ Jombang. Sebab, tidak hanya Bupati Suyanto yang telah mengundurkan diri, dua pejabat yang memiliki peran strategis dalam menggerakkan roda pemerintahan Jombang juga harus meletakkan jabatannya. Mereka adalah Ketua DPRD Halim Iskandar dan Sekretaris Daerah Widjono Soeparno. Kedua pejabat itu juga macung berebut jabatan wakil bupati dalam Pilkada Jombang yang bakal dihelat bersamaan dengan Pilgub Jatim 23 Juli mendatang. Widjono berpasangan dengan Suyanto, sedangkan Halim Iskandar digandeng Nyono Suherli.
Kondisi yang sama juga terjadi di Kabupaten Mojokerto. Wakil Bupati Suwandi juga naik kasta menjadi bupati menggantikan Achmady yang kini macung sebagai calon gubernur Jatim periode 2008–2013. Bedanya dengan di Jombang, masa jabatan yang bakal dipegang Suwandi masih cukup lama, sekitar 2,5 tahun lagi. Selain itu, untuk menggantikan posisi wakil bupati yang ditinggalkan, harus diisi dengan orang baru yang nantinya akan dipilih oleh anggota DPRD.
Sesuai dengan UU No 12/2008 sebagai perubahan kedua atas UU No 32/2004 tentang pemerintahan daerah, wakil bupati yang akan dipilih anggota DPRD itu harus dicalonkan oleh partai pengusung cabup dan cawabup terpilih (Achmady– Suwandi). Beberapa nama calon yang diusulkan partai itu diajukan kepada Bupati Suwandi untuk mendapatkan rekomendasi. Hasilnya, diajukan sebagai calon wakil bupati yang akan dipilih oleh anggota dewan. Siapa yang mendapatkan suara terbanyak dari hasil pemilihan, dialah yang akan menempati posisi wakil bupati Mojokerto.
Bagaimana kiprah kedua wakil bupati yang kini sudah naik kasta sebagai bupati dalam menjalankan roda pemerintahan ke depan? Karena masih baru beberapa hari menjabat, apalagi Suwandi masih berstatus plt (pelaksana tugas), masih belum penuh, alias masih menunggu turunnya surat pemberhentian Achmady sebagai bupati dari Mendagri, tentu kita agak kesulitan menilainya. Namun, dari performance dan perjalanan kinerja di birokrasi selama ini, sedikitnya kita bisa memperoleh gambaran tipologi kepemimpinan, peran, tugas, wewenang, kiat-kiat ataupun inovasi dari masing-masing wabup.
Secara umum, bila mengacu pada tupoksi, peran wabup di Jombang terlihat lebih ’’berdaya’’ dan dinamis dibandingkan peran wabup Mojokerto yang lebih banyak berfungsi sebagai ’’ban serep’’. Termasuk peran wakil Wali Kota Mojokerto juga tak beda jauh dengan wabup Mojokerto. Sebagian masyarakat umum ada yang berpandangan, kalau realita sebagai ’’ban serep’’ itu memang sengaja ’’diciptakan’’. Dengan kata lain, perannya memang dikebiri agar tak bisa leluasa bergerak.
Di sisi lain, ada juga yang berpandangan, kalau yang bersangkutan memang kurang bisa memanfaatkan peran sesuai dengan tupoksinya. Termasuk kalau perannya dikebiri, seharusnya yang bersangkutan juga harus punya kiat, inovasi maupun strategi untuk melepaskan diri dari pengondisian yang tidak sehat. Bahkan, kalau bisa, bagaimana melawan pengebirian itu dengan strategi jitu hingga tak sampai terlihat ada konflik di tingkat elite birokrasi. Selanjutnya, yang bersangkutan bisa menjalankan tupoksinya secara optimal hingga mendatangkan manfaat dan kesejahteraan bagi rakyatnya.
Melihat dari perjalanan dan latar belakang seperti di atas, bupati baru Jombang tampaknya lebih dinamis dan menjanjikan dalam meneruskan tonggak kepemimpinan bupati sebelumnya. Bahkan, beberapa langkah berani juga sudah ditampakkan. Misalnya, setelah upacara memperingati Hari Kebangkitan Nasional, yang bersangkutan mengumpulkan jajaran SKPD (satuan kerja pemerintah daerah) yang terdiri atas kepala dinas, bagian, unit dan camat agar bersikap netral dalam menghadapi pilkada. Termasuk meminta jajarannya supaya mencopoti banner atau spanduk terkait dengan pencalonan bupati dan wakil bupati yang ada logo pemkabnya, meskipun sekarang pencopotan itu belum terealisasi seluruhnya.
Sementara bupati baru Mojokerto, saya belum bisa memberi penilaian. Termasuk arah kebijakan yang akan dikembangkan dalam membawa Kabupaten Mojokerto hingga tahun 2010. Mengingat, sejak menjadi wakil bupati hingga menjabat plt bupati yang baru berjalan beberapa hari ini, saya belum melihat ada gebrakan atau langkah konkret yang bisa dirasakan, baik langsung maupun tidak langsung. Termasuk, pernyataan-pernyataan yang terkait dengan pengembangan strategis Kabupaten Mojokerto ke depan. Mungkin masih malu-malu dan masih ada rasa ewuh pakewuh. Wallahu a’lam.
Harapan kita, itu semua masih dalam tahap proses. Artinya, masih tahap penyesuaian untuk menuju kepemimpinan yang lebih berdaya, bermartabat, disegani, demokratis dan dicintai oleh rakyatnya. Termasuk, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan juga membawa ke arah perbaikan, kemajuan bagi daerah dan kesejahteraan bagi rakyatnya. Sehingga, kehadiran bupati baru ini benar-benar bisa dirasakan keberadaan dan sumbangsihnya. Tidak malah surut ke belakang alias semakin mengalami kemunduran atau jalan di tempat.
Untuk mewujudkan ke arah yang lebih baik, tentu beban itu tidak semuanya bisa diserahkan kepada bupati. Jajaran terkait di birokrasi juga harus ikut mendukung, bila ditunjuk menjadi leading sector. Termasuk, partisipasi dari warga masyarakat juga sangat diharapkan agar program pembangunan yang dicanangkan bisa secepatnya terealisasi. Kecuali, bila programnya merugikan masyarakat luas, maka harus dilawan dan diluruskan.
Semoga, di bawah kepemimpinan bupati baru, Jombang dan Mojokerto bisa berkembang lebih baik lagi. (cho@jawapos.co.id)

BLT

Oleh: Choliq Baya
BANTUAN tunai langsung (BLT) dari pemerintah kepada keluarga miskin (gakin) atau rumah tangga miskin (RTM) sebagai kompensasi kenaikan bahan bakar minyak (BBM) kembali diberikan. Meskipun program serupa pernah diluncurkan pada tahun 2005 dan pembagiannya sempat kacau dan memakan korban, karena yang tua-tua banyak tergencet hingga pingsan bahkan tewas, ternyata pemerintah pusat tetap nekat. Mereka menilai, program bagi-bagi uang tunai sebesar Rp 100.000 per bulan ini dianggap sebagai win-win solution.
Tahun ini, dana yang dianggarkan pemerintah pusat untuk program BLT mencapai Rp 14 triliun. Anggaran sebesar itu akan dibagi-bagikan kepada 19,1 juta RTM di Indonesia melalui Kantor Pos. Pada tahap awal ini, masing-masing RTM akan menerima rapelan tiga bulan di muka, yakni Rp 300 ribu. Tahap kedua dibagikan Rp 400 ribu untuk empat bulan sisanya. Rencananya, tahun depan, program BLT ini masih akan terus dilanjutkan.
Anehnya, ada pemerintah daerah yang menolak. Ini menunjukkan tidak kompaknya pemerintah. Komando dari atas, ternyata belum tentu bisa diterima aparat yang ada di bawah. Terlepas ada kepentingan politik berbeda antara yang di pusat dengan di daerah, kenyataan ini justru semakin memperburuk wibawa pemerintah yang dinilai rakyatnya plin- plan.
Selain itu, banyak pula anggota dewan, kepala desa, hingga ketua RW yang dengan tegas menolak program BLT. Selain alasannya tidak mendidik dan tidak menyelesaikan masalah kemiskinan, pemberian BLT rawan konflik dan bisa menimbulkan aksi anarkis warga. Sebab, data RTM yang dipakai acuan saat ini adalah hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2005. Padahal, data tersebut sudah banyak terjadi perubahan. Misalnya, bertambahnya RTM, ada yang statusnya sudah tidak masuk kategori RTM, ada yang sudah pindah alamat, ada pula kepala RTM yang sudah meninggal. Kalau data itu tidak sesuai dengan kenyataan sekarang, pasti bisa menimbulkan masalah.
Mengapa BBM harus naik? Mengapa pula harus ada kompensasi BLT kepada RTM? Tidak adakah solusi lain yang lebih mengarah kepada pemberdayaan masyarakat yang cerdas dan dinamis?
Salah satu faktor naiknya harga BBM dipicu oleh melambungnya harga minyak mentah dunia yang mencapai USD 130 lebih per barel. Kondisi ini mempengaruhi APBN kita karena subsidi BBM yang harus ditanggung terus membengkak. Sebab, dalam APBN Perubahan Kedua 2008 harga minyak mentah sudah dipatok USD 110 per barel. Ternyata, laju harga minyak mentah terus meroket. Pemerintah pun akhirnya memutuskan menaikkan harga BBM sebesar 28,7 persen. Harga premium yang semula Rp 4.500 per liter naik menjadi Rp 6.000. Solar yang semula harganya Rp 4.300 menjadi Rp 5.500. Dan minyak tanah yang semula Rp 2.000, naik menjadi Rp 2.500 per liter.
Ketika pemerintah masih membahas rencana menaikkan harga BBM, masyarakat sudah panik. Dampaknya, harga-harga kebutuhan bahan pokok sudah mendahului naik. Bahkan, kenaikannya banyak yang melebihi persentase kenaikan BBM. Tak hanya itu, suplai BBM ke SPBU juga tersendat. Akibatnya, terjadi kelangkaan BBM di sejumlah SPBU. Warga masyarakat menjadi panik, khususnya kelas menengah ke bawah. Selanjutnya, masyarakat kelas menengah pasti akan merasakan dampak yang sama.
Pasca kenaikan BBM, sejumlah masalah masih terus menghadang. Di antaranya kenaikan harga barang dan jasa yang diikuti kenaikan angka inflasi. Lonjakan inflasi sangat berbahaya bagi perekonomian negara kita karena akan menurunkan nilai uang yang ada di masyarakat. Akibatnya, kualitas hidup masyarakat menjadi merosot karena turunnya daya beli.
Sebagai ’’penghibur lara’’, pemerintah kembali meluncurkan program BLT untuk RTM. Sayangnya, tidak semua pihak bisa menerima bantuan dari pemerintah. Sebab, bantuan itu tidak menyelesaikan masalah orang miskin yang sebenarnya. Karena pemerintah tidak memberi lapangan kerja atau memberi kail yang bisa memacu warga miskin untuk berusaha dan meningkatkan penghasilannya.
Saat BLT kali pertama diluncurkan pada tahun 2005, Menko Perekonomian Abu Rizal Bakrie (kini Menko Kesra) pernah mengatakan, setelah satu tahun, program BLT akan distop dan akan dialihkan pada program lain yang bisa meningkatkan lapangan kerja. Tapi, pengalihan program seperti yang dijanjikan itu hingga kini belum diketahui realisasinya. Sebab, jumlah pengangguran maupun keluarga miskin justru semakin bertambah. Terbukti, banyak warga yang mengklaim dirinya miskin supaya sering dapat bantuan. Dan kini, program BLT itu muncul kembali.
Sejatinya, masih ada jalan yang bisa dilakukan oleh pemerintah kita untuk menanggulangi beban anggaran yang terus merosot akibat kenaikan harga BBM. Di antaranya pemerintah harus membiasakan diri melakukan penghematan menyangkut anggaran yang tidak diperlukan. Anggaran itu seharusnya dimasukkan dalam subsidi BBM, sehingga kenaikan BBM bisa ditekan menjadi tidak terlalu tinggi.
Selain itu, pemerintah harus bisa mengelola sendiri sumber daya alam yang cukup berlimpah, tidak menyerahkan kepada pihak asing. Khususnya tehadap tambang-tambang minyak, emas, batu-bara, dan lain sebagainya. Seharusnya, negara kita mendapatkan keuntungan yang cukup dari kenaikan harga minyak dunia. Tetapi, karena pengelolaan yang tidak optimal terhadap sumber-sumber minyak yang ada dan kebanyakan dikelola pihak asing, hasilnya pun tidak bisa dirasakan maksimal.
Kondisi ini secara otomatis juga menyeret rakyat ikut mengalami penderitaan. Coba seandainya tambang-tambang minyak kita bisa dikelola secara maksimal dengan tenaga ahli yang kita miliki, pasti kita akan merasakan limpahan kemakmuran seperti yang sekarang dinikmati rakyat di negara Timur Tengah selaku penghasil minyak. Termasuk sebagian negara di perbatasan Asia dan Eropa seperti Rusia. Wallahua’lam bis shawab. (choliqbaya@gmail.com)