Jumat, 28 Oktober 2011

Setahun Bupati Azwar Anas Pimpin Banyuwangi: SDM-nya Tak Bisa Lari Kencang


Oleh: A. Choliq Baya

HARI ini Bupati Abdullah Azwar Anas genap setahun berkuasa, mengendalikan roda pemerintahan Kabupaten Banyuwangi. Pria lulusan Universitas Indonesia itu dilantik menjadi bupati bersama Wakil Bupati Yusuf Widyatmoko oleh Gubernur Jawa Timur Soekarwo pada 22 Oktober 2010. Anas dan Yusuf berkuasa setelah menang dalam pertarungan Pemilukada Banyuwangi 14 Juli 2010 lalu dalam satu kali putaran. Dia mengalahkan dua kandidat lain, masing-masing pasangan Jalal – Yusuf Nuris dan Emilia Contesa – Ahmad Zaenuri.

Masa berkuasa selama lima tahun itu kini telah setahun dilalui, seperti apa program dan kebijakan serta gebrakan-gebrakan lain yang telah dilakukan oleh Anas bersama jajarannya di eksekutif? Dalam masa pemerintahan yang masih terlalu muda, memang kita belum bisa berharap banyak akan terlihat perubahan yang berarti. Apalagi, Anas mengawali masa pemerintahannya di saat RAPBD Banyuwangi sudah masuk dalam tahap pembahasan alias tinggal menunggu proses digedok. Sehingga, dia tidak bisa ikut terlalu banyak dalam mewarnai kebijakan terhadap proses penentuan APBD karena saat itu pembahasannya sudah berjalan.

Dampaknya, bisa jadi APBD 2011 yang saat itu sedang disusun oleh eksekutif bersama legislatif ada yang kurang sinkron dengan program yang telah digembar-gemborkan pasangan Dahsyat (Anas – Yusuf) saat kampanye pemilukada. Meski demikian, Anas masih bisa memengaruhi dan memotivasi kinerja anak buahnya di eksekutif serta mitra kerjanya di legislatif untuk bisa menyelesaikan pembahasan APBD lebih cepat dari biasanya. Upaya itu berhasil, APBD 2011 akhirnya bisa disahkan sebelum tahun berganti. Padahal, tahun-tahun sebelumnya, pengesahan itu biasanya selalu berlangsung antara bulan Februari hingga Maret.

Terobosan lain yang boleh dibilang sebagai prestasi membanggakan adalah, beroperasinya lapangan terbang (lapter) Rogojampi dengan menggandeng maskapai penerbangn Sky Aviation pada akhir Desember 2010. Itu berarti, Anas hanya butuh waktu dua bulan dalam menggaet investor untuk membuka jalur penerbangan jurusan Surabaya – Banyuwangi dan Banyuwangi – Denpasar pergi pulang. Cepatnya langkah taktis menyangkut perijinan dengan Kementrian Perhubungan dan negosiasi dengan maskapai penerbangan, tak lepas dari pengalaman dia saat menjadi anggota DPR RI. Sebab, ia cukup lama berkecimpung di komisi yang membawahi departemen perhubungan.

Yang lebih menguntungkan lagi, dalam pengoperasian lapter ini, Pemkab Banyuwangi juga tidak mengeluarkan anggaran untuk nomboki biaya operasional penerbangan seperti lazim terjadi di beberapa daerah yang membuka lapter perintis. Sehingga, kalau ada kerugian akibat besarnya biaya operasional dibandingkan pemasukan dari tiket penumpang, menjadi beban investor.

Secara umum, saya hanya bisa mengamati beberapa program yang telah dilakukan Bupati Anas dalam kurun waktu setahun ini. Khususnya dari beberapa pemberitaan yang telah dimuat di media massa. Untuk program yang menyangkut pemberdayaan masyarakat kecil atau warga miskin misalnya, membatasi tumbuhnya mini market modern dengan tidak mengeluarkan izin baru. Sebab, keberadaan mini market bisa mengancam dan mematikan pasar tradisional dan para pedagang kecil.

Selain itu, memberikan kredit lunak kepada warga tak mampu sebagai modal usaha melalui program KUR bekerjasama dengan perbankan. Upaya yang sudah berjalan selama enam bulan ini ternyata mendapat respon positif dari masyarakat, bahkan mendapat penghargaan dari Menko Ekuin. Pola kerjasama yang dilakukan Pemkab Banyuwangi dengan perbankan ini oleh Menko Ekuin akan dijadikan percontohan sekaligus dikembangkan di daerah lain. Sebab, realisasi dari program KUR (kredit usaha rakyat) yang ada di Banyuwangi sekarang telah berhasil menyalurkan kredit sebesar Rp 75,6 miliar. Padahal, tahun kemarin hanya terserap Rp 20 miliar. Tingkat kredit macetnya juga kecil, hanya 1,32 persen, padahal toleransinya 6 persen.

Yang menjadi pertanyaan, benarkah penerima KUR ini semuanya berasal dari warga miskin? Atau justru ada dari kalangan warga mampu yang juga ikut menikmati program ini? Sebab, seringkali ada laporan masuk, perangkat desa banyak bermain dengan memberi surat keterangan tidak mampu kepada warganya yang sebetulnya mampu. Karena itu, agar KUR ini benar-benar tidak salah sasaran, verifikasi terhadap kreditur harus lebih ketat.

Program lain dari Bupati Anas yang sempat mengemuka ke permukaan dan sempat memicu pro kontra diantaranya masalah zonasi titik reklame, tower seluler bersama, pembangunan taman, dan rencana penertiban PKL. Banyak pihak yang setuju dengan penataan atau zonasi reklame agar memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Tetapi, untuk melakukan penataan itu tidak boleh ada permainan terselubung. Baik menyangkut titik-titik baliho yang akan dipangkas maupun pihak-pihak yang nantinya akan mengelola titik-titik itu, semuanya harus transparan.

Demikian pula dengan pembatasan tower seluler dan pembongkaran tower tidak berizin, hendaknya tidak setengah hati dalam melangkah. Apalagi sampai memunculkan isu tidak sedap kalau ada beberapa oknum yang bermain dengan tawar menawar kompensasi. Kalau memang ingin mencanangkan program satu tower untuk banyak operator tentu harus tegas bersikap biar tidak ada pihak-pihak yang memainkannya.

Sedang untuk program perbaikan taman dan pedagang kaki lima (PKL), juga masih menimbulkan pro kontra karena kurangnya sosialisasi. Kalau sudah ada program pengentasan kemiskinan, rasanya juga tak salah kalau ada perbaikan fisik terkait dengan keindahan kota ini. Apalagi, tahun kemarin Banyuwangi dapat predikat sebagai kota terkotor. Dengan adanya taman yang indah dan representatif paling tidak bisa dimanfaatkan warga kota untuk refreshing sekaligus sebagai paru-paru kota. Termasuk, melakukan penataan PKL yang lebih rapi dan tertib agar wajah kota ini tidak terlihat semrawut.

Sementara yang terkait dengan investasi, pasca Anas dilantik sebagai bupati, cukup banyak investor yang berminat menanamkan modalnya di Banyuwangi. Termasuk, di antaranya para investor yang sudah mencoba masuk pada era penguasa sebelumnya tapi macet, akhirnya mencoba lagi. Mulai dari investor pengelolaan sampah, hotel & resort, lapangan golf, industri logam, industri perikanan, perkebunan, pabrik gula, pabrik bahan peledak, pabrik semen, sekolah penerbangan, dan lain sebagainya.

Sayangnya, investasi itu banyak yang tidak cepat realisasi meski sudah lama dipersiapkan, terutama yang akan menggunakan lahan milik pemkab. Sebab, proses persetujuan dari pemerintah maupun dewan sangat lamban. Kajian-kajian hukum atau persyaratan yang lain terlalu lama dan njlimet, membuat investor tak tertarik lagi inves di sini. Persoalan seperti ini yang perlu dapat perhatian dan pemecahan serius dari pemerintah kalau ingin Banyuwangi cepat berkembang.

Dari beberapa pemberitaan yang saya ikuti di media massa, konsep, program dan keinginan bupati dalam memacu kemajuan daerah ini cukup kencang larinya. Tapi, realisasinya sangat lamban dikarenakan aparatnya tidak bisa diajak ‘’lari kencang’’ alias kurang siap. Termasuk, sarana penunjang di pemerintahan juga banyak yang kurang memadai. Ditambah lagi dengan kebiasaan-kebiasaan buruk di birokrasi yang hingga kini belum banyak berubah juga menjadi batu sandungan bagi bupati. Seperti lambannya etos kerja, berbelitnya pelayanan birokrasi dan masih merajalelanya pungutan liar. Ini menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan bila kinerja aparat pemerintahan ingin lebih optimal. Sehingga, program kerja ataupun kebijakan yang sering disampaikan bupati di beberapa forum terbuka akhirnya sering dianggap hanya no action talk only (NATO).

Itulah sekelumit pengamatan mengenai plus minus satu tahun Bupati Abdullah Azwar Anas mengendalikan Banyuwangi. Semoga setiap langkah yang dilakukan bisa membawa manfaat bagi kemajuan dan peningkatan kesejahteraan warga Banyuwangi. (cho@jawapos.co.id)

Tidak ada komentar: