Syahwat Kekuasaan
MUSIM pemilihan kepala daerah (pilkada) seperti sekarang, banyak pihak yang ingin memanfaatkan moment ’’bersejarah’’ ini. Apakah itu dari kalangan partai politik yang memang sudah menjadi bidang garapannya, atau orang-orang yang memiliki libido tinggi terhadap kekuasaan. Juga para broker yang sudah gatal ingin tampil menjadi penghubung, pendukung, pengabdi ataupun tim sukses. Termasuk yang hanya sekedar menjadi penggembira dengan harapan dapat cipratan uang recehan. Semuanya sibuk mencari sasaran untuk mengegolkan keinginan dan kepentingannya.
Di antara pihak yang paling bernafsu ingin mewarnai pesta demokrasi pilkada ini adalah parpol dan orang-orang yang memiliki syahwat kekuasaan tinggi. Sesuai dengan tujuannya, parpol harus bisa mengegolkan orang-orangnya untuk merebut kursi kekuasaan di eksekutif maupun legislatif. Dengan begitu, parpol akan bisa mewarnai arah dan kebijakan pembangunan daerah atau negara. Jadi sangatlah wajar manakala parpol harus mencari figur yang pas untuk diusung menjadi orang nomor satu atau nomor dua untuk memimpin daerah atau negara.
Di sisi lain, ada beberapa pihak yang sudah tidak bisa menahan syahwatnya untuk menjadi calon penguasa ataupun ingin tanduk (tambah lagi) untuk berkuasa kembali. Apakah itu menjadi bupati, walikota, gubernur, presiden ataupun menjadi wakilnya. Apakah upaya itu dilakukan dengan serius, sekedar coba-coba, ingin namanya tenar atau memang ada yang menyekenario sebagai ’’boneka’’ alias ada yang menyuruh dan mendanai dengan tujuan tertentu.
Umumnya, para pihak yang ingin macung menjadi penguasa nomor satu atau nomor dua, rata-rata memiliki syahwat kekuasaan yang tinggi. Sebab, mereka merasa memiliki modal yang bisa diandalkan. Apakah itu sebagai kepala atau wakil kepala daerah (incumbent), pimpinan partai, pimpinan ormas, pimpinan dewan, pengusaha, artis, akademisi, kalangan profesional, dan lain sebagainya. Tapi, ada juga yang hanya bondo nekat ataupun bermodal dengkul saja, tapi nafsunya untuk merebut kekuasaan cukup menggebu-gebu.
Tingginya syahwat kekuasaan itu sebenarnya sudah bisa dibaca dari beberapa upaya yang telah mereka lakukan, jauh hari sebelum tahapan pilkada dimulai. Khususnya menyangkut upaya pencitraan diri agar kiprah, nama dan tampangnya bisa lebih dikenal masyarakat luas. Cara memperkenalkannyapun bermacam-macam. Ada yang memasang baliho, banner, spanduk, stiker, dan lain sebagainya di sudut-sudut jalan hingga ke pelosok desa. Ada pula yang memasang iklan di koran, radio dan televisi. Pendek kata, segala upaya menyangkut promosi diri yang berdampak pada pencitraan positif terus dilakukan.
Biasanya, yang paling mencolok dan mendominasi dari promosi pencitraan itu berasal dari incumbent. Sebab, mereka bisa membungkus promosi pencitraannya melalui slogan-slogan verbal, normatif, program-program pembangunan ataupun klaim keberhasilan-keberhasilan yang telah diraih pada masa kepemimpinannya. Untuk memasang baliho atau alat peraga lain yang berisi gambar dan kalimat bernada promo diri, incumbent tidak perlu merogoh kocek pribadi. Aparatnya sudah cukup tahu dan memahami dengan semua itu.
Sementara pihak lain yang punya syahwat besar ingin maju dalam pilkada, harus mengeluarkan banyak duit sebelum tahapan pilkada dimulai. Baik untuk mencetak dan memasang baliho, pasang iklan di media ataupun melakukan sosialisasi dengan elemen-elemen masyarakat. Belum lagi pengeluaran untuk bantuan sosial, ’’upeti’’ untuk mengurus surat rekomendasi dari partai, dan lain sebagainya. Bahkan, ada juga calon yang asalnya berduit, harus kehabisan ’’amunisi’’ sebelum memasuki masa kampanye. Terpaksa dia harus utang ke sana kemari karena sudah telanjur basah demi mewujudkan ambisinya.
Ambisi dan syahwat kekuasaan inilah yang seringkali mengalahkan akal sehat atau logika. Karena merasa punya modal uang atau jabatan, ia sepertinya sudah merasa mampu bertarung merebut kekuasaan tanpa mengkajinya lebih dalam. Khususnya menyangkut kelebihan dan kelemahan yang dimiliki. Sebab, mereka sudah terprovokasi oleh rayuan setan yang menjanjikan kekuasaan adalah segalanya.
Sejatinya, setiap warga negara memiliki hak politik untuk mencalonkan atau dicalonkan. Siapapun dari anak bangsa yang memiliki kemampuan, berhak menjadi kepala daerah atau wakil kepala daerah. Hanya saja, seorang pribadi yang jujur pasti memiliki parameter tersendiri untuk mengukur pantas tidaknya dia bersaing dalam panggung pilkada dengan tujuan akhir menjadi penguasa.
Saya jadi teringat beberapa metode analisa diri saat masih aktif di organisasi ekstra kampus. Metode yang kerapkali diterapkan dalam agenda pengkaderan calon pengurus atau pemimpin organisasi itu rupanya cukup cocok bila dijadikan parameter untuk mengukur kapabilitas diri. Khususnya bagi mereka yang ingin menjadi kepala daerah atau wakil kepala daerah agar tidak terlalu overconfidence. Metode analisa diri yang saya kira sudah tidak asing lagi itu adalah SWOT (Strength/kekuatan, Weaknesses/kelemahan, Opportunities/peluang, Threats/ancaman).
Analisis terhadap faktor-faktor kekuatan (S) dan kelemahan (W) adalah kajian yang bersifat introspektif. Yaitu, melakukan penilaian pada diri sendiri secara jujur. Sedang kajian terhadap faktor peluang (O) dan ancaman (T) merupakan kajian lingkungan yang berada di luar diri, sehingga di luar pengaruh dan kendali diri pribadi.
Menurut hemat saya, analisa SWOT bisa dianggap sebagai variabel substansial yang harus dikaji sebelum menetapkan strategi menuju kemenangan. Jika analisa SWOT dilakukan sebelum penetapan calon, dan hasilnya lebih besar variabel negatif dari pada positif, sebaiknya para calon berpikir kembali untuk maju dalam persaingan. Jangan memaksakan diri menuruti syahwat ingin bertarung merebut kekuasaan bila tidak ingin buang duit secara sia-sia.
Selain menggunakan parameter SWOT, sebaiknya setiap orang juga melakukan instrospeksi diri, apakah dirinya telah memenuhi persyaratan normatif yang bersifat formal. Juga persyaratan spesifik dari sisi empirik maupun berdasarkan literatur akademis. Sebab, dari pengalaman, kemampuan menganalisa secara akademis dan diperkuat dengan prilaku yang baik, pasti akan membuah hasil yang baik. Semoga. (cho@jawapos.co.id)
Di antara pihak yang paling bernafsu ingin mewarnai pesta demokrasi pilkada ini adalah parpol dan orang-orang yang memiliki syahwat kekuasaan tinggi. Sesuai dengan tujuannya, parpol harus bisa mengegolkan orang-orangnya untuk merebut kursi kekuasaan di eksekutif maupun legislatif. Dengan begitu, parpol akan bisa mewarnai arah dan kebijakan pembangunan daerah atau negara. Jadi sangatlah wajar manakala parpol harus mencari figur yang pas untuk diusung menjadi orang nomor satu atau nomor dua untuk memimpin daerah atau negara.
Di sisi lain, ada beberapa pihak yang sudah tidak bisa menahan syahwatnya untuk menjadi calon penguasa ataupun ingin tanduk (tambah lagi) untuk berkuasa kembali. Apakah itu menjadi bupati, walikota, gubernur, presiden ataupun menjadi wakilnya. Apakah upaya itu dilakukan dengan serius, sekedar coba-coba, ingin namanya tenar atau memang ada yang menyekenario sebagai ’’boneka’’ alias ada yang menyuruh dan mendanai dengan tujuan tertentu.
Umumnya, para pihak yang ingin macung menjadi penguasa nomor satu atau nomor dua, rata-rata memiliki syahwat kekuasaan yang tinggi. Sebab, mereka merasa memiliki modal yang bisa diandalkan. Apakah itu sebagai kepala atau wakil kepala daerah (incumbent), pimpinan partai, pimpinan ormas, pimpinan dewan, pengusaha, artis, akademisi, kalangan profesional, dan lain sebagainya. Tapi, ada juga yang hanya bondo nekat ataupun bermodal dengkul saja, tapi nafsunya untuk merebut kekuasaan cukup menggebu-gebu.
Tingginya syahwat kekuasaan itu sebenarnya sudah bisa dibaca dari beberapa upaya yang telah mereka lakukan, jauh hari sebelum tahapan pilkada dimulai. Khususnya menyangkut upaya pencitraan diri agar kiprah, nama dan tampangnya bisa lebih dikenal masyarakat luas. Cara memperkenalkannyapun bermacam-macam. Ada yang memasang baliho, banner, spanduk, stiker, dan lain sebagainya di sudut-sudut jalan hingga ke pelosok desa. Ada pula yang memasang iklan di koran, radio dan televisi. Pendek kata, segala upaya menyangkut promosi diri yang berdampak pada pencitraan positif terus dilakukan.
Biasanya, yang paling mencolok dan mendominasi dari promosi pencitraan itu berasal dari incumbent. Sebab, mereka bisa membungkus promosi pencitraannya melalui slogan-slogan verbal, normatif, program-program pembangunan ataupun klaim keberhasilan-keberhasilan yang telah diraih pada masa kepemimpinannya. Untuk memasang baliho atau alat peraga lain yang berisi gambar dan kalimat bernada promo diri, incumbent tidak perlu merogoh kocek pribadi. Aparatnya sudah cukup tahu dan memahami dengan semua itu.
Sementara pihak lain yang punya syahwat besar ingin maju dalam pilkada, harus mengeluarkan banyak duit sebelum tahapan pilkada dimulai. Baik untuk mencetak dan memasang baliho, pasang iklan di media ataupun melakukan sosialisasi dengan elemen-elemen masyarakat. Belum lagi pengeluaran untuk bantuan sosial, ’’upeti’’ untuk mengurus surat rekomendasi dari partai, dan lain sebagainya. Bahkan, ada juga calon yang asalnya berduit, harus kehabisan ’’amunisi’’ sebelum memasuki masa kampanye. Terpaksa dia harus utang ke sana kemari karena sudah telanjur basah demi mewujudkan ambisinya.
Ambisi dan syahwat kekuasaan inilah yang seringkali mengalahkan akal sehat atau logika. Karena merasa punya modal uang atau jabatan, ia sepertinya sudah merasa mampu bertarung merebut kekuasaan tanpa mengkajinya lebih dalam. Khususnya menyangkut kelebihan dan kelemahan yang dimiliki. Sebab, mereka sudah terprovokasi oleh rayuan setan yang menjanjikan kekuasaan adalah segalanya.
Sejatinya, setiap warga negara memiliki hak politik untuk mencalonkan atau dicalonkan. Siapapun dari anak bangsa yang memiliki kemampuan, berhak menjadi kepala daerah atau wakil kepala daerah. Hanya saja, seorang pribadi yang jujur pasti memiliki parameter tersendiri untuk mengukur pantas tidaknya dia bersaing dalam panggung pilkada dengan tujuan akhir menjadi penguasa.
Saya jadi teringat beberapa metode analisa diri saat masih aktif di organisasi ekstra kampus. Metode yang kerapkali diterapkan dalam agenda pengkaderan calon pengurus atau pemimpin organisasi itu rupanya cukup cocok bila dijadikan parameter untuk mengukur kapabilitas diri. Khususnya bagi mereka yang ingin menjadi kepala daerah atau wakil kepala daerah agar tidak terlalu overconfidence. Metode analisa diri yang saya kira sudah tidak asing lagi itu adalah SWOT (Strength/kekuatan, Weaknesses/kelemahan, Opportunities/peluang, Threats/ancaman).
Analisis terhadap faktor-faktor kekuatan (S) dan kelemahan (W) adalah kajian yang bersifat introspektif. Yaitu, melakukan penilaian pada diri sendiri secara jujur. Sedang kajian terhadap faktor peluang (O) dan ancaman (T) merupakan kajian lingkungan yang berada di luar diri, sehingga di luar pengaruh dan kendali diri pribadi.
Menurut hemat saya, analisa SWOT bisa dianggap sebagai variabel substansial yang harus dikaji sebelum menetapkan strategi menuju kemenangan. Jika analisa SWOT dilakukan sebelum penetapan calon, dan hasilnya lebih besar variabel negatif dari pada positif, sebaiknya para calon berpikir kembali untuk maju dalam persaingan. Jangan memaksakan diri menuruti syahwat ingin bertarung merebut kekuasaan bila tidak ingin buang duit secara sia-sia.
Selain menggunakan parameter SWOT, sebaiknya setiap orang juga melakukan instrospeksi diri, apakah dirinya telah memenuhi persyaratan normatif yang bersifat formal. Juga persyaratan spesifik dari sisi empirik maupun berdasarkan literatur akademis. Sebab, dari pengalaman, kemampuan menganalisa secara akademis dan diperkuat dengan prilaku yang baik, pasti akan membuah hasil yang baik. Semoga. (cho@jawapos.co.id)
Komentar