Senin, 27 Desember 2010

Blimbingsari, Pengungkit Kemajuan Banyuwangi

TAK lama lagi warga Bumi Blambangan bisa bepergian via udara dengan menggunakan pesawat terbang. Sebab, Lapangan Terbang (Lapter) Blimbingsari Rogojampi yang sudah lama merana karena tidak kunjung digunakan untuk aktivitas penerbangan komersial bakal segera dioperasikan. Sudah ada maskapai penerbangan PT Sky Aviation yang siap mengoperasikan pesawatnya untuk melayani jalur penerbangan Banyuwangi - Surabaya dan Banyuwangi - Denpasar. Rencananya penerbangan perdana bakal dimulai pada 29 Desember mendatang.

Sejarah beroperasinya penerbangan komersial perdana di Bumi Blambangan ini patut kita apresiasi dan kita acungi jempol. Terutama terobosan bupati baru yang bisa mengupayakan dan mendapatkan dengan cepat maskapai penerbangan yang mau mengoperasikan pesawatnya di Banyuwangi. Mungkin karena bupatinya mantan anggota DPR RI yang dulunya membawahi Komisi Perhubungan sehingga memiliki banyak relasi hingga mudah menggaet maskapai penerbangan yang mau diajak bermitra untuk melayani transportasi udara dari Lapter Blimbingsari.

Lapter Blimbingsari ini sendiri baru mendapatkan Sertifikat Bandar Udara (SBU) dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Republik Indonesia pada tanggal 20 Agustus 2010. Setelah terbitnya SBU bernomor 028/SBU-DBU/VIII/2010 yang dikeluarkan Direktorat Jenderal (Dirjen) Perhubungan Udara (Hubud) Kemenhub, secara otomatis lapter Blimbingsari resmi beroperasi sebagai bandar udara dengan status untuk umum dan domestik. Dalam sertifikat yang diteken langsung Dirjen Hubud Herry Bakti, operator bandara diserahkan kepada satuan kerja Bandar Udara Banyuwangi, yakni UPT Ditjen Hubud. SBU itu berlaku sejak tanggal 20 Agustus 2010 hingga 20 Agustus 2015. Prinsipnya Lapter Blimbingsari sudah bisa didarati pesawat jenis ATR 72 atau CN 325.

Kabarnya, segala fasilitas terkait dengan pengoperasian lapter yang pembangunannya sempat menyeret dua bupati ke ranah hukum ini, kini sedang dipersiapkan. Seperti proving flight, pemotongan obstacle sekitar 129 pohon kelapa di sekitar lapter yang dianggap mengganggu, sign board, ambulan, pemadam kebakaran, kantor maskapai penerbangan, tiket agen, dan transportasi darat dari dan ke bandara. Ditambah lagi persiapan menyangkut masalah-masalah teknis lain yang beberapa hari lalu sudah dibahas Pemkab Banyuwangi bersama PT Sky Aviation.

Dalam penerbangan perdana nanti, akan turut serta Wakil Menteri Perhubungan (Wamenhub) Bambang Susantono, Sekjen Kementerian Perhubungan Iksan Tatang dan Dirjen Perhubungan Udara Harry Bakti Singayuda. Selain jajaran pejabat pusat, Gubernur Jatim Soekarwo dan Wakil Gubernur Saifullah Yusuf juga sudah memastikan hadir dalam penerbangan perdana itu. Para pejabat tinggi pusat dan daerah itu akan take off bersama dari Bandara Internasional Juanda Surabaya menuju lapter Blimbingsari menggunakan pesawat Cessna C208B Grand Caravan.

Yang pasti, pembukaan penerbangan komersial ini merupakan langkah maju yang multiplier effect-nya ke depan kita harapkan bisa mengangkat berbagai macam potensi yang ada di daerah ini. Baik potensi pariwisata, perkebunan, pertanian, perikanan maupun mempercepat gerak roda perekonomian. Endingnya, Banyuwangi makin dikenal luas, banyak investor masuk, pertumbuhan ekonominya meningkat dan rakyatnya sejahtera. Mungkin begitulah harapan idealnya.

Itu semua akan bisa kita capai manakala pemerintah tidak setengah-setengah dalam mendukung, mengelola dan memfasilitasi kelangsungan keberadaan penerbangan komersial dari Lapter Blimbingsari. Jangan sampai sejarah ini hanya menjadi euforia sesaat alias hangat-hangat tai ayam. Ramai gebrakan di awal setelah itu mandeg, bahkan mungkin menghilang ditelan oleh euforia program mercusuar yang lain. Dan, apa yang sedang dirintis untuk kemajuan Banyuwangi di masa mendatang sirna begitu saja.

Tentu kita semua tidak ingin Lapter Blimbingsari akan mengalami nasib seperti lapter Notohadinegoro Jember, hanya dipakai uji coba penerbangan perdana ketika zamannya Bupati Syamsul Hadi Siswoyo. Begitu pula saat kekuasaan berganti ke tangan Bupati Djalal, lapter itu juga hanya dipakai untuk uji coba penerbangan dengan mengajak beberapa wartawan. Tapi, hingga kini belum pernah ada penerbangan komersial. Bahkan, mungkin juga belum memiliki sertifikat bandara udara (SBU) yang dikeluarkan oleh Kemenhub.

Beruntung Banyuwangi mendapatkan kepercayaan lebih dulu untuk bisa mengoperasikan lapter yang memiliki runway (landasan pacu) sepanjang 1.450 meter. Bahkan, Pemprov Jatim juga berniat merevitalisasi berupa perpanjangan landasan pacu hingga 2.250 meter. Termasuk revitalisasi dan pengembangan sarana dan prasarana terhadap lima bandara lain di Jatim. Kelima bandara tersebut adalah Bandara Internasional Juanda (Surabaya), Bandara Abdulrachman Saleh (Malang), Bandara Bawean (Gresik), Bandara Notohadinegoro (Jember) dan Bandara Trunojoyo (Sumenep).

Dengan rencana pengembangan seperti itu, tentu prospek ke depannya akan semakin cerah. Jarak tempuh perjalanan ke Surabaya dan ke Denpasar pun terasa dekat. Para pelaku bisnis yang biasanya melakukan perjalanan ke Surabaya menggunakan jalur darat menempuhnya dalam waktu enam hingga delapan jam, kini cukup 50 sampai 60 menit. Begitu pula yang sering melakukan perjalanan ke Denpasar, biasanya tiga sampai empat jam, dengan pesawat cukup 30 menit.

Harga tiket yang dipatok untuk jurusan Banyuwangi - Surabaya semula Rp 900 ribu, sedang jurusan Banyuwangi – Denpasar Rp 700 ribu. Bagi kalangan menengah ke bawah, harga tiket itu tentu sangat mahal. Dibandingkan dengan tiket travel dengan jurusan yang sama harganya mencapai 10 kali lipat atau sembilan kali lipat harga tiket kereta api kelas eksekutif. Wow, pasti hanya masyarakat kelas tertentu yang bisa menjangkaunya. Kalau tidak mendesak dan tidak diburu waktu, saya yakin mereka yang berduit pun pasti lebih memilih naik kereta api ataupun travel. Akhirnya menjelang launching penerbangan awal harga tiket diturunkan menjadi Rp 700 ribu untuk rute Banyuwangi - Surabaya dan Rp 400 ribu untuk rute Banyuwangi - Denpasar.

Apalagi, untuk sementara pesawat pengangkut penumpang ini masih menggunakan pesawat kecil jenis Cessna berkapasitas sembilan penumpang yang kenyamanan dan keamanannya tidak seoptimal pesawat besar. Namun pihak operator penerbangan berjanji, bila tren pasarnya positif maka harga tiket bisa lebih murah. Bahkan, pihaknya juga menyiapkan pesawat lebih besar jenis Foker yang bisa mengangkut 40 hingga 50 penumpang dalam satu kali penerbangan.

Saya yakin, pemerintah daerah tentu tidak tinggal diam dengan situasi yang bisa mengancam mandegnya pengoperasian bandara ini karena ditinggal operator penerbangan dengan alasan rugi karena kurang penumpang. Beberapa tawaran agar jalur penerbangan di Bumi Blambangan ini bisa tetap eksis sudah dicarikan jalan tengah. Di antaranya model full charter dan block seat 50 persen yang ditanggung bersama antara Pemkab Banyuwangi dan operator penerbangan. Tapi, hingga kini saya belum tahu model mana yang disepakati.

Yang pasti, kalau kapasitas kursi yang terisi terus menerus tidak sampai di atas 50 persen, berarti pemkab dan operator penerbangan gagal dalam memobilisasi ataupun meyakinkan para penumpang untuk memanfaatkan jasanya. Dan, itu berarti kerugian yang akan diderita. Apalagi, pemkab juga tidak bisa serta merta menyupali bantuan untuk memenuhi kursi penumpang yang kosong dari dana APBD. Sebab, APBD tidak boleh dipakai untuk menyubsidi tiket penumpang pesawat yang rata-rata dari kalangan masyarakat kelas menengah atas. Kalau dipaksakan, pasti kepala daerahnya akan berurusan dengan aparat penegak hukum.

Kita semua berharap para pelaku ekonomi di Banyuwangi beserta para relasinya yang banyak berurusan keluar kota, khususnya ke ibu kota Provinsi Jatim dan Bali, bisa memanfaatkan fasilitas penerbangan ini. Demikian pula para travel agent yang sering melayani para turis ke Bali, harapan kita juga banyak memanfaatkan penerbangan via Banyuwangi. Dan, akan lebih baik kalau pihak-pihak terkait mulai sekarang juga sudah menyiapkan paket-paket wisata di Banyuwangi.

Karena itu, Pemkab Banyuwangi juga harus all-out dalam menyiapkan program pendukung yang diperkirakan akan terkena multiplier effect dari beroperasinya Lapter Blimbingsari ini. Diantaranya yang perlu disiapkan adalah menjalin kerjasama dengan travel agent untuk memetakan beberapa paket wisata. Juga menyiapkan infrastruktur jalan yang memadai menuju bandara, termasuk jalan menuju tempat-tempat wisata andalan maupun infrastruktur yang ada di lokasi wisata itu sendiri.

Yang tak kalah penting, mengubah mind set para birokrat dalam melayani masyarakat yang hingga kini masih banyak menghamba kepada uang. Ada uang pelicin pelayanan diperhatikan dan dipercepat, tak ada uang ya santai saja. Selain itu, kita harapkan pula para birokrat lebih proaktif jemput bola bila melihat peluang yang bisa disinergikan untuk kepentingan dan kemajuan daerah ini. Semoga, Banyuwangi ke depan bisa berkembang jauh lebih baik dari hari-hari sebelumnya. (cho@jawapos.co.id)

Tidak ada komentar: