Senin, 25 Juli 2011

Mendorong Swasta Memacu Daerah


Oleh: A. Choliq Baya

PEMBANGUNAN di daerah tidak akan bisa bergerak dengan cepat manakala pihak swasta tidak dilibatkan. Apalagi, dalam beberapa hal pemerintah menemui banyak kendala dalam merealisir program pembangunan yang telah dicanangkan. Mulai dari masalah administrasi, birokrasi, regulasi, lambannya realisasi pencairan APBD, persoalan sumber daya manusia, dan lain sebagainya. Sehingga, kalau kepala daerah tidak kreatif, inovatif dan tidak tanggap dengan kondisi yang ada maka pembangunan di daerah akan jalan di tempat.

Beruntung beberapa kepala daerah cukup tanggap dan menyadari dengan kondisi yang membelit institusi yang dipimpinnya. Diantaranya kepala daerah Kabupaten Banyuwangi dan Situbondo yang terus mencari terobosan dengan menggandeng pihak swasta. Beberapa kali kepala daerah ini mengajak pihak swasta yang dianggap bisa membantu menggarap dan mengembangkan berbagai potensi yang ada di daerah. Termasuk mendatangkan investor dari luar daerah untuk membangun daerah.

Bupati Situbondo Dadang Wigiarto misalnya, beberapa waktu lalu sempat mengumpulkan pengusaha atau orang-orang berduit asal Situbondo yang ada di luar daerah. Dalam pertemuan di hotel San Sui Pasir Putih itu, bupati minta kepada para pengusaha agar lebih peduli untuk ikut membangun daerah asalnya. Sebab, tanpa bantuan orang-orang berduit, potensi yang ada di daerah miskin ini tentu akan sulit terangkat. Namun, saya kurang tahu persis tindak lanjut yang lebih riil dari pertemuan itu. Saya hanya bisa berharap, para pemilik modal yang merupakan putra daerah ini juga punya kepedulian tinggi untuk ikut membangun daerahnya. Di samping itu, kepala daerah juga terus mendorong dan memberi peluang yang menjanjikan bagi investor.

Apalagi, beberapa investor besar dari luar daerah sudah berancang-ancang menanamkam modalnya di kota santri. Seperti rencana membangun galangan kapal di Mangaran oleh investor dari luar negeri sekarang kita semua masih menunggu kelanjutan dari rencana itu. Selain itu, sebuah perusahaan pengeboran minyak sekarang sedang melakukan survei untuk mengetahui kandungan minyak yang ada di Laut Jawa yang berlokasi di utara Situbondo.

Demikian pula dengan yang dilakukan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas. Beberapa kali pihak swasta diajak bertemu untuk membahas pengembangan berbagai potensi yang ada di Banyuwangi. Mulai dari seniman, budayawan, LSM, aktivis ormas, tokoh agama, akademisi, para pengusaha dan elemen masyarakat yang lain. Untuk menggerakkan sektor-sektor riil terutama terkait dengan percepatan ekonomi ataupun laju dunia usaha di Banyuwangi, beberapa pengusaha juga diajak urun rembuk mencari jalan terbaik untuk memajukan daerah. Terutama para pengusaha dari kalangan perbankan, perhotelan, transportasi, pariwisata, perkebunan dan industri.

Beberapa langkah sudah terlihat hasilnya, seperti beroperasinya penerbangan Banyuwangi – Surabaya yang dilayani Sky Aviation. Juga kredit usaha kecil dengan bunga ringan untuk menggerakkan perekonomian di tingkat bawah. Meski demikian, kedua program yang sudah jalan itu masih butuh perbaikan dan pengawasan agar bisa bertahan dan berjalan sebagaimana mestinya.

Di sektor pariwisata yang diharapkan sudah bisa mulai memberikan sumbangan pemasukan terhadap kas daerah, ternyata belum bisa menghasilkan seperti yang diharapkan. Padahal, anggaran untuk dinas pariwisata ini sudah diperbesar dan beberapa event seperti fam trip sudah digelar, tapi pada musim liburan wisatawan mancanegara (wisman) seperti saat ini masih belum terlihat geliatnya. Upaya untuk menarik wisman belum terlihat, karena Disparta belum bisa menggerakkan jaringan pengelola wisata. Karena itu, bupati mengambil inisitif mempertemukan para pengelola wisata dari perhotelan, travel dan pihak terkait untuk mencari solusi agar sektor pariswisata ini bisa cepat jalan dan menghasilkan.

Pasalnya, beberapa pengelola hotel dan biro perjalanan wisata yang ada di daerah banyak yang pasif dan berjalan sendiri. Padahal, seandainya jaringan di antara pelaku wisata seperti hotel, biro perjalanan, pengelola obyek wisata, pemandu wisata dan Disparta ini connect, termasuk dengan pelaku wisata di daerah lain, pasti akan banyak wisatawan yang datang ke Banyuwangi. Disinlah perlunya pihak swasta dirangkul, dimintai masukan dan disambungkan dengan berbagai elemen terkait.

Di sektor industri juga demikian. Meski beberapa pabrik pengolahan dan pengalengan ikan di Muncar ada yang gulung tikar, beberapa investor sudah ada yang menanamkan uangnya di Banyuwangi. Misalnya Semen Gresik yang sudah mulai membangun pabrik pengantongan semen di Ketapang. Beberapa investor juga berancang-ancang masuk, seperti Bosowa yang akan membangun pabrik semen, juga beberapa investor lain dari Belanda, Swedia, New Zealand, Australia, Amerika, Thailand, Korea dan Maladewa. Mereka ingin menggarap usaha resort, lapangan golf, wisata bunga, perkebunan kopi, industri baja, industri perikanan, bahan peledak dan pembangkit listrik tenaga panas bumi.

Termasuk menghidupkan kembali Pabrik Kertas Basuki Rahmat dengan skala produksi yang lebih besar. Pabrik kertas legendaris itu tak lama lagi bakal dapat kucuran dana dari BNI. Mesin baru berkapasitas besar yang didatangkan dari swedia pada tahun 1997 sudah siap dioperasikan. Tak lama lagi rekrutmen karyawan akan dilakukan. Bila pabrik ini sudah berproduksi, sektor lain juga akan bergerak. Diantaranya pelabuhan peti kemas Tanjungwangi yang kini mati suri, akan berfungsi sebagai sarana untuk mengirim hasil produksi dan menerima bahan baku untuk produksi kertas.

Meski daerah butuh investor untuk menggerakkan roda perekonomian dan memacu kemajuan daerah, bukan berarti setiap investor diberi keleluasaan bergerak. Ada imbauan menarik yang patut diapresiasi dari bupati Sumbawa Barat Dr KH Zulkifli Muhadli saat menyampaikan paparan soal pertambangan di gedung DPRD Banyuwangi, Rabu lalu. Menurutnya, untuk investor yang jenis usahanya mengambil mineral dari alam, maka pemerintah harus mempersulitnya. Mengingat, sumber daya alam itu merupakan titipan Tuhan yang harus dijaga untuk anak cucu kita kelak.

Artinya, pemerintah harus lebih hati-hati dan waspada terhadap setiap pemberian izin kepada investor yang mengeruk kekayaan dari alam. Jangan sampai dampaknya di kemudian hari menimbulkan permasalahan yang cukup pelik bagi warga maupun makhluk lain. Tetapi, pemerintah juga tidak perlu takut yang berlebihan, sebab kekayaan alam pemberian Tuhan ini juga harus dimanfaatkan untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Prinsip utama yang harus dikedepankan untuk kalangan swasta atau investor yang ingin melakukan usaha di daerah ada tiga. Yaitu, taat asas (tidak melanggar aturan), menguntungkan rakyat dan tidak merugikan investor. Semoga dengan mengedepankan ketiga prinsip ini, pihak swasta yang ingin memacu dan membangkitkan dunia usaha bisa mendapatkan keuntungan sekaligus menyejahterkan warga masyarakat. Semoga. (cho@jawapos.co.id)

Tidak ada komentar: