Legawa Kalah
PESTA demokrasi pemilihan kepala daerah Kabupaten Jombang dan Provinsi Jawa Timur baru saja berlalu. Meskipun hasilnya belum ditetapkan secara resmi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), tapi pemenangnya sudah bisa ditebak. Untuk Pilbup Jombang, sudah hampir bisa dipastikan pasangan incumbent Suyanto – Widjono tampil sebagai pemenang mengalahkan pasangan Nyono – Halim dan pasangan Soeharto – Mudjib. Sedangkan untuk Pilgub Jatim kemungkinan besar akan terjadi dua putaran. Sebab, tidak ada pasangan cagub yang suaranya mencapai 30 persen.
Sesuai aturan, dua pasangan cagub yang memperoleh suara tertinggi berhak maju mengikuti pilgub putaran kedua. Sementara, dua pasangan cagub yang diperkirakan akan bertarung kembali dalam putara kedua adalah Soekarwo – Saifullah Yusuf (KarSa) dan Khofifah – Mudjiono (Kaji). Sedangkan yang tidak lolos adalah, pasangan Sutjipto – Ridwan (SR), pasangan Soenarjo – Ali Maschan (Salam) dan pasangan Achmady – Suhartono (Achsan).
Ada yang patut kita syukuri bersama dari pesta demokrasi Pilbub Jombang dan Pilgub Jatim kali ini. Mengingat, pilkada yang dipilih rakyat secara langsung ini merupakan kali pertama digelar. Dan, Alhamdulillah berlangsung dengan aman dan tertib. Meskipun masih ada pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang mencoba menodai proses demokrasi dengan melakukan ’’serangan fajar’’ dalam bentuk bagi-bagi uang dan beras. Tapi, secara umum berlangsung sukses.
Kita semua berharap hingga masa penetapan suara dan penetapan calon terpilih oleh KPU nanti, suhu politik tetap terkendali, aman dan tertib. Kita juga berharap, pasangan calon yang kalah juga bisa legawa menerima keunggulan calon lain tanpa harus menghasut atau memanas-manasi pendukungnya untuk melakukan perlawanan. Kalau ditemukan adanya pelanggaran, sebaiknya diselesaikan secara hukum. Aparat penegak hukum dan aparat terkait seperti panwas kita harapkan bisa bertindak tegas, cepat dan adil. Kalau tidak, hal ini bisa memicu kerusuhan atau memancing tindakan anarkhis.
Untuk meminimalisasi munculnya kericuhan, bahkan tindakan anarkis yang dilakukan oleh salah satu pendukung calon, diperlukan adanya beberapa upaya dan antisipasi. Terutama kedewasaan berpolitik dari para calon untuk bisa menerima kekalahan. Alangkah indah dan damainya manakala pasangan yang kalah mau bersikap ksatria dengan cara memberi ucapan selamat kepada pasangan yang menang. Saya kira rakyat pasti akan angkat topi bila para calon bisa menunjukkan sikap legawa seperti di atas. Ucapan selamat seperti itu pernah ditunjukkan beberapa calon kepala daerah yang kalah seperti saat Pilgub DKI Jakarta dan Pilbub Nganjuk. Semoga dalam Pilgub Jatim dan Pilbup Jombang kali ini juga bisa seperti itu.
Kalau sikap gantleman seperti itu bisa dibudayakan dan dilestarikan, betapa harmonisnya proses demokrasi di negeri kita. Dan, kedewasaan dalam berdemokrasi ini pasti akan diapresiasi positif oleh semua pihak. Sebab, kalah dan menang dalam sebuah pertarungan adalah sesuatu yang wajar. Yang tidak wajar adalah, yang kalah tapi ngotot ingin menang dengan berbagai dalih pembenar. Apalagi sampai mengerahkan massa pendukungnya untuk melakukan tekanan terhadap pihak-pihak terkait. Kalau sudah terjadi seperti ini aparat keamanan harus berani bersikap tegas. Jangan sampai mereka diberi ruang gerak untuk bertindak anarkhis.
Kita semua tentu tidak ingin daerah ini porak poranda akibat ketidakpuasan hasil pilkada seperti yang pernah terjadi di Tuban, Maluku Utara dan beberapa daerah lain. Rumah dinas bupati, hotel, mobil, rumah pribadi cagub dan rumah tim suksesnya dibakar oleh pihak yang diduga sebagai kelompok lawan politiknya. Jelas, aksi premanisme seperti ini bisa menodai proses demokrasi yang sedang kita bangun saat ini.
Semua pihak juga harus menyadari, biaya yang dikeluarkan oleh negara untuk membiayai pilkada langsung ini cukup besar. Untuk pilgub 23 Juli lalu, anggaran yang harus dikeluarkan negara mencapai Rp 425 miliar. Kalau pilgub berjalan dua putaran, anggaran yang mengucur dari APBD Jatim terpaksa harus ditambah lagi. DPRD Jatim telah menetapkan anggaran pilgub putaran kedua sebesar Rp 225 miliar. Sehingga, total uang APBD yang dikeluarkan untuk Pilgub Jatim mencapai Rp 650 miliar.
Belum lagi uang yang mengalir dari kantong para calon kepala daerah maupun para ’’sponsor’’ pendukungnya, jumlah yang dikeluarkan bisa mencapai puluhan hingga ratusan miliar rupiah per calon. Bahkan, ada pihak yang pernah menghitung biaya pencitraan dan kampanye yang dikeluarkan cagub nilainya melebihi biaya serupa yang dikeluarkan calon presiden AS. Kalau analisis itu benar, betapa mahalnya harga sebuah jabatan gubernur di Indonesia yang dipilih rakyat secara langsung. Sungguh luar biasa!
Pertanyaannya, apakah pemimpin terpilih seperti ini bisa amanah? Sebab, muncul kekhawatiran, karena saat proses pencalonan hingga masa kampanye dana yang dikeluarkan calon cukup besar, maka dia akan mencari balen alias segala upaya untuk bisa mengembalikan uang yang telah dikeluarkan saat dia menjabat sebagai kepala darah. Diantaranya langkah pintas yang bisa dilakukan adalah korupsi. Dan, janji-janji yang pernah dilontarkan saat kampanye tak ubahnya hanya bualan atau pepesan kosong. Tapi, semoga saja kehawatiran itu tidak menjadi kenyataan.
Harapan kita semua, janji dan program yang pernah disampaikan kepada khalayak saat kampanye benar-benar bisa direalisasikan secara konsekuen. Yang pada akhirnya bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat dan membawa daerah yang dipimpin menjadi lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Akhirnya, saya mengucapkan selamat kepada calon bupati dan wakil bupati Jombang terpilih. Semoga Anda bisa menjadi pemimpin amanah yang bisa mengayomi seluruh rakyatnya tanpa pandang golongan. Kepada pasangan cagub yang berhasil maju dalam pilgub putaran kedua juga saya sampaikan selamat berkompetisi kembali untuk meraih dukungan dari rakyat. Mari kita junjung tinggi etika politik yang santun dan fair dalam koridor yang telah disepakati bersama. (cho@jawapos.co.id)
Sesuai aturan, dua pasangan cagub yang memperoleh suara tertinggi berhak maju mengikuti pilgub putaran kedua. Sementara, dua pasangan cagub yang diperkirakan akan bertarung kembali dalam putara kedua adalah Soekarwo – Saifullah Yusuf (KarSa) dan Khofifah – Mudjiono (Kaji). Sedangkan yang tidak lolos adalah, pasangan Sutjipto – Ridwan (SR), pasangan Soenarjo – Ali Maschan (Salam) dan pasangan Achmady – Suhartono (Achsan).
Ada yang patut kita syukuri bersama dari pesta demokrasi Pilbub Jombang dan Pilgub Jatim kali ini. Mengingat, pilkada yang dipilih rakyat secara langsung ini merupakan kali pertama digelar. Dan, Alhamdulillah berlangsung dengan aman dan tertib. Meskipun masih ada pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang mencoba menodai proses demokrasi dengan melakukan ’’serangan fajar’’ dalam bentuk bagi-bagi uang dan beras. Tapi, secara umum berlangsung sukses.
Kita semua berharap hingga masa penetapan suara dan penetapan calon terpilih oleh KPU nanti, suhu politik tetap terkendali, aman dan tertib. Kita juga berharap, pasangan calon yang kalah juga bisa legawa menerima keunggulan calon lain tanpa harus menghasut atau memanas-manasi pendukungnya untuk melakukan perlawanan. Kalau ditemukan adanya pelanggaran, sebaiknya diselesaikan secara hukum. Aparat penegak hukum dan aparat terkait seperti panwas kita harapkan bisa bertindak tegas, cepat dan adil. Kalau tidak, hal ini bisa memicu kerusuhan atau memancing tindakan anarkhis.
Untuk meminimalisasi munculnya kericuhan, bahkan tindakan anarkis yang dilakukan oleh salah satu pendukung calon, diperlukan adanya beberapa upaya dan antisipasi. Terutama kedewasaan berpolitik dari para calon untuk bisa menerima kekalahan. Alangkah indah dan damainya manakala pasangan yang kalah mau bersikap ksatria dengan cara memberi ucapan selamat kepada pasangan yang menang. Saya kira rakyat pasti akan angkat topi bila para calon bisa menunjukkan sikap legawa seperti di atas. Ucapan selamat seperti itu pernah ditunjukkan beberapa calon kepala daerah yang kalah seperti saat Pilgub DKI Jakarta dan Pilbub Nganjuk. Semoga dalam Pilgub Jatim dan Pilbup Jombang kali ini juga bisa seperti itu.
Kalau sikap gantleman seperti itu bisa dibudayakan dan dilestarikan, betapa harmonisnya proses demokrasi di negeri kita. Dan, kedewasaan dalam berdemokrasi ini pasti akan diapresiasi positif oleh semua pihak. Sebab, kalah dan menang dalam sebuah pertarungan adalah sesuatu yang wajar. Yang tidak wajar adalah, yang kalah tapi ngotot ingin menang dengan berbagai dalih pembenar. Apalagi sampai mengerahkan massa pendukungnya untuk melakukan tekanan terhadap pihak-pihak terkait. Kalau sudah terjadi seperti ini aparat keamanan harus berani bersikap tegas. Jangan sampai mereka diberi ruang gerak untuk bertindak anarkhis.
Kita semua tentu tidak ingin daerah ini porak poranda akibat ketidakpuasan hasil pilkada seperti yang pernah terjadi di Tuban, Maluku Utara dan beberapa daerah lain. Rumah dinas bupati, hotel, mobil, rumah pribadi cagub dan rumah tim suksesnya dibakar oleh pihak yang diduga sebagai kelompok lawan politiknya. Jelas, aksi premanisme seperti ini bisa menodai proses demokrasi yang sedang kita bangun saat ini.
Semua pihak juga harus menyadari, biaya yang dikeluarkan oleh negara untuk membiayai pilkada langsung ini cukup besar. Untuk pilgub 23 Juli lalu, anggaran yang harus dikeluarkan negara mencapai Rp 425 miliar. Kalau pilgub berjalan dua putaran, anggaran yang mengucur dari APBD Jatim terpaksa harus ditambah lagi. DPRD Jatim telah menetapkan anggaran pilgub putaran kedua sebesar Rp 225 miliar. Sehingga, total uang APBD yang dikeluarkan untuk Pilgub Jatim mencapai Rp 650 miliar.
Belum lagi uang yang mengalir dari kantong para calon kepala daerah maupun para ’’sponsor’’ pendukungnya, jumlah yang dikeluarkan bisa mencapai puluhan hingga ratusan miliar rupiah per calon. Bahkan, ada pihak yang pernah menghitung biaya pencitraan dan kampanye yang dikeluarkan cagub nilainya melebihi biaya serupa yang dikeluarkan calon presiden AS. Kalau analisis itu benar, betapa mahalnya harga sebuah jabatan gubernur di Indonesia yang dipilih rakyat secara langsung. Sungguh luar biasa!
Pertanyaannya, apakah pemimpin terpilih seperti ini bisa amanah? Sebab, muncul kekhawatiran, karena saat proses pencalonan hingga masa kampanye dana yang dikeluarkan calon cukup besar, maka dia akan mencari balen alias segala upaya untuk bisa mengembalikan uang yang telah dikeluarkan saat dia menjabat sebagai kepala darah. Diantaranya langkah pintas yang bisa dilakukan adalah korupsi. Dan, janji-janji yang pernah dilontarkan saat kampanye tak ubahnya hanya bualan atau pepesan kosong. Tapi, semoga saja kehawatiran itu tidak menjadi kenyataan.
Harapan kita semua, janji dan program yang pernah disampaikan kepada khalayak saat kampanye benar-benar bisa direalisasikan secara konsekuen. Yang pada akhirnya bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat dan membawa daerah yang dipimpin menjadi lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Akhirnya, saya mengucapkan selamat kepada calon bupati dan wakil bupati Jombang terpilih. Semoga Anda bisa menjadi pemimpin amanah yang bisa mengayomi seluruh rakyatnya tanpa pandang golongan. Kepada pasangan cagub yang berhasil maju dalam pilgub putaran kedua juga saya sampaikan selamat berkompetisi kembali untuk meraih dukungan dari rakyat. Mari kita junjung tinggi etika politik yang santun dan fair dalam koridor yang telah disepakati bersama. (cho@jawapos.co.id)
Komentar