Rabu, 03 September 2008

Polling Pilbup

DUA hari setelah munculnya polling Pasangan Favorit Cabup – Cawabup Jombang Pilihan Pembaca Radar Mojokerto, saya ditelepon seorang teman yang juga anggota KPU Jombang. Kepada saya dia menyampaikan adanya keberatan dari beberapa pihak lewat KPU mengenai polling itu. Sehari kemudian, juga muncul keberatan via SMS di rubrik Kotak Suara Radar Mojokerto. Isinya sama, keberatan dengan adanya polling. Alasannya, polling di Radar Mojokerto itu bisa memengaruhi opini warga.
Saya merasa bersyukur bila program yang diluncurkan Radar Mojokerto mendapat perhatian dari khalayak. Apalagi, program ini juga dinilai bisa memengaruhi warga (pembaca) dalam menentukan pilihan dalam Pilbub Jombang 23 Juli mendatang hingga membuat beberapa pihak merasa cemas dan khawatir. Meski, mereka tidak menyampaikan lebih detail korelasi pengaruh polling dengan pilihan warga terhadap cabup – cawabup yang bertarung dalam pesta demokrasi memperebutkan kursi kekuasaan eksekutif.
Respon kekhawatiran yang dinilai bisa memengaruhi opini pembaca menurut hemat saya cukup bagus. Dengan begitu, para calon pemilih akan berlomba-lomba memberikan dukungan terhadap pasangan yang nanti akan dipilih. Dengan kata lain, polling ini bisa menumbuhkan partisipasi politik warga Jombang dalam menentukan pimpinannya, sehingga bisa meminimalisir jumlah golput (orang yang tidak menyalurkan hak pilihnya). Tetapi, kalau yang mengkhawatirkan polling ini takut calonnya kalah dan berharap polling segera dihentikan, saya menganggap yang bersangkutan tengah berupaya memasung proses demokrasi yang sedang dibangun dan ditumbuhkembangkan di kota santri ini.
Terlebih lagi, permintaan untuk tidak menayangkan polling ini terjadi di saat masa kampanye. Tentu ini sangat kontradiktif dengan sifat dan tujuan dari pada kampanye itu sendiri. Sebab, sifat dari kampanye adalah memengaruhi khalayak agar mengikuti ajakannya (memilih salah satu pasangan). Kalau merasa polling itu dianggap cukup efektif bisa memengaruhi opini warga, kenapa tidak dimanfaatkan? Anggap saja itu sebagai iklan gratis bagi pasangan cabup - cawabup. Kenapa justru meminta program yang memiliki tujuan bisa menumbuhkan partisipasi politik serta menyemarakkan pesta demokrasi ini dihentikan?
Apalagi, sosialisasi Pilbub Jombang kepada masyarakat sangat jauh dari harapan. Termasuk sosialisasi pasangan cabup – cawabup Jombang beserta program-programnya banyak masyarakat yang tidak tahu. Sebab, hingga kini saya belum melihat ada visi, misi dan program cabup – cawabup yang terpampang secara gamblang di media cetak ataupun di baliho, brosur atau alat peraga lain yang bisa diketahui hampir sebagian besar warga masyarakat. Yang ada hanya disampaikan cabup – cawabup di hadapan anggota dewan yang jumlahnya sangat tebatas. Termasuk kontrak-kontrak politik dengan elemen masyarakat juga ’’nyaris tak terdengar’’.
Kondisi ini sebelumnya juga telah diperparah oleh keluarnya surat dari Panwas Pilkada Jombang perihal iklan kampanye. Isinya, mengimbau media cetak dan elektronik di Jombang untuk tidak menayangkan iklan kampanye pasangan calon sebelum masa kampanye. Praktis masyarakat Jombang ’’buta’’ dengan program cabup – cawabup ke depan. Padahal, KPU Jatim tidak pernah mempermasalahkan iklan cagub – cawagub yang tayang sebelum kampanye. Akankah untuk Pilbup Jombang ini masyarakat diminta memilih pemimpin seperti memilih kucing dalam karung?
Bila sekarang para calon itu mendapat kesempatan untuk kampanye, tentu waktunya sangat terbatas. Apalagi, isi kampanye banyak yang kurang menyentuh visi, misi dan program kerja yang konkret atau bahkan itu tidak menyinggungnya sama sekali. Sebab, ada calon yang isi kampanye tak beda jauh dengan orang ’’beronani’’. Yakni memuaskan diri dengan melontarkan keberhasilan-keberhasilan yang telah dicapai atau memuaskan diri dengan mblejeti kejelekan dan kekurangan rival politiknya. Dan, tak jarang pula kampanye di lapangan terbuka yang isinya hanya hiburan atau bagi-bagi stiker dan brosur berisi gambar pasangan calon.
Kondisi ini sangat berbeda jauh dengan sosialisasi dan dinamisasi yang dilakukan oleh pasangan cagub – cawagub Jatim. Mulai dari maraknya pemasangan baliho, iklan di media, penggalangan massa dan variasi agenda sosialisasi yang digelar. Ditambah lagi dengan agenda pemaparan visi, misi, program dan debat terbuka antarcalon yang bisa disaksikan secara luas melalui televisi. Sehingga, kita semua tahu visi, misi, program, kapabilitas, dan ketangkasan calon dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di daerahnya.
Karena itu, tidak salah kalau rekan saya M Nur Kholis dua minggu lalu di kolom ini menulis Pilbup Jombang kurang sosialisasi, adem-ayem dan tidak dinamis. Kalau kondisi ini terus berlangsung hingga selesainya masa kampanye, kita semua khawatir angka golput dalam pilbup Jombang akan besar seperti yang terjadi dalam Pilgub di Sumatera Utara, Jawa Barat dan Jawa Tengah. Kalau ini terjadi, berarti akan mengurangi tingkat kepercayaan dan legitimasi masyarakat terhadap figur pimpinan hasil pilkada kali ini.
Akhirnya, kita beharap agar seluruh elemen masyarakat tahu akan tugas dan perannya masing-masing. Kita juga ingin Pilbup Jombang maupun Pilgub Jatim berlangsung sukses dengan tingkat partsipasi masyarakat yang benar-benar total sebagai bentuk konkret dari pengejawantahan demokrasi. Selain itu, pesta demokrasi kali ini juga bisa memberi inspirasi dan nilai tambah pendidikan politik bagi warga masyarakat agar tidak ’’dikadali’’ oleh calon maupun pihak-pihak yang terkait langsung dengan agenda pilbup. Semoga. (choliqbaya@gmail.com)

Tidak ada komentar: