Senin, 08 November 2010

Provokasi Malingsia

PERINGATAN HUT ke-65 Kemerdekaan RI diwarnai oleh ulah provokatif negeri tetangga, Malaysia. Tiga pegawai Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) Batam dicokok Marine Police Malaysia (MPM) saat menggiring tujuh nelayan asal Malaysia bersama lima kapalnya yang tertangkap mencuri ikan di perairan Indonesia. Peristiwa itu terjadi di perairan Tanjung Berakit, Bintan, Kepri yang masuk wilayah kedaulatan NKRI.

Ketiga warga negara Indonesia itu dibawa ke negeri jiran untuk diinterogasi. Seperti biasa, warga dan pemerintah Indonesia pun banyak yang kebakaran jenggot. Dan, itu memang wajar terjadi, sebab kita juga punya solidaritas dan rasa nasionalis yang tinggi. Ancaman apapun oleh asing terhadap warga negara ataupun wilayah negara kita patut kita lawan. Kalau perlu sampai titik darah penghabisan sebagaimana semangat juang yang telah dilakukan para pahlawan kita dalam merebut kemerdekaan.

Sayangnya, aneka penyelesaian yang dilakukan oleh pemerintah kita seringkali tak memuaskan hati rakyatnya. Hasil diplomasi yang dilakukan aparat pemerintah banyak kurang menguntungkan, bahkan bisa dikatakan letoi alias lemah. Simak saja hasil diplomasi penyelesaian tiga pegawai DKP Batam yang dicokok polisi Malaysia beberapa hari lalu, ending-nya untuk membebaskan tiga karyawan DKP itu hanya dibarter dengan tujuh nelayan Malaysia. Padahal, posisi petugas kita sudah benar saat menangkap nelayan asing yang mencuri ikan di peraian Indonesia. Dan, kebenaran atas kesalahannya memasuki perairan Indonesia itu juga diakui para nelayan asal Malysia yang tertangkap petugas DKP.

Cara barter atau tukar guling seperti itu mencerminkan pemerintah Indonesia takut kepada Malaysia, sehingga poisisi tawar-menawar diplomasinya dilemahkan. Padahal, kalau ditilik dari sisi hukum internasional, kesalahan pihak Malaysia itu tidak hanya dilakukan nelayannya saja tapi juga oleh polisinya. Sebab, saat mencokok petugas DKP, polisi Malaysia sudah memasuki wilayah Indonesia. Tapi, kenapa pelanggaran seperti itu oleh pemerintah kita cukup diselesaikan dengan barter tiga pegawai KKP Batam dengan tujuh nelayan pencuri ikan?

Mengapa pemerintah Indonesia tidak memproses melalui jalur hukum atas ketujuh nelayan Malaysia yang ditangkap petugas DKP? Meski pada akhirnya nanti pengadilan memutuskan dilakukan deportasi terhadap para nelayan itu ke negaranya. Kalau penyelesaiannya berdasarkan kedaulatan hukum saya yakin negara mana pun akan menghormati negara kita. Dan, itu akan menjadi negara kita lebih bermartabat di mata internasional.

Kalau setiap permasalahan tidak diselesaikan dengan sikap yang tegas, maka negeri jiran itu semakin berani dan terus mengulang provokasinya. Selanjutnya, ia akan mendapatkan keuntungan. Misalnya pengakuan dunia atas wilayah yang menjadi sengketa atau grey area menjadi miliknya, juga warisan seni budaya Indonesia menjadi miliknya. Kalau sampai itu yang terjadi, maka sama artinya pemerintah membiarkan kedaulatan, harga diri dan martabat bangsa kita diinjak-injak.

Sebagai negara berdaulat yang menjunjung tinggi nilai-nilai hukum, seharusnya Indonesia memiliki konsistensi dalam menegakkan hukum. Termasuk juga bisa menunjukkan sikap keberanian dan kewibawaannya kepada negara manapun, khususnya terhadap setiap penistaan ataupun ancaman terhadap eksistensi negara. Siapapun yang telah melanggar hukum atau melakukan kesalahan di negeri kita harus diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Sama halnya dengan para tenaga kerja Indonesia (TKI) yang melakukan pelanggaran hukum di Malaysia, juga diproses hukum di sana.

Selama ini, diakui atau tidak, aparat pemerintah kita sangat lemah dalam menyelesaikan masalah dengan Malaysia. Buktinya kasus-kasus yang melilit tenaga kerja Indonesia, persengketaan perbatasan, klaim warisan seni budaya, maupun pelanggaran teritorial yang dilakukan Malaysia tak kunjung tuntas mendapatkan penyelesaian konkret. Setelah pulau Sipadan dan Ligitan lepas ke pangkuan Malaysia, perbatasan wilayah NKRI masih sering diprovokasi oleh Malaysia. Misalnya yang sempat menimbulkan ketegangan, ketika kapal perang Malaysia bermanuver menerobos masuk 12 mil ke perairan Indonesia di blok Ambalat Kalimantan Timur pada 25 Mei 2009 lalu. Mereka pasti sangat berkeinginan menguasai wilayah Ambalat yang diperkirakan menyimpan kekayaan gas dan minyak bumi senilai Rp 4.200 triliun.

Sebelumnya, negeri kerajaan itu juga memprovokasi dengan mengklaim beberapa hasil kerajinan dan seni budaya sebagai produk warisan nenek moyangnya. Misalnya kain batik, kesenian reog, lagu ‘’Rasa Sayange’’ dan tari pendet yang jelas-jelas asli produk seni budaya daerah Indonesia diklaim sebagai produk asli milik Malaysia. Dan, masih ada beberapa lagi kebudayaan dan kesenian khas warisan para leluhur kita yang diklaim Malaysia. Karena bagitu seringnya negeri jiran itu mengklaim milik Indonesia menjadi miliknya, orang-orang kita di dunia maya atau para netter sering menjuluki Malaysia dengan sebutan ‘’Malingsia’’. Bahkan, perang provokasi dan ejekan sudah seringkali terjadi antara warga Indonesia dengan Malaysia di dunia maya.

Sebagai negara berdaulat, tentu kita tidak ingin terus diganggu, dikerjai atau diprovokasi oleh negara lain. Apalagi, gangguan itu terus datang berulang. Terlebih lagi negara yang mempermainkan republik ini dulunya pernah dibantu Indonesia dalam mencerdaskan rakyatnya berupa pengiriman tenaga guru ke sana. Lha kok, sekarang malah menginjak-injak harga diri negara yang telah membantunya. Bisa jadi karena mereka sekarang merasa lebih pinter, lebih kuat dan lebih terhormat karena telah menjadi juragan dari jutaan TKI.

Sejatinya, kita merasa tidak memiliki musuh dengan saudara-saudara kita yang ada di Malaysia. Tetapi, jiwa nasionalisme kita menjadi tercambuk manakala kedaulatan negara kita dipermainkan bangsa lain. Kegundahan jiwa ini juga berontak karena kurang tegasnya sikap dari pemerintah kita dalam menangani permasalahan yang muncul. Setiap kali ada permasalahan dengan negeri tetangga, upaya yang dilakukan pemerintah sejak dulu lebih banyak hanya mengirim nota keberatan yang kesannya halus dan sopan alias tidak tegas.

Rasanya, kami sangat merindukan pemimpin negeri ini punya sikap dan ketegasan yang bisa dijadikan kebanggaan rakyatnya. Sebagaimana rakyat Kuba mengagungkan presidennya Fidel Castro, rakyat Libya mengelu-elukan Moammar Qadhafi, atau rakyat Iran membanggakan Mahmoud Ahmadinejad. Ketiga pemimpin negara itu sangat tegas dan berani menentang negara-negara barat yang berupaya menekan negaranya. Termasuk negara adikuasa sekalipun. Kenapa dengan negara tetangga yang beberapa kali melakukan provokasi, tidak ada ketegasan sikap yang ditunjukkan oleh pemimpin negara kita.

Rasanya kita sebagai warga negara, tak sabar dengan sikap letoi yang ditunjukkan para pimpinan kita. Para anggota DPR, tokoh masyarakat, aktivis LSM, akademisi serta para pengamat politik juga banyak yang menilai kepala pemerintahan kita memang lamban dan tidak tegas dalam bersikap. Ada yang berkelakar, jangan-jangan presiden kita yang gagah perkasa malah curhat ke negara lain mengadukan ulah malingsia, eh salah, Malaysia yang sudah beberapa kali bermanuver memancing emosi kita.

Padahal, dalam kondisi ada gangguan seperti ini, presiden seharusnya tampil ke muka publik menunjukkan karakternya sebagai pemimpin. Memberi pernyataan dan kebijakan yang tegas dalam menghadapi gangguan atau provokasi pihak luar. Sehingga, jati diri dan kehormatan bangsa kita menjadi terjaga di mata negara lain. (cho@jawapos.co.id)

*) Radar Banyuwangi, 20 Agustus 2010

Tidak ada komentar: